Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTahun 1993, ditetapkan WHO sebagai tahun kedaruratan global TB. Ini terjadi akibat: 1) peningkatan kasus TB yang terkait dengan peningkatan kasus AIDS/HIV; 2) tingginya angka migrasi penduduk yang menyebabkan makin meningkatnya penyebaran penyakit TB; 3) perhatian pemerintah yang mulai berkurang dalam pemberantasan penyakit TB (terutama di negara-negara berkembang); 4) munculnya multi drugs resistant obat-obat TB. Di Indonesia, TB masih merupakan permasalahan kesehatan utama dan menduduki tiga besar dari peringkat penyebab kematian bersama-sama penyakit saluran napas dan kardiovaskuler. Untuk mengatasi permasalahan di atas, WHO memperkenalkan strategi directly observed treatment short course (DOTS). Strategi DOTS merupakan strategi untuk program penanggulangan TB (P2TB) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu: 1) komitmen politik dari penentu kebijakan; 2) penegakan diagnosis dengan pemeriksaan hapusan sputum; 3) penggunaan obat paduan jangka pendek yang ampuh dan gratis; 4) adanya pengawas penderita menelan obat (PMO); 5) adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Penerapan strategi DOTS, dapat meningkatkan cakupan penderita lebih dari 70% dengan angka kesembuhan lebih dari 85%, angka konversi setelah fase intensif lebih dari 80% dan angka kesalahan laboratorium kurang dari 5%.Indonesia, sejak tahun 1995 mulai menerapkan strategi DOTS melalui puskesmas namun hasilnya tidak optimal karena tidak melibatkan sarana pelayanan lain. Kemampuan cakupan optimal puskesmas diperkirakan hanya sekitar sepertiga (30%) dari total penderita TB yang ada di masyarakat. Sepertiga penderita TB lainnya (30%) berobat ke dokter praktek swasta (DPS). Untuk memperluas cakupan pengobatan penderita TB maka strategi DOTS harus diterapkan pada DPS.Pentingnya keterlibatan DPS dalam P2TB merupakan strategi global dari WHO. WHO berpendapat bahwa DPS dan pemerintah (pengelola P2TB) harus bermitra untuk bersama-sama memberantas TB, yang di beberapa negara telah terbukti keberhasilannya. Namun demikian, untuk menjalankan program kemitraan antara pemerintah dan DPS dalam P2TB bukanlah upaya yang mudah karena: 1) sifat dan karakter DPS (sebagai sektor swasta) sangat berbeda dengan pelaksana program kesehatan masyarakat (sebagai sektor publik); 2) adanya kompleksitas manajerial P2TB strategi DOTS yang harus disesuaikan dengan kondisi DPS. Untuk itu, perlu diciptakan model (kemitraan) yang dapat melibatkan DPS menjalankan strategi DOTS. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengimplementasikan serta mendeskripsikan proses dan mengevaluasi efek model kemitraan tersebut (selanjutnya disebut model ini disebut model kemitraan DPS-TB DOTS).Penelitian ini menggunakan desain penelitian operasional, yaitu studi eksplorasi dan studi intervensi lapangan. Studi eksplorasi memerlukan dua tahap, yaitu: pertama, untuk menganalisis masalah (problem analysis/identification); kedua, menyusun model penyelesaian masalah (solution development). Studi intervensi lapangan bertujuan untuk mendeskripsi proses pelaksanaan model kemitraan DPS-TB DOTS dan mengevaluasi efek dari model kemitraan DPS-TB DOTS.Studi