Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Utara memiliki ekologi budaya masyarakat hutan, karena sebagian besar wilayah budaya mereka berada di kaki Gunung Rinjani. Sejak ratusan tahun lalu mereka memiliki kebudayaan yang berasal dari strategi adaptasi mereka terhadap lingkungannya. Salah satu kearifan lokal tersebut adalah Sawineh yaitu kearifan lokal hubungan resiprositas antara petani dengan pemangku adat di bidang pertanian. Saat ini kearifan lokal tersebut coba diadopsi oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) bersama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dihidupkan kembali dalam bentuk sebuah gerakan filantropi, yang mereka beri nama Gerakan Sawineh Sadu. Gerakan yang berumur belum terlalu lama ini mempunyai manfaat yang besar dalam pelestarian hutan dan juga peningkatan kesejahteraan para keluarga yang tinggal di sekitar hutan Rinjani. Melalui gerakan ini, masyarakat Sasak, khususnya di Kabupatcn Lombok Utara diingatkan kembali bahwa kearifan lokal yang dahulu pernah dimiliki mereka, sejatinya masih relevan dipakai dalam kehidupan dewasa ini. Nilai-nilai kerjasama dan gotong royong yang menjadi “roh” dari gerakan ini terbukti dapat menjadi altematif pemecahan berbagai permasalahan aktual."

"Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) oleh Pemerintah, maka perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah memasuki babak baru, akan tetapi maksud pemerintah yang baik ini ternyata masih menemukan banyak kendala yang membuat walaupun Undang-Undang ini sudah lebih dari 5 tahun berlaku tapi masih belum terlalu nyata pengaruhnya khususnya dalam dunia perbankan di Indonesia. Maka kami melalui penelitian kepustakaan yang didukung oleh wawancara, dan dengan tipologi penelitian eksplanatoris, telah secara khusus meneliti mengenai Perjanjian Kredit di dunia Perbankan di Indonesia. Beberapa pokok permasalahan yang kami temukan adalah dengan dilarangnya dicantumkannya beberapa klausula baku dalam Perjanjian Kredit oleh UUPK justru akan menimbulkan problem baru bagi bank untuk melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelolanya dan disalurkan melalui kredit tersebut. Selain itu juga masih ada ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang belum jelas dan masih terdapat kekurangannya yang menimbulkan kebingungan di kalangan perbankan dan masyarakat. Sehingga kami berkesisnpulan larangan pencantuman klausula baku yang ditetapkan oleh UUPE tersebut tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Seharusnva untuk beberapa klausula bukannya dilarang, melainkan harus dibatasi saja dengan syarat tertentu dan hanya untuk keadaan tertentu saja. Dengan demikian Bank tetap dapat melindungi dana masyarakat yang dikelolanya, sebaliknya pihak debitur sebagai konsumen juga tidak dirugikan. Sedangkan untuk ketentuan dalam UUPK yang belum jelas ataupun masih terdapat kelemahan tentunya masih perlu diperbaiki supaya dapat berfungsi lebih baik dan tidak menimbulkan masalah Baru. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih perlu direvisi atau ditinjau kembali untuk menghilangkan segala kelemahan atau kekurangan yang masih ada."