Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada pemasaran politik kandidat dilihat sebagaimana brand dalam pemasaran bisnis dan perilaku pemilih dilihat sebagaimana perilaku konsumen. Brand image secara empiris mempengaruhi purchase intention melalui attitude toward brand. Berdasarkan model ini, penelitian ini menyelidiki pengaruh candidate's brand image terhadap voting intention melalui attitude toward candidate's brand. Penelitian ini menguji pencalonan presiden Joko Widodo pada pemilih pemula di Jakarta. Data dikumpulkan melalui survei dengan penarikan sampel secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan candidate's brand image terhadap voting intention melalui attitude toward candidate's brand.

---

In political marketing, candidate seen as a brand in business marketing and voter behavior seen as consumer behavior. Brand image in business marketing empirically influence the consumer's attitude toward brand. It inderectly affect purchase intention through attitude toward brand. From this model, this study aims to analyze the influence of the candidate's brand image on voting intention through attitude toward candidate's brand. This research examine Joko Widodo’s presidential candidacy on early voters in Jakarta. Data collected by using survey method and purposive sampling. The result shows there are significant influence of candidate's brand image toward voting intention through attitude toward candidate’s brand."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara jenama politik kandidat dengan perilaku memilih, dengan fokus pada pemilihan umum atau politik. Penelitian ini dilakukan kepada dewasa muda sebanyak 278 orang dengan partisipan dengan rentan usia 18-25 tahun. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik demografis partisipan. Selanjutnya, analisis inferensial digunakan dengan menerapkan pearson correlation untuk mengevaluasi hubungan antara jenama politik kandidat dan perilaku memilih. Penelitian ini juga menggunakan partial correlation untuk mengeksplorasi variabel-variabel tambahan yang mungkin memiliki hubungan tersebut, seperti seberapa sering melihat postingan, sejak kapan melihat sosial media mengenai Ganjar Pranowo, dan rasa dekat dengan partai politik PDI-P. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan jenama politik kandidat dan perilaku memilih pemilih, dengan implikasi yang relevan dalam konteks politik dan pemilihan umum.

---

This research aims to test the hypothesis that there is a positive and significant relationship between candidate political brand and voting behavior, focusing on general elections or political contexts. The study involved 278 young adults with participants ranging from 18 to 25 years old. Descriptive and inferential analyses were employed in this research. Descriptive analysis was conducted to provide an overview of the demographic characteristics of the participants. Furthermore, inferential analysis was utilized by applying person correlation to evaluate the relationship between candidate political brand and voting behavior. Additionally, partial correlation was used to explore additional variables that may influence this relationship, such as the frequency of viewing posts, the duration of exposure to social media content about Ganjar Pranowo, and the sense of closeness to the PDI-P political party. The results of this research are expected to contribute to the understanding of the influence of candidate political brand on voters' behavior, with relevant implications in the political and general election context."

"Penulis tertarik untuk meneliti perilaku tidak memilih pada pemilu presiden tahap pertama karena pemilu presiden baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia, sehingga diasumsikan masyarakat masih antusias untuk memilih calon pemimpin mereka. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa sebagian masyarakat Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahap pertama, dan apa faktor-faktor yang menjadi penyebab mereka tidak memilih.Beberapa teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Partisipasi Politik dari Samuel Huntinton dan Joan M. Nelson, Teori Negara Birokratis Otoritarian clan Guillermo O'Donnel dan Korporatisme Negara dari Phillipe Schmitter dan Richard Gunter, serta Teori Perilaku Tidak Mernilih dari beberapa sarj ana seperti: Campbell dkk, Shaffer, Abramson dan Aldrich; Milrath dan Gael; Downs, Davis, Hinich dan Ordeshook. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, dengan tehnik analisa deskriptif analitis. Sistem penarikan sampel yang digunakan adalah nonprobabilrta dengan sistem snowball, untuk informan dan masyarakat umum, serta sistem purposive, untuk informan dan tokoh opinion leader. Tokoh-tokoh tersebut adalah Arbi Sanit dari UT, Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI, Anies Baswedan dari LSI, Erianto dari LSI, Mohamad Qodari dari LSI, dan Fadjroel Rahman dari PEDOMAN.Hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah alasan masyarakat Jakarta yang berhasil diwawancarai, tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak menyukai semua calon presiden dan wakil presiden yang bertarung; kekecewaan terhadap sistem politik dan sistem pemilu, sikap apatis, dan alasan teknis administratif.Teori Perilaku Tidak Memilih dari sisi psikologis dan rasional berimplikasi positif, terhadap alasan-alasan yang diberikan oleh pemilih yang tidak memberikan suaranya di Jakarta. Sedangkan Teori Perilaku Tidak Memilih dari sisi demografis kehilangan relevansinya ketika menjelaskan alasan perilaku tidak memilih di Jakarta. Hal ini karena pemilih di Jakarta yang berhasil diwawancarai, yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagian besar berasal dari pendidikan tinggi.