eksplorasi menganalisis masalah menggunakan metode penelitian survai dan pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terarah. Studi eksplorasi untuk menyusun model penyelesaian masalah menggunakan studi kepustakaan dan pertemuan pakar; yang menghasilkan model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS. Studi intervensi terdiri dan 2 fase: 1) penyesuaian model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS untuk dijadikan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS; 2) mengujicobakan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS di wilayah intervensi. Metode penyesuaian model adalah seminar dan curah pendapat. Metode studi intervensi adalah post test only with control group.Dari hasil analisis masalah didapatkan bahwa DPS pada prinsipnya bersedia untuk terlibat dalam P2TB strategi DOTS dan tidak mengharapkan penghargaan (apalagi secara materi). Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang teridentifikasikan apabila DPS akan dilibatkan, yaitu: 1) secara umum DPS belum paham tentang strategi DOTS; 2) perlu pengorganisasian untuk melibatkan DPS; 3) adanya kesulitan untuk menjalan prosedur diagnosis pemeriksaan sputum; 4) fungsi PMO tidak dapat dijalankan sendiri oleh DPS; 5) adanya keraguan tentang keberlanjutan dan tata cara distribusi obat; 6) sebagian DPS tidak bersedia untuk mencatat dan melaporkan pasien TB yang diobati. Berdasarkan temuan ini, dilakukan pertemuan pakar dan studi kepustakaan untuk mendapatkan model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS yang menghasilkan: alternatif model pengorganisasian untuk melibatkan DPS, alternatif manajemen dari masing-masing komponen strategi DOTS. Model kemitraan teoretis merupakan model dasar yang dapat diterapkan pada seluruh DPS. Pada studi intervensi, model kemitraan teoretis setelah disesuaikan dengan kondisi lokal (yang bersifat spesifik di wilayah penelitian) menghasilkan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS di Palembang (model Palembang).Terdapat dua aspek panting pada model Palembang, yaitu: 1) aspek pengorganisasian yang terdiri dari satuan gugus tugas dan Kelompok Dokter Pemerhati dan Pengobat TB; 2) aspek manajerial pelaksanaan yang meliputi alternatif dari alur rujukan laboratorium pemeriksaan sputum, rujukan kasus, pencatatan dan pelaporan dan penyediaan obat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) pada sisi proses pelaksanaannya, model dapat berjalan dengan baik; b) pada sisi evaluasi efek dari pelaksanaannya, temyata dibuktikan bahwa model menghasilkan efektivitas program yang lebih baik.Pelajaran dari model Palembang adalah DPS dapat dilibatkan untuk menjalankan P2TB strategi DOTS. Keterlibatan ini telah menempatkan DPS sebagai bagian dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam satu wilayah yang merupakan satu pendekatan kesehatan masyarakat baru (new public health approach). Pendekatan ini telah menciptakan hubungan (linkage) antara pelayanan kesehatan publik dengan pelayanan kesehatan swasta, yang membentuk sistem pelayanan kesehatan "publik privat miks". Disarankan temuan ini dapat dikembangkan di tempat lain sesuai dengan kondisi lokal yang ada di wilayah tersebut.

