Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dibuatnya karya akhir ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan perpajakan yang ada saat ini sudah dapat diaplikasikan pada e-commerce, dalam hal ini penulis hanya membatasi pada ketentuan yang mendasar yaitu Permanent Establishment sebagai dasar suatu negara dapat mengenakan pajak atas negara lain yang melakukan usaha di negara tersebut, dalam hal ini server sebagai objek pembahasannya dan untuk mengetahui jenis jenis transaksi dan penghasilan e-commerce tersebut, bagaimana penghasilan tersebut diklasifikasikan, apakah dapat diaplikasikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang ada saat ini. Penelitian yang dilakukan melalui Tinjauan Pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai informasi yang menguraikan pengertian dan konsep-konsep mengenai transaksi e-commerce berdasarkan pendapat para ahli. Dari berbagai sumber tersebut dapat dipelajari perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce di negara-negara maju, dalam hal ini negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh suatu informasi bahwa suatu website tidak dapat dikategorikan sebagai Permanent Establishment (PE) demikian pula halnya dengan suatu Internet Service Provider tidak dapat menjadi PE dari suatu perusahaan karena melakukan hosting terhadap website suatu perusahaan, demikian pula atas server yang dimiliki dan dioperasikan oleh ISP untuk melayani hosting suatu website yang dimiliki perusahaan, juga tidak dapat dianggap sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Mengenai jenis transaksi yang terjadi pada e-commerce, OECD membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) jenis transaksi dan mengklasifikasikannya menjadi dua yaitu Business Profit sesuai dengan article 7 OECD Model dan Royalty sesuai dengan article 12 OECD Model."

"Penelitian ini membahas tentang Penghasilan atas transaksi software lintas negara. Dalam transaksi software lintas negara, transaksi software dasarnya merupakan penghasilan business income, tetapi terdapat pengecualian jika terdapat peraturan khusus yang mengaturnya, yaitu royalti. Terdapat permasalahan jika transaksi software tersebut merupakan suatu transaksi business income tetapi dikenakan pajak atas royalti. Sehingga penelitian ini membahas mengenai klasifikasi dan ciri - ciri penghasilan yang berasal dari transaksi software dan bagaimana perlakuan perpajakan royalti dan business income di Indonesia dan India.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa yang dilakukan adalah dengan membandingkan data-data yang telah diperoleh dengan teori yang ada dan peraturan yang berlaku. Di akhir, peneliti memberikan saran agar dalam peraturan yang mengatur royalti diberikan penjelasan lebih dalam mengenai ciri-ciri penghasilan atas transaksi software yang merupakan royalti Kelemahan penelitian skripsi ini adalah masih adanya data yang kurang didapatkan untuk dijadikan bahan perbandingan, namun dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang pajak internasional atas penghasilan dari transaksi software.

---

This thesis discusses income for cross border software transaction. Basically, software transaction is a business earning income, but there are exceptions should there are special rules that govern it, which for this case is the royalties. However, there are problems if the transaction is claimed as business income and it is taxed on royalties. Thus this study discusses the classification and characteristics of income from software transactions and how the treatment of royalty and business income taxation in Indonesia and India. The used method in this thesis is qualitative methodology and the data were collected from interviews and literature.

For the analysis is conducted by comparing data that has been obtained by the existing theory and the regulations. Eventually, the researcher suggests to govern more information regarding to income characteristic of software transaction that considered as royalty. Nonetheless, there are some limitations that worth noticing, but overall in this thesis we can find the big picture of international tax of income from software transaction."

"Tujuan dari Persetujuan Pengenaan Pajak Berganda (P3B) adalah menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak. Salah satu cara untuk mencegah penghindaran pajak adalah dengan cara melakukan pertukaran informasi antara dua negara yang terlibat. Pertukaran informasi merupakan fasilitas yang terdapat dalam P3B. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memandang bahwa pertukaran informasi menawarkan suatu kerangka legal untuk kerjasama antar negara tanpa harus melanggar hak negara lain maupun wajib pajak. Pertukaran informasi ini menjadi alat yang sangat efektif bagi administrasi suatu negara. Sejak 2006 OECD membuat suatu panduan manual yang dapat digunakan oleh setiap negara untuk melakukan pertukaran informasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di lingkungan globalisasi ekonomi dunia perlu meningkatkan pemanfaatan fasilitas klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara treaty partnernya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian karya akhir ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan serta wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif.

