Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam kondisi persebaran informasi pada era digital yang kian rumit jurnalisme dituntut untuk meningkatkan standarnya melalui pengadopsian metode ilmiah. Di tengah tuntutan tersebut, media berita daring Tirto.id berdiri dengan membawa nilai-nilai jurnalisme presisi sebagai dasar praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik empiris dari klaim kualitas pada media berita Tirto.id yang memposisikan diri bekerja berdasarkan prinsip jurnalisme presisi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dan metode penelitian studi kasus, serta meminjam teori jurnalisme presisi dan strukturasi Anthony Giddens sebagai dasar analisisnya. Temuan menunjukkan bahwa penerapan jurnalisme presisi didorong oleh kepentingan media berita untuk melakukan strategi diferensiasi di tengah persaingan pasar. Namun, dari segi pembangunan pengetahuan dan penerapan kebijakan produksi, media berita Tirto.id belum sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan prinsip jurnalisme presisi.

---

ABSTRAKIn the complicated information flow of digital era, journalism is expected to improve its standards through the adoption of scientific methods. To meet this expectation, Tirto.id as an online news media was founded and attributing itself with the values of precision journalism as the basis for its practice. This study aims to reveal the empirical practice of quality claims that news media Tirto.id brings as a news media committed to the principle of precision journalism. This research uses a critical paradigm, case study research metod and the theory of precision journalism and the structuration theory from Anthony Giddens as the basis of its analysis. The findings suggest that the application of precision journalism is driven by the interest of the news media to carry out differentiation strategies in the midst of market competition. However, in the terms of knowledge building and implementation of production policy, Tirto.id has not been fully committed to applying precision journalism principles."

"Skripsi ini membahas dinamika makna dari nilai independensi media massa dalam konteks ruang berita konvergensi Tempo. Independensi sebagai cita-cita normatif media massa menggambarkan kapasitas individu atau lembaga untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan logikanya sendiri. Namun, hadirnya teknologi internet atau layanan tertentu seperti media sosial, menciptakan lingkungan media yang sangat berbeda dengan media massa konvensional. Konsep independensi yang menjadi prinsip luhur di dunia pers kini menjadi buram relevansi konsepsinya karena dengan logika viral dan usaha optimalisasi klik, redaksi menjadi semakin sulit untuk membatasi diri dari pengaruh eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor signifikansi praktik media digital terhadap nilai independensi dan dinamika budaya di ruang berita Tempo.

---

This research discussed the dynamics of the meaning of independence value of the mass media in the context of Tempo convergence newsroom. Independence as a normative ideal of mass media describes the capacity of individuals or institutions to make decisions and act according to their own logics. However, the presence of internet technology or certain digital services such as social medias, create an entirely different media environment compared to the conventional mass media. The concept of independence which is a noble principle in the world of the press has now become opaque in its conceptual relevance because with the viral logics and click optimization efforts, editors have difficulty in limiting themselves from external influences. This study aimed to explore the significance of the practice of digital medias towards the independence values and cultural dynamics in Tempo newsroom."

"Praktik jurnalisme kuning marak dilakukan oleh pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik sehingga berpotensi melanggar privasi subjek berita. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan perlindungan privasi terhadap praktik jurnalisme kuning yang terjadi berdasarkan hukum komunikasi massa di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini juga akan menganalisis keseimbangan antara hak kemerdekaan pers dan hak privasi dalam kegiatan jurnalistik oleh pers dan menganalisis bagaimana upaya hukum subjek berita untuk memulihkan haknya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Simpulan yang didapatkan adalah pengaturan perlindungan privasi dalam kegiatan jurnalistik di Indonesia belum komprehensif sehingga ditemukan praktik jurnalisme kuning yang melanggar privasi subjek berita dalam bentuk pengungkapan informasi privat dan juga publikasi yang tidak benar. Kemudian, pers berkewajiban untuk melindungi hak privasi subjek berita disamping hak kemerdekaannya dengan memperhatikan prinsip kepentingan umum, prinsip ekspektasi yang wajar, dan juga penerapan doktrin pengetahuan tentang risiko pengungkapan informasi kepada orang lain. Dalam upaya memulihkan haknya, subjek berita yang dirugikan dapat mengajukan mekanisme Hak Jawab kepada pers bersangkutan, pengaduan Hak Jawab kepada Dewan Pers, serta melalui upaya hukum administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, pers juga bertanggungjawab terhadap penghormatan privasi subjek beritanya melalui pelaksanaan penilaian dampak privasi.

---

The practice of yellow journalism is widely practiced by the press in carrying out journalistic activities, potentially violating the privacy of news subjects. This raises the question of how the regulation of privacy protection against the practice of yellow journalism occurs based on mass communication law in Indonesia. Furthermore, this paper will also analyze the balance between the right to press freedom and the right to privacy in journalistic activities by the press and analyze how the legal efforts of news subjects to restore their rights. This paper uses doctrinal legal research method. The conclusion obtained is that the regulation of privacy protection in journalistic activities in Indonesia is not yet comprehensive so that there are practices of yellow journalism that violate the privacy of news subjects in the form of disclosure of a private fact and also false light. Then, the press is obliged to protect the privacy rights of news subjects in addition to their freedom rights by paying attention to the principle of public interest, the principle of reasonable expectation of privacy, and also the application of the doctrine of assumption of risk. In an effort to restore their rights, the aggrieved news subject can submit a Right of Reply mechanism to the relevant press, a Right of Reply complaint to the Press Council, as well as through administrative, civil and criminal remedies. In addition, the press is also responsible for respecting the privacy of its news subjects through the implementation of privacy impact assessment."