---

ABSTRACTPublic Private Partnership Between Public Health Sector And Private Practitioners On TB Control Program Through DOTS Strategy At Palembang CityTuberculosis as a global emergency was stated by WHO in 1993. This warning related to: 1) High incidence ADS/REV; 2) spreading TB among refugees and migrants; 3) lack of government concern; 4) multi drugs resistant of anti TB. In Indonesia, up to now TB is still a main public health problem. Based on some health household survey (recently 1995), it has been found that TB is around the second or the third greatest killer among cardiovascular diseases and respiratory system.Faced this situation WHO recognized DOTS strategy that is success to against TB in developing countries. DOTS strategy has five component: 1) government commitment to sustained TB control activities; 2) case detection by sputum smear microscopy; 3) a regular, uninterrupted supply of all essential anti-TB drugs; 4) directly observed treatment (DOT); 5) recording and reporting system. Applying DOTS strategy could be: 1) increases coverage more than 70%; 2) increases conversion rate (after intensive phase) more than 80%; 3) decreases error rate (for lab sputum examination) less than 5%.Since 1995, Indonesia applied DOTS strategy but up to now the data reflected slow progress of TB coverage because the implementation is covered in the puskesmas only. In fact, various health institutions treat TB patients, among them is the private practitioners (PPs). Current estimates indicate that each of the PPs and other private sectors diagnose and treat around 30% of the total numbers of TB cases.The significant of the involvement of private practitioners is WHO global strategy. WHO ask the government to build a partnership with private sector (the PPs) to against TB. But, there are some constrains to build the partnership between government (as a public sector) with PPs (as a private sector) because: 1) the difference characters between them; 2) the management complexity of DOTS strategy itself that need adjustment for PPs to conduct that strategy. Therefore need to create program (model) that could be involved the private practitioners to increase the TB coverage in the term of mutual benefit between those sectors.This research have three goals: the first goal is, to create model to involvement PPs on national tuberculosis program and implement the model, the second goal is, to describe the process of model implementation; and the third goal is, to evaluate model impact i.e. the effectiveness of the program. The research method is operational research design that consists of two stages. First stage is exploration study to analysis current situation to involve the PPs (problem analysis/problem identification) and to develop problem solution (model development) base on problem identification. Second stage is intervention study to evaluate the fitness and impact of the model (solution validation) in a period of intervention.The exploration study to analysis current situation (problem analysis/problem identification) use survey method as a quantitative study and qualitative study-focus group discussion as additional method The exploration study to develop problem solution (model development) use literature review and expert meeting; the product of this stage is theoretical public private partnership model. The intervention study have two phase: 1) adjusting the theoretical public private partnership model to be the implementing model base on local specific environment at the intervention area; 2) to intervene implementing public private partnership model at the intervention area The method of the adjusting model is seminar and brainstorming. The method of intervention is the posttest design only with control group.Problem analysis found that the PPs available to conduct DOTS strategy principally. But there are potential problems, i.e. 1) the PPS has lack of knowledge about DOTS strategy; 2) the PPs need to be organized; 3) the problem in sputum smear examination; 4) there is no PPs manpower to conduct DOT activity; 5) the PPs is not sure about sustainability free anti TB drug; 6) The difficulty to conduct of the reporting system. Base on that finding, to be conducted expert meeting and literature review that produce theoretical model which consist of organizational alternative to involve PPs and management alternative for sputum smear examination, DOT, anti TB drug supply, and reporting system. The theoretical model is agreed as a general model if DOTS strategy will be implemented on PPs. In the intervention study, the theoretical model that was adjusted according to local specific environment at the intervention area has produced implementing public private partnership model (known as "model impelrnentatif DPS-TB DOTS" at Palembang City).Palembang model has two important aspect, i.e.: 1) organizational aspect, consist of: DOTS taskforce and PPs group of TB Control; 2) management aspect, consist of the alternatives of sputum examination, case referral, reporting and recording and drug supply. The conclusion of this result shows that model fit to be conducted by PPs. At the process evaluation, DPS run the model in the line with standard. At the impact evaluation, the model enhances the effectiveness of the PPs performance to handle TB patients.Palembang lesson learn found that there is a new approach in the TB control program (public sector) to involve the PPS (private sector) to conduct public health program. This approach builds linkage, which put private provider as a part of the whole health service system. In the communicable disease control program, this is a new public health approach-known as public private mix health service system-that could be replicable to other place through some condition, especially local specificity at that area."

