Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bila seseorang atau beberapa orang akan melakukan kegiatan yang penuh idealisme serta bertujuan sosial dan kemanusiaan, biasanya bentuk organisasi yang dipilih adalah yayasan. Kegiatan sosial yang dipilih terutama menyangkut bidang kesehatan (rumah-sakit), pendidikan (sekolah), dan panti-panti asuhan yang memelihara anak yatim-piatu. Wadah yayasan dipergunakan oleh para pengambil prakarsa/pendiri untuk melakukan berbagai kegiatan sosial untuk kepentingan umum. Para pengurusnya adalah orang-orang yang tidak hidup dari mengurus yayasan itu melainkan dari pekerjaan lain. Para pengurus ini ingin memberikan sumbangsihnya bagi masyarakat luas. Terlihat di sini baik pendiri maupun pengurus membaktikan dirinya bagi kepentingan umum tanpa mengharapkan suatu kontra prestasi. Para pengurus bekerja untuk yayasan tanpa dibayar. Waktu dan tenaga serta pikiran yang disumbangkan pada yayasan diberikan dengan cuma-cuma, tanpa hak atas kenikmatan materiel apapun juga, termasuk hak atas keuntungan yayasan. Seperti diketahui pemerintah memang menyelenggarakan dan menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya dengan cuma-cuma ataupun dengan biaya yang sangat rendah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Sedangkan permintaan jauh lebih tinggi dari apa yang dapat diberikan oleh pemerintah.Bila semula mereka yang bergerak dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan ini semata-mata bertujuan sosial, maka dengan berubahnya jasa pendidikan dan kesehatan menjadi komoditi komersial, mulailah kegiatan ini dijadikan bidang usaha yang bertujuan menghasilkan laba, dan yang terakhir ini juga memilih yayasan sebagai wadahnya. Di sini dipersoalkan apakah yayasan diperkenankan mengejar laba/keuntungan, di samping itu dipermasalahkan pula mengenai penyalahgunaan bentuk yayasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha. Seringkali yayasan didirikan dengan modal kekayaan yang dipisahkan oleh para pendirinya dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan tujuan sosial yang akan dicapai, sehingga kehidupan yayasan itu sangat tergantung dari sumbangan para donatur dan bantuan dana baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga internasional. Besarnya dana yang diperoleh membuka peluang bagi penyalahgunaan dana dimaksud."

"Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum, agar yayasan berfungsi sesuai dengan rnaksud dan tujuannya berdasarkan, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan.Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga memperbolehkan yayasan mendirikan badan usahaa dan boleh melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prosfektif. Sehingga nenimbulkan adanya kehendak untuk menjadikan yayasan sebagai kendaraan untuk tujuan memperoleh keuntungan. dan juga berlindung dibalik status badan huhkum yayasan.Bagaimana agar yayasan tetap berjalan sesuai dengan tujuannya sebagai badan hukum. soaial jhga relevansi tugas dan fungsi Notaris dengan tujuan yayasan.Perlu lebih lanjut diteliti tujuan kegiatan yayasan,peran dan fungsi Notaris dalam proses pendirian yayasan melalui peraturan perundang-undangan,buku- buku,artikel,majalah,dan juga sumber lain yang menunjang. Kegiatan yayasan yang mendiri kan dan menyelenggarakan perusahaan merupakan alat dari yayasan untuk mencapai tujuannya tetapi tidak dikaitkan dengan yayasan hal ini dimaksudkan untuk menunjang agar kegiatan yayasan tetap berlangsung tanpa berharap pada bantuan, bentuk relevansi tugas dan fungsi Notaris dengan tujuan yayasan terletak pada saat pendirian yayasan yang diharuskan dalam bentuk akta notariil agar setiap akta yayasan memiliki sifat otentik."

"Kenyataan bahwa banyak yayasan yang bergerak di berbagai bidang dengan berbagai macam maksud, dan tujuan telah terlihat pada masyarakat Indonesia, namun demikian belum ada perundang-undangan yang mengatur khusus tentang yayasan, sehingga hanya hukum kebiasaan dan yurisprudensi saja yang mengatur tentang yayasan. Akibat dari hal ini, banyak yayasan yang dipakai sebagaikedok untuk berbisnis, dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan mula-mula. Menanggapi hal yang demikian, maka pemerintah menganggap perlu untuk membuat suatu kepastian hukum tentang yayasan yang diwujudkan dengan adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulis akan memaparkan dalam skripsi bagaimana sebenarnya pengaturan hukum yayasan di Indonesia sebelum diundangkannya undang-undang, tersebut dan bagaimana pengaturan setelah hadirnya Undang-undang tersebut, unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan apa yang ada sebagai hasil perbandingan antara keduanya. Dipaparkan juga bahwa unsur-unsur perbedaan tersebut membawa akibat-akibat hukum bagi yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-undang tersebut ada seperti wajib penyesuaian anggaran dasar yayasan dan wajib pemberi tahuan penyesuaian tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu tertentu dengan pembubaran yayasan sebagai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut Sebagai penutup, penulis menyarankan bahwa yayasan dapat beralih ke bentuk badan hukum lain sebagai alternatif bagi yayasan yang tidak mau menyesuaikan diri dengan Undang-undang baru tersebut."

