Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyempurmaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 paragraf 77 menjadi PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang mengubah pelaporan beban pajak dari pendekatan laba rugi (deferred method/income statement approach) menjadi pendekatan neraca (balance sheet approach) merupakan langkah awal yang dilakukan Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengikuti perkembangan bisnis di Indonesia.Perbedaan yang mendasar adalah adanya pengakuan pajak tangguhan berupa aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temperer dalam neraca serta adanya pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan dalam Laporan Laba Rugi yang mengacu pada PSAK No. 46. Akibatnya penyajian laporan ketiangan menjadi berubah dan dianggap Iebih kompleks karena menyangkut neraca dan perubahannya di tahun sebelum dan sesudah periode pelaporan yang bersifat retrospektif. PSAK No. 46 mulai berlaku e£ekiif pads tanggal I Januari 1999 untuk perusahaan yang go public dan tanggal 1 Januari 2001 untuk perusahaan non go public.Laporan keuangan berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mencoba mengangkat masalah kompleksitas penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan dan pengaruhuya terhadap laporan keuangan khususnya terhadap perubahan laba kena pajak, mengingat pentingnya laporan keuangan tersebut dalam dunia usaha.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengiventarisasi penyebab timbulnya aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan dan mengetahui apakah penyajian Realty sudah sesuai dengan PSAK No. 46, serta untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya PSAK No. 46 akan menyebabkan kampleksitas dalam penglhitungannya.Metodologi penelitian dalam karya akhir ini adalah melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder dengan teknik dokumentasi dan penelitian lapangan ke PT Wika Realty dengan cara observasi langsung dan mempelajari catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam penyusuuan laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaporan Akuntansi Pajak Penghasilan.Kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada PT Wika Realty, yaitu: terdapat unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan adalah perbedaan pengakuan pendapatan, perbedaan masa manfaat untuk aktiva tetap antara taksiran masa manfaat secara akuntansi komersial dengan ketentuan pajak. PT Wika Realty telah melakukan penyajian aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang sesuai PSAK No. 46 sejak tahun 2001 secara retrospektif; serta dalam hal kompleksitas penghitungan dalam penerapan PSAK No. 46 sebenarnya hanya terjadi pads tahun pertama pemberlakuan saja, sedangkan untuk tahun selanjutnya perusahaan dimudahkan dengan pemberlakuan balance sheet approach karena hanya membandingkan dengan periode sebelumnya dan itu pun telah dapat diidentifikasi jumlahnya di neraca periode sebelumnya tanpa melakukan perhitungan ulang setiap tahunnya terlebih dahulu.Saran yang dapat diberikan dalam penulisan karya akhir ini adalah perusahaan tetap perlu menerapkan PSAK No. 46 tersebut, karena hal ini terkait dengan Undang undang Perseroan Terbatas Pasal 58; metode pengakuan pajak terutang dart perubahan income statement approach ke balance sheet approach pads dasarnya kan mempengaruhi laba kena pajak, hanya berbeda dari segi pengungkapannya saja di neraka, sehingga perubahan ini lebih kepada tujuan pelaporan kenangan untuk komersial saja, bukan pajak. Sebenamya pajak tidak terlalu membutuhkan adanya pengakuan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tersebut, sehingga pemberlakuan PSAK No. 46 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Selain itu, saran yang lain untuk PT Wika Realty adalah perlu adanya penyesuaian atas masa manfaat aktiva tetap berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, agar rekonsiliasi fiskal atas perbedaan temporer tidak perlu dilakukan lagi."

