Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahun 2003 dikeluarkan UUK No. 13 untuk menyelesaikan masalah perburuhan di Indonesia. Pada saat ditetapkan, kalangan Serikat Suruh (Pekerja) mengajukan Judicial adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan. Gugatan tersebut tidak dipenuhi Mahkamah Konstitusi (MK), dengan pertimbangan iklim investasi yang kondusif.Tiga tahun seteiah berlakunya UUK No. 13, pemerintah dan pengusaha berniat melakukan revisi untuk meningkatkan daya saing global, sebagai prasyarat panting penciptaan iklim investasi yang kondusif. Hal itu mendapat tolakan dari kalangan SPSB, karena yang akan dilepas (diliberalisasi) adalah normatif.Ada dua alasan utama yang mendasari keinginan merevisi UUK No. 13, yaitu jika dibandingkan dengan negara lain (1) pesangon yang lebih hesar; dan (2) upah beserta kompeonen pembentuknya tidak fleksibel. Secara hipotesis, perlawanan SP-SB dapat dipahami sebagai bentuk ketakutan tidak adanya lagi kepastian hukum dipenuhinya hak normative dalam bekerja. Hal itu dapat diuji melalui penelitian tesis ini, yaitu menguji Apakah terdapat pengaruh Persepsi Pekerja tentang Hukum Perburuhan terhadap tingkat soosial ekonomi pekerja?".Objek penelitian adalah 259 mantan Pekerja PT Securicor Indonesia, yang terkena proses PHK masal. Objek penelitian memenuhi seluruh persoalan konflik kepentingan dalam UUK No.13, yaitu persoalan upah minimum, hak berunding dan menyatakan peuciapat, proses penetapan PHK, hak normatif sepanjang belum adanya penetapan PHK dan pesangon.Persepsi diperoleh melalui kusioner, dimana 230 responden mengembalikannya. Persepsi tingkat sosial ekonomi dalam hukum perburuhan didasarkan kepada 15 pertanyaan, terbagi dalam kelompok perceiver (sikap dan pengetahuan responden tentaag perburuhan), target perubahan hukum perburuhan, situasi kerja.Uji statistik linkert, dengan menggunakan aplikasi SPS, menguji korelasi persepsi (jawaban) responden tentang tingkat sosial ekonomi (skala 1 sampai 7) dengan UUK No. 13 tahun 2003. Hasil perhitungan menunjukan fungsi Tingkat Sosial Ekonomi = 2,368 + 0,536 Hukum Perburuhan. Dengan demikian, faktor variabel hukum perburuhan diatas angka 0,5, menunjukan besarnya perlindungan masalah normatif digantungkan aturan dalam UUK No. 13.Karenanya, jika meliberalisasi UUK yang lebih fleksibel adalah pilihan, maka juga harus memberikan kepastian hukum terpenuhinya tingkat sosial ekonomi (normatif) bagi pekerja itu sendiri. Sehingga, ratifikasi sistem jaminan sosial (asuransi pengangguran) harus dilakukan terlebih dahulu sebagaimana pola legislasi yang terjadi di negara lain. Guna menjamin terlepasnya beban krisis hanya menjadi tanggung jawab korporasi semata, melainkan juga tanggung jawab lindung nilai ketidakpastian masa depan dari pemerintah dan pekerja itu sendiri."

"Hasil penelitian Levitt dan Klassen di tahun 1970 menunjukkan bahwa masyarakat mempersepsikan bahwa pria gay bersifat feminin dan pekerjaan yang sesuai untuk pria gay adalah pekerjaan kreatif feminin. Di tahun 1990-an makin banyak negara-negara bagian di Amerika yang memberlakukan undang-undang antidiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, sehingga makin banyak pria gay yang berani membuka identitas homoseksual mereka. Jadi bukan hanya pria gay yang bekerja di bidang kreatif feminin yang berani membuka identitas homoseksual mereka, namun juga mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan non kreatif feminin dan tidak bersifat feminin. Namun ini hanya terjadi di negaranegara bagian di Amerika yang memberlakukan undang-undang tersebut. Sedangkan di negara-negara bagian yang tidak memberlakukan undang-undang tersebut, pada umumnya hanya pria gay yang bekerja di bidang kreatif yang berani membuka identitas homoseksual mereka kepada lebih banyak orang. Bagaimana dengan Indonesia yang tidak memberlakukan undang-undang tersebut? Dapat diduga bahwa pria gay yang melakukan pekerjaan maskulin dan bersifat maskulin tidak banyak yang berani membuka identitas homoseksual mereka, dibandingkan dengan para pria gay yang bekerja di pekerjaan kreatif feminin dan bersifat feminin. Sehingga dapat diduga bahwa masyarakat mempersepsikan bahwa pria gqy memiliki sifat feminin dan melakukan pekerjaanpekerjaan kreatif feminin. Dugaan inilah yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat tentang pekerjaan kreatif feminin bagi pria gay. Tujuan tambahan dari penelitian ini adalah mencari tahu apakah masyarakat mempersepsikan bahwa pria gay bersifat feminin, dan menemukan apakah ada korelasi positif yang signifikan antara persepsi masyarakat tentang sifat feminin pada pria gay dengan pekerjaan kreatif feminin bagi pria gay. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan skor gambaran persepsi masyarakat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat mempersepsikan bahwa pekerjaan yang sesuai untuk pria gay adalah pekerjaan kreatif feminin. Hasil ini didukung oleh adanya persepsi masyarakat bahwa pria gay bersifat feminin dan adanya korelasi positif yang signifikan antara persepsi masyarakat tentang sifat feminin dengan pekerjaan kreatif feminin bagi pria gay. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka disarankan untuk dilakukan penelitian berikutnya dengan sampel para pria gay sendiri, sehingga dapat diteliti apakah menurut mereka sendiri pekerjaan yang sesuai untuk mereka adalah pekerjaan kreatif feminin dibandingkan dengan pekerjaan non kreatif feminin."

