Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam bidang perdagangan atau bisnis, perbedaan pendapat ataupun sengketa yang menyangkut pelaksanaan perjanjian perdagangan baik berupa kesalahpahaman tentang interpretasi maupun pengertian diharapkan dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara para pihak. Apabila masih tetap menghadapi jalan buntu dan tidak tercapai mufakat maka cara penyelesaiannya dapat ditempuh antara lain dengan menyerahkan sengketa untuk diputus oleh peradilan umum atau menyerahkan sengketa untuk diputus oleh lembaga arbitrase. Permasalahan yang dibahas dan dianalisa dalam penulisan iniadalah:(a) Secara yuridis, bagaimanakah kedudukan klausula arbitrase apabila dihubungkan dengan kompetensi Pengadilan Negeri?; (b) Apakah perjanjian para pihak tentang arbitrase dapat begitu saja dikesampingkan oleh hakim? Metode pengertian yangdigunakan dalam penulisan ini adalah penelusuran kepustakaan dan eksplanatoris. Metode penelusuran kepustakaan digunakan untuk mencari fakta mengenai berhak atau tidaknya suatu lembaga dalam memutus suatu sengketa untuk suatu keadilan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase, maupun undang-undang lainnya yang terkait dengan arbitrase. Sedangkan metode eksplanatoris digunakan untuk menjelaskan adanya overlapping wewenang mengadili terhadap suatu sengketa yang timbul oleh lembaga peradilan umum. Kesimpulan dari hasil penulisan ini adalah adanya klausula arbitrase menentukan kompetensi absolut arbitrase dan sebaliknya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa dagang yang mengandung klausula arbitrase. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 memberi wewenang terbatas terhadap kemungkinan campur tangan (intervensi) Pengadilan Negeri terhadap perkara yang mengandung klausula arbitrase."

"Didalam melaksanakan kegiatan ekonomi perusahaan para pelaku usaha akan selalu menjalankan dengan cara-cara yang baik sesuai aturan-aturan yang biasa digunakannya, namun seringkali menjumpai masalah diantara para pelaku usaha tersebut. Keadaan seperti itu sesungguhnya sudah disadari sejak awal oleh pelaku usaha, oleh karena itu jauh-jauh hari sudah disiapkan juga suatu cara-cara pemecahan bila masalah-masalah tersebut memang benar-benar menjadi kenyataan dan tidak dapat dihindari. Disamping penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dimana cara ini merupakan cara penyelesaian sengketa paling sederhana namun dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, maka apabila cara ini gagal ditempuh biasanya menggunakan cara-cara lain diantaranya adalah mediasi. Sudah lama diketahui bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan menghabiskan banyak waktu, apalagi apabila harus melalui proses banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali, disamping diperlukan biaya-biaya yang cukup tinggi. Itulah sebabnya kemunculan cara arbitrase, menjadi tandingan yang nyata bagi pengadilan, mengingat proses arbitrase dibatasi hanya enam bulan. Dalam waktu enam bulan tersebut harus sudah ada putusan, sedangkan putusannya sendiri bersifat final dan mengikat. Dikeluarkannya Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu produk hukum yang ditunggu-tunggu pelaku usaha, hal ini terlihat betapa antusiasnya pelaku usaha menggunakan cara ini, dan tampak nyata makin padatnya acara-acara penyelesaian perkara melalui arbitrase. Pada saat ini keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sangat menonjol, hal mana tidak terlepas dari menonjolnya keunggulan arbitrase, terutama sekali karena unggulnya disebabkan karena waktu penyelesaian lebih cepat, putusan cepat diperoleh, biaya pun relatif lebih murah, jika dibanding penyelesaian perkara diselesaikan melalui pengadilan, dimana penyelesaian proses pengadilan sehingga diperoleh suatu putusan tetap, memerlukan waktu yang lama malahan hingga beberapa tahun. Bagi para pelaku usaha kecepatan penyelesaian sengketa adalah sangat perlu, sebab disamping segera terbebas dari hambatan karena masalah tersebut, waktu akan diperuntukkan bagi pengembangan usaha. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menangani banyak masalah seperti disebut didalam buku pelayanannya disebutkan bahwa bahan-bahan yang dapat diarbitrasekan adalah: Asuransi, Keuangan Perbankan, Paten, Hak Cipta, Penerbangan, Telekomunikasi, Ruang Angkasa, Kerjasama, Pertambangan, Angkutan Laut & Udara, Lingkungan Hidup, Fabrikasi, Industri, Perdagangan, Lisensi, Keagunan, Hak Milik Intelektual, Design, Konsultasi, Distribusi, Maritim & Perkapalan, Konstruksi, dan Penginderaan Jauh. Dari begitu banyak bidang yang dapat ditangani oleh BANI, pada saat ini terutama setelah terjadi kelesuan ekonomi pada 1997, masalah-masalah konstruksi menjadi sangat menonjol. Seiring dengan perkembangan pembangunan negara maka hal yang sangat menjadi dasar perkembangan kemajuan negara adalah bertumpu pada masalah kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan negara. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana pembangunan negara, seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, lapangan terbang, pelabuhan, gedung bertingkat untuk perkantoran maupun untuk tempat tinggal maupun gudang-gudang merupakan sarana yang wajib ada untuk dapat memperlancar roda ekonomi. Pada saat ini negara kita sedang giat-giatnya memacu pembangunan sarana dan prasarana tersebut, dengan harapan tercapainya pembangunan tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Bidang kerja seperti tersebut diatas sering disebut bidang konstruksi. Kegiatannya sangat tipikal, malahan yang lebih menonjol lagi bidang tersebut dibawah penanganan dan pengawasan suatu departemen yang dikenal dengan nama Departemen Pekerjaan Umum. Didalam praktek pelaksanaan pembangunan banyak melibatkan konstruktor-konstruktor dari dalam negeri, maupun dari luar negeri, mengingat sebagian biaya pembangunan tersebut berasal dari luar negeri juga, disamping untuk pelaksanaan konstruksi-konstruksi khusus memerlukan ahli-ahli khusus pula dari luar negeri."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang telah terdapat Perjanjian arbitrase ditinjau dari peraturan perundangundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 serta asas pacta sunt servanda arbitrase berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang telah terdapat Perjanjian arbitrase. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemui pendapat pengadilan yang mengatakan bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum meskipun para pihak telah sepakat dalam suatu perjanjian arbitrates untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan implementasi kewenangan arbitrase tersebut penelitian ini memberikan pandangan kepada lembaga peradilan untuk menghormati penggunaan lembaga penyelesaian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda.

