Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan, kajian tentang transformasi struktur ekonomi menghadirkan terjadinya proses evolusi Intelektual di pemikiran kalangan akademik yang mencoba menggambarkan tentang pola-pola pembangunan dapat berlangsung dengan berdasarkan proses terjadinya pergeseran peran sektor-sektor dalam struktur ekonomi. Di sisi Iain--masih dalam ilmu ekonomi pembangunan--terjadi juga proses evolusi intelektual dalam hal penggunaan indikator pembangunan sehingga mengemuka beberapa indikator lain yang diyakini dapat menjadi pelengkap dare indikator pertumbuhan dalam menilai hasil pembangunan, yang salah satunya adalah indikator yang menggambarkan tentang pola distribusi pendapatan. Kahan tentang proses transformasi struktur ekonomi yang dikaitkan dengan pola distribusi pendapatan untuk tingkatan regional menjadi rrienarik untuk dllakukan di daerah lain di Indonesia karena hal ini biasanya dilakukan untuk tingkat negara.Penelitian Ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola transformasi struktur ekonomi yang terjadi dl Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; (2) mengetahui pola distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; dan (3) mengetahui pengaruh proses transformasi struktur ekonomi terhadap pola distribusi pendapatan di Provinsl Lampung. Penelitian ini menggunakan (1) metode pendekatan struktur produksi untuk melihat proses transformasi; (2) !coefisien gini ratio untuk melihat pola distribusi pendapatan; (3) regresi berganda dengan tehnik OLS untuk melihat pengaruh transformasi struktur ekonomi terhadap distribusi pendapatan; dan (4) Location Quotient (LQ) untuk melihat keunggulan komparatif antar sektor.Penelitian ini mendapatkan basil bahwa (1) proses transformasi struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan dl Provinsi Lampung yang dapat dlsebabkan oleh transisi peran antara sektor primer dengan sektor sekunder serta transisi peran antara sektor primer dengan sektor tertier. Sementara transisi peran antara antara sektor sekunder dan sektor tertier tidak mempengaruhi distribusi pendapatan di Provinsi Lampung; (2) dalam kurun waktu 35 tahun sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2004 belum terjadi pergeseran struktur ekonomi dalam Provinsi Lampung, akan tetapi arah menuju terjadinya pergeseran tersebut sudah terllhat dengan semakin menurunnya peran sektor primer khususnya sektor pertanlari yang diiringl dengan semakln meningkatnya sektor peran sekunder khususnya sektor Industri pengolahan sementara untuk sektor tertier relatif konstan. (3) Pola distribusi pendapatan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 35 tahun sejak iahun 1969 sampai dengan tahun 2004 ternyata cukup rnerata dengan arah perkembangan dart tingkat distribusi pendapatan Ini menunjukkan trend yang semakin membaik."

"Proverty level of Indonesia remains high while the economy experiences relatively high and steady growth. The asymetry investigated,probing the poverty and economic growth - structure linkages at sectoral level...."

"Secara umum ada dua jenis respon pemerintah daerah menghadapi desentralisasi fiskal yaitu; (a) lebih memusatkan perhatian pada usaha memperbesar penerimaan (revenue side) melalui intensifikasi dan perluasan pajak dan retribusi daerah Serta memanfaatkan sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil, atau (D) lebih berorientasi pada peningkatan efektifitas sisi pengeluaran (expenditure side) untuk menstimulasi dunia usaha melalui pengembangan iklim usaha yang lebih baik bagi daerahnya. Sehingga permasalahan penelitian ini dibatasi dalam hal pengelolaan keuangan Daerah dan respon pemerintah daerah dalam menyikapi desentralisasi fiskal diyakini tentu akan berdampak bentuk output yang diperoleh oleh daerah bersangkutan.Secara umum penelitian ini ingin mengkaji kinerja ekonomi daerah Kota Tangerang sebagai akibat diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Secara khusus penelitian ingin mengetahui :1. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.2. Pengaruh pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, data keuangan daerah Kota Tangerang, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang, data potensi daerah, data penduduk, angkatan kerja serta data tingkat investasi di daerah Kota Tangerang.Data-data tersebut dapat diperoleh pada berbagai lembaga pemerintah seperti PEMDA dan BAPPEDA Kota Tangerang, BPS Pusat maupun daerah Kota Tangerang. Untuk memperoleh data terbaru, antara lain dapat digali melalui interview kepada Pejabat PEMDA Kota Tangerang."

"Beberapa waktu yang lalu terungkap rencana Mabes Polri untuk mem- pertimbangkan perubahan status Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya menjadi Kepolisian Daerah Metropolitan (Polda Metro) Surabaya. Salah satu alasan yang diberikan untuk mempertimbangkan perubahan status tersebut ialah volume dan jenis permasalahan keamanan dan ketertiban yang dihadapi warga masyarakat Surabaya sudah mencapai peringkat yang biasanya dihadapi Polda. Gagasan yang mirip, yaitu tentang perubahan status Kotamadya Surabaya menjadi Kota Raya setingkat Daerah Tingkat I sudah lama pula dikemukakan. Alasan yang dikemukakan untuk mendukung gagasan tersebut tidak hanya luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga volume dan jenis permasalahan yang dihadapi Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta.Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas perubahan status dan struktur tersebut, melainkan untuk menunjukkan keterkaitan erat antara pertumbuhan kota dengan lingkup struktur pemerintahan dan dengan tingkat kuantitas dan kualitas pelayanan publik.^ Struktur pemerintahan dan kuantitas ataupun kualitas pelayanan publik inilah yang disebut struktur politik."