---

The goal of the tax treaty are to avoid double taxation and prevent tax avoidance and tax evasion. One way to prevent this by uses exchange of information between the two countries involved. Exchange of information is one of facility in tax treaty. The OECD considers that the exchange of information offers a legitimate framework for cooperation between countries without having to violate the rights of other countries as well as taxpayers. This information exchange becomes a very effective tool for administration taxation of a nation. Since 2006 The OECD make a manual guidelines that can be used by each competent authority to do exchange of information. Indonesia as one of the countries that are in the circle of economic globalization of the world needs to boost usage of facilities the exchange of information clause in the treaty country P3B with his partner. The research method used in the writing of this thesis is description with data collection techniques of literary study and study-related interviews. The research approach used in this thesis is qualitative."

"Government needed more income to raise the national budget. They issued instruments to collect income from citizen through debt and foreign currency. Government released Governmental Bonds for domestic market, which sold in retail (ORI) and for international market in foreign currency. Government also presented a law execution regulation to give certainty for the consumers or the taxpayers.Governmental Regulation Number 6 which published in 2002 distinguished the tax procedure for the bonds which imposed only on transactions tradable and reportable to the stock exchange. Income derived or taken from obligation transaction should be based on a global taxation. While, for the international bonds were given the facilities by the government. We would assume that there was an inequality between the bonds for domestic market and for international market. In global taxation, we should not differentiate the income by the source.This research used a quantitative descriptive as the research method. The type and data collection techniques used (1) literature research including on various taxation regulations and another related documents and (2) field research using interviews with such related parties as tax academicians, government as issuer and regulator. They gave several opinion which created differences in equity perspective.Government figured the debt as the best instrument to raise government income. They considered that attracting foreign investor by giving them tax facility was necessary to raise the budget. They named their policy as their budgeting and regulating function. But, we should notice that domestic investor might think the inequality of the tax burden.Therefore, it was suggested to make a comprehensive and equal policy. Based on tax principle, that tax should be fair and equal. It became fair that tax imposed on the income earned from the same source (instrument) equally. If one of them was given the facility, so the other should be given the same facility."

"Penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia merupakan potensi penerimaan pajak bagi Pemerintah seiring dengan maraknya aktivitas industri pertunjukkan. Untuk itu diperlukan adanya administrasi pajak yang baik serta penegakan hukum oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah di dalam pemenuhan kewajiban administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia. Variasi model kontrak kerjasama antara pemberi kerja dengan manajemen musisi menyebabkan timbulnya kerancuan dalam hal penentuan subjek pemotong pajak. Dalam perhitungan objek pajak PPh Pasal 26, Penulis juga menemukan unsur penambah penghasilan yang terdapat di kontrak kerjasama yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan.

---

International musicians income that received from their concerts in Indonesia is potential tax income for the government. Good tax administration and tax law enforcement were needed by the government in the realizations. In order to make analysis of it, author was using a qualitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.The result of this research shows that there are several problems in the compliance of tax administration held by the employer of international musicians. Variant of performance contracts model resulted in uncertainty in the deciding who?s the tax withholder that obliged to withhold Article 26 Indonesian Income Tax Regulation of international musicians? income. Author also found that in calculating the tax object of Article 26 Indonesian Income Tax Regulation additional income clauses that listed in Performance Contract are excluded, which it was supposed to be added."