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemeriksaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan menganalisis persepsi pakar perpajakan mengenai dimensi pemeriksaan pajak pada pos peredaran usaha; harga pokok penjualan; penghasilan dari luar usaha; kompensasi kerugian; dan penyusutan aktiva. Serta untuk mengetahui dimensi perilaku yang paling dominan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak, di antara perilaku (1) sengaja tidak patuh; (2) tidak memahami sistem self assessmen ; (3) kecewa terhadap pelayanan yang tidak memuaskan; (4) oba coba untuk tidak patuh; (5) serta kolusi dengan pemeriksa fiskus.Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja KARIKPA Bandung Satu, sejak bulan Agustus 1996 hingga Nopember 1996, melalui metode deskriptif analitis, serta statistik uji RANK WILCOXON dengan sampel sebanyak 84 responden meliputi : 45 pakar perpajakan, 13 pemeriksa pajak, dan 26 wajib pajak.Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner, terdiri dari: 10 pertanyaan untuk pakar meliputi 5 butir pertanyaan untuk dimensi kepentingan relatif variabel pemeriksaan pajak, dan 5 butir pertanyaan untuk dimensi perilaku dominan variabel ketidakpatuhan wajib pajak; 38 pertanyaan untuk pemeriksa pajak; serta 25 pertanyaan untuk wajib pajak.Hasil penelitian adalah : Pertama, bahwa pemeriksaan pajak hanya berdampak positif terhadap perilaku wajib pajak dalam bentuk : patuh dalam ketepatan waktu melaporkan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, serta tepat waktu dalam membayar setoran masa. Tetapi dalam penghitungan sendiri jumlah pajak terutang, wajib pajak masih berperilaku tidak patuh. Kedua, bahwa pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assessment selain dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, juga memberi dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan adanya koreksi positif atas SPT yang dilaporkan wajib pajak. Ketiga, bahwa perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi juga oleh berbagai sebab, seperti tidak memahami ketentuan pelaksanaan sistem self assessment, kecewa terhadap pelayanan, ketidak adilan dalam pembayaran pajak, dan sebagainya.Melalui penelitian ini, hasilnya diharapkan memiliki nilaiguna bagi pemantapan kinerja pemeriksaan pajak yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, upaya-upaya peningkatan palayanan perpajakan secara lebih efektif, serta pembinaan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela."

"Prinsip-prinsip Pemerintahan Wirausaha (Reinventing Government) telah banyak dianut dan diterapkan oleh institusi-institusi pemerintahan di dunia, mulai dari Amerika Serikat hingga Indonesia, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tindak lanjut yang dilakukan oleh DJP adalah perumusan Visi, Misi dan Strategi DJP yang mulai disosialisasikan sejak awal tahun 2000. Satu hal yang menonjol dari prinsip-prinsip tersebut adalah kesadaran untuk mulai menggunakan standar prestasi atau kinerja organisasi yang mulai nyata. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah adanya pertanggungjawaban dan pengendalian dalam pencapaian standar kinerja tersebut. Salah satu ukuran yang perlu diperhatikan, selain memperhitungkan target penerimaan pajak, juga memperhitungkan aspek efisiensi pemeriksaan pajak. Dalam tesis ini akan dievaluasi bagaimana penerapan aspek efisiensi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Karikpa Jayapura. Disadari begitu banyak faktor eksternal (geografi, penduduk, ekonomi) yang mempengaruhi kinerja organisasi selain kondisi internal dari Karikpa Jayapura itu sendiri bagaimana relevansi dari kebijakan tersebut. Sementara di pihak lain betapa semakin beratnya target yang harus dicapai demi penerimaan negara dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengujinya, diperlukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan pajak terhadap hasil koreksi pajak yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan, proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Jayapura telah memenuhi prinsip efisiensi. Tetapi apabila dianalisis per pemeriksaan pajak, masih cukup banyak pemeriksaan yang tidak menghasilkan koreksi pajak yang signifikan. Berdasar hasil penelitian tersebut, sekalipun Karikpa Jayapura merupakan instansi pemerintahan, karenanya sangat dimungkinkan bersifat birokratis, harus tetap mencari solusi dan strategi agar selain penerimaan pajak yang dihasilkan semakin meningkat juga tingkat efisiensinya semakin meningkat. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian dari intitusi tersebut."

"Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Upaya itu umumnya dilakukan dengan menerapkan sebagai Iangkah untuk menghemat pajak dengan eara-cara tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pajak yang diimplementasikan PT. "X".Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskritptif yang berusaha menjelaskan temuan-temuan di lapangan dan kepustakaan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui masa]ah penelitian dan data sekunder diperoleh dari penelusuran data-data yang dibutuhkan di objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. "X" belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar (lebih bayar) yakni mencapai Rp. 201.639.170,00,- pada tahun 2006 lebih bayar ini selain disebabkan oleh belum dioptimalkannya implementasi manajemen pajak juga disebabkan oleh pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak ketiga sebesar 2%. Hasil ini ini mencerminkan pula bahwa secara administrasi kewajiban perpajakan PT. "X" belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan akibat belum diterapkannya peraturan perpajakan secara tepat. Berdasarkan SPT tahun pajak 2006 PT. "X", terdapat peluang untuk menerapkan manajemen pajak yang dapat diimplementasikan PT. "X", yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pos-pos yang dapat dioptimalkan adalah biaya karyawan seperti tunjangan tunjangan kesehatan, tunjangan pajak. tunjangan makan. biaya konsumsi kantor, biaya sumbangan dan hadiah, biaya gaji kearnanan dan biaya perjamuan.Berdasarkan penal Riau ini, maka PT. "X" hendaknya tidak lagi mengeluarkan biaya untuk jasa kearnanan yang diberikan oleh masyarakat sekitar, tetapi mempekerjakannya sebagai karyawan perusahaan. Pembuatan daftar nominatif untuk perjamuan rekan bisnis atau biaya enlertairrment lainnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan untuk menghilangkan koreksi fskaI biaya perjamuan. Perusahaan juga harus lebih jeli daiam membaca keadaan keuangan perusahaan untuk dapat menyusun perencanaan pajak dengan baik, karena dengan perencanaan pajak,, perusahaan dapat menghemat pajak terhutang. Selain itu, manajemen pajak perlu dilakukan oleh perusahaan supaya jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah yang memang seharusnya dibayar untuk menghindari terjadinya lebih boyar.

