Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABT) adalah pajak atas pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah tidak semata-mata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi lebih diutamakan lagi untuk kepentingan pengendalian lingkungan dan mempertahankan ekosistem akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah seberapa jauh tujuan dari pemungutan pajak ini berhasil serta mengevaluasi apakah pemungutan pajak ini sudah dapat menekan penggunaan air bawah tanah?. Jika belum, apa penyebabnya?. Dan apakah pajak PPABT sudah memenuhi kriteria yang baik untuk pajak daerah.Permasalahan yang ada dikaji dan dianalisa dengan konsep dan teori perpajakan yang diperoleh dari berbagai literatur sehingga diharapkan evaluasi pungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta dapat membantu usaha mengendalikan pemakaian air bawah tanah agar ketersediaan air bawah tanah selalu mencukupi kebutuhan hidup kita dan tidak pernah menipis. Sehingga turunnya permukaan air tanah, yang akhirnya menyebabkan turunnya permukaan tanah, tanah longsor, banjir dan absorbsi air laut ke daratan yang semakin banyak tidak akan terjadi."

"Negara RI sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diatur dan ditentukan sumber-sumber keuangan Daerah, di antaranya Pajak Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri, permintaan akan pemenuhan kebutuhan air bersih meningkat dengan pesat. Terkait penggunaan air permukaan telah terjadi penyedotan dan pengambilan air bawah tanah yang berlebihan, hal tersebut tersebut menyebabkan permukaan tanah semakin menurun. Bagaimana kewenangan Negara dan Pemerintah Daerah dalam mengelola air tanah dan bagaimana seharusnya Perda mengatur pengelolaan pajak air tanah dimasa yang akan datang. ...."

"Dalam rangka mencapai Tujuan 6 Sustainable Development Goals, diperlukan fokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam Sistem Penyediaan Air Minum, salah satunya berkaitan dengan pungutan negara atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air minum. Kesesuaian pungutan negara dengan asas ease of administration menjadi hal yang cukup penting agar kebijakan pajak dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia ditinjau dari asas ease of administration dengan fokus analisis terkait kebijakan PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) terhadap PDAM dan dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sepenuhnya sesuai dengan asas ease of administration. Berdasarkan Dimensi Certainty, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi hukum pajak material dan formal, khususnya terkait kepastian pemungutan PPN atas BJPSDA pada setiap wilayah. Berdasarkan Dimensi Efficiency, terdapat beberapa permasalahan seperti adanya beban keuangan yang signifikan yang harus ditanggung penanggung jawab PPN dan adanya ketidaksesuaian dengan legal character PPN yaitu general dan on consumption. Berdasarkan Dimensi Convenience, mayoritas menunjukkan sejalan dengan dimensi ini, tetapi terdapat catatan berkaitan dengan berbagai pungutan yang berpotensi menurunkan voluntary compliance. Terakhir, berdasarkan Dimensi Simplicity, terdapat beberapa permasalahan di antaranya terkait perbedaan pemahaman antara Pemikul dan Penanggung Jawab Pajak.

---

In order to achieve Goal 6 of the Sustainable Development Goals, it is necessary to focus on solving problems in the Drinking Water Supply System, one of which is related to state levies on Regional Drinkingss Water Companies (PDAM) as drinking water providers. Conformity of state levies with the principle of ease of administration is important so tax policy can run well. The purpose of this study is to analyze the implementation of value added tax policy on water resources management in indonesia in terms of the ease of administration principle with an analysis focus on Value Added Tax (VAT) policies on Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) contributions to PDAMs and associated with Surface Water Tax which collected by the Regional Government. This study uses a post-positivist approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature. The research results show that the VAT policy on BJPSDA needs to be fully in line with the principle of ease of administration. Based on the Certainty Dimension, several problems occur regarding material and formal tax law, mainly related to the certainty of VAT collection on BJPSDA in each region. Based on the Efficiency Dimension, there are several problems, such as the existence of a significant financial burden that must be borne by the person in charge of VAT and a discrepancy with the legal character of VAT, namely general and on consumption. Based on the Convenience Dimension, the majority show that they are in line with this dimension. However, there are notes relating to various levies that have the potential to reduce voluntary compliance. Finally, based on the Simplicity Dimension, there are several problems related to differences in understanding between the Tax Bearer and the Person in Charge of Taxes."