"Setiap pihak yang berinvestasi dalam saham mengharapkan dividen dan atau capital gains. Perseroan dalam membagi dividen kepada pemegang sahamnya mempunyai dua cara yaitu secara tunai dan non tunai. Metode non tunai yang terkenal adalah share buy back. Perlakuan pajak atas penghasilan dari transaksi share buy back dapat dikenakan sebagai dividen atau capital gains. Perlakuan sebagai dividen atau capital gains menjadi rumit di lapangan karena adanya beberapa bentuk dan kondisi share buy back yang berbeda. Adanya beberapa bentuk dan kondisi share buy back yang berbeda perlu dipelajari dan dicermati secara baik oleh pembuat kebijakan perpajakan untuk merumuskan bagaimana seharusnya perlakuan perpajakan terhadap penghasilan dari transaksi share buy back yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Kebijakan perpajakan diharapkan mengacu kepada hakekat ekonomi yang terjadi dalam setiap Janis transaksi share buy back Dengan demikian asas keadilan, netralitas dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dapat diterapkan dengan baik.Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana penentuan obyek pajak atau penentuan dasar pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi share buy back yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Penghasilan tersebut diperlakukan sebagai dividen ataukah sebagai capital gains.Setiap pembagian laba ditahan kepada pemegang saham arahnya menuju ke bentuk-bentuk distribusi dividen termasuk dengan cara share buy back. Untuk itu setiap pengenaan pajak harus didasarkan pada hakekat ekonomi atas transaksi yang sebenarnya. Sehingga tambahan kemampuan ekonomi yang dinikmati wajib pajak yang terlibat dalam transaksi dapat terukur dengan baik. Di dalam Undang-undang PPh disebutkan: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (realized income), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (world wide income), yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (substance over form principle). Konsep tersebut akan dapat terwujud apabila asas keadilan horisontal dan keadilan vertikal diterapkan dalam tahap pembuatan peraturan sampai tahap implementasinya.Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian dokumen dan lapangan. Penelitian dokumen dilakukan dengan meneliti hasil karya ilmiah dan ketentuan perudang-undangan di bidang perpajakan, perseroan terbatas, pasar modal, termasuk peraturan pelaksanaannya serta prospektus Wajib Pajak terkait. Metode penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara kepada analis sekuritas, konsultan pajak, pejabat Bapepam dan pejabat Ditjen Pajak. Sedangkan teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis.Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belum ada ketentuan Pajak Penghasilan yang mengatur secara lengkap, jelas dan menyeluruh tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan dari transaksi share buy back. Oleh karena itu disarankan agar segera dikaji secara seksama semua bentuk transaksi share buy back dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal dan Tax Treaties sehingga dapat dikeluarkan peraturan Pajak Penghasilan yang mengatur secara lengkap, jelas dan menyeluruh tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan dari transaksi share buy back.Pokok-pokok yang perlu diatur antara lain: menegaskan bahwa sumber dana share buy back dari laba ditahan merupakan pembagian dividen; dasar pengenaan dividen dari share buy back proporsional adalah atas seluruh pembayaran tetapi jika non proporsional atas selisih harga jual dan beli saja; pada saat menerima/memperoleh penghasilan share buy back tetap sebagai pemegang saham diperlakukan sebagai dividen tetapi jika bukan pemegang saham lagi penghasilan tersebut diperlakukan sebagai capital gains; kepemilikan saham secara efektif tidak berubah setelah share buy back merupakan dividen atas seluruh pembayaran tetapi jika berubah pengenaan dividen hanya atas selisih harga jual dan beli.Untuk mempertahankan prinsip keadilan dan netralitas sebaiknya tarif pajak atas dividen dari berbagai bentuk transaksi share buy back mengacu pada Pasal 23 UU PPh yaitu 15% dan memperhatikan realisasi penghasilan yang sesungguhnya. Atas penghasilan tersebut digabungkan dengan penghasilan lain (global income/global taxation) dan dikenakan satu macam tarif progressif yaitu tarif Pasal 17 UU PPh dengan memperhitungkan pajak yang telah dipotong sesuai definisi penghasilan yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh."

"Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat akan teknologi semakin meningkat. Perdagangan melalui internet ataupun secara elektronis mulai digunakan. Kemajuan pesat tersebut sebaiknya dilengkapi dengan Ide-ide kreatif untuk menyediaan konten-konten menarik. Berkembangnya industri kreatif yang didukung oleh infrastruktur teknologi membuka peluang usaha baru yaitu content provider. Bisnis tersebut tentunya tidak terlepas dari pengenaan pajak, terutama PPN. Penelitian ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider yang kebanyakan transaksi download atas digitized goods, sehingga seringkali susah untuk diidentifikasi penyerahannya. Kemudian, hal ini akan menyangkut pengidentifikasiaan content provider sebagai PKP yang seringkali menjalankan usahanya melalui website (virtual office). Penentuan waktu dan tempat terutang pajaknya juga sama pentingnya untuk diidentifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan didukung wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa content provider merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa dalam ruang lingkup PPN.

---

The rapid growth of technology is followed by the rise of human need on technology. Electronic trade through internet is often carried out currently. Regarding those condition, trade should be complemented by creative idea, in order to provide some interesting content. The growing of creative industry, whose implementation is supported by technology infrastructure, sets off a new business field opportunity, which is content provider. In any case, tax will be imposed on that business, particularly Value Added Tax (VAT). This research is focused on the treatment of VAT toward transactions which are performed by content provider.