"Secara Nasional Penyakit TB paru sampai saat ini masih menjadi beban kerja yang berat, karena hampir 70% penderita TB paru adalah penduduk yang berusia produktif terutama mereka yang yang berasal dari ekonomi lemah, RS RK Charitas Kota Palembang merupakan salah satu jalan keluar (outlet) untuk peningkatan cakupan Program Penanggulangan Penyakit TB paru dengan strategi DOTS, sehingga dapat direplikasikan kepada RS swasta lainnya, haI ini terlihat tingginya angka sembuh dari hasil pelaksanaan pengobatan Penyakit TB paru dengan strategi DOTS. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang proses efektifitas Penanggulangan Penyakit TB paru dengan strategi DOTS di RS RK Charitas Kota Palembang, dengan melihat dari pendekatan sistem, yang terdiri dari komponen masukan (input) terdiri dari tenaga pelaksana yang dilihat dari pengetahun, lama kerja, beban kerja dan sikap, serta dana, obat, sarana dan metoda. Komponen proses dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Penelitian ini dilakukan dengan metoda Kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam (WM) dengan Direktur RS, Ketua tim Penanggulangan Penyakit TB paru serta Perawat kesehatan dan tenaga Farmasi yang bertugas di Poliklinik DOTS. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Penanggulangan Penyakit TB paru dengan strategi DOTS di RS RK Charitas Palembang secara keseluruhan telah herhasil dengan baik, sesuai dengan Pedoman Nasional Penanggulangan Penyakit TB paru Departemen Kesehatan RI yaitu angka kesembuhan >85%, Drop out <10% dan angka kambuh 4,5%, Namun walau demikian masih terdapat kendala baik di komponen masukan (Input) maupun di pelaksanaan kegiatan. Untuk mereplikasikan keberhasilan Penanggulangan Penyakit TB paru dengan strategi DOTS ke RS swasta lainnya, maka perlu Political Komitmen dari Pimpinan RS, dan pemberian makanan tambahan, bebas biaya retribusi setiap kunjungan serta PMO dari kalangan keluarga sendiri. Dan pihak penanggung jawab Program Penanggulangan Penyakit TB paru yaitu Dinas Kesehatan Kota Palembang diharapkan untuk memberikan umpan balik dan saran dari hasil kerja RS RK Charitas serta benclunarking RS swasta Iainnya ke RS RK Charitas kota Palembang.

---

Tuberculosis disease currently is still a major problem, because almost 70% of lung tuberculosis sufferers are people in productive age, especially those from lower income. RK Charitas Hospital of Palembang City as one of outlets for improving the coverage of lung tuberculosis disease overcoming program by DOTS. It seems that this strategy can be applied to the other private hospitals, as it can be seen from the high of recovery rate of result implementation treatment of lung tuberculosis disease by DOTS strategy.

The objective of this study is to obtain further information on the process of the effectiveness overcoming of lung tuberculosis disease by DOTS strategy at RK Charitas Hospital of Palembang City. We used system approach that covers of input components that consist of knowledge, working duration, attitude and workload of staff, fund, medicine, means and method. The process component included was planning, implementation and monitoring. This study conducted using qualitative method, where data collected by in-depth interview to the director of the hospital, the chief of the team on lung tuberculosis disease overcoming, nurses, chemistry officer who work at DOTS polyclinic.

Based on the result of this study showed that the process of lung tuberculosis disease overcoming by DOTS strategy at RK Charitas hospital of Palembang. It wholly has been success with good result. And it met with the Lung Tuberculosis Disease Overcoming National Guidelines, MOH RI, i.e. recovery rate > 85%, drop-out < 10% and recurrence rate 4,5%, even though is still having obstacle in input component and the implementation activity. To reapply the success of lung tuberculosis disease overcoming by DOTS strategy to other private hospitals, so it needs Political Commitment of the Hospital's leader, and giving additional food, free from retribution each visiting also the PMO from nuclear family. For one who?s responsible to the program on lung tuberculosis overcoming, the Local Health Service of Palembang City, it is hoped to give a feedback and suggestion to the work achievement of RK Charitas Hospital also the benchmark from other private hospitals to RK Charitas Hospital of Palembang City."

"Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Psikologi UAngka penemuan kasus menurut Global tuberculosis Report 2016 sebesar 77 dan dikawasan Asia Tenggara sebesar 46,5 . Sedangkan di Indonesia mengalami titik stagnan dalam 5tahun terakhir di kisaran 32 - 33 kasus. Angka penemuan kasus TBC di Kota Depok tahun2016 baru tercapai 58 dari target cakupan. Sedangkan di Kota Bekasi, cakupannya sebesar62 . Sejak tahun 2014 dengan menggunakan strategi PPM Public Private Mix di Kota Depokmelibatkan fasyankes Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta dalam penanganan TBCmenggunakan metode DOTS Directly Observed Treatment Shortcourse. Saat ini, dari 4 RSswasta yang sudah bekerja sama menjangkau 18,7 kasus TBC di seluruh Kota Depok.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas biaya penerapan strategi DOTS di RumahSakit swasta Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi ekonomi dengan denganmetode kohort retrospektif. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober ndash; April 2018dengan melakukan study comparative antara 3 alternatif Cost Effectiveness Analysis, yaitu Puskesmas yang menggunakan DOTS, RS DOTS dan RS Tanpa DOTS. Peneliti melakukanpenghitungan microcosting dari perspektif societal/masyarakat dengan menghitung biaya yangdikeluarkan oleh pasien dan provider pelayanan kesehatan. Output yang dipakai untuk mengukurpenanganan TBC adalah angka pengobatan lengkap Success Rate . Estimasi biaya berdasarkantarif Rumah Sakit, harga pasar, serta wawancara dari petugas RS.Hasil penelitian dari 36 sampel per kelompok menunjukkan bahwa Success Rate dipuskesmas 86,1 , RS dengan DOTS sebesar 77.78 sedangkan yang non DOTS sebesar 63.89 . Penambahan biaya provider di puskesmas dan RS DOTS meningkatkan success rate. Biayasocietal penatalaksanaan TBC di puskesmas 42 dari biaya di RS swasta. Dari perhitunganACER Average Cost Effectiveness Ratio didapatkan bahwa RS yang melaksanakan strategiDOTS lebih cost effective, dengan nilai ACER di Puskesmas adalah Rp 1.948.284, RS DOTS Rp3.989.576 dan RS tanpa DOTS sebesar Rp 5.390.323. Untuk menaikkan 1 angka kesuksesanpengobatan membutuhkan biaya Rp 10.084.572 dengan melakukan intervensi program DOTS keRS Swasta. Analisis bivariat menyatakan bahwa terdapat perbedaan bermakna efektivitas biayaperspektif societal pada pengobatan TBC di puskesmas, RS dengan DOTS, dan RS tanpa DOTS.

---

According to Global Tuberculosis Report 2016, the number of TB cases 77 andSoutheast Asia cases 46.5. While Indonesia was at a stagnant point in the last 5 years in therange 32 33 of cases. Case Detection Rate 2016 at Depok City only reached 58 of targetcoverage. While at Bekasi, coverage of 62. Since the year 2014 by using strategies of PPM Public Private Mix in the Depok City involves private health service facility to handling TBusing DOTS Directly Observed Treatment Shortcourse . Currently, partnership between DepokHealth District Office with 4 private hospitals can increase 18.7 of TB cases. The aims of thisstudy is to determine cost effectiveness of DOTS strategy implementation in Private Hospital. This research is a study of the economic evaluation with method a retrospective cohortstudy. This research will be conducted in October ndash April 2018 by doing a comparative studybetween 3 alternatives Cost Effectiveness Analysis , i.e. Public Health Care PHC Puskesmas,DOTS and Non DOTS Private Hospitals. Researchers did a microcosting from the perspective ofsocietal by calculating the costs incurred by the patient and health care provider. Outputmeasured by the number of complete treatment Success Rate . Cost estimation based onHospital rates, market prices, and interviews of the officers of hospital.From 36 samples per group shows that the Success Rate at PHCis 86.1 DOTS hospitalof 77.78 and non DOTS hospital of 63.89 . The addition cost providers PHC and DOTShospital increase success rate. The cost of TB treatment in PHC 42 of costs in a privatehospital. ACER Average Cost Effectiveness Ratio is obtained that the hospital which carry outthe strategy of DOTS is more cost effective. ACER in PHC is Rp 1,948,284, DOTS Hospital Rp3,989,576 and Non DOTS Hospital is Rp 5,390,323. To increase 1 success rate of TBtreatment costs Rp 10,084,572 with intervention DOTS programs into a private hospital. Bivariatanalysis stated that cost effectiveness societal perspectives on TB treatment between PHC, DOTS hospital and Non DOTS hospital has a significant difference."