"Air memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan hidup manusia, terutama air dengan kualitas baik. Daerah penelitian yang terletak di Kabupaten Indramayu belum terpenuhi kebutuhan air minum oleh PDAM secara merata, sehingga warga memanfaatkan sumur air tanah sebagai salah satu sumber air minum. Namun, kualitas air tanah di Indramayu telah terindikasi mengalami kontaminasi, utamanya oleh proses salinisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi proses hidrogeologi yang mempengaruhi terjadinya dominasi unsur kimia pada air tanah sebagai indikasi kontaminasi. Pengambilan data dilakukan oleh Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di 62 titik sumur air, 10 titik uji CPTu, 13 titik uji CPT dan 4 titik bor teknik. Data air tanah diambil pada September 2016 dan Juli 2017 pada musim kemarau dan berlokasi di daerah pemukiman. Kemudian, data tersebut dilakukan analisis untuk mendapatkan parameter fisiko-kimia air tanah yaitu pH, temperatur, DHL, TDS, dan ion utama, sedangkan pada databor DH03 dan DH04 dilakukan analisis uji XRD pada 7 kedalaman berbeda. Pendekatan statistikal, grafikal dan spasial dilakukan untuk menggambarkan karakteristik air tanah dan faktor utama yang mempengaruhi kandungan air tanah. Pemodelan hidrogeokimia inversi dilakukan menggunakan PHREEQC untuk menginterpretasi proses pelarutan/presipitasi mineral pada air tanah. Data geologi bawah permukaan menunjukkan indikasi adanya kemajuan garis pantai oleh proses pengendapan delta Cimanuk. Hasil data kimia air menyatakan bahwa tipe fasies dominan yaitu tipe Ca-Cl, dengan urutan kelimpahan kation yaitu Ca2+> Na+> Mg2+> K+ dan anion Cl−>HCO3−>SO42−. Parameter Cl−, DHL dan TDS menunjukkan korelasi bahwa telah terindikasi adanya kontaminasi air asin. Sumber kontaminasi air asin di daerah penelitian diantaranya oleh pelarutan mineral halit dan silvit, intrusi air laut atau keterdapatan air konat yang terperangkap saat proses pengendapan delta. Tingginya konsentrasi kalsium diindikasi berasal dari proses pertukaran ion terbalik antara sodium di air dengan kalsium di lempung atau sumbernya juga dapat berasal dari pelarutan mineral anhidrit. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa interaksi air-batuan, percampuran, disolusi mineral dan pertukaran ion terbalik menjadi indikasi proses hidrogeologi yang mengontrol komposisi kation dan anion utama pada air tanah di daerah pesisir.

---

Water has an important role in human, especially good quality water. The research area which is located in Indramayu, has not met the needs of drinking water from PDAM, so residents tend to use groundwater wells as a source of drinking water. However, the groundwater quality in Indramayu has been indicated to be polluted, mainly by the salinization process. This research was conducted to identify the hydrogeological processes that affect the dominance of chemical elements in groundwater. Data was carried out by the National Research and Innovation Agency (BRIN) at 62 groundwater wells and 4 drilled wells. Then, the data was analysed to obtain the physicochemical parameters of groundwater, which are pH, temperature, EC, TDS, and major ion, while the DH03 and DH04 of borehole used to do an XRD test analysis at 7 different depths. Statistical, graphical and spatial approaches were applied to delineate the characteristics of groundwater and the significant factors influencing its evolution. Hydrogeochemical modelling was also carried out to see the saturation index of groundwater. Subsurface geological data indicate there was Cimanuk delta deposition process causes coastal accretion. The results of the water chemistry data indicate that the dominant facies is the Ca-Cl type, with the order of ion abundance that is Cl−> Ca2+> HCO3−>SO42− Na+> Mg2+> K+. The high concentration of chloride ions indicates that saltwater contamination has occurred, supported by DHL and TDS data. Sources of saltwater contamination in the study area include the dissolution of halite and sylvite minerals, seawater intrusion or the presence of trapped connate water during the delta deposition process. The high concentration of calcium is indicated to come from the reverse ion exchange process between sodium in water and calcium in clay. The source can also come from the dissolution of anhydrite minerals. Therefore, the results of the study conclude that water-rock interactions, mineral dissolution and reverse ion exchange are indications of hydrogeological processes that control the chemical formation of groundwater in the study area."

"Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu penerimaan pemerintahan daerah DKI Jakarta dari sektor pajak daerah. Penggunaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang baru dimulai pada tahun 1998/1999 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan pemerintah DKI Jakarta, mengartikan bahwa potensi penerimaan tersebut masih sangat besar.Dalam sistem perpajakan nasional, Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan-perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem official assessment menjadi self assessment. Dengan sistem self assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem self asessment ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-permasalahan dalam tesis adalah Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemungutan Official Assessment Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem official assessment terhadap pelaksanaan penerimaan Pajak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil diatas 100%.Kesimpulan yang didapat yaitu Pelaksanaan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official asessment, menemui beberapa hambatan seperi dalam penetapan pajak yang terhutang dan realisasi waktu pembayaran serta pengenaan sanksi keterlambatan 2% perbulan. Terbatasnya jumlah Karyawan pada Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan yang menjadi tulangpunggung dalam menetapkan pajak yang terhutang serta banyaknya jumlah objek.Saran dalam penelitian ini yaitu Penggunaan sistem pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official assessment diharapkan terjadi perubahan dimasa yang akan datang menjadi self assessment. Mengingat sistem pajak nasional sekarang sudah beralih dari official assessment ke self assessment, maka sudah seharusnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mengikuti langkah tersebut."

"DKI Jakarta dilintasi oleh 13 sungai besar dan beberapa sungai kecil serta 40 situ tersebar di 5 wilayah kota yang sangat potensial sebagai air permukaan untuk menunjang kehidupan manusia. Dengan pertumbuhan penduduk DKI yang pesat dan perkembangan pemanfaatannya, ada kecenderungan terjadinya perubahan pada kondisi dan kualitas air sungai dan situ di DKI Jakarta.Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan sungai dan situ. Hal ini dikaitkan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam memelihara lingkungan yang sehat dan bersih. Pendugaan pencemaran perairan dapat dilakukan dengan melihat pengaruh polutan terhadap kehidupan organisme perairan dan lingkungannya. Unit penduga adanya pencemar tersebut diklasifikasikan dalam parameter fisika, kimia dan biologi. Dalam menetapkan kualitas air, parameter-parameter tersebut sebaiknya tidak berdiri sendiri tapi dapat ditrasformasikan dalam suatu nilai tunggal yang mewakili disebut sebagai Indeks Kualitas Air.Hasil perhitungan terhadap nilai IKA menunjukkan bahwa 83 % sungai dan 79 % situ yang ada di DKI Jakarta ada dalam kategori buruk. Hal ini disebabkan tidak terpeliharanya sungai dan situ dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam upaya memelihara sungai dan situ.

---

Water Quality of Rivers and Ponds on DKI Jakarta. Thirteen big rivers, some small rivers, and 40 ponds spread over districts at Jakarta city are potential to support human being life. As the population is growing and the usage of stream water is increasing, the condition and quality of rivers and ponds are changing.Crowd housing can affect rivers and ponds pollution, as the people awareness about clean and healthy environment is less. Stream water pollution assessment can be done by counting the effect of pollutant to life of stream water organisms. This assessment unit could be classified into physics, chemical, and biological parameter. To know the water quality, those parameters are transformed into one single value, that is Water Quality Index.The calculation result of Water Quality Index value shows that 83 % of rivers and 79 % of ponds are bad. This condition is caused by less people and government awareness to maintain rivers and ponds."

