"Salah satu elemen penting dari social capital adalah trust. Elemen ini mendasari semua elemen lainnya seperti jaringan jaringan sosial, seperangkat nilai-nilai atau norma dan sinergisnya struktur kekuasaan dengan civil society. Dikatakan mendasar karena tujuan dari keseluruhan elemen social capital itu adalah terciptanya pertumbuhan masyarakat demokratis yang sehat dalam arti positif bagi terciptanya ruang publik dan terpenuhinya hak-hak dan akses keterlibatan publik (public engagement) dalam kehidupan demokrasi. Meskipun konsep social capital awalnya adalah berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan dalam ekonomi, namun dalam perjalanannya (historical situatedness) tak bisa dilepaskan dari tarik-menarik dan sating mempengaruhi (interplay) diantara agenagen ekonomi-politik. Oleh karenanya, pertumbuhan demokrasi acapkali amat ditentukan pula oleh dinamika politik.
Tesis ini berangkat dari pertanyaan pokok yang intinya mempertanyakan bagaimana tarik-menarik dan saling mempengaruhi (interplay) di antara kepentingan negara (struktur kekuasaan), pasar, civil society dan media dalam proses demokratisasi legislasi RUU kebebasan memperoleh inforrnasi. Penulis melihat adanya pertarungan berbagai macam kepentingan dalam realitas empiris proses legislasi kebijakan RUU kebebasan informasi di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi keempat komponen tersebut. Dalam konsolidasi demokrasi, khususnya di era transisi demokrasi sangat dibutuhkan sumber modal sosial (social capital) yang positif dan kuat. Hal ini ditandai dengan adanya trust, sinergisnya jaringan-jaringan kekuatan masyarakat, dan partisipasi aktif publik dalam kehidupan sosial ekonomi politik dan aksesibilitas informasiny. Metode yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan spesifik ruang lingkup yang dibahas adalah metode kualitatif Sedangkan pendekatan yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam studi ini adalah pendekatan ekonomi-politik kritis.
Pendekatan ini bermaksud untuk menguji relasi-relasi sosial yang mempengaruhi aspek ekonomi, politik, sosial atau kultural yang berhubungan dengan nilai moral secara filosofis (Masco, 1996:28). Selain itu, implikasi bagi kepentingan publik hanya dapat dipahami secara lebih komprehensif jika digunakan pendekatan ekonomi-politik kritis karena era transisi demokrasi ditandai oleh tarik-ulur dan benturan kepentingan antara variabel-variabel ekonomi, sosial dan politik. Proses legislasi RUU Kebebasan memperoleh informasi publik sebagai fokus kajian dalam penelitian ini mengingat setelah "revolusi Mei 1998" urgensinya sudah digaungkan namun hingga kini masih mengalami interplay dan benturan kepentingan. Kenyataan demikian ini jelas menunjukkan adanya masalah-masalah dalam trust, jaringan-jaringan sosial, interaksi negara-pasar-civil society dan media.Kenyataan lain juga menunjukkan adanya modal sosial negatif dan koritra-kondusif terhadap proses demokratisasi.
Pembahasan tentang rancangan undang-undang (RW) Kebebasan memperoleh informasi digunakan untuk melihat lebih tajam bagaimana realitas empiris yang menyangkut kebebasan memperoleh informasi dan hak publik untuk tabu dalam pembuatan kebijakan oleh negara dalam interaksinya yang dinamis antara negara dan pasar di sate pihak dan civil societylpublik di lain pihak dalam konteks reformasi. Sebagai sebuah produk hukum, RUU kebebasan infonnasi ini ternyata masih mengundang dan mengandung kontroversi yang menyisakan saling ketidakpercayaan di antara agen-agen perubahan sosial, ekonomi dan politik karena bersinggungan langsung dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