---

The reason why author interested to non-voting behavior in the first round of presidential election is because it was conducted for the first time in Indonesia. The assumption was, people would eager in electing their leader. But in the reality, a part of the voters did not use their voting rights. Based on the above condition, the question to be answered in this thesis was why part of the voters did not used their voting rights in the first round of presidential general election, and what factors caused this attitude.

Several theories used in the thesis were: Political Participation Theory by Samuel Huntington and Joan M. Nelson; Authoritarian Bureaucratic Theory by Guillermo O'Donnell, State Corporation Theory by Phillipe Schmitter, and Richard Gunter; and also Non-Voting Behavior Theory, by several scholars, such as Campbell et all, Shaffer, Abramson and Aldrich, Milrath and Goel, Downs, Davis, Hinich, and Ordeshook. The research applied qualitative method, using descriptive analytical technique. The sampling method used was the non-probability snowball system, for general population, and the purposive system for leader opinion figures. The figures were Arbi Saait from IJT, Ikrar Nusa Bhakti from LIPI, Anies Baswedan, Erianto, and Mohamad Qodari from LSI, and Fadjroel Rahman from PEDOMAN.

The research findings were: several reasons why part of the people in Jakarta did not use their voting rights. Among the reason were: they did not like all of the presidents and vice presidents candidates, disappointed in political and general election systems, apathy and technical administrative reasons.

Non-voting behavior in term of psychology and rational choice had positive implication to the non-voting behavior, while by demography point of view was not relevant to explain it, because most of the informant were belong to high educated people."

"Indonesia is the world's third largest democracy (after India and the USA) and the only fully democratic Muslim democracy, yet it remains little known in the comparative politics literature. This book aspires to do for Indonesian political studies what The American Voter did for American political science. It contributes a major new case, the world's largest Muslim democracy, to the latest research in cross-national voting behavior, making the unique argument that Indonesian voters, like voters in many developing and developed democracies, are 'critical citizens' or critical democrats. The analysis is based on original opinion surveys conducted after every national-level democratic election in Indonesia from 1999 to the present by the respected Indonesian Survey Institute and Saiful Mujani Research and Consulting."

"Artikel ini membahas mengenai usaha penanaman hegemoni pada pemilihan presiden 2024 melalui debat calon presiden. Pemilu presiden menjadi ajang penting peralihan pemerintahan pada negara demokrasi. Debat capres seringkali hanya dilihat sebagai panggung kampanye saja, tetapi sedikit yang melihat ini sebagai media penanaman hegemoni. Penulis juga menggunakan kerangka market for loyalties dengan menganalogikan debat calon presiden seperti pasar dengan kegiatan jual-beli. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana hegemoni ditanamkan melalui debat calon presiden 2024? Dan bagaimana identitas masing-masing pasangan calon yang diperjual-belikan dilihat menggunakan kerangka market for loyalties? Temuan pada artikel ini menyebutkan bahwa hegemoni ditanamkan melalui ideologi dan narasi yang dibawa masing-masing pasangan calon dan koalisinya. Pemerintah berperan membatasi pandangan rakyat terhadap ideologi hanya pada 3 pasangan calon presiden melalui debat calon presiden yang ditayangkan melalui media massa dan digital. Ideologi tersebut tercermin pada identitas masing-masing pasangan calon; pasangan calon 01 mewakili identitas keagamaan dan perubahan; 02 mewakili identitas pemuda, loyalitas pada Jokowi, dan keberlanjutan; 03 mewakili identitas PDIP sebagai partai pengusung dan petahana. Temuan ini dapat memberikan gambaran terkait proses penanaman hegemoni yang terjadi dalam debat calon presiden dan membuka kemungkinan penelitian lainnya terkait hegemoni dalam konteks peralihan pemerintahan.

