Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas proses pembentukan orang kuat lokal di Jakarta Pasca Orde Baru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan jaringan sosial dan identitas sosial berperan besar dalam proses pembentukan orang kuat lokal di Jakarta. Dalam lanskap sosial politik Indonesia pasca orde baru dimana sumber-sumber daya (sosial, politik, dan ekonomi) tidak lagi terpusat, jaringan sosial mampu menciptakan ruang bagi seorang agen/aktor untuk memperoleh atau meminjam berbagai sumber daya tersebut dari berbagai sumber untuk tujuan-tujuan instrumental dirinya. Sementara identitas sosial sebagai sumber pemaknaan yang sangat penting bagi manusia berperan dalam menciptakan solidaritas kelompok berbasis identitas. Kelompok elit dapat menggunakan solidaritas kelompok ini dengan menawarkan tujuan-tujuan yang dianggap sebagai tujuan bersama meskipun secara samar, tujuan-tujuan tersebut sangat menguntungkan elit tersebut.

---

This thesis describes the process in the making of local strongmen in the Jakarta Post New Order. This study is a qualitative research with case study design. The results showed social networks and social identity plays a major role in the formation of local strong men in Jakarta. In the social landscape of Indonesian politics after the new order in which the resources (social, political, and economic) is no longer centralized, the social networks is able to create space for an agent / actor to obtain or borrow these resources from various sources for his instrumental purposes. While social identity as a source of meaning that is very important for the human, has a role in creating a group solidarity based on identity. The elite group can use this group solidarity by offering some goals which is considered as a common goal though vaguely, these goals are very profitable for elite."

"ABSTRAKDisertasi ini memberikan pemahaman tentang boundaries dalam membentuk privasi di hunian muslim sebagai manifestasi praktik spasial berdasarkan praktik religius. Privasi bagi penghuni (perempuan muslim) di hunian muslim berbeda dengan pembagian zona privasi pada umumnya (zonasi di hunian terbagi dalam zona publik, semi privat dan privat). Penelitian ini untuk menjawab apakah makna boundaries bagi orang muslim dalam praktik spasial di hunian. Bagaimanakah proses terjadinya boundaries dalam praktik spasial di hunian muslim Bagaimana wujud boundaries dalam praktik spasial di hunian muslim Melalui pendekatan kualitatif metoda case studies mengambil 9 informan dengan kriteria perempuan muslim dengan tipe pakaian dari tidak memakai pakaian hijab sampai dengan perempuan muslim dengan memakai hijab dan cadar, dengan 6 hunian dilakukan observasi dan wawancara mendalam, kemudian dikoding, dan dianalisa dengan mencari relasi antara reaksi penciptaan boundaries diri dengan lingkungannya dalam praktik spasial baik fisik maupun non fisik di huniannya. Penelitian memberikan beberapa temuan yaitu: boundaries dengan konsep saya melihat tetapi tidak terlihat boundaries yang memberikan pembatas antara ruang kami dan ruang mereka pengertian inside-outside berdasarkan pada boundaries ketubuhah dalam aturan Syariah Islam; penentuan penciptaan boundaries sebagai respon kehadiran orang dengan deteksi melalui indera tubuh (visual dan suara) dan terciptanya escape room sebagai manifestasi kebutuhan perempuan muslim dalam praktik spasial terkait dengan praktik religinya. Penelitian ini juga menemukan bahwa pakaian sebagai boundaries diri terhadap lingkungannya terkait dengan kehadiran orang lain (outsider) yang bukan mahram, bahkan pakaian dapat sebagai escape room yang artinya sebagai tempat melarikan diri dari pandangan orang lain. Kehadiran orang lain (outsider) sebagai indentifikasi ruang publik sehingga cara berpakaian (tipe pakaian) sebagai indikasi privat-publik sebuah ruang di hunian. Setiap pelaku (penghuni muslim) tidak bisa digeneralisasi tentang kebutuhan privasinya, bahkan setiap penghuni membutuhkan privasi yang berbeda tergantung hukum mahram, kehadiran tamu dan aurat.Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang tindak menciptakan boundaries yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari melalui praktik berpakaian yang akan berimplikasi pada praktik spasial di hunian. Penelitian ini secara konseptual memberikan kontribusi pada pemahaman boundaries yang terkait dengan praktik religius khususnya pada hunian muslim.

