Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan telekomunikasi sangat diperlukan dalam era globalisasi. Telekomunikasi dapat dilakukan oleh suatu badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta sebagai penyelenggara. Kerja sama dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama dalam bidang telekomunikasi sangat diperlukan bagi para pihak yang akan rnelakukan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi. Perjanjian kerja sama dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi banyak dituangkan dalam bentuk perjanjian baku oleh salah satu pihak. Perjanjian baku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dipastikan mempunyai kekurangan dan dapat menimbulkan masalah hukum, sampai dengan penafsiran yang dapat mengurangi keabsahannya.Dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan analistis maka Perjanjian kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi setelah ditelaah terdapat kekurangan definisi dan pengertianpengertian. Masalah hukum yang dapat timbul dart perjanjian kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu tercetak dalam bentuk formulir tertulis dengan hanya mengisi data informatif tanpa ada kesempatan negosiasi dan dipastikan klausulanya berat sebelah sehingga sikap para pihak adalah take it or leave it. Adapun penafsiran yang dapat mengakibatkan wanprestasi dikarenakan penggunaan istilah yang tidak jelas, tidak lengkap, rancu, dan ambiguitas. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah yang ditetapkan undang-undang. Kecakapan para pihak, adanya kata sepakat mengenai objek yang halal, dan karena sebab tertentu merupakan syarat sah dari suatu perjanjian. Perjanjian haruslah jelas, tegas, tidak menyesatkan serta mengatur hal sampai dengan sekecil-kecilnya agar menguntungkan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan wanprestasi di kemudian hari."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara antara PT Y dan CV X yang mana kerja sama pertambangan batubara tersebut dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan yang menjadi hak PT X (dahulu dikenal dengan CV X). Penelitian ini dilakukan karena keberadaan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara oleh salah satu pemegang saham PT X, salah satu pemegang saham PT X yang mewakili CV X (i) telah tidak beritikad baik dalam pelaksanaan Share Sale and Purchase Agreement; dan (ii) telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap salah satu pernyataan dan jaminan pemegang saham PT X (penjual saham) di dalam Share Sale and Purchase Agreement. Share Sale and Purchase Agreement merupakan salah satu perjanjian terkait dengan jual beli atau pengambilaihan saham pada PT X oleh BHS Ltd. selaku investor asing. Sehingga, di dalam penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap perjanjian yang terkait dengan jual beli saham PT X dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam hal ini penelitian terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memilih pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi dan Share Sale and Purchase Agreement dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut.

---

This thesis focuses on the state of Cooperation Agreement of Coal Mining between PT Y and CV X on which the cooperation of coal mining is conducted on mining permit area possessed by PT X (formerly known as CV X). This research is conducted due to the existence of Cooperation Agreement of Coal Mining does not fulfill and is in conflict with prevailing laws. In addition, by signing the Cooperation Agreement of Coal Mining by a shareholder of PT X representing CV X, the shareholder of PT X (i) has not been in a good faith in implementing the Share Sale and Purchase Agreement; and has been in default over one of representations and warranties of shareholders of PT X (shares seller) under the Share Sale and Purchase Agreement. The Share Sale and Purchase Agreement represents an agreement in relation to the purchase or acquisition of shares on PT X by BHS Ltd. as foreign investor. Accordingly, in this study, it is also conducted study on agreements relating to purchase of shares on PT X whether it fulfils the prevailing laws. This research is normative juridicial research which is the research conducted on legal principles and legal synchronization. Whereas, analysis in this research is conducted in a qualitative by selecting articles in Cooperation Agreement of Coal Mining, Share Sale and Purchase Agreement, and prevailing laws, subsequently conducting research over legal theory and legal principle in relation to those matters."

"Tesis ini membahas kedudukan, akibat hukum dan perlindungan hukum dari Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Multiguna antara pihak Bank X dengan suatu perusahaan yang karyawannya mendapatkan fasilitas kredit ini. Penelitian ini juga menguraikan mengenai keuntungan dan kerugian perjanjian kerjasama tersebut dan masalah kredit macet yang terjadi serta penyelesaiannya dalam kaitan dengan pemberian kredit multiguna.Hasil penelitian menemukan bahwa perlu pengkajian ulang terhadap perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan/pelaksanaan kewajiban perusahaan yang diatur dalam perjanjian kerjasama jika perusahaan pailit dan pertanggungjawaban perusahaan jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

---

The focus of this study is the status, legal impact and legal protection of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit between Bank ?X? and a corporate whose employees receives this credit facility. The research also analyze the advantage and disadvantage of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit in relation to the Non Performing Loan and its settlement.The result of the research finds the needs to review the terms of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit towards the corporate?s responsibilities in case they declare bankrupt and if any mass severance of employee relations occur."

"Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan. Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian internasional yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif, dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Diterbitkannya Undang-Undang erkeretaapian No. 23 tahun 2007 (UUKA) diharapkan akan membawa angin segar perkembangan pelayanan jasa perkeretaapian di seluruh Indonesia karena undang-undang itu memungkinkan keterlibatan pihak lain, selain PT KA (Persero), untuk ikut serta menyelenggarakan perkeretaapian nasiinal yang lebih kompetitif. Salah satu imbas diberlakukannya UUKA adalah ikut memaksa PT KA (Persero) ikut serta dalam kancah persaingan usaha perkeretaapian dan segera menerapkan langkahlangkah persiapan menyongsong era persaingan dalam jasa perkeretaapian. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan pembentukan anak perusahaan (PT KCJ) yang khusus menyelengarakan sarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek yang dibentuk dalam kondisi adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Mengingat kekhasan karakteristik pola perjalanan maupun operasi kereta di wilayah Jabodetabek maka membutuhkan pengaturan khusus dalam perjanjian antara PT KA (Persero) dan PT KCJ agar terjadi keselarasan operasi dan pelayanan sehingga pada akhirnya tujuan sebagaimana digariskan pemerintah dalam pembentukan anak perusahaan dapat segera tercapai.

---

Railways as one of transportation mode has special and eminent characteristic, especially in its ability to transport mass passengers and commodities, energy savings, space savings and high level of security, low contamination level and more efficient compares to other mode of land transportation for long distance transport and for area with high level of density such as commuter transportation. With the railways technology development and the transformation of strategic environment that becomes more competitive and not be able to be separated from the international economic system that emphasize in the foundation of fairness, transparency and non discriminative, it is consider necessary to involve the province or region government and private owned company in order to stimulate the enforcement of the national railways development. The issuance of the Law No.23/2007 in regards to the Railways Regulation is expected to convey fresh atmosphere for the development of the railways services in Indonesia, since such Law/Regulation make it possible for the involvement of other party besides PT. KA (Persero) to accede in the more competitive national railways. One of the implication due to the implementation of Railways Regulation is to coerce PT.KA (Persero) to involve in the term of railways business competition and to implement the necessary preparation to support the business competition era in railway services. One of the effort performed in by the establishment of the new subsidiary of PT.KA (PT.KCJ) that specilized to operate the railways within the area of Jabodetabek thatwas established in the condition with certain limitation. In accordance to the characteristic of rout pattern as well as the train operation in Jabodetabek area, therefore it requires special arrangement in the Agreement between PT.KA (Persero) and PT.KCJ in order to invent the harmony in operation and services terms which at the end, the purpose as stipulated by the Government in the establishment of PT.KA?s subsidiary can be achieved."

"Tesis ini menganalisis tentang motif pemerintah Indonesia dalam pembentukan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IA-CEPA merupakan kerja sama ekonomi bilateral yang dijalin antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Sebagai negara mitra yang berdekatan secara geografis, kemitraan strategis ini akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia dan Australia. Tesis ini menggunakan teori motif dalam menjalin kerja sama internasional menurut Mireya Solis dan Saori N. Katada untuk menganalisis motif pemerintah Indonesia dalam menjalin IA-CEPA. Menurut Solis dan Katada, motif suatu negara menjalin kerja sama dapat terbagi menjadi tiga motif yaitu motif ekonomi, keamanan, dan leverage. Penelitian ini memfokuskan pada motif ekonomi dan keamanan yang melatarbelakangi Indonesia dalam pembentukan IA-CEPA. Motif ekonomi Indonesia dalam implementasi IA-CEPA dapat dilakukan melalui perluasan akses pasar melalui liberalisasi perdagangan bebas barang, jasa, serta investasi. Sedangkan motif keamanan dalam pembentukan kemitraan adalah untuk memperkuat status keamanan dan meningkatkan citra Internasional.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya IA-CEPA Indonesia mendapatkan keuntungan dalam perluasan akses pasar di Australia karena penghapusan tarif hingga 0% dilakukan oleh Australia pada seluruh pos tarif impor asal Indonesia. Peningkatan volume perdagangan dan investasi juga dirasakan sangat signifikan karena IA-CEPA memberikan rasa kepercayaan bagi kedua negara untuk saling terbuka dalam menjalin kerja sama. Motif keamanan juga menjadi latar belakang Indonesia dalam menjalin kerja sama ini. Dengan bekerja sama dengan negara maju seperti Australia dapat meningkatkan kepercayaan dunia Internasional untuk dapat menjalin kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia. Kemitraan yang strategis dapat memberikan Indonesia transfer teknologi dibidang pertahanan dan persenjataan.