"Tesis ini membahas Kemitraan Antara Pemerintah Kota Cilegon Dengan Perusahaan Di Wilayah Kota Cilegon Dalam Melaksanakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Lembaga Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR). Jenis penelitian ini deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan informan sebanyak tujuh orang. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi perusahaan yang menjadi anggota CCSR, Perwal sebagai payung hukum memiliki kelemahan terkait keberlanjutan lembaga CCSR, CCSR belum memiliki prioritas program dan basis data sendiri, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan program. Saran penelitian ini, agar status hukum CCSR ditingkatkan dari Peraturan Walikota (Perwal) menjadi Peraturan Daerah (Perda), lembaga CCSR perlu memaksimalkan sosialisasi, agar bertambahnya jumlah perusahaan yang menjadi anggota CCSR, CCSR perlu membuat basis data dan memiliki program prioritas sendiri, serta perlunya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program.

---

This thesis is a research on partnership between local government and companies in Cilegon city on the implementation of corporate social responsibility program through Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR). The research is descriptive using qualitative approach with the informants are seven persons. The research result shows low participation of companies to be CCSR members. Mayor Law has weaknesses related with continuity of CCSR. CCSR also doesn?t have priority program and own data. Besides, there is low involvement of society in the implementation of the program. Recommendations are: the Mayor Law should be changed into Regional Law, CCSR organizations needs to do more promotion to add members, CCSR has to make its own data and priority program, and more society involvement in the program."

"Penyakit Tuberculosis (TB Paru), masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Tuberculosis merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit cardiovasculer dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Di Kota Bogor telah dilaksanakan upaya-upaya untuk menunjang tercapainya Kebijakan operasional baru Pelita VI yang dimulai tahun 1995, tetapi masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target program pemberantasan TB Paru. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kinerja Puskesmas dalam program pemberantasan TB Paru di Kota Bogor tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan Cross- Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 23 Puskesmas untuk mengukur faktor masukan, sedangkan untuk mengamati faktor proses dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terarah pada 6 Puskesmas yang mempunyai kinerja baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya fasilitas laboratorium dan dukungan dana amat diperlukan untuk menunjang keberhasilan Puskesmas dalam melaksanakan program pemberantasan TB Paru. Juga ditemukan bahwa proses pelaksanaan yang baik sesuai dengan protap program dapat diamati pada Puskesmas yang mempunyai kinerja baik mempunyai kegiatan yang innovatif dan pengendalian yang kuat pada setiap penderita TB Paru. Melihat hasil penelitian maka disarankan untuk meningkatkan keberhasilan cakupan program, setiap Puskesmas dapat dilengkapi fasilitas laboratorium yang memadai, alokasi dan pemanfaatan dana yang optimal untuk program TB Paru serta pelaksanaan proses diharapkan sesuai dengan protap program.

---

Factors Related With Community Health Center Performance In National Lung TB Control In Bogor City 2001Tuberculosis disease (lung TB), still becomes public health problem. Tuberculosis stands as the second death cause after cardiovascular disease and as the first death cause in the group of infectious disease. In the city of Bogor there had some efforts to support the new operational policy of Pelita VI that had been applied since 1995. However, there are still some problems to achieve target of National lung TB control.

The goal of this research is to analyze the influence of factors that are related to the performance of community Heath Centre in National lung TB control in the city of Bogor. This research is a cross-sectional study design, which applies a Quantitative approach. To measure the incoming factors, twenty-three Community Health Centers has been taken as the samples of this research: and to analyze the process factors, Focus Group Discussion have been applied in six Community Health Centers which have good performance.