---

This Thesis analyses the competence of arbitration to adjudicate tort dispute that is bound by arbitration agreement pursuant to the Indonesian regulation(s). the method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that according to the Law No. 30 of 1999 Arbitration and Alternative Dispute Resolutions and the principle of pacta sunt servanda, arbitration is competent to adjudicate tort dispute that is bound by arbitration agreement. But in implementation there are some court decision which ruled that Indonesia District Court have the authority to adjudicate tort dispute although the parties have agreed to resolve tort dispute through arbitration. In regards to the implementation of the arbitration authority, this thesis suggest Indonesian Court to respect the use of arbitration that the parties have agreed to on the basis of pacta sunt servanda principle."

"Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam praktik, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung masih banyak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi ke berbagai lembaga. Sementara upaya hukum yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati dalam polis asuransi. Skripsi ini mencoba memberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Fokus permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni implementasi ketentuan kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam praktik dan ketentuan kompetensi absolut untuk klausul arbitrase yang bersifat kontradiktif. Tujuan umum skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini. Metode penelitiannya berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah pada umumnya pengadilan telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase. Namun, ada pihak yang kurang cermat karena menyusun materi gugatan campur aduk di luar kewenangan arbitrase, sehingga pengadilan negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut. Ditemukan pula klausul arbitrase yang bersifat alternatif bahkan kontradiktif. Klausul arbitrase yang demikian mengandung risiko, terutama jika salah satu pihak mempunyai itikad buruk. Simpulannya adalah cermat menyusun gugatan dan pastikan klausul arbitrase yang dibuat bersifat spesifik.

---

Insurance claim dispute is the result of denial of insurance policies between the insured and the insurance company. Insurance claim dispute is resolved in district court or outside court. Each dispute resolution institution has its own absolute competence. Absolute competence talks about which judicial body has the authority in a dispute. In practice, many insurance companies and insureds try to resolve insurance claim disputes through various institutions. Those legal action are not necessarily in accordance with the arbitration clause agreed in the insurance policy. This thesis provide explanation by analyzing several court decisions. The focus of this thesis consists of two things, namely the implementation of the absolute competency provisions between insurance claim dispute resolution institutions in practice and the absolute competence provisions for arbitration clauses which are contradictory. The general objective of this thesis is to provide an overview of the absolute competence of insurance claim dispute resolution institutions in Indonesia. The specific objective is to answer the problems raised by this thesis. The research method is in the form of normative juridical and descriptive in nature. Data collection tools consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of his research are that in general courts have recognized the existence of arbitral institutions. However, there are parties who are not careful because they compile the mixed claim materials outside the authority of arbitration, so that the district court declares itself authorized to try the case. This thesis also found arbitration clauses that are alternative and even contradictory. Such arbitration clauses carry risks, especially if one of the parties has bad faith. The conclusion is to carefully prepare the lawsuit and make sure the arbitration clause made is specific."