---

Most business players regard tax payment as expenses so that they will minimize lax expenses in order to optimize business profitability. Such undertaking is done by implementing tax management in such way that tax minimization is within the Tax Regulations. This study is aimed at understanding tax management implemented by PT. "X".The applicable method is descriptive analysis, which will describe field findings and literature study. Primary data is collected through interview with competent parties and secondary data is collected by tracking of the data required in the study object. The collected data is analyzed descriptively and quantitatively.Result of this study indicates that PT. "X" has not implemented optimum tax management. This can be seen from the overpaid tax amounting to Rp 201,639,170.00,- in 2006. This overpayment is due to non-optimum implementation of tax management and 2% withholding of Income Tax of Article 23 by the third party. This also indicates that administratively PT. "X" tax liability may not fully compliant with Tax Regulations since the company may not implement appropriate tax rules.Based on PT. "X" Annual Tax Return (SPT) of 2006, eith respect to income tax, items that can be optimized include employee expenses such as healthcare allowance, tax allowance, meal allowance, office cost, contribution and prize, security service cost and entertainment expense. From this study, PT. "X" should recruit security personnel from the surrounding community instead of incurring cost for security service they render. The company should prepare business and other entertainments list to eliminate fiscal correction for entertainment cost Furthermore, the company should be aware of its financial performance to enable establishment of - appropriate tax plan and minimize tax payables. Besides, the company should implement tax management to avoid overpaid tax."

"The transaction price of goods, or service fees, are affected by a variety of factors such as types and quality of the goods concerned, competition, consumer demand and general economic condition. In general transaction prices constitute base prices added by the firm's margin. In the business world at a particular time transaction prices do not account for margins, with some perhaps even being found lower than the cost of goods production. However, tax authorities pay attention to related party transactions as their prices may be subject to manipulation. These prices will be set at arm's length if we compare them with those for independent parties. As a further result, the taxable income reported in tax returns of the taxpayers in question are less than what it should be. The main issue and question in the author's research are how to determine that a transaction has been conducted at arm's length and what connection can be found between the corrections made through audit and income tax revenue. The pricing set for transactions between related parties are called as transfer pricing. A related party transaction is deemed to occur when there is a link between the common and controlling shareholders, management of the parties involved, including their horizontal and vertical family relationships. One way to determine if there is an arm's length price is to compare the transfer pricing on related parties and those on unrelated parties. Some of the common approaches applied-are the comparable uncontrol price method, resale price method, cost plus method and comparable profit method.

The author surveyed the results of inspections conducted by the State Revenue Optimization Team (SROT) into related firm transactions.

From the survey, the author has found:

1. In practice it is difficult to arrive at an accurate comparative figure as the period of the audit above has been limited and data and information concerning similar firms to taxpayers are lacking. A new approach which has been employed by tax authorities in several countries for the purpose of reducing the occurrences of problems associated with the determination of transaction prices is called as the Advanced Pricing Arrangement. This method has been set out in Article 18(3a) of Law number 17 of 2000.

2. The corrections through audit into or the potential income tax revenue by SROT from the transactions conducted between taxpayers and their related parties amount to Rp 932,952,280,602. However, only Rp 51,821,609,658, or 5.55% of this amount was accepted by taxpayers. Hence, these taxpayers did want to pay a total of Rp 881,130,670,944, or 94.45%. The taxpayers then request of objection or appeals on the assessments made by the Director General of Taxation. However, the Director General of Taxation rejected these request . In addition, the Tax Court rejected appeals which amounted to Rp 4,696,385,476.

The corrections above were conducted due to the fact that:

- There has been lack of audit guidelines concerning related party transactions.

- Taxpayers are unable to make clear explanations on how they arrived at transfer pricing. In addition, the factors which cause transfer pricing vary from those affecting market prices, or the transaction prices among unrelated parties.