The result of this research shows that the existence of adequate laboratories facilities and provision financial support are needed to realize the success of National lung TB control. Furthermore, it could be analyzed that the good operational process happens in the Community Health Centers which have good performance; in those centers, they have innovative program and strong control towards every lung patient.

Analyzing the result of the research, it is suggested that to improve the scope of the successful program, every Community Health Centre need to be supported by adequate laboratory facilities, adequate financial budget allocation, optimum budget operation and appropriate performance of personal in applying the process of national lung TB control."

"Tuberkulosis merupakan penyakit yang masih menjadi tantangan global. Dalam rangka menanggulangi penyakit Tuberkulosis, terbentuklah kerangka kerja oleh WHO untuk mengendalikan tuberkulosis, yang kemudian menjadi strategi global yaitu DOTS atau Directly Observed Treatment Short-Course. Salah satu yang menghambat kemajuan dari penanggulangan tuberkulosis adalah adanya kasus Multidrug Resistant Tuberculosis atau MDR-TB. Kasus MDR TB terjadi salah satunya disebabkan oleh belum maksimalnya implementasi dari strategi DOTS. Di Kota Depok, Puskesmas Pancoran Mas dan Puskesmas Rangkapan Jaya Baru adalah puskesmas dengan angka MDR-TB tertinggi. Dari dua puskesmas tersebut, gambaran akan manajemen atau pengelolaan dari pelaksanaan strategi DOTS pada program Penanggulangan TB khususnya dalam merespon MDR-TB  sangatlah menarik untuk dianalisis lebih jauh. Dengan metode kualitatif dan dengan pendekatan Logic Model, peneliti menelaah bagaimana keberlangsungan program di kedua puskesmas dari sudut pandang input, activity, dan output nya. Peneliti mengumpulkan data baik primer maupun sekunder, dengan melakukan telaah dokumen dan juga wawancara mendalam ke tiga belas informas. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa kedua Puskesmas sebenarnya telah mengimplementasikan strategi DOTS dengan baik yaitu salah satunya dengan melakukan pengobatan sesuai dengan standar, namun terdapat beberapa  kendala dalam pelaksananaan program tersebut yang dapat menjadi faktor pengahambat dari berjalannya program, baik masalah dari segi sumber daya seperti tidak adanya laboratorium disalah satu puskesmas, hingga dari segi pelaksanaan kegiatan, yang menyebabkan kedua puskesmas pada akhirnya tidak dapat mencapai target Penilaian Kinerja Puskesmas. Adanya berbagai macam kendala yang  berasal dari berbagai aspek menjadi faktor masih belum sempurnanya pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di Puskesmas Pancoran Mas dan Rangkapan Jaya Baru. 

---

Tuberculosis is a disease that is still become a global challenge. In order to overcome tuberculosis, a framework was established by WHO to control tuberculosis, which later became a global strategy, called DOTS or Directly Observed Treatment Short-Course. One that inhibits the progress of tuberculosis control is the case of Multidrug Resistant Tuberculosis or MDR-TB. MDR-TB cases occur due to the lack of proper implementation of the DOTS strategy. In Depok City, Pancoran Mas Health Center and Rangkapan Jaya Baru Health Center are the health centers with highest MDR-TB cases. Of the two Public Health Centers, an overview of management or management of the implementation of the DOTS strategy in the TB control program, especially in response to MDR-TB, is very interesting to analyze further. With qualitative methods and with the Logic Model approach, the researcher examines how the program's sustainability in the two health centers is from the point of view of input, activity, and output. The researcher collected both primary and secondary data, by reviewing documents and also in-depth interviews with thirteen informants.