---

ABSTARCTThis dissertation provides an understanding of boundaries in privacy in Muslim dwellings as a manifestation of spatial practice based on religious practice. Muslim womens privacy is different with privacy zones in general housing (zoning areas is divided into public, semi-private and private zones). This research is to answer what is the meaning of boundaries for Muslims in spatial practices in dwelling? What is the process of form of boundaries in spatial practices in Muslim dwellings? What is the form of boundaries in spatial practice in Muslim dwellings? Through a qualitative approach the case studies method takes 9 informants with the criteria of Muslim women with clothing types (not hijab-clothes to Muslim women by hijab and veils), with 6 houses carried out in-depth observation and interviews, then coded, and analyzed a relationship between the reaction of creation of self-boundaries and their environment in spatial practices both physically and non-physically in their dwellings. The research findings are namely: boundaries with the concept of I see but not seen; boundaries that provide a boundary between "our" space and "their" space; inside-outside understanding based on body boundaries in Islamic Sharia rules; determining the creation of boundaries in response to the presence of people with detection through the senses of the body (visual and sound) and the creation of an escape room as a manifestation of the needs of Muslim women in spatial practices related to their religious practices. This study also found that clothing as a self-boundary to the environment is related to the presence of other people (outsiders) who are not mahram, even clothes can be an escape room which means as a place to escape from the view of others. The presence of another person (outsider) as an indication of public space so that the way to clothes (type of clothing) as an indication of private-public space in a dwelling. Every actor (Muslim occupant) cannot be generalized about their privacy needs, even every occupant needs different privacy depending on the law of mahram, the presence of guests and aurat. The purpose of this study is to discripof the act of creating boundaries carried out in everyday activities through the practice of clothing will have implications for spatial practices in dwelling. This research conceptually contributes to the understanding of boundaries related to religious practice, especially in Muslim dwellings."

"Tesis ini dilatar belakangi adanya keberpihakan Notaris dalam pembuatan akta kuasa untuk menjual yang di dalam aktanya terdapat kekurangan pihak, karena akta autentik dalam pembuatannya terdapat syarat formil dan juga syarat materiil agar akta Notaris dapat dianggap sebagai akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga Notaris harus tetap menjaga independensi sebagai pihaknya yang netral dalam pembuatan akta autentik agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik. Tesis ini akan membahas mengenai kekuatan akta kuasa untuk menjual yang kurang pihak dan tanggungjawab Notaris terhadap akta kuasa untuk menjual yang kurang pihak dalam Putusan MPPN tanggal 23 Juli 2019 Nomor 07/B/MPPN/VII/2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah kekuatan akta kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Notaris yang terdapat kurang pihak adalah bahwa akta autentik itu terdegradasi kekuatan aktanya menjadi dibawah tangan dan juga akta tersebut tidak bisa mengikat para pihak karena salah satu pihak di dalam akta tersebut tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan kata kuasa yang mengakibatkan adanya unsur cacat kehendak di dalam poses pembuatannya. Notaris bertanggung jawab kepada setiap akta yang dibuat olehnya karena kurangnya ke hati-hatian dari Notaris yang mengakibatkan terlanggarnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik.

---

This thesis is motivated by the allegiance of the notary in making the power of attorney to sell, in which there is a lack of parties in the act, because the authentic deed in making there are formal and material requirements so that the notary deed can be considered as an authentic deed. The notary public is responsible for every deed he or she makes and the notary must maintain independence as a neutral party in making authentic deeds so that there is no violation of the Law of Notary Position and also the Code of Ethics. This thesis will discuss the power of the power of attorney to sell the less parties and the responsibility of the Notary to the power of attorney to sell the less party in the Decision of MPPN dated July 23, 2019 Number 07/B/MPPN/VII/2019. The research method used in this study is normative juridical. The typology of this research is descriptive-analytic which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclusion of this research is that the power of the power of attorney to sell that was made by a notary who has less parties is that the authentic deed is degraded, the deed power is under the hand and also the deed cannot bind the parties because one of the parties in the deed does not give approval to the making of power of attorney which results in an element of defect in the process of making it. The notary is responsible for every deed made by him due to lack of caution from the notary public which results in violation of the Notary Position Act and also the Code of Ethics."