The author recommends as follows:

- Taxpayers should make a pricing policy whereby transaction prices are described and broken down. In addition, they should explain the factors which cause their transfer pricing to differ from market prices, or the transaction prices among unrelated company.

- Tax authorities set a comparative figure or indicator, taken from taxpayers' data bases, as a reference for auditor for the purpose of assessing transaction fairness.

- Consideration should be made to re-evaluate the fines in the form of interest payments, and penalties which are regulated in Law number 16 of 2000. Different sanctions, in the form of, for example, higher percentage or without correspondence adjustments, should be charged on taxpayers who do provide information on their related party transactions.

- Issuance of the implementation guidelines for Article 18(3a) of Law number 17 of 2000 to both taxpayers and the Directorate General of Taxation regarding agreements about the determination of transaction prices."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi pemeriksaan pajak oleh aparat pemeriksa pajak dan kepatuhan wajib pajak, baik yang belum pernah diperiksa maupun yang sudah diperiksa, dan sekaligus untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-korelasional, dimana analisisnya terutama mengandalkan perhitungan statistika untuk mencapai inferensi mengenai hubungan atau pengaruh variabel babas (pemeriksaan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Penelitian mengambil lokasi di Propinsi DKI Jakarta, dengan fokus utama Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat. Pengumpulan data dilakukan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan dokumentasi yang ada di Kantor Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat.Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut:1. Kondisi kepatuhan wajib pajak yang belum pernah diperiksa dan yang sudah diperiksa memiliki perbedaan yang cukup berarti. Untuk wajib pajak yang belum pernah diperiksa memiliki tingkat kepatuhan rendah, diperiksa 1 kali memiliki tingkat kepatuhan sedang, diperiksa 2 kali memiliki tingkat kepatuhan tinggi, diperiksa 3 kali memiliki tingkat kepatuhan tinggi, diperiksa 4 kali memiliki tingkat kepatuhan sangat tinggi, dan diperiksa lebih dari 4 kali memiliki tingkat kepatuhan sangat tinggi.2. Antara variabel pemeriksaan (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak, (Y) secara kualitatif menunjukan hubungan yang sangat kuat dengan hasil koefisien korelasi (r) sebesar 0,804. Nilai r (0,804) yang positif menunjukkan adanya orientasi hubungan positif, dimana semakin banyak frekuensi pemeriksaan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.3. Jumlah atau frekuensi pemeriksaan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi yang diberikan sebesar 0,647 atau 64,7%.Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka disarankan dua hal penting, yakni:1. Jumlah / frekuensi pemeriksaan hendaknya makin ditingkatkan, karena keberadaannya terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka peningkatan frekuensi pemeriksaan tersebut diperlukan intensifikasi pemeriksaan oleh aparat pemeriksa yang telah ada yaitu dengan mendayagunakan dan memaksimalkan kemampuan pemeriksa yang telah ada, sehingga dengan intensifikasi pemeriksaan ini pada gilirannya dapat mendorong peningkatan penerimaan Pemda DKI dari sektor pajak hiburan.2. Sebagai tindak lanjut atas hasil penelitian ini, ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan secara kuantitatif dengan dua fokus, yaitu 1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pemeriksaan, 2) Melaksanakan penelitian dengan mengambil obyek jenis pajak, setting (kancah) penelitian, dan sampel yang berbeda serta dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan cara ini diharapkan akan lahir temuan-temuan baru yang dapat memperkaya dan melengkapi hasil penelitian ini."

"Untuk menunjang keberhasilan dari tujuan pemberian otonomi kepada daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pemungutan pendapatan daerah, berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu sumber penerimaan PAD adalah Pajak Pembangunan I (P. Pb. I).Penerimaan Pajak Pembangunan I untuk tingkat Propinsi DKI Jakarta menempati urutan ketiga dari jenis-jenis sumber penerimaan pajak yang ada. Namun untuk tingkat Suku Dinas pendapatan Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Timur P. Pb. I menempati urutan pertama dari tiga jenis yang dikelola.Keadaan penerimaan Pajak Pembangunan 1 di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur akhir-akhir ini kurang menggembirakan (penurunan kualitas penerimaan). Dari pemantauan yang dilakukan dirasakan tindakan pemeriksaan dan pengawasan sangat diperlukan, karena dengan dilakukan pemeriksaan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada peningkatan penerimaan.Namun perlu dipertanyakan bagaimana kebijakan pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini :1. Apakah administrasi pemeriksaan pajak sudah berjalan sebagaimana mestinya ?2. Apakah kebijakan pemeriksaan pajak sesuai dengan azas-azas perpajakan yang lazim dilakukan ?Dengan mengacu pada teori yang ada dan metode penelitian deskriptif serta hasil penelitian kemudian dianalisis maka dapat disimpulkan :· Administrasi pemeriksaan pajak belum berjalan sebagaimana mestinya, terlihat dari kurangnya koordinasi antara seksi yang ada pada tingkat Suku Dinas, maupun antara Dinas dengan Suku Dinas.· Kebijaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan selama ini belum mengacu pada kriteria-kriteria pemeriksaan sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor ) 5 tahun 1996 tentang P. Pb. I pasal 18 sehingga azas kepastian (certainty) belum tercermin.Selanjutnya penulis mengemukakan saran, agar dibuatkan suatu kebijakan pemeriksaan sebagai pedoman/acuan yang harus dipakai oleh semua tingkatan yang ada serta perlu dibuat sistem pemeriksaan, sehingga tidak terjadi pemeriksaan yang tumpang tindih (frekuensi pemeriksaan yang relatif singkat)."