---

This article discusses the efforts to instill hegemony in the 2024 presidential election through presidential candidate debates. The presidential election is an important event for the transition of government in a democratic country. Presidential debates are often only seen as a campaign stage, but few see this as a medium for planting hegemony. The author also uses the market for loyalties framework by analogizing the presidential candidate debate to a market with buying and selling activities. This research seeks to answer the question, how is hegemony instilled through the 2024 presidential candidate debates? And how is the identity of each candidate pair traded using the market for loyalties framework? The findings in this article state that hegemony is instilled through the ideologies and narratives brought by each candidate pair and their coalition. The government plays a role in limiting the people's view of ideology to only 3 pairs of presidential candidates through presidential candidate debates aired through mass and digital media. The ideology is reflected in the identity of each candidate pair; candidate pair 01 represents religious identity and change; candidate pair 02 represents youth identity, loyalty to Jokowi, and sustainability; candidate pair 03 represents the identity of PDIP as the supporting party and incumbent. These findings can provide an overview of the process of hegemony cultivation that occurs in presidential candidate debates and open up the possibility of other research related to hegemony in the context of the transition of government."

"Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penyelenggaran pemilu di Indonesia, khususnya pemilihan presiden mencapai Rp 9 triliun. Biaya sebesar itu tidak menjamin bahwa pemilihan umum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemalsuan dan penipuan/kecurangan administrasi selalu mewarnai pada penyelenggaraan pemilihan umum. Banyaknya kelemahan pada penyelenggaran pemilu ini menyebabkan turunnya akuntabilitas organisasi penyelenggara pemilu serta tingginya rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mempunyai inisiatif untuk melakukan suatu kajian dan memberikan solusi teknologi berupa penggunaan sistem elektronis yang lebih dikenal dengan e-Voting. Kajian dan solusi teknologi tersebut selanjutnya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku organisasi penyelenggara pemilu agar dapat diterapkan pada pemilihan umum khususnya pemilihan presiden Republik Indonesia. Investasi dan pemanfaatan teknologi e-Voting ini bertujuan untuk mencapai pemilihan umum yang efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan azas luber dan jurdil. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian manfaat dari investasi e-Voting yang dilakukan oleh pihak penyelenggara agar dapat diketahui potensi manfaat e-Voting bagi KPU dan masyarakat serta dampak secara menyeluruh untuk negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik untuk mengidentifikasi manfaat yang diperoleh KPU. Selain itu, penggunaan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital untuk mengetahui dampak manfaat yang diperoleh masyarakat dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan PDB serta menambah pajak negara jika e-Voting diterapkan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menghasilkan 8 kategori manfaat dengan 17 sub kategori manfaat dengan melakukan identifikasi melalui Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Penelitian juga menghasilkan 3 manfaat dominan dari kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, yakni peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas barang dan layanan serta pembuatan keputusan yang lebih baik.

---

The budget allocated by the government for organizing elections in Indonesia, especially the presidential election reached Rp 9 trillion. By spending this amount of money cannot guarantee that elections can be carried out effectively and efficiently. Forgery and administration fraud always stain in the general election. A lot of weaknesses in the election led to the accountability degradation in electoral administration agency and also high sense of dissatisfaction and distrust of the election results in Indonesia.

Government in this regard, the Agency for Assessment and Application of Technology/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) has the initiative to conduct a research and provide a technological solution that uses an electronic system known as e-Voting. Those assessment and technology solutions are then given to the General Elections Commission/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) as the organizer of the elections so that the technology can be applied to the general election, especially the presidential election of the Republic of Indonesia. Investment and utilization of e-Voting technology aims to achieve the elections effectively and efficiently and also taking into account the principle of honest and fair.

This study will examine the benefits of e-Voting investment made by the organizers in order to know the potential benefits of e-Voting for KPU and the public as well as the overall impact to Indonesia. This study uses Generic IS/IT Business Value Table to identify the benefits of KPU. In addition, the use of the Digital Prosperity framework to earn the impact of the benefits of society and how the government's role in increasing income per capita and GDP and increase taxes if e-Voting is applied in the general election.

This research resulted in 8 categories with 17 sub-categories benefit by identifying benefits through Generic IS/IT Business Value Table. The study also resulted in a 3 dominant benefit of the Digital Prosperity framework, such as increased efficiency, improved quality of goods and services as well as better decision-making."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi religiusitas dan sekularisme kandidat dan fundamentalisme religius terhadap keputusan memilih. Lebih spesifik lagi, peneliti ingin mengetahui faktor apa yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap keputusan memilih, antara persepsi religiusitas dan sekularisme kandidat atau fundamentalisme religius. Responden penelitian ini adalah remaja akhir dan dewasa muda yang tinggal di Jabodetabek. Setiap orang mendapatkan artikel yang berisi wawancara terhadap kandidat sebagai manipulasi persepsi religiusitas dan sekularisme. Hasilnya Sekularisme kandidat lebih bisa meramalkan keputusan memilih dibanding religiusitas kandidat. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas dan sekularisme bila dihadapkan dengan kandidat yang religius memilki kemungkinana satu kali lebih besar untuk memilih kandidat tersebut dibandingkan bila dihadapkan dengan kandidat yang tidak religius.