"Di Indonesia keberadaan Stichting atau Yayasan sebagai badan hukum belum didasarkan pada suatu peraturan tertulis. Saat ini, kebanyakan Yayasan didirikan dan dimiliki oleh orang Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan didirikannya suatu yayasan oleh suatu badan hukum asing. Misalnya saja: Yayasan Pendidikan Internasional (The International Education Foundattion), Koalisi Indonesia Sehat, PERKIN. Pada penulisan skripsi ini, penulis memilih Yayasan Pendidikan Internasional (The International Education Foundation) seBagai bahan studi. Yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan dan pendidikan internasional ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1992 di Jakarta; dimana salah satu pendirinya adalah Institute of International Education yang merupakan salah satu badan hukum asing di Indonesia. Bagaimana proses pendiriannya? Apakah pendirian yayasan tersebut sebagai badan hukum sah dan diijinkan mengingat salah satu pendiri merupakan badan hukum asing? Masalah-masalah tersebut memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Hal ini penting karena dasar maupun kebiasan yang telah di terima oleh masyarakat kelak dapat menjadi dasar pembentukan peraturan secara tertulis dalam hal penataan yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum di Indonesia. Selain daripada itu 1 yang lebih pokok lagi, apakah saat ini Indonesia telah memiliki suatu peraturan tertulis yang mampu memberi jawaban atas seluruh pertanyaan-pertanyaan yang timbul seputar masalah yayasan. Untuk melengkapi pembahasan, Penulis juga menggunakan Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan dan Yayasan sebagai salah satu bahan acuan."

"ABSTRAKTesis ini membahas keabsahan keputusan Rapat Pembina Yayasan ataspemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan sebelum jangka waktunyaberakhir dan sejauhmana kewenangan serta tanggung jawab Notaris dalampembuatan aktanya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridisempiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalampenerapannya penelitian ini merupakan penelitian problem focused yangmenghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan, yaitu permasalahan yangditeliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek. Hasilpenelitian menyarankan perlunya sosialisasi lebih mendalam mengenai Undang-Undang Yayasan kepada seluruh pihak yang terkait termasuk para penegak hukum,secara khusus mengenai Rapat Pembina Yayasan agar keputusan yang dihasilkanataupun keputusan yang akan dinyatakan dalam akta Notaris tidak bertentangandengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Pemahaman akan kuorumkehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat PembinaYayasan menjadi hal yang cukup krusial karena dapat berakibat suatu keputusanPembina atau Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan.Meskipun yayasan adalah badan hukum nirlaba yang mempunyai maksud dan tujuanbersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang pengelolaannya selama inidilandasi dengan kebiasaan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Yayasan,yayasan dituntut untuk menjadi lembaga yang professional dan transparan, sehinggaperlu menerapkan prinsip good corporate governance dalam pengelolaannya,sehingga yayasan di Indonesia dapat menjadi sebuah noble-industry sesuai denganmaksud dan tujuan pendiriannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the validity of the statement of Foundation Board of DirectorsMeeting on the termination of Foundation’s Executive and/or Superintendent beforehis term ends and the extent of authority and responsibility of the Notary in making anotary deed. This research is normative and empirical juridical, with the approach oflegislation and approach to the concept. In its application, this research is a problemfocused research which linking purely research with applied research, meaning theproblems of the research based on the theory or seen relation between theory andpractice. The results suggest the need to socialize more about the Law Foundation toall relevant parties, including law enforcement, especially on Board of DirectorsMeeting so that the resulting decisions or the statement that will stated in the Notarydeed does not conflict with the Foundation’s Statute and the Law. Understanding ofthe quorum and the quorum of legitimate decision-making in the Board of DirectorsMeeting will be quite crucial because it can result that a decision of the Board ofDirectors or the Notary Deed declared null and void by a court ruling. Although thefoundation is a non-profit legal entity which has the sole purpose that are social,religious and humanitarian whose management has been based on the habits, sincethe enactment of the Law Foundation, the foundation is required to become aprofessional, transparent and accountable, so it is necessary to apply the principles ofgood corporate governance in its management so that the foundation in Indonesia canbecome a “noble-industry” in accordance with its purposes and objectives."

"Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia namun dari segi formal maupun dari segi material pendirian yayasan teraebut belum seragam. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tersebut timbul permasalahan pokok yaitu syarat-syarat. apakah yang harus dipenuhi agar suatu yayasan memperoleh status badan hukum, bagaimana status hukum yayasan yang didirikan sebelurrmya dan penyesuaian apakah yang harus dilakukan.Dalam tesis ini penulis mencari jawaban atas permasalahan pokok tersebut dengan melakukan penelitian hukum normatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan ditunjang dengan penelitian yang beraifat empiris yang berdasarkan observasi penulis dalam praktek selaku notaris.Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa agar suatu yayasan memperoleh status sebagai badan hukum maka harus dipenuhi syarat formil yaitu yayasan didirikan dengan akta notaris, disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan syarat material yaitu anggaran dasar yayasan harus disesuaikan dengan ketehtuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Pada prinsipnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 mengakui yayasan yang didirikan sebelumnya sebagai suatu badan hukum dengan beberapa pembatasan dan harus mel akukan penyesuaian anggaran dasarnya terutama yang berkenaan dengan nama dan tempat kedudukan yayasan, maksud tujuan dan kegiatan usaha yayasan, jangka waktu pendirian, kekayaan yayasan, organ yayasan, perubahan anggaran dasar yayasan, penggabungan dan pembubaran yayasan, tahun buku dan laporan tahunan yayasan."