Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pemberian hak desain industri di Indonesia menganut sistem oposisi (pengajuan keberatan). Hal ini terlihat dari Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa "Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut". Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut menyiratkan bahwa pemeriksaan substantif (substantive examination) guna memeriksa persyaratan "baru" yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri'tidak dilakukan bila pada masa pengumuman, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau oposisi terhadap permohonan pendaftaran desain industri tersebut.Sistem pemberian hak desain industri yang dianut oleh Indonesia seperti tersebut di atas, dalam prakteknya ternyata kerap menirnbulkan masalah, karena banyak permohonan desain industri yang sesungguhnya merupakan desain industri yang telah umum digunakan di masyarakat atau dengan kata lain tidak memiliki aspek kebaruan tetap diberikan Hak Desain Industrinya. Hal tersebut di atas dapat terjadi karena sepanjang permohonan desain industri tersebut telah memenuhi kelengkapan persyaratan administratif permohonan dan dianggap patut untuk diumumkan serta dalam periode pengumumannya tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, maka permohonan desain industri tersebut otomatis akan mendapatkan Hak Desain Industrinya, walaupun sesungguhnya permohonan desain industri tersebut tidak memiliki aspek kebaruan. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. pada tanggal 04 Januari_ 2005, namun sesungguhnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini bertentangan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri itu sendiri."

"Tesis ini membahas mengenai mengenai perkawinan penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda dan masalah-masalah hukum yang menyertainya. Salah satunya yaitu sulitnya mencatatkan perkawinan, ketidakjelasan status anak dan pembagian warisnya. Kesulitan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kini telah diakomodir dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kesulitan yang ditemui pada kantor catatan sipil yang bertugas mencatatakan perkawinan. Mengenai status anak pun masih terdapat kesulitan pembuatan akta kelahiran yang juga mengakibatkan kaburnya status anak. Begitu pula mengenai pembagian warisnya, status penghayat kepercayaan masih dihadapkan oleh pilihan hukum waris. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum dengan tujuan unuk menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatifnya. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai status perkawinan penghayat aliran kepercayaan, status anak dan sistem pembagian warisnya. Hasil penelitian menyarankan untuk membuat payung hukum mengenai kebebasan beragama dan revisi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Juga agar memindahkan kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dari dinas pariwisata ke suatu instansi baru yang merupakan bawahan dari departemen agama, departemen kebudayaan dan departemen dalam negeri.

---

This thesis discussing about penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda’s marriage and the entire law problem that follows. One of the problem is the difficulty in legalize their marriage, uncertainties following the children’s status and inheritance System. Difficulties in legalizing the marriage is now accommodated by citizen’s administration system act number 23/2006 and government’s regulation number 37/2007. But in practice, there are still difficulties occur from the civil registration office. Children’s statuses are still uncertain due to difficulties on making the birth certificate. The inheritance systems also show two options to penghayat aliran kepercayaan. This thesis’ method is juridical normative, means this thesis based on law norm analysis, which goals is to find the normative logic truth. This research are based on primary data which is interview with the certain subject and secondary data which is primary, secondary and tertier law source. This research’s goal is to obatining the marriage status on penghayat aliran kepercayaan, child’ status and inheritance systems. The results of this thesis suggest government to legalize a new act about freedom on religion, and also revised all the act or regulations so that the act/regulations match to the soul of Citizen administration system act number 23/2006. And writer also suggests the government to transfer the ruling jurisdiction from the culture department to a new ruling board based on religion department, culture department and internal affair department’s cooperation."