"Sengketa atau beda pendapat. Tak seorang pun yang dapat memastikan apakah akan terjadi atau tidak. Setiap orang hanya dapat melakukan upaya antisipatif apabila sengketa atau beda pendapat memang harus terjadi, khususnya bagi pihak-pihak yang mempunyai hubungan keperdataan. Salah satu upaya antisipatif yang dapat dilakukan adalah menentukan forum apa yang akan digunakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi. Jalur litigasi, arbitrase atau mediasi adalah pilihan yang ada. Jika para pihak sepakat untuk memilih forum arbitrase atau mediasi, proses penyelesaian sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat, biaya yang lebih murah serta kerahasiaan yang tetap terjaga. Selain itu, para pihak yang telah sepakat untuk memilih forum arbitrase atau mediasi berhak untuk memilih pihak yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat (arbiter untuk arbitrase atau mediator untuk mediasi) untuk mencapai suatu win-win solution. Arbiter atau mediator adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya serta punya integritas yang tinggi sehingga para pihak yang bersengketa mempercayakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat di tangan mereka. Kriteria tersebut seyogyanya juga ada pada diri seorang Notaris. Sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, disyaratkan bahwa Notaris memiliki kompetensi di bidangnya serta punya integritas yang tinggi (jujur). Kriteria yang sama juga disyaratkan pada arbiter dan mediator. Dengan demikian, sudah selayaknya jika Notaris diberi peran aktif dalam arbitrase dan mediasi. Pokok permasalahan yang hendak diteliti adalah pengaturan arbitrase dan mediasi di Indonesia, pengaturan internasional menyangkut arbitrase dan mediasi serta bagaimana sikap Indonesia terhadap peraturan tersebut serta dalam hal apa saja Notaris dapat berperan dalam praktek penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengacu pada peraturan perundang-undangan,putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) dan pendapat para ahli (doktrin). "

"On arbitration according to Indonesian and international laws and regulations"

"Arbitrase adalah forum yang paling populer dipilih oleh para pemangku kepentingan pada sengketa perdagangan InternationaI di beberapa negara. Ada beberapa argumen sehingga beberapa stakeholder memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Tapi kadang-kadang, di negara-negara tertentu masih ada beberapa hambatan dalam mengenali dan menegakkan penghargaan Meskipun ada Konvensi Internasional tentang Pengakuan dan Penegakan arbitrase asing dengan nama THC New York Convention 7958, namun pada kenyataannya, konvensi tidak dapat dilaksanakan ' artikel ini akan mengeksplorasi konsep-konsep dasar dari arbitrase, pemikiran forum dn arbitrase whiether adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Pembahasan akan menjelaskan kebijakan publik merupakan dasar untuk menolak atau annult penghargaan arbitrase internasional, yang akhir diskusi akan menjelaskan beberapa kasus perdagangan internasional di Indonesia.

---

Arbitration is the most PoPular forum chosen by the stakeholders on the internationai trade disputes in somecountries. There are some arguments so some stakeholders choose an arbitration to settle the disputes. But sometimes, in certain countries there are still some impediment in recognize and enforcing the awards Although there is an Internatìonal Conventíon on The Recognition and Enforcement of foreign arbitral awards with named Thc New York Convention 7958, but in reality, the convention cannot be implemented' This article will explore the basic concepts of arbitration, the thinking of whiether dn arbitration forum is the best way to settle an international trade dispute's. The díscussion will descríbe of public policy is a ground for refuse or annult the international arbitration awards, The end of discussion will describe some international trade cases in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat dalam bentuk pertukaran surat elektronik (e-mail) serta bagaimana akibat hukum jika suatu perjanjian arbitrase dalam bentuk pertukaran surat yang tidak disertai dengan catatan penerimaan oleh para pihak pada kasus PT. Indoexim International v. PT. Agility International. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat dalam bentuk pertukaran surat elektronik (e-mail) adalah sah menurut hukum selama terpenuhinya syarat-syarat perjanjian arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang arbitrase tidak menjelaskan lebih rinci mengenai akibat hukum jika tidak terdapat catatan penerimaan oleh para pihak pada kasus PT. Indoexim International v. PT. Agility International, namun majelis hakim berwenang untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga keputusan yang diberikan oleh majelis hakim terkait catatan penerimaan oleh para pihak tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan yang tidak dijelaskan lebih rinci oleh undang-undang.

---

This thesis discusses about how the validity of the arbitration agreement that is made in the form of exchanges of electronic mail (e-mail) and how legal consequences if an arbitration agreement in the form of an exchange of letters which are not accompanied by a note of the acceptance by the parties. The methods used in this research is the juridical normative, i.e. the legal research that refers to norms of the law contained in the legislation.

This research it was concluded the arbitration agreement that is made in the form of exchanges of electronic mail (e-mail) is lawful as long as satisfy the terms of the arbitration agreement as provided for in article 4 paragraph (3) of Act No. 30 of 1999. The arbitration law does not explain in more detail about the legal consequences if there is no note of the acceptance by the parties in the case of PT. Indoexim International v. PT. Agility International, however the Tribunal judges are authorized to interpret the existing provisions in the law. So the decision given by the Tribunal judge related note the acceptance by the parties can be a solution over the issue that are not described in more detail by law."