Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun orang-orang Tionghoa seringkali digambarkan sebagai entitas tunggal yang bersifat statis, namun pengamatan-pengamatan yang dilakukan terhadap tingkah laku mereka justru menghasilkan kesimpulan yang sebaliknya. Serangkaian penelitian terhadap orang-orang Tionghoa yang menyebar di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memperlihatkan bahwa mereka temyata bukan hanya beragam namun juga memiliki potensi untuk beradaptasi, berubah dan mengusahakan suatu perubahan.Berdasarkan pemahaman semacam itu pulalah, maka ketika akhir-akhir ini orang-orang Tionghoa di Indonesia (atau lebih tepatnya, orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa) membangun suatu gerakan sosial untuk melawan berbagai diskriminasi yang mereka alami, usaha untuk menguak kembali keberagaman identitas, pandangan, dan pola dalam gerakan ini akan memiliki daya tahan tersendiri. Usaha inilah yang dilakukan di dalam penelitian ini.Pemaharnan terhadap suatu gerakan sosial seyogyanya dimulai dengan sebuah upaya penelusuran kembali hal-hal yang menjadi dasar dari berbagai keresahan dan ketidakpuasan yang memunculkannya. Dan mengingat gerakan orang Tionghoa ini mengusung tema diskriminasi, maka patutlah 'dicurigai' bahwa dicriminate inflate yang menjadi basis dari merebaknya ketidakpuasan mereka. Kecurigaan ini semakin menguat ketika penelusuran sejarah melalui berbagai literatur yang ada memperliharkan bahwa orang-orang Tionghoa pun menjadi korban dari sistem yang diskriminatif yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda dan yang dikembangkan secara lebih sistematis semasa tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru (Orba).Dalam kurun waktu itulah, hak hak sosial, politik, dan budaya orang Tionghoa dicukur habis dan dikurung di balik tembok-tembok rumah mereka, berbagai peraturan yang oleh seorang tokoh Tionghoa digolongkan sebagai sebuah cultural genocide. Diskriminasi dalam bidang sosial, politik dan budaya inilah yang agakmya mendasari munculnya gerakan sosial ini, sebuah gerakan yang bukan berbasis kepentingan kelas ataupun ekonomi.Namun keresahan dan ketidakpuasan ini barulah berkembang menjadi perlawanan setelah situasi yang kondusif tercipta. Situasi ini adalah berakhirnya Perang Dingin menyusul bubarnya negara Uni Sovyet, perkembangan situasi pasca Peristiwa Mei, Berita berakhirnya pemerintahan Orba. Selain itu, adanya jaringan yang telah Iama berkembang, yaitu jaringan gerakan pro-demokrasi dan jaringan tradisional Tionghoa yang berlandaskan pun turut mendukung penyebaran gerakan ini.Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa gerakan yang dihasilkan oleh ketidakpuasan di atas ternyata tidak seragam. Ada orang-orang Tionghoa yang memahami masalah diskriminasi ini sebagai masalah bagi etnik Tionghoa dan mengharapkan penyelesaian melalui penghidupan kembali identitas dan budaya Tionghoa. Kelompok ini tampaknya dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berorientasi lebih banyak ke dalam dan sangat rentan terhadap pengaruh etnosentrisme.Namun ada pula sekelompok orang Tionghoa yang menganggap masalah diskriminasi ini semata-mata sebagai salah satu kasus dari intervensi negara yang berlebihan, dan oleh sebab itu upaya penyelesaiannya harus dilakukan dalam kerangka yang lebih luas : hengkangnya negara dari wilayah-wilayah sipil dan pembentukan civil society yang kuat, yang merupakan akar dari suatu masyarakat yang demokratis. Kelompok ini tampaknya lebih tepat dikategorikan sebagai kelompok yang berorientasi keluar. Perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok ini pada gilirannya menghasilkan berbagai variasi pula pada pola-pola gerakan yang mereka kembangkan yang menyebabkan gerakan ini dipenuhi dengan keberagaman. Dengan demikian, fenomena gerakan sosial ini sekali lagi memperkuat pemahaman yang ditampilan pada awal tulisan ini, yaitu bahwa masyarakat Tionghoa adalah masyarakat yang beragam."