"Dalam kehidupan masyarakat kota metropolitan Jakarta yang kompleks, persoalan identitas menjadi sebuah permasalahan yang penting. Media, seperti televisi majalah dan internet membewa pengaruh besar bagi kehidupan dan gaya hidup masyarakat kota, termasuk di dalamnya permasalahan identitas. Media membentuk image yang membangun identitas. Identitas sebagai hasil bentukan media menjadi sesuatu yang selalu berubah. Media menyediakan berbagai macam pilihan identitas bagi individu dan individu membangun identitas melalui media. "Punk" merupakan salah satu pilihan identitas remaja metropolitan yang keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari image yang dibentuk oleh media. "Punker" menentukan "batas" identitasnya sendiri dan melalui media, fanzine dan newsletter mereka membentuk image "Punk", menyebarkannya ke berbagai tempat, melintasi "batas" teritorial. "Punk" menjadi sebuah permasalahan metodologis ketika setiap individu yang mengaku sebagai "Punker" menentukan "batas" identitasnya sendiri dan ia masuk di dalamnya. Seorang yang mengaku sebagai "Anarcho Punk" punya `batas' identitas "Punk" yang berbeda dengan "Street Punk''dan "Eco Punk", demikian pula dengan pengakuan "Punk politis" dan "Punk non politis". Mereka masing-masing mengaku sebagai "Anak Punk" yang sebenarnya, mereka adalah representasi dan identitas "Punk". Tesis ini menawarkan konsep "zona" sebagai alternatif penyelesaian permasalahan metodologis dalam penelitian antropologi pada masyarakat kompleks. "Zona" merupakan "ruang identita"', dilihat sebagai sebuah "arena" dengan "batas" abstrak yang dibentuk oleh komunitas, dan bersama dengan representativitas mewujudkan identitas. Identitas dibangun oleh komunitas melalui dialektika antara "zone" dan repesentativitas. "Zona" merupakan ide yang dibangun oleh komunitas dan representativitas, yang diaktualisasikan dalam penampilan fisik, tingkah laku; merupakan sarana untuk mewujudkan ide dan mendapat pengakuan dari yang lain. "Zona Punk" dibentuk oleh kaum "Punker" melalui media, musik dan gaya hidup "Punk" sebagai representasi dari identitas "Punk". "Batas zona" menjadi ada ketika seseorang membuat pengakuan bahwa dirinya adalah "Punker", ketika ia menganggap dirinya adalah representasi dari identitas "Punk". Konsep "zona" diharapkan bisa memberikan pemecahan persoalan identitas dalam metodologi antropologi, di mana peran media sangat besar dalam pembentukan identitas remaja kota metropolitan."