"ABSTRAKPerkembangan pembangunan di Jakarta cenderung mengubah tanah menjadi kedap air. Daerah yang sebelumnya merupakan media yang bisa dirembesi air diubah menjadi daerah yang ditutupi berbagai jenis bangunan seperti permukiman, pertokoan, jalan, dll. Sementara itu kebutuhan akan air bersih yang berasal dari air tanah cukup tinggi, yaitu menurut Transoto (1988) 78 %, sedang dari hasil penelitian ini di lapangan adalah 94,7 %. Kebutuhan air bersih yang berasal dari air tanah diperkirakan akan semakin meningkat, karena tingkat pertambahan penduduk yang cukup tinggi (3,0%/tahun), dan meningkatnya jumlah pertokoan, perkantoran serta industri, sementara kemampuan Perusahaan Air Minum (PAM) DKI masih sangat terbatas untuk memasok air bersih.Sebagai akibat dari kekedapan permukaan tanah terhadap air di DKI maka timbul berbagai masalah lingkungan seperti kekeringan pada musim kemarau, (karena persediaan air tanah kurang) dan intrusi air laut.Permasalahan di atas erat kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap sumberdaya air hujan, yang pada akhirnya mempengaruhi pengelolaan air hujan yang di terapkan mereka selama ini. Untuk meliput persepsi masyarakat terhadap air hujan serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah dalam hubungannya dengan IMB, terutama Koefisien Dasar Bangunan dan ruang terbuka, maka dalam penelitian ini dicoba untuk meneliti seluruh wilayah DKI Jakarta yang dibagi ke dalam 4 zone.Pembagian zone didasarkan pada perbedaan topografi, dan sifat air tanah. Pada masing-masing zone diambil tiga tempat yang diharapkan dapat menggambarkan zone secara keseluruhan. Sedangkan untuk kelurahan contoh dipilih daerah yang terdapat dibagian tersebut, karena diasumsikan bahwa pada daerah yang terpadat kebutuhan akan air tanah adalah sangat tinggi, dan daerah yang tertutup oleh bangunan atau kedap air lebih luas.Menurut hasil penelitian ini, di zone 2 rasa air tanahnya sekarang adalah payau, sedangkan pada tahun 1979 (Sandy, 1979) rasa airnya masih tawar. Dengan demikian intrusi air laut telah meluas sampai ke zone 2 dalam selang waktu 9 tahun terakhir.Dalam hubungan dengan pengelolaan air hujan yang diterapkan masyarakat ataupun perkantoran, ternyata masyarakat lebih banyak yang membuang air ke selokan atau sungai, tanpa usaha untuk mengembalikannya ke dalam tanah. Hanya sebagian kecil yang mengalirkan air hujan ke dalam kolam atau bak resapan. Ada juga yang membiarkan air hujan itu jatuh dari atap ke halaman, tetapi hal ini bukan untuk mengupayakan air hujan masuk ke dalam tanah. Nampaknya masyarakat selama ini masih menganggap bahwa air hujan merupakan limbah yang secepat mungkin harus dibuang atau dialirkan ke sungai, bukan sebagai suatu sumberdaya yang harus diselamatkan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan air hujan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menggunakan air hujan untuk berbagai keperluan, sedang yang terbanyak mempergunakan air hujan tersebut adalah masyarakat di zone pantai atau zone 1.Sebagian rumah yang dibangun developer telah menerapkan pengelolaan air hujan dengan cara mengalirkan hujan dan atap lewat rantai ke bak resapan. Bak resapan tersebut terletak di sudut teras, akan tetapi bak ini terbuka dan volumenya juga kecil. Tetapi oleh sementara pemilik rumah tersebut, sistem yang begini telah diubah dengan mengalirkan air dari atap ke selokan, berarti kualitas pengelolaannya menjadi turun. Dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah, terlihat bahwa mayoritas masyarakat memiliki KDB (koefisien Dasar Bangunan) di atas 41 % baik di zone 1, 2, 3 dan maupun di zone 4. Sedangkan dalam peraturan pemerintah KDB diharuskan 40 %. Di samping itu khusus untuk bagian selatan Jakarta pemerintah DKI telah menetapkan bahwa pada setiap kapling harus ada ruang terbuka sebesar 85 % agar air berkesempatan meresap ke dalam tanah lebih banyak. Ternyata dari hasil penelitian ini, umumnya (96 %) masarakat memiliki ruang terbuka di bawah 69 %, bahkan 25 % dan diantaranya hanya 0-17 % saja yang mempunyai ruang terbuka.Dari analisis regresi dan korelasi antara tingkat pendidikan dengan pengelolaan air hujan di zone pantai atau zone 1 ternyata bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi menggunakan sistem pengelolaan air hujan yang lebih baik dari orang yang berpendidikan lebih rendah, akan tetapi hubungannya adalah nyata. Sedangkan masyarakat yang bermukim di zone 2 dan 3 ternyata orang yang berpendidikan lebih tinggi menerapkan sistem pengelolaan air hujan yang lebih jelek dari pada orang yang berpendidikan lebih rendah. Khusus bagi masyarakat yang bermukim di zone 4, sistem pengelolaan air hujan yang diterapkan oleh orang yang berpendidikan lebih tinggi hampir tidak ada bedanya dengan sistem pengelolaan air hujan yang diterapkan oleh orang yang berpendidikan lebih rendah.Hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan air hujan oleh masyarakat di zone 1 (pantai) ternyata orang yang berpendidikan lebih rendah lebih banyak menggunakan air hujan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi, tetapi hubungannya tak nyata. Di zone 2 dan 3 juga orang yang berpendidikan lebih rendah lebih banyak menggunakan air hujan dari pada orang yang berpendidikan lebih tinggi, dan hubungannya adalah nyata. Akan tetapi di zone 4 temyata orang yang berpendidikan lebih tinggi lebih banyak menggunakan air hujan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, dan hubungannya nyata.

