Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya arus dan tingkat migrasi di Provinsi Sumatera Barat telah menyebabkan ketidakmerataan penyebaran penduduk yang cukup tinggi. Hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan daerah dan menimbulkan kesenjangan antardaerah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Tulisan ini menganalisis pola interaksi migrasi antardaerah untuk mengetahui kecendrungan mobilitas pendduk yang terjadi antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Bara, serta melakukan analisis interaksi spasial untuk mengukut keterkaitan antara daerah dan posisi daya tarik suatu daerah di bandingkan daerah lain di sekitarnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktro jumlah pendudukn di daerah asal dan tujuan berpengaruh positif terhadap pola interaksi migrasi antara daerah kabupaen kota di Sumaera Barat, sedangkan faktor jarang antardaerah berpengaruh sebalikanya. Migrasi cenderung terjadi ke daerah yang memiliki daya tearik tinggal yaitu Kota Padang, Kabupaten Solok Pariaman Kabupaten Sawah Lunto dan Kabupaten 50 kota. Sebaliknya penduduk menghindarei kabupaten kepulauan Mentawai Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang sebagai tujuan migrasi. hasil analisis interaksi spasial mengindikasikan adanya kesenjangan pembangunan antara daerah yang memiliki daya tarik tinggi dan daerah dengan daya tarik rendah."

"Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia berasal dari masalah kependudukan. Masalah tersebut terutama berkaitan dengan besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata.Propinsi Sumatera Barat mempunyai karakteristik khusus dalam hal budaya merantau juga menghadapi permasalahan kependudukan terutama karena fenomena migrasi tersebut. Perpindahan penduduk itu akan menyebabkan tidak meratanya distribusi persebaran penduduk, dan juga akan mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah serta berpengaruh terhadap pembangunan daerah, karena penduduk hanya akan terkonsentrasi di daerah yang mempunyai daya tarik yang tinggi terutama Kota Padang sebagai ibukota Propinsi. Hai ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antar daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.Dengan melakukan analisis interaksi spasial dapat diperkirakan daya tarik suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi lain di sekitarnya, sehingga dapat diketahui pola perpindahan penduduk yang cenderung ke daerah yang mempunyai daya tarik yang lebih tinggi.Hasil penelitian secara empiris dengan menggunakan gravity model menunjukkan bahwa faktor jumlah penduduk di daerah asal dan daerah tujuan serta jarak berpengaruh terhadap migrasi di Propinsi Sumatera Barat, dimana jarak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap migrasi, sedangkan jumlah penduduk daerah asal dan daerah tujuan mempunyai pengaruh positif terhadap migrasi. Dan juga diketahui bahwa kesempatan kerja juga berpengaruh terhadap migrasi.Secara keseluruhan maka daerah yang daya tariknya paling tinggi dengan menggunakan variabel penduduk dan merupakan tujuan utama bagi penduduk Sumatera Barat untuk pindah adalah kota Padang, kabupaten Solok dan kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan daerah yang daya tariknya paling rendah adalah kepulauan Mentawai dan kota Sawahlunto.Dengan menggunakan variabel kesempatan kerja memperlihatkan pola yang sama dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, dimana tujuan utama penduduk utama untuk pindah adalah kota Padang, kabupaten Solok.Dengan menggunakan model Feeney dapat diketahui bahwa sampai periode tahun 2010 daerah yang paling tinggi pertumbuhan penduduknya adalah kota Padang, kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan kabupaten Agam, sedangkan daerah yang pertumbuhan penduduknya rendah adalah kepulauan Mentawai dan kota Sawahlunto."

"Sementara alasan migrasi keluar dari Provinsi Sumatera Barat relatif dipahami dengan baik, sedikit diketahui siapa dan mengapa orang bermigrasi ke Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi celah tersebut dengan meganalisis migrasi masuk ke Sumatera Barat dengan menggunakan data SUPAS 2015. Membedakan mereka yang berstatus migran pendatang di Sumatera Barat dengan migran kembali berdasarkan karakteristik individu dan karakteristik wilayah, penelitian ini menemukan bahwa migran pendatang cenderung berusia muda, menikah, dan tidak bekerja. Dalam hal karakteristik wilayah, pola migrasi masuk ke Sumatera Barat tidak berbeda dengan pola migrasi umumnya di Indonesia. Migran pendatang terutama berasal dari provinsi yang berdekatan dengan Sumatera Barat serta nilai PDRB dan UMR relatif lebih rendah dari Sumatera Barat. Mengenai alasan pindah, migran pendatang cenderung bergerak untuk alasan pekerjaan, mencari pekerjaan, pendidikan serta mengikuti keluarga.