From this study, it was found that the two public health centers had actually implemented the DOTS strategy properly, one of which was to carry out treatment in accordance with the standards, but there were several obstacles in implementing the program which could be a limiting factor from the running of the program, both in terms of resources and in terms of the implementation of program activities, which resulted in the two public health centers being unable to reach the target of the Performance Assessment. The various kinds of obstacles that come from various aspects become a factor of the incomplete implementation of the tuberculosis program at the Pancoran Mas Health Center and Rangkapan Jaya Baru. "

"ABSTRACTSalah satu upaya swasta dalam mewujudkan upaya pembangunan adalah melalui program Corporate Social Responsibility. Dalam pelaksanaan programCSR, muncul istilah kemitraan, yakni kerjasama antar pihak-pihak terkait atau stakeholders dengan tujuan pelaksanaan program CSR yang lebih efektif dan tidak timpang tindih. Salah satu bentuk kemitraan Pemerintah dan Swasta yakni lembaga Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) yang berada di Kota Cilegon. Penelitian ini membahas mengenai implementasi model kerja Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) dalam melaksanakan program CSR perusahaan di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan pendekatakan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat tiga model kerja yang dimiliki CCSR dalam melaksanakan program kemitraan CSR. Salah satu modelnya, yakni model kerja 2 yang menggabungkan program CSR perusahaan dengan RPJMD Kota Cilegon. Model ini memiliki beberapa tahapan dalam implementasinya yaitu, tahap pendefinisian program, need assessment, pengumpulan data untuk mengukur performa,menentukan dan mengembangkan objektif, mendesain program, monitoring, serta proses budgeting dan akunting. Adapun faktor penghambat CCSR dalam menjalankan model kerja 2 yakni rasa tidak percaya terhadap CCSR, bagi perusahaan-perusahaan yang belum bergabung atau bekerjasama dengan CCSR.

---

ABSTRACTSocial responsibility of business.One of Corporates effort to reach development is by Corporate Social Responsibility Program. In CSR practice, there is partnership concept, which all stakeholders are working together to make an effective CSR program. One of partnership form between corporate and government is Cilegon Corporate Social Responsibility in Cilegon city. This research discusses about Implementation of Cilegon Corporate Social Responsibilitys (CCSR) Work Model on CSR Program practice in Cilegon City. This study is conducted with qualitative approach, using descriptive studies. The result of the study shows that CCSR has three work models for implementing CSR partnership program. One of these models is 2nd model, which has collaboration between CSR programs from corporate and governments programs. There are several steps in this work model.The step insists of making program definition, collecting data to measure performance, desire and developing objectives, desaining program, monitoring, budgeting and accounting process. There is a factor that appear as a resistor in implementing this work model. The factor is a lack of trust towards CCSR from corporate that hasnt work together yet with CCSR."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan kaderkesehatan tentang program DOTS dalam meningkatkan angka kesembuhanpasien TBC di Puskesmas pekalongan lampung timur. Desain penelitian yangdigunakan adalah deskriptif sederhana, jumlah Sampel yang diambil 63 oranguntuk dijadikan responden dengan kriteria bisa mernbaca, menulis, sadarpenuh, dapat berkomunikasi secara verbal dan non verbal, tidak mengalamipendengaran dan penglihatan serta bersedia berpartisipasi dalam penelitian.Cara pengambilan sample dengan random sederhana. Untuk mengumpulkandata tingkat pengetahuan tersebut, peneliti menggunakan insrumen berupakuesioner. Hasil penelitian menunjukan tingkat pengetahuan kader kesehatantinggi 63.49%, sedangkan yang rendah 36.5 1%. Dengan demikian penelitimenyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan kader kesehatan sebagian besartinggi. Peneliti juga memberikan rekomendasi pada peneliti selanjutnya untukmeneliti hubungan pengetahuan tentang strategi DOTS dengan cakupankesembuhan TBC."

"Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS) dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X". Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X". Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40% (Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10 tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-. Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X" adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang tersebut lama sekali tidak terwujud.

---

Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the costs that has actually been borne by PKS).

The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp. 2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.

Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40% (full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).

From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital. Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.

From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized so far."