---

ABSTRACT

The development of Jakarta tends to alter land to become impermeable areas which are functioning among others to absorb rainwater, have been changed into buildings, settlements, business centers, roads, etc. In the meantime, the capability of public water supply of Jakarta is limited. Only less then 40 % of 7.5 million populations is supplied with tap water. In the study area there are kampungs that only have 33.8 % tap water supplies. Therefore, the need for clean water is substituted mostly by using river water and pumping the groundwater. It was assumed that the exploitation of groundwater will increase proportionally with the population growth rate of 3.0 % per year.

This has become even more serious due to the lack of appropriate management of rainwater by the community. The prospect of rainwater as a resource is neglected, and rainwater is even regarded as a problem.

The rapid growths of buildings are also made worse due to the fact that most people do not follow the regulation concerning license to build. They neglect the limit of the allowable building base coefficient. The allowable building basic coefficient is 15 %, while the fact shows that in the study area the coefficient is increasing to 41 %. These conditions gave rise to a lot of environmental problems, such as drought, intrusion of seawater, particularly into densely populated areas where high-rise buildings were built.

With the population of 7.5 million people and the water consumption of 200 liter per day per person, there is a daily need for clean water of 15 million cu.m. While the whole Jakarta area (approximately 560.sq. km with its 2,000 mm annual rainfall) may have a daily supply of rain-water of 32 million cu.m. If during the rainy season (with is 6-7 months annually) 50 % of the rainwater can be met. Therefore, there is an urgency to develop rainwater conservation campaign.

The conservation of rainwater will serve as a resource, reducing the use of groundwater or dirty river water."

"Potensi air bawah tanah di wilayah Kampus UI Depok dapat diperkirakan berdasarkan data ketebalan akuifer, luas akuifer dan porositas lapisan akuifer di daerah tersebut. Informasi terkait geometri akuifer tersebut dapat diperoleh dengan melakukan reprocessing dan reinterpretation data pengukuran Resistivitas Wenner-Schlumberger yang pengukurannya telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk memperjelas model bawah permukaan dari data resistivity dilakukan pengukuran, pemrosesan dan pemodelan data gravitasi. Di samping itu, data gravitasi juga digunakan untuk memodelkan keberadaan batuan basement menggunakan software Grav2D. Model struktur bawah permukaan dari data gravitasi kemudian diintegrasikan dengan data resistivity untuk merekonstruksi model hidrogeologi di wilayah Kampus UI Depok. Model hidrogeologi tersebut memperlihatkan struktur perlapisan dari atas ke bawah terdiri dari lapisan alluvium (nilai resistivity 10-100 ohm-meter dan nilai densitas 1,2 gr/cm3), lapisan pasir (nilai resistivitas < 10 ohm-meter dan nilai densitas 1,7 gr/cm3) dan lapisan perselingan batupasir dan batu gamping yang merupakan Formasi Bojongmanik (nilai resistivitas >100 ohm-meter dan nilai densitas 2,0 gr/cm3). Pemodelan data gravitasi memperlihatkan topografi puncak batuan basement berbentuk cekungan yang terisi oleh lapisan berdensitas rendah (1,7 gr/cm3) yang merupakan akifer. Kedalaman akuifer sendiri diperkirakan antara 20-120 m dengan ketebalan lapisan rata-rata adalah 80 m. Model hidrogeologi 3-dimensi dapat memperlihatkan dengan lebih jelas arah aliran fluida di wilayah Kampus UI Depok. Berdasarkan studi ini, dapat diperkirakan volume akuifer di wilayah kampus UI Depok adalah 109.093.360 m3. Hasil studi ini juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan pengelolaan air bawah tanah di wilayah Kampus UI Depok.