"Penelitian mengenai orang-orang Tionghoa di Malang pada tahun 1942-1949 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah lokal dan sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Selain menggunakan sumber-sumber tertulis, penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan sumber-sumber lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan orang-orang Tionghoa di Malang pada tahun 1942 _ 1949, yang merupakan masa pendudukan Jepang dan masa Revolusi, mengalami beberapa perubahan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Di bidang politik, pemerintah Jepang memaksa orang-orang Tionghoa yang memiliki orientasi politik berbeda-beda untuk bersatu serta melarang seluruh organisasi sosial dan politik Tionghoa. Di bidang sosial, pemerintah pendudukan Jepang menutup sekolah-sekolah Tionghoa dan menerapkan kebijakan pengerahan massa terhadap orang-orang Tionghoa sebagaimana diterapkan juga kepada orang-orang pribumi. Di bidang ekonomi, pemerintah pendudukan Jepang menganggap orang-orang Tionghoa sebagai sumber pendapatan ekonomis yang potensial. Untuk itu, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Komite Hoakiao Penolong Kesengsaraan sebagai wadah untuk mengumpulkan derma dari orang-orang Tionghoa Malang. Kehidupan orang-orang Tionghoa di Malang pada masa Revolusi juga mengalami beberapa perubahan. Di bidang politik, persatuan antara orang-orang Tionghoa kembali pecah. Mereka terbagi-bagi ke dalam orientasi-orientasi politik yang berbeda-beda. Di bidang sosial, salah satu persoalan yang dihadapi orang-orang Tionghoa di Malang adalah pendidikan bagi anak-anak Tionghoa. Persoalan ini baru terpecahkan pada tahun 1949 dengan kembali dibukanya sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan. Di bidang ekonomi, potensi ekonomi yang dimiliki orang-orang Tionghoa di Malang digunakan oleh pemerintah Republik. Pada bulan November 1945, mereka memberikan sumbangan sebesar f. 50.000 kepada pemerintah Republik."

"Kelompok minoritas keturunan Cina dalam kebijakan asimilasi sebagai penguatan konsep nation-building selama ini mengambil salah satu ciri budaya dari `suku asli', misalnya seperti yang terjadi di Tegal Alur, Jakarta Barat adalah dengan mengambil ciri budaya orang Betawi, sebagai kelompok mayoritas. Setiap kelompok lalu tetap menggunakan ciri budayanya sekaligus ciri budaya campur yang khas sebagai bagian dari tradisi keturunan Asli, yaitu keturunan Cina yang sudah berasimilasi dengan "pribumi". Identitas sebagai keturunan asli inilah yang kemudian sering digunakan oleh keturunan Cina di Tegal Alur dalam berinteraksi dengan otoritas negara sebagai penguasa lokal yang berasal dari kelompok mayoritas.Didalam interaksi terdapat pendikotomian antara "Pribumi" dan "non-Pribumi" yang dilakukan penguasa lokal sebagai wakil otoritas negara dengan menempatkan keturunan selalu menjadi the other dari "pribumi". Otoritas negara ini cenderung me'minta' disembunyikannya identitas keturunan yang berbeda dengan identitas otoritas negara yang"pribumi". Hal ini mengakibatkan kelompok minoritas keturunan baik asli tidak dapat memakai identitasnya secara bebas. Karena ketika identitas tersebut digunakan maka yang terjadi adalah perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Tindakan diskriminatif ini muncul dalam interaksi antara otoritas negara dan keturunan Cina asli, terutama ketika otoritas negara merasa posisinya sebagai kelompok mayoritas akan terancam dengan memberi ruang bagi kelompok minoritas untuk bebas bergerak dalam semua domain yang dikhawatirkan akan meminggirkan kelompok mayoritas. Akhirnya kelompok minoritas yang berada dalam otoritas negara pun memilih untuk menyembunyikan identitasnya dibalik identitas sebagai bagian dan kelompok mayoritas "pribumi"."