"Pekerjaan rumah mempakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, yang dikerjakan siswa di rumah, dan diharapkan siswa harus mempertanggungjawabkan hasil tugas tersebut. Pemberian tugas belajar kadang-kadang bermaksud agar anak-anak tidak banyak bermain. Disisi lain, siswa yang merniliki atribut sebagai seorang remaja, yang mempunyai tugas perkernbangan pada usianya ditambah banyaknya konflik atau stress yang timbul baik dari faktor intemal atau ekstemal, memiliki persepsi yang berbeda pula mengenai pekerjaan rumah. Dengan demikian untuk melihat adanya perbedaan persepsi antara guru dan siswa mengenai pengaruh pekerjaan rumah terhadap tingkat stress anak dapat dilihat dari persepsi masing-masing kelompok yaitu guru dan siswa. Tuiuan penelitian adalah untuk mengetahui perbandingan persepsi guru dan siswa SLTP (remaja awal) tentang pengaruh pekerjaan rumah terhadap tingkat stress anak Sampei yang digunakan adalah guru dan siswa SLTP kelas 3 di wilayah kelurahan Kalibaru, Tanjung priok dan pemilihan sampel dilakukan 'secara acak (sampel random sampling).Pengurnpulan data diiakukan dengan menggunakan kuesioner untuk data demograti dan data tentang persepsi guru dan siswa. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah deksriptif perbandingan. Setelah data diuji dengan menggunakan uji dua arah dan menggunakan rumus statistik mmpaired student t test dengan derajat kebebasan 0.05 dan degree of freedom n1+ n2 -2, didapatkan hasil nilai t = 0.33 sehingga nilai ini berada pada area terima Ho, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedan yang bermakna antara persepsi guru dan siswa mengenai pengaruh pekerjaan rumah terhadap tingkat stress anak."

"Berakhirnya hubungan pekerjaan yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh disebabkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah masa yang berat bagi pekerja/buruh. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang muncul pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 diharapkan menjadi sebuah jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh pasca PHK untuk dapat segera kembali bekerja dan dapat mempertahankan derajat kehidupan layak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat identifikasi masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat minimum iuran pengklaiman JKP dan masa kerja yang relatif singkat terlebih untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) rentan mengalami ketidakpastian hukum untuk dapat mengklaim JKP karena berlapisnya syarat iuran JKP. Keaktifan dan kolaborasi antara para pihak yang terlibat mulai dari penyelenggara, pemberi kerja dan pekerja menjadi faktor penting untuk dapat berjalannya program JKP. Masih rendahnya jumlah eks pekerja yang mengakses manfaat JKP adalah sebuah artian bahwa perlu meningkatkan dan melakukan evaluasi peraturan pelaksanaan program JKP agar memberikan perlindungan hukum bagi pekerja terlebih pekerja dengan perjanjian kerja relatif singkat.

---

The termination of employment that occurs between employers and workers/laborers due to the Termination of Employment (PHK) is a difficult time for the workers/laborers. The emergence of Job Loss Insurance (JKP) following the issuance of Job Creation Law Number 11 of 2020 is expected to provide social protection for workers/ laborers after the Termination of Employment, allowing them to return to work promptly and maintain a decent standard of living. This research uses a normative juridical method to identify the issue. The research results show that the minimum requirements for JKP claim contributions and relatively short working periods, especially for Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), can lead to legal uncertainties in claiming JKP due to the layered JKP contribution requirements. The effectiveness and collaboration among the involved parties, including organizers, employers, and workers, become crucial factors for the successful implementation of the JKP program. The low number of former workers accessing JKP benefits indicates the need to improve and evaluate the implementation regulations of the JKP program to provide legal protection, especially for workers with relatively short employment agreements."