---

This study trying to see the effect of religiosity and secularisme perception of candidate and religios fundamentalism on voting decision. Spesiffically, researcher want to see which variable has the greater effect on voting decision. The responden of the research was late teenager and young addult that already has voting participation right in Jabodetabek area. Every responden was given an article about an interview of a candidate and potensial voter. There were two kind of article, the first was an interview with secular candidate and the other one was with religios candidate. The result show secular attribute is preferable than the religios one. The respondent that has high religius fundamentalisme will choose the religius candidate. some one with high fundamentalisme has one time odd to choose the religius candidate more than some one with low fundamentalisme."

"Sistem pemungutan suara konvensional masih merupakan metode utama yang digunakan dalam pemilihan umum dewasa ini. Terdapat banyak kelemahan pada sistem manual ini seperti sampah kertas hasil surat suara yang banyak, sumber daya manusia yang terlalu dibebani, penanganan logistik yang kompleks dan tidak tepat sasaran, dan keamanan yang masih dipertanyakan. Surat suara merupakan informasi yang sangat penting dan harus mendapatkan perlindungan keamanan tertinggi agar hasil pemungutan suara dapat memenuhi persyaratan, jujur, sah dan adil. Teknologi yang terus berkembang hadir sebagai salah satu solusi dari permasalahan sistem pemungutan suara manual terutama pada aspek keamanan dan integritas data suara. Penelitian ini mengimplementasi image steganography dan RSA public key cryptography sebagai satu dari dua langkah pengamanan surat suara dalam pemungutan suara elektronik (Electronic Voting/e-vote) sebagai metode pengelabuan. Teknologi blockchain dengan platform Ethereum digabungkan sebagai langkah pengamanan untuk membentuk sistem e-vote yang transparan, aman, dan mampu menjaga integritas suara. Simulasi dilakukan secara lokal dengan menggunakan aplikasi web berbasis microframework flask. Jaringan blockchain dibentuk secara virtual dengan bantuan aplikasi Ganache. Simulasi dengan menggunakan 1000 data masukan kepada sistem secara berurutan dan waktu yang dibutuhkan untuk memproses seluruh data sebesar 8435,54 detik (setara dengan 2 jam 20 menit 35,54 detik) dengan waktu pemrosesan rata-rata 8,43 detik per masukan dan untuk merekapitulasi data tersebut dibutuhkan waktu 2308.62 detik (setara dengan 38 menit 28.62 detik) dengan waktu pemrosesan rata-rata 2.31 detik per data. Sistem blockchain mengakibatkan terjadinya kelambatan waktu (delay) sebesar 29% dari waktu pemrosesan rata-rata di dalam batas lingkungan simulasi, namun suara yang diberikan oleh para pemilih dapat dilindungi sangat ketat. Kunci RSA yang digunakan sepanjang 2048-bit melebihi batas keamanan yang biasa digunakan. Hasil citra rekonstruksi steganografi memiliki nilai PSNR 106,98% lebih tinggi dibandingkan metode pembanding lainnya. Metode kombinasi ini menghasilkan sistem pemilihan elektronik yang memiliki metode pengamanan tinggi dan efisien dari segi waktu dan sumber daya manusia.

---

Conventional voting systems are still used as the main approach for general elections these days. Various drawbacks of this manual system have been brought upon, such as excessive paper litter from the used ballot, overworked human resources, all over the place logistics, and controversial security. Ballot hold essential information, and it needs maximal protection against tampering to prove the result of such voting are legal and just. Growth in technology offers one such solution to serve as a better alternative against manual voting systems, especially on security and preserving data integrity. This research will focus on implementing combined Image Steganography and RSA Public Key Cryptography as a deception method and Ethereum Blockchain platform to develop a transparent, safe, and robust Electronic Voting System while maintaining data integrity. Simulations are run locally using a web application based on the flask microframework. A virtual blockchain network is created with the help of the Ganache application. Simulations were carried out using 1000 input data sequentially with the total time needed to process all the inputs are 8435.54 seconds (equivalent to 2 hours 20 minutes 35.54 seconds) with an average processing time of 8.43 seconds per input and to recapitulate the data took 2308.62 seconds (equivalent to 38 minutes 28.62 seconds) with an average processing time of 2.31 seconds per data. The blockchain system resulted in a 29% delay of the average processing time within the simulation environment limits, but the votes can be strictly protected. The 2048-bit RSA key used exceeds the usual security limit. The results of the steganographic reconstruction image have a PSNR value of 106.98% higher than other comparison methods. This combination method produces an electronic voting system that has a high-security method and is efficient in terms of time and human resources."