"Many economists have stated that the government through its either fiscal policies or monetary policies has an important role in supporting economic growth of a country. As the consequence of government's role in the development process, the size of the government - measured as the ratio of total spending to GDP also expanded along with the economic development. This is the fact faced by any country in the world. However, the growth of government's size implies higher taxation, and thus, it sometimes becomes a bad sign for the whole economy. The higher tax collected by the government the more productive sources taken by the government from the private sector. If positive impacts of government spending can not exceed negative impacts caused by the lost of productive sources of private sectors deadweight loss of economy will appear.

By assuming that the government runs balanced budget in which a 11 o f the government expenditure is financed by tax revenue, the so-called the growth maximizing tax rate can be estimated. This rate measures the ratio of tax revenue to GDP that is needed to achieve the high and stable growth rate.

The main objective of this study are to find the growth maximizing tax rate for Indonesia and to analyze whether Indonesia has achieved this optimum point, or has been operating below it or contrary above it. It is necessary to estimate such rate for Indonesia since achieving high growth rate has been the main focus of the government and also considering the fact that recently tax revenue has been the primary revenue sources to finance government expenditures.

Following most studies in this field, this study will also use the econometric method using data from 1961-1997 in order to find the growth maximizing tax rate for Indonesia. First of all, a theoretical model that based on AK model developed by Robert J. Barro had been formulated. Based on that theoretical model, a regression equation - a quadratic function - had been derived and used in the empirical test.

The regression result shows that the growth maximizing tax rate for Indonesia is 17.8%, far above the average actual ratio of tax revenue to GDP during the period 1961-1999 (13.9%). If this growth maximizing tax rate can be achieved the annual growth rate of real GDP per capita would be 5.1%, far above the average actual growth rate during the period 1961-1995 (3.8%). Furthermore, if this growth maximizing tax rate can be achieved since 1961, the effects will be on (1) Total tax revenue collected during the period 1961-1999 will be Rp. 1,115 triliun; Rp. 149 higher than actual tax collected during that period (Rp. 966 triliun), (2) Real GDP per capita in 1997 (1996 prices) will be Rp. 4.390.215,- or 58% higher than actual Real GDP per capita at that year (Rp. 2.773.651,-), and (3) Real GDP in 1997 (1996 prices) will be Rp. 877 triliun, far above the actual Real GDP at that year (Rp. 554 triliun).

Some policy implications that can be taken considering the result of this study are: (1) This study suggests that there is a room for the government to collect more tax revenues considering the fact that recently Indonesia is operating below the growth maximizing tax rate point, (2) To achieve this objective, increasing tax rates is not an appropriate policy. Instead, the government should maintain the reform spirit and continue its effort to create and develop an effective and efficient administration system, (3) This study also implies that government should increase its expenditure but it should carefully decide types of expenditures since each type of expenditures has a different impact on the economic growth."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan kondisi obyektif perekonomian Propinsi Jawa Tengah dengan melakukan analisis terhadap perubahan struktur dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi selama periode 1988-2000. Hasil analisis diharapkan dapat dijadikan dasar bagi penyusunan kerangka kebijakan makro ekonomi regional agar pada era globalisasi dan otonomi daerah perekonomian. Propinsi Jawa Tengah mampu bersaing baik di pasar nasional maupun global. Untuk maksud itu digunakan analisis input-output. Perubahan struktur ekonomi dianalisis dengan melakukan "static comparative" terhadap struktur yang terjadi pada keseimbangan baru pada tabel input-output Propinsi ]awa Tengah tahun 1988, 1993 dan 2000; yang meliputi struktur permintaan dan penawaran, struktur produksi dan struktur keterkaitan antar sektor. Sedangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dianalisis dengan melakukan dekomposisi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output dari sisi permintaan seperti peningkatan permintaan akhir domestik, peningkatan ekspor, substitusi impor dan perubahan teknologi yang tercermin dari perubahan koefisien input-output. Hasil analisis menunjukan bahwa struktur perekonomian Propinsi Jawa Tengah didominasi oleh sektor industri pengolahan. Akan tetapi, proses produksi di sektor tersebut sangat rentan terhadap ketersediaan bahan baku dan bahan penolong impor. Akibatnya, pada periode krisis dominasi sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Pada seluruh periode (1988-2000), sumber pertumbuhan output yang dominan adalah peningkatan permintaan akhir domestik, terutama peningkatan konsumsi swasta, diikuti oleh ekspansi ekspor. Peranan ekspansi ekspor sebagai sumber pertumbuhan output akan semakin dominan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara sub periode pertama (1988-1993) dengan sub periode kedua (1993-2000) yang menunjukan bahwa kontribusi ekspansi ekspor terhadap pertumbuhan output semakin meningkat. Oleh karena itu, kerangka kebijakan ekonomi regional harus diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor produksi yang mempunyai keunggulan komparatif dan secara bertahap dapat meningkatkan efisiensi proses produksi agar barang dan jasa yang dihasilkan mempunyai keunggulan kompetitif sehingga perekonomian Propinsi Jawa Tengah mempunyai daya saing yang tinggi baik di pasar nasional maupun global. Dengan kerangka kebijakan tersebut diharapkan ekspor barang dan jasa sebagai sumber pertumbuhan output dapat ditingkatkan dan ketergantungannya pada barang dan jasa impor terutama barang dan jasa yang akan digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong (input antara) dapat berkurang."