"Sebagai negara yang bersemboyan Bhineka Tungal Ika_, memang Indonesia terbantuk dari beraneka ragam suku bangsa-1engkap dengan segala identitasnya yang melekat. Mereka itu terdiri dari suku bangsa yang diketahui sebagai penduduk asli dari pulau- pulau/daerah yang terbentang luas mulai Sabang sampai Morauke, maupun suku-suku bangsa ketu_runan dari luar yang telah lama menetap dan mengakui Republik Indonesia sebagai tanah air satu-satunya. Di antara kelompok masyarakat tersebut, suku bangsa Tionghoa merupa_kan tipe yang amat menarik untuk di jadikan sumber peneli_tian sosial.Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan masalah Tiong_hoa merupakan masalah yang selalu aktual di manapun, tidak terkecuali di negara kita. Masalah ini cukup peka di kalangan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan penanganan _"

"Upacara sangjit adalah salah satu rangkaian upacara pernikahan orang Tionghoa keturunan Hakka yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Terdapat acara, barang seserahan, lokasi dan kebiasaan dalam menjalankan upacara sangjit yang diwariskan turun-temurun. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan yang dinamis dari waktu ke waktu dalam menjalankan upacara sangjit. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyederhanaan yang terjadi pada upacara sangjit pada pernikahan Tionghoa yang dilakukan pada tahun 1967 hingga tahun 2020. Penelitian ini termasuk ke penelitian lapangan (field research) dan hasil penelitian dideskripsikan secara kualitatif. Penelitian lapangan ini menggunakan metode wawancara dengan 8 informan yang pernah melakukan upacara sangjit dalam waktu yang berbeda. Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi beberapa perubahan lokasi, rangkaian acara, barang seserahan, dan tujuan melakukan upacara sangjit. Lokasi melakukan upacara sangjit yang awalnya rumah keluarga perempuan kini dapat diadakan di tempat umum. Tujuan melakukan upacara sangjit yang awalnya untuk membicarakan tanggal pernikahan juga berubah tidak lagi untuk membicarakan tanggal pernikahan, melainkan menjadi wadah perkenalan dan silahturahmi antara kedua belah keluarga. Secara garis besar, rangkaian acara dan barang seserahan sama, namun tetap ada perubahan yang terjadi.  Sebagian keluarga kini menggabungkan upacara lamaran dengan upacara sangjit.  Barang seserahan yang terkesan sulit tidak lagi dibawa agar lebih praktis.

---

Sangjit ceremony is one of Chinese Hakka wedding ceremonies which are held before getting married. There are a series of events, offerings, location and customs in carrying out the sangjit ceremony which have been passed down from generation to generation. In its development, there have been dynamic changes from time to time in carrying out the sangjit ceremony. This paper aims to explain the simplifications that occur during the sangjit ceremony at Chinese weddings which were carried out from 1967 to 2020. This research used field research methods and the results of the research were described qualitatively.  This field research used the interview method with 8 Chinese people who had performed sangjit at different times. The results of the research found that there were several changes in location, series of events, offerings, and the purpose of performing sangjit. The location for performing sangjit, which was originally the women's family home, can now be held in a public place. The purpose of doing sangjit ceremony, which was originally to discuss the wedding date has also changed, it no longer to discuss the wedding date, but instead to become a place for introductions between the two families. Broadly speaking, the series of events and items on offerings have not changed much, but there have still been changes. Some families are now combining the engagement ceremony with the sangjit ceremony. Offering items that seem difficult to find are no longer carried so that they are more practical."