The purpose of this research is to identify transactions which are performed by content provider; most of them are download transactions (digitized goods). Therefore, some supplies are often hardly identified whether they are taxable supplies or not. Moreover, this is related to content provider's identification as a taxable person, as regards its business operation is often implemented through website (virtual office). The determination of time and place of consumption is important to be identified as well. This research was using qualitative approach with descriptive research. Researcher was using library research and field research and fully supported by in-depth interview in her collecting data methods.

The result of this research shows content provider is a taxable person who carries out taxable supplies in the term of VAT."

"Dalam karya akhir ini dilakukan penelitian terhadap suatu kasus pemeriksaan atas dugaan penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak secara tidak sah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu badan usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi penerimaan negara di bidang perpajakan justru mencari keuntungan dengan mengambil pajak dari masyarakat dengan cara melakukan kegiatan usaha fiktif. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap PT. Mutia Andalan Putra, suatu badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar, diperoleh sinyalemen bahwa kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dunia usaha untuk mendafarkan diri menjadi Wajib Pajak serta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak telah disalahgunakan oleh sebagian pihak dengan memanfaatkan kemudahan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dengan identitas palsu untuk mencari keuntungan sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan diberikannya kemudahan tersebut dan memberikan dorongan kepada aparat perpajakan untuk lebih tegas dan lebih tertib dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menghilangkan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering disalahgunakan. Unsur utama yang menyebabkan PPN lebih mudah disalahgunakan karena dalam sistem self assessment setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan kewenangan untuk memungut, menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPNnya sendiri. Dengan sistem self assessment tersebut sangat dimungkinkan bahwa tidak terjadi sinkronisasi antara kebenaran formal dengan kebenaran material dalam transaksi, titik inilah yang sering menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan dengan menerbitkan faktur pajak sebagai instrument pemungutan PPN tanpa adanya penyerahan bagang/jasa kena pajak.Sampai karya akhir ini ditulis, keberadaan Wajib Pajak yang sesungguhnya dan para pemegang saham maupun pimpinannya belum diketemukan sehingga tidak ada pihak yang dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas dugaan penerbitan faktur pajak yang diterbitkan secara tidak sah dan telah beredar luas di masyarakat usaha. Dengan kejadian itu, sambil menunggu adanya "single identity number" disarankan agar untuk mendapatkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, identitas para pengurus tidak hanya didasarkan KTP saja tetapi perlu pas foto dan contoh sidik jari dari kepolisan.Nama dan identitas Wajib Pajak dalam karya finis ini dengan sengaja tidak dirahasiakan dengan harapan agar apabila masyarakat mengetahui keberadaan Wajib Pajak tersebut dapat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nama PT Mutia Andalan Putra juga telah disebutkan sebagai salah satu Wajib Pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah."

"Mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), saat terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah saat penyerahan atau saat pembayaran, mana yang lebih dahulu terjadi. Saat penyerahan BKP kemudian ditentukan dalam beberapa kategori, termasuk pada saat pengakuan pendapatan, saat pengakuan piutang atau saat pembuatan faktur penjualan. Namun penentuan saat penyerahan yang berlaku umum ini tidak berlaku untuk penyerahan BKP konsinyasi yang saat penyerahannya diatur secara khusus pada saat diserahkannya barang untuk dititipkan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas penyerahan BKP dalam transaksi konsinyasi dan kesesuaiannya dengan konsep penyerahan serta menggambarkan kendala yang dihadapi oleh PKP dalam melaksanakan ketentuan PPN atas transaksi konsinyasi.

---

Pursuant to provision of Article 11 of prevailing Value Added Tax (VAT) Law, supply on taxable goods is due when the goods are delivered or when the payment are made, whichever occurs first. The taxable supply then determined in several catagories away other things to be in line with the revenue recognition as for accounting purpose, on receivable recognition, or when the invoice is issued. However, this general provision of time supply determination does not apply for supply of goods on consignment transaction that is normally due on delivery of consignment goods. Therefore, the purpose of research that conducted by the qualitative approach is to analyze the VAT provision of supply of goods on consignment transaction and it's conformity with taxable supply concept and describes the obstacles encountered by taxable person in implementing the provision of the VAT consignment transaction."