"Studi ini adalah mengenai identitas sosial wanita sebagai suatu kelompok pimpinan organisasi wanita. Selain itu, studi ini juga berupaya memahami pengembangan diri pribadi wanita dalam kelompok tersebut. Fokusnya adalah pada persepsi diri wanita, secara kolektif maupun individual.Interaksi interpersonal antar sesama wanita mempunyai akar psikologis yang kuat pada keakraban hubungan antara seorang anak perempuan dengan ibunya. Dengan penekanan pada peran dan tugas ibu, serta berlangsungnya siklus menjadi ibu pada setiap generasi, wanita akan tetap melestarikan sikap simbiotik. Sikap demikian ini akan dapat menyulitkan proses kemandirian anak perempuan untuk berkembang menjadi pribadi yang penuh, yang terpisah dari gambaran ibunya. Tetapi sebaliknya, keakraban ini menjadi dasar dari kelekatan psikologis yang kuat antar sesama wanita sebagai suatu kelompok.Organisasi wanita dapat dipandang antara lain sebagai sarana penyalur aspirasi, penopang diri dan kancah pengembangan diri wanita. Keanggotaan seorang wanita dalam organisasi mempunyai dasar perseptual karena merujuk kepada penempatan wanita sebagai kelompok yang berbeda dengan kelompok pria. Penghayatan subyektif atas kebersamaan sesama wanita ini memberikan suatu identitas sosial tertentu. Ada dua ciri penting yang menandai organisasi wanita. Ciri pertama adalah kelekatan psikologis yang kuat antar sesama wanita yang disebut sebagai female bonding. Karena melalui female bonding ini maka wanita dapat lebih nyaring menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Lagipula, wanita dapat saling belajar memahami diri dan sesamanya. Ciri kedua adalah sebagai organisasi yang berada ditengah-tengah masyarakat yang didominasi oleh pria, maka organisasi wanita berada dalam suatu paradoxical reality. Artinya, sekalipun wanita dan pria hidup bersama-sama dalam masyarakat tetapi ada suatu perbedaan cara pandang antara wanita dan pria terhadap realitas sosial masyarakatnya. Perbedaan cara pandang ini hams dihadapi wanita bilamana ia ingin menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya.Studi ini mengeksplorasi bagaimana wanita mempersepsi dirinya, baik secara kolektif, maupun secara individual. Responden studi adalah kelompok pimpinan organisasi wanita KOWANI dan empat organisasi anggotanya. Untuk dapat melihat persepsi diri, maka kepada responden diberikan kuesioner, disamping diadakan wawancara terbuka. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana persepsi diri wanita sebagai kelompok yang tercermin melalui identitas sosialnya. Sedangkan untuk melihat bagaimana persepsi atas diri pribadi dan pengembangannya dalam organisasi wanita dilakukan wawancara mendalam terhadap seorang responden yang bersedia dan terbuka menuturkan kisahnya.Responden studi ini adalah tiga puluh delapan orang yang dapat terjaring selama dua setengah bulan pengumpulan data lapangan. Karena tujuannya adalah untuk memahami persepsi diri dari perspektif subyek itu sendiri, maka pemahamannya bersifat kualitatif.Atas dasar telaahan terhadap berbagai pandangan tentang wanita Indonesia, studi ini mengasumsikan dua hal. Pertama, identitas sosial wanita Indonesia sebagai kelompok pimpinan organisasi wanita KOWANI bertumpu pada konsep ibu yang mendapat penopangannya oleh female bonding. Kedua, kelompok wanita dapat mempunyai peran mengembangkan diri pribadi wanita bila ditopang oleh derajat kesadaran diri pribadi yang relatif tinggi dari wanita itu sendiri.Dengan menggunakan tehnik analisa isi terhadap kelompok responden diperoleh hasil sebagai berikut ini. Secara kolektif, persepsi diri wanita terkait pada berbagai aspek ketubuhan, agama/keyakinan dan aspek sosial yang dapat dirinci atas suami, anak, kelompok wanita, negara dan pria. Sekalipun keterkaitan diri pribadi wanita sangat luas hingga menjangkau batas-batas agama dan negara, tetapi diri pribadinya senantiasa dipersepsikan dengan perannya sebagai ibu. Dari semua aspek ini, keterkaitan diri pribadi pada aspek sosial, yakni dengan sesama kelompok wanita mendapat respons yang paling banyak. Keadaan ini menunjukkan betapa female bonding menjadi ciri yang menonjol dari identitas sosialnya.Secara individual, persepsi dan pengembangan diri wanita dalam kelompok wanita berangkat dari kesadaran dirinya sebagai wanita ditengah-tengah masyarakat. Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial mencetuskan kesadaran yang kemudian dipantulkan kembali kepada dirinya. Ia mengabsorbsi dan memproses berbagai pemikiran tentang din dan lingkungan sosialnya sehingga menjadi sesuatu yang baru dan berasal dari pemikirannya sendiri. Ia menjadi seorang partisipan yang aktif, seorang subyek dalam percaturan berbagai pikiran tentang wanita. Makin kuat kesadaran untuk melakukan proses berpikir yang kritis dan reflektif ini, makin kuat pula kecenderungan untuk menghayati peluang yang memberikan keleluasaan kearah pengembangan diri, apapun bentuknya. Sekalipun ada pembatasan-pembatasan tertentu, namun keadaan ini memberikan rangka dalam mana pengembangan diri itu dapat terselenggara.Kesimpulan umum tentang responden dalam studi ini adalah bahwa untuk organisasi wanita gejala female bonding dalam interaksi antar sesama wanita lebih memegang peranan daripada pengelolaan organisasi secara profesional. Female bonding ini menopang konsep ibu yang mempunyai nilai yang tinggi dalam masyarakat Indonesia.Female bonding ini dapat mempunyai dampak yang positif sampai mana wanita saling memerlukan guna menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Female bonding ini dapat mempunyai dampak yang negatif sampai mana menghambat pengembangan diri wanita sebagai pribadi yang penuh."