"Laporan ini membahas tentang kasus pajak PT CK Indonesia pada tahun pajak 2013. Pokok pembahasan dalam laporan ini adalah penggunaan metode harga transfer atas Harga Pokok Penjualan dan pembayaran royalti. Pada kasus pajak ini, PT CK Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak menggunakan metode harga transfer yang berbeda dalam membuktikan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sehingga menimbulkan perbedaan hasil perhitungan harga wajar dan laba wajar. Penulis melakukan analisis atas penggunaan metode harga transfer oleh kedua belah pihak secara terpisah dengan sudut pandang masing-masing dengan menggunakan peraturan terkait yang berlaku.

---

This report discusses about tax dispute of PT CK Indonesia in fiscal year 2013. The main topics in this report are the usage of transfer pricing method in Cost of Goods Sold and royalty payment. In this dispute, PT CK Indonesia and Directorate General of Taxation use different transfer pricing methods in order to prove the arm's length principle, which result in different calculations of arm's length price and arm's length profit. This report also discusses the analysis of transfer pricing method by both parties separately with each party's point of view using the prevailing relevant regulations."

"Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan banyak perusahaan diambang kebangkrutan, terutama perusahaan-perusahaan yang dianggap skala besar. Tindakan penyelarnatan dari pemerintah saja tidak cukup untuk memulihkan keadaan perekonomian. Banyak perusahaan yang masih mempuyai prospek yang bails dimasa datang yang harus dilepaskan dari krisis masa lalu, diantaranya dengan Kuasi-Reorganisasi. Sehubungan dengan itu, studi ini dilakukan untuk melihat lebih dalam aspek-aspek yang menyangkut Kuasi Reorganisasi lewat studi kasus P.T. Bank Central Asia, Tbk. Tesis ini ingin menelaah faktor-faktor penyebab dilakukannya Kuasi Reorganisasi, mekanisme dan perlakuan akuntansi Kuasi Reorganisasi ditubuh BCA. Selain itu ingin ditelaah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan Kuasi Reorganisasi. Kuasi Reorganisasi mensyaratkan dilakukannya revaluasi aktiva dan kewajiban, dan bagaimana BCA melakukannya. Lebih dari itu , studi ini ingin melihat yang dicapai setelah dilaksanakan Kuasi Reorganisasi dan bagaimana konsekwensi pajaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Diawali dengan riset pustaka dan mempelajari data sekunder serta dilanjutkan dengan wawancara langsung kepada Direktur Keuangan dan Corporate Secretary BCA. Sebagai pembandingan, dlakukan pertemuan dengan aparat Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan masukan.Faktor penyebab utama dilakukannya Kuasi Reorganisasi adalah supaya BCA tetap dapat membagi dividen sebagai daya tank bagi investor, walaupun baru mengalami defisit yang material. BCA dapat melakukan Kuasi Reorganisasi, karena prospeknya dimasa datang adalah menjanjikan dan jumlah agio yang besar sekali, melebihi defisit. BCA melakukan Kuasi Reorganisasi berusaha untuk tunduk pads syarat-syarat yang ditetapkan pada PSAK No. 51.PSAK No. 51 menetapkan lima syarat Pengakuan dan Pengukuran dan lima syarat Pengungkapan. BCA menyerahkan penilaian Fasilititas dan Peralatan pada Appraiser profesional, menghapus goodwill, menurunkan pinjaman clan BCA ke nilai wajar, dernikian juga obligasi pemerintah. Setelah Kuasi Reorganisasi, kinerja BCA sangat memuaskan, mampu membayar dividen dan saham dengan harga nominal Rp. 350 per saham dapat dijual dipasar dengan harga Rp. 1850 per saham. "