Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan sipil-militer merupakan faktor yang sangal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam membangun ketahanan nasional suatu negara. Oleh karenanya hubungan sipil-mililer mempakan isu penting dan abadi yang terus-menerus dikaji, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di Indonesia, masalah hubungan sipil-militer telah dikaji mulai dari masa kemerdekaan sampai dengan masa pasca-Orde Baru dengan berbagai macam metode pendekatannya. Dari berbagai kajian yang ada saat ini pendekatan model dua dimensi: kontestasi militer dan hak-hak istimewa kelembagaan militer belum dikaji secara mendetail, kalaupun sudah dikaji, masih sebatas diseputar politik militer dengan pendekatan yang berbeda pula. Untuk itu kajian hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-Orde Baru dengan menggunakan pendekatan dua dimensi: kontestasi miiiter dan hak-hak kelembagaan militer perlu diketahui.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintahan sipil baru dalam mngka mewujudkan demokratisasi, dan menganaiisa reaksi militer terhadap kebiiakan tersebut khususnya yang menyangkut wiiayah-wilayah penting yang sebelumnya meniadi hak-hak istimewa militer. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan model atau pendekatan memadukan dua dimensi panting yaitu dimensi konhestasi militer dan hak-hak istimewa kelembagaan miiiter dalam bentuk diagram kontestasi dan hak-hak kelembagaan militer. Dari perpaduan dua dimensi ini dapat dapat diukur dan diketahui, di samping sejauh mana tingkat kontestasi dan hak-hak istimewa kelembagaan militer, juga bagaimana pola hubungan sipil-militer, sehingga dapat disimpulkan bagaimana kondisi hubungan sipil-miiiter di Indonesia pasca Orde-Baru dari pemexintahan Pnesiden Habibie sampai dengan Presiden Abdurrahman Wahid."

"Mendiskusikan hak-hak sipil lesbian tentu saja tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan pemahaman akan hak manusia pada umumnya. Sehingga deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948 masih sangat relevan digunakan sebagai dasar dan acuannya

---

"

"This article, based on original ethnographic research in two Indonesian non-government organizations, examines challenges faced by Indonesian activists in their work to improve inter-religious and inter-ethnic relations. The results of the research conclude that religio-political power struggles at the national level are the major obstacles for the NGO 's observed in their efforts to promote legal justice for religious and ethnic minorities. In particular, the use of religion as a political identity in Indonesia raises sensitive issues related to secularism and individual rights. The article recommends that Indonesian NGO's focus their efforts on three main areas in their work to promote religious and ethnic justice: 1) clarifying the origins of secularism, in particular the perception that human rights are not a part of Indonesian culture; 2) discussion of the history of colonialism and imperialism and the connection to human rights; and 3) expanding the discourse on religion and its relationship to racial and ethnic discrimination, Islamic law, and national law."

"Gerakan hak sipil terjadi Akibat adanya pandanagn Rasisme dan Xenophobia dari masayarakat Amerika terhadap msyarakat Afro Amerika. Hal ini mengakibatkan perlawanan dari kalangan kulit hitam dalam menyikapi masalah ini. Kemudian muncul tokoh-tokoh yang menjadi panutan dalam aksi perlawanan kulit hitam tahun 1950-1960-an yaitu Martin Luther King dan Malcom X. Kedua tokoh ini menginspirasi segala macam kalangan Afro Amerika tak terkecuali Musisi R&B. Musik R&B sendiri merupakan musik etnik masyarakat Afro-Amerika yang terbentuk akibat penerapan konsep Seperate but Equal. Dalam perjalanannya gerakan Hak-Hak Sipil dan musik R&B saling empengaruhi dimana gerakan hak sipil membuat musik R&B lebih kritis dalam penyampaian lagu dimana tema mengenai rasisme menjadi tema favorit musisi R&B tahun 1960-1990an. Sementara R&B berkembang menjadi media propaganda dalam Gerakan Hak-Hak sipil."