---

Even though out migration from West Sumatra is relatively well understood, there are only a few of studies regarding to who and why people migrate to West Sumatra Province. This study will contribute to a gap in the West Sumatra migration literature using SUPAS 2015 data. Distinguishing those with nonreturn migrant immigrants in West Sumatra with return migrants based on individual characteristics, the study found that immigrants tend to be younger, unmarried, and unemployed. In terms of regional characteristics, the pattern of migration into West Sumatra is no different from the general pattern of migration in Indonesia. Immigrants mainly come from the province with greater distances to West Sumatra and the value of GRDP and Minimum Wage are relatively lower than West Sumatra. Regarding the reasons for migration, immigrant migrants tend to move for work, looking for work, education and following family."

"Provinsi Sumatera Barat masih memiliki banyak masyarakat hampir miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengupayakan suatu program inovasi, yang mengkombinasikan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga. Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur No. 40 dan No. 41 tahun 2007, serta dialokasikannya dana untuk bantuan subsidi premi sebesar Rp 9.041.520.000,- oleh Pemerintah Provinsi. Namun, pada kenyataannya dari dana yang telah dialokasikan tersebut hanya sebesar Rp 3.772.560.000,- yang direalisasikan atau sebesar 41,72%. Rendahnya tingkat realisasi dana tersebut akan mempengaruhi pencapai tujuan program. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis manajemen pelaksanaan Program Jamkesda di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007.Kerangka konsep penelitian menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), yakni sumber daya sebagai input, fungsi manajemen sebagai proses dan tingkat pencapaian sasaran sebagai output. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam terhadap informan) dan data sekunder (telaah dokumen). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Seksi JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan tujuan Program Jamkesda telah diketahui oleh informan, namun penetapan Pergub dinilai terlambat. Sebagian besar dana berasal dari APBD yang menunjukkan kemandirian pendanaan dari Pemerintah Provinsi. Tenaga pelaksana Seksi JPKM masih terbatas dan belum ada prosedur dalam pembagian dan perizinan petugas dan sarana untuk melaksanakan program belum mencukupi. Pada proses didapatkan bahwa perencanaan didominasi oleh bottom-up planning berdasarkan usulan Kepala Seksi hal ini akan meningkatkan kinerja anggota, pengorganisasian pada pelaksanaan program masih tidak sesuai karena keterbatasan petugas. Penggerakkan program dilihat dari motivasi dan kepemimpinan masih kurang mendukung untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan yang belum memiliki ketegasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Pada output didapatkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Program Jamkesda yang dilihat dari realisasi dana subsidi bantuan premi masih belum tercapai.Oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa upaya untuk meningkatkan output dilihat dari segi input dan proses, yakni menyempurnakan sistem dalam penetapan Peraturan Gubernur dan pencairan dana, membuat prosedur dalam pembagian tenaga pelaksana, penyediaan sarana untuk melaksanakan program, pemberian motivasi dan kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja tenaga pelaksana serta ketagasan prosedur dalam pengawasan."

"ABSTRAKTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh atau dampak penerapan kebijakan desentralisasi fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi daereah di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan panel data yang meliputi 15 Kabupaten/ Kota di provinsi Sumatera Barat selama 10 tahun (periode 2001-2010) yang digunakan untuk menguji apakah penerapan fiscal decentralisasi memberikan pengaruh yang significant dan positif terhadap ekonomi lokal. Estimasi menggunakan analisis data panel memberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan desentralisasi fiscal dengan pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh juga memperlihatkan bahwa perubahan peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan memberikan kontribusi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis lebih lanjut menegaskan bahwa variable-variabel lain yang dipertimbangakan sebagai penentu pertumbuhan ekonomi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThe main objective of this paper is to examine the effect of fiscal decentralization implementation on local economic growth in Sumatera Barat Province. A sample of cross section data which covers 15 city (kota) and regency (kabupaten) in Sumatera Barat during ten year (the period 2001-2010) is employed to test whether fiscal decentralization affect on economic growth positively and significantly. The result from panel data estimation yields evidence that there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in Sumatera Barat. The findings suggest that the increase change of fiscal decentralization degree will contribute to stimulate local economic growth. The further analysis also confirms that other variables which are considered as determinant of economic growth influence local economic growth significantly."