---

Groundwater resources of the UI Campus area could be estimated based on aquifer geometry such as its thickness, area, and porosity. Information related to the aquifer could be collected by conducting reprocessing and reinterpretation of the Wenner-Schlumberger geoelectric data that has been carried out by previous researcher. To support subsurface geoelectrical model, it has been carried out the gravity measurement, processing and modelling. Furthermore, the gravity data was also utilised for modelling of basement formation using Grav2D software.

The subsurface structure from the gravity modelling was then integrated with the resistivity data for reconstructing the hydrogeological model of the UI Campus area. The hydrogeological model shows stratified layers from up to bottom consist of alluvial layer (resistivity value 10-100 ohm-meter and density value 1,2 gr/cm3), sand layer (resistivity value < 10 ohm-meter and density 1,7 gr/cm3) and inter-change layer between sandstone and limestone known as Bojongmanik Formation (resistivity value >100 ohm-meter and density 2,0 gr/cm3). Modeling of gravity shows the topography of top basement in form of basin. The basin contains of low density layer (1,7 gr/cm3) which is aquifer. The depth of aquifer is estimated between 20-120 m with 80 m layer thickness in average. 3-D hydrogeology modeling can show fluid flow clearly in UI Campus area.

According to this study, it can be estimated that the aquifer volume in UI Campus is 109.093.360 m3. The conclusion of this study can be use as a reference in subsurface aquifer management at UI Campus area."

"Eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah telah menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2009. Eksternalitas negatif yang menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta ialah seputar terbatasnya ketersediaan air tanah dan terjadinya penurunan tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan eskternalitas negatif ini adalah dengan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengendalikan eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memungut pajak air tanah dengan tujuan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan pajak air tanah untuk pengendalian eksternalitas negatif di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta belum mampu mengendalikan eksternalitas negatif dari penggunaan air tanah. Keterbatasan dalam pengendalian eksternalitas negatif ini berkaitan erat dengan pentingnya fungsi pengawasan, kesamaan tujuan yang ingin dicapai lembaga pemungut dan/atau pengelola, pemahaman masyarakat, hingga kolaborasi antarlembaga. Apabila hal-hal ini dapat ditingkatkan, maka pemungutan pajak air tanah dalam mengendalikan eksternalitas di Provinsi DKI Jakarta lebih mampu memenuhi kriteria efektivitas kebijakan publik.

---

DKI Jakarta has been facing negative externalities due to the use of groundwater since 2009. These negative externalities include the limited availability of groundwater and land subsidence. One of the efforts that can be made to control this negative externality is to limit the use of groundwater in DKI Jakarta. To control negative externalities due to the use of groundwater in DKI Jakarta, the Provincial Government of DKI Jakarta also collects a groundwater tax with the aim of limiting the use of groundwater in DKI Jakarta. This study aims to analyze the evaluation of groundwater tax policies to control negative externalities in DKI Jakarta. This study uses a post-positivist approach, qualitative data collection techniques, and qualitative data analysis techniques. The results of this study reveal that groundwater tax collection in DKI Jakarta has not been able to control the negative externalities of groundwater use. Limitations in controlling negative externalities are closely related to the importance of the monitoring function, the unity of goals to be achieved, public awareness, and inter-agency collaboration. If these things can be improved, groundwater tax collection in controlling externalities in DKI Jakarta would be able to meet the criteria of public policy effectiveness."

"Tax defines as people contributiontor toward state account and it is law fully enforecable with out directly achievement reward...."