"Tesis ini pada dasarnya mengkaji bagaimana perubahan identitas orang Tionghoa di Jakarta dilihat dari penggunaan nama marga. Dalam hal ini fokus penelitian penulis adalah penggunaan nama marga di kalangan masyarakat Tionghoa di Jakarta sebagai suatu identitas , perubahannya yang disebabkan oleh peraturan pemerintah, fungsinya bagi masyarakat Tionghoa dan jenis jenis identitas yang terdapat dalam masyarakat Tionghoa di Jakarta berdasarkan penggunaan nama marga.Dalam mengkaji masalah ini penulis menggunakan teori interaksionis yang menitikberatkan pada pandangan bahwa manusia adalah produk dari proses interaksi sosial. Pemilihan pada teori ini adalah didasarkan pada asumsi bahwa dalam teori interaksionis ini terdapat simbol-simbol dalam identitas kesukubangsaan yang salah satu di antaranya adalah nama marga. Di dunia saat ini nama marga digunakan sebagai salah satu simbol dari identitas kesukubangsaan.Pengkajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode etnografi, yang memusatkan perhatian pada penggunaan nama marga di kalangan masyarakat Tionghoa sebagai suatu identitas. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan penggunaan literatur yang relevan.Hasil penelitian yang penulis lakukan pada orang Tionghoa di Jakarta dari berbagai macam marga memperlihatkan bahwa mereka tetap menggunakan nama marga sebagai suatu identitas karena nama marga merupakan warisan leluhur yang digunakan dalam lingkup terbatas dan juga dalam interaksinya dengan sesama orang Tionghoa meskipun pada masa Orde Baru penggunaan nama marga. dan juga nama Tionghoa dilarang oleh pemerintah. Dalam mempertahankan penggunaan nama marga Tionghoa, orang Tionghoa juga tidak menolak untuk mengubah nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia karena peraturan pemerintah.Dengan cara yang tidak berbenturan langsung dengan pemerintah ataupun dengan orang-orang non-Tionghoa, orang Tionghoa berupaya mempertahankan nama marga dengan melakukan. resistensi pasif. Yang dimaksud dengan resistensi pasif adalah suatu penolakan untuk menyerah pada lingkungan yang berubah, kekuasaan, pemaksaan atau kekerasan tanpa memperlihatkan perlawanan (secara lisan atau lainnya) terhadap orang yang melakukan pemaksaan tersebut atau lingkungan yang berubah. (Horace B & English, 1958 : 460). Orang Tionghoa menolak untuk menyerah pada suatu keadaan yang berubah dan juga berbagai peraturan yang bersifat diskriminatif yang diterapkan pemerintah kepada golongan ini. Mereka tetap berupaya untuk mempertahankan nama marga karena nama marga merupakan suatu warisan dari leluhur yang harus dipertahankan. Namun juga tidak memperlihatkan perlawanan baik secara lisan atau lainnya.Dengan seperangkat pengetahuan atau set of knowledge yang dimiliki orang Tionghoa akan konsep datong yang berarti satu dunia atau universal harmony dan juga konsep chuantong yang berarti tradisi sangat membantu orang-orangTionghoa berkompromi dan menggunakan kebijaksanaan yang praktis dalam memecahkan kesulitan yang mereka hadapi. Hal ini juga merupakan strategi adaptasi yang dilakukan oleh orang Tionghoa untuk mempertahankan budayanya dalam hal ini nama marganya."