Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktivitas gerakan separatis Papua terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui aksi yang dilakukan di dunia internasiona. Tulisan ini bagian dari riset yang dilakukan tahun 2014. Dengan pengumpulan data di Jakarta dan Papua, Melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli dan para pemangku kepentingan yang beragam..."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai proses internasionalisasi pada konflik separatisme di Papua dari tahun 1969 sampai dengan 2014. Berbeda dengan pemberontakan determinasi diri maupun separatis lain yang terjadi di Indonesia sebelumnya, konflik Papua terfragmentasi dan tidak ada satu organisasi yang secara resmi menjadi representasi bagi seluruh masyarakat Papua. Selain itu, konflik separatisme Papua juga masih terus terjadi sampai saat ini, berbeda dengan konflik-konflik separatisme lain yang ada di Indonesia yang sudah diresolusikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses internasionalisasi terjadi pada konflik separatisme Papua, dengan harapan untuk mencari tahu apakah faktor atau aspek dalam internasionalisasi konflik tersebut memiliki potensi untuk dapat berpengaruh pada perdamaian konflik separatis Papua. Berdasarkan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa kajian literatur ini, ditemukan bahwa bentuk internasionalisasi yang terjadi pada konflik Papua berupa persiapan konflik dengan motif protektif. Bentuk intervensi persiapan konflik dilakukan oleh negara-negara Pasifik yang memiliki latar belakang ras Melanesia umumnya berupa politik terbatas dan politik tangible, seperti menyampaikan pertimbangan humaniter dan memberi dukungan moral, mengangkat isu ke forum internasional, mobilisasi dukungan diplomatis, menyediakan suaka, dan mengakui tujuan pihak yang berkonflik. Dua bentuk internasionalisasi konflik lainnya, yaitu intervensi kemanusiaan dan resolusi konflik, masih kurang dibahas dalam kajian-kajian terdahulu dan pada kenyataannya memang belum banyak terjadi pada konflik separatis Papua.

---

ABSTRACTThis paper examines the occurrence of internationalization in Papuan separatist conflict from 1969 until 2014. This conflict is distinct from both the previous self determination or separatist insurgencies in Indonesia, in which Papuan separatist movements are fragmented and an official entity that represents Papuan community as a whole does not exist. Additionally, the separatist conflict in Papua is still existent to date ndash ndash whereas other separatist conflicts in Indonesia have been resolved. This paper aims to understand how internationalization process occur in Papuan separatist conflict, with hope to identify which factor or aspect of conflict internationalization has the potential to put an end to this conflict peacefully. Based on this qualitative research with literature review as its data collecting method, it was found that the kind of internationalization that occurred in Papuan separatist conflict was conflict waging with protective motive. The interventions, which were done by Pacific countries that have Melanesian racial background, are mostly categorized as limited politics and tangible politics. That includes voicing humanitarian concerns, giving moral supports, raising the issue at hand to international fora, mobilizing diplomatic supports, providing asylum, and recognizing the goals of conflicting parties. Two out of three forms of conflict internationalization, humanitarian intervention and conflict resolution, are still understudied by the time this research is composed and in fact the two forms have yet happened within Papuan fragmented separatist conflict."

"Buku yang patut di baca oleh generasi muda masa kini ini menggambarkan perjuangan segenap lapisan masyarakat, tua-muda, rakyat biasa maupun aparatur negara yang selalu bahu-membahu dalam menghadapi masa bergolak. Sementara itu ada juga beberapa gerombolan penjahat yang memanfaatkan masa bergolak bagaikan mengail di air keruh. Namun, pada akhirnya mereka itu terlindas oleh semangat rakyat yang sedang berjuang di atas jalur cita-cita kemerdekaan bangsa."

"This study explains the negative externalities of Information and Communication Technology (ICT) development with the distribution of information on grievance experienced by people in Papua Land, Indonesia. The approach uses fixed effects and instrumental variable regression at district level with panel data. The main result shows that there is a positive relationship between ICT development and social conflicts that occur in Papua Land. Further estimates show that there are two potential mechanism in which conflict intensifies by ICT development in Papua Land, ethnic polarization, including polarization of Indigenous Ethnic Papuans, and the economies’ natural resource intensity as represented by GDP per capita.

---

Studi ini menjelaskan eksternalitas negatif dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan adanya penyaluran informasi atas ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat di Tanah Papua, Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah fixed effect dan instrumental variable regression pada tingkat distrik dengan data panel. Hasil utama menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara perkembangan TIK dan konflik sosial yang terjadi di Tanah Papua. Estimasi selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat dua mekanisme potensial yang dapat mendorong intensitas konflik yang diakibatkan oleh perkembangan TIK di Tanah Papua yaitu, polarisasi etnik, termasuk polarisasi penduduk asli Papua, dan perekonomian berbasis sumber daya alam yang direpresentasikan melalui PDB per kapita."

"ABSTRAKIsu separatisme di Papua merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI . Gerakan separatis di Papua mendapat dukungan dari sejumlah negara diantaranya adalah Vanuatu. Tesis ini menjelaskan tentang strategi dan pencapaian diplomasi publik Indonesia di Vanuatu berkenaan dengan isu Papua. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing 2002 dengan metode penelitian kualitatif dan menerapkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik yang dijalankan Indonesia telah sampai pada tahap ke tiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam aktivitas Indonesia. Namun, diplomasi publik Indonesia belum sampai pada tahapan ke empat sehingga belum mampu mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Penelitian ini mengungkap kendala utama yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu belum mencapai tahapan ke empat yaitu adanya faktor Melanesian Renaissance yang mempengaruhi konstitusi Vanuatu. Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu masih didominasi oleh aktor negara atau kurang melibatkan aktor non-negara sehingga strategi diplomasi publik yang dijalankan belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi publik sebagai bagian penting dari ilmu Hubungan Internasional. Kata kunci:Gerakan Separatis Papua; Indonesia; Vanuatu; Diplomasi Publik; Melanesian Renaissance.

---

ABSTRACT Separatism in Papua is one of the major issues faced by Indonesia government since it threatens the unity of the country. Papua separatist movement has been supported by several countries including Vanuatu. This thesis explains the strategy and achievement of Indonesian public diplomacy in Vanuatu which has not been able to resolve the support of the country towards Papua separatist movement. The research uses theory of public diplomacy by Leonard, Stead and Smewing 2002 and applies qualitative research method as well as literature study as the data collection technique. The findings of this research show that Indonesian public diplomacy in Vanuatu has achieved the third hierarchy of public diplomacy which is enganging the people of Vanuatu with Indonesians. However, the country has not yet achieved the fourth level of public diplomacy, thus has yet been able to shape Vanuatu political stance on the issue of Papua. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. This research then reveals the main factor for Indonesia inability to achieve the fourth stage of public diplomacy which is the strong influence of Melanesian Renaissance in Vanuatu constitution. In addition, the conduct of Indonesian public diplomacy in Vanuatu has been dominated by state actor and less involve the role of non state actors, hence the strategies of public diplomacy conducted have produced nonoptimal result. It is hoped that this research will contribute to the study of Indonesian foreign policy as well as public diplomacy as one of the main subjects in International Relations studies. Key words Papua Separatist Movement Indonesia Vanuatu Public Diplomacy Melanesian Renaissance."