---

This study analyzes the motives of the Indonesian government in establishing the Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IA-CEPA is bilateral economic cooperation that is created between Indonesia and Australia. This agreement was first launched in 2010 with the aim of improving economic relations between the two countries. As a geographically close partner country, this strategic partnership will provide many benefits for Indonesia and Australia. This study uses motive theory in establishing international cooperation according to Mireya Solis and Saori N. Katada to analyze the motives of the Indonesian government in establishing the IA-CEPA. According to Solis and Katada, a country`s motives for establishing cooperation can be divided into three motives namely economic motives, security, and leverage. This research focuses on economic and security motives underlying Indonesia in the formation of the IA-CEPA. Indonesia's economic motives in implementing IA-CEPA can be done through expanding market access through liberalization of free trade in goods, services, and investments. While the security motive in forming partnerships is to strengthen security status and enhance the image of the International.

The results of this study indicate that the presence of the IA-CEPA Indonesia benefited from expanding market access in Australia because the elimination of tariffs by 0% was carried out by Australia at all import tariff posts from Indonesia. The increase in the volume of trade and investment was also felt to be very significant because the IA-CEPA provided a sense of trust for the two countries to be mutually open in collaborating. The security motive is also Indonesia's background in establishing this partnership. Working with developed countries such as Australia can increase international confidence in the world to be able to establish wider cooperation with Indonesia. A strategic partnership can provide Indonesia with the transfer of technology in the field of defense and weaponry."

"Penafsiran suatu perjanjian atau kontrak yang didalam KUHPerdata diatur melalui Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 masih diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi perjanjian atau kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam perjanjian atau kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Dengan adanya penafsiran perjanjian atau kontrak diharapkan maksud para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut dapat dipertemukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan agar dalam merumuskan perjanjian atau kontrak hendaknya para pihak yang terlibat harus memperhatikan kata-kata dan maksud yang tersirat didalam perjanjian atau kontrak tersebut sehingga perjanjian atau kontrak yang dibuat isinya jelas, mudah dipahami serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Akan tetapi, apabila masih terdapat perbedaan penafsiran diantara para pihak yang terlibat didalam perjanjian atau kontrak hendaknya penafsiran terhadap isi perjanjian atau kontrak tersebut tetap dilakukan secara adil dan berpedoman pada peraturan yang ada sehingga pelaksaan isi perjanjian atau kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik.

---

The interpretation of agreement or contract in Civil Code which have been set in Article 1342 until Article 1351 still be needed for parties involved. In view of the differences in interpretation of the contents in the contract or agreement this can cause misunderstandings and obstructing the fulfillment of achievements which have been formulated in that agreement or contract. The agreement or contract interpretation can give a good meaning for the parties in that agreement or contract so there will be a clear understanding to fulfill the agreement. This research is using literature study of juridical-normative.

The result of this research needs to be that the parties has to know carefully the meaning of the words or content of the agreement or contract in order to be clearly or easily understood and could not have any different interpretation. But, if there still are different interpretations between parties involved in that agreement or contract, it should be fair and guided by the existing rules in the interpretation of the agreement or contract content so the implementation of the agreement or contract content can be concluded properly."

"Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mendorong pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan nasional di bidang pembangunan. Salah satunya memanfaatk:an tanah ulayat yang pada dasarnya merupakan kepunyaan masyarakat hukum adat. Menurut hukum adat Minangkabau, tanah ulayat memiliki sifat kolektif, dimana peruntukkaffi.?ya ditujukan bagi kesejahteraan komunitas pemilik tanah ulayat. Pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh pemilik tanah ulayat, pemerintah maupun pihak investor/pengusaha. Bagi pihak investor yang melakukan pemanfaatan tanah ulayat di "Ranah Minang" ini, harus melewati prosedur sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Yaitu meminta kesepakatan seluruh anggota pemilik tanah ulayat dengan menuangkannya dalam suatu perjanjian pemanfaatan.

---

The rapidly of economic development is the reason for government to have increase the national income. One of the act is using ulayat land that basically prescriptive law society as the owner. According to the Minangkabau prescriptive law society, ulayat land has collectiveness at ownership, that is priority to fullfil needed of community ulayat land owner. The owner of ulayat land, government and investor can do utilizing the ulayat land. For investor who utilize ulayat land in "Ranah Minang", have to performed by all procedures according to Minangkabau prescriptive law. That is ask all of community who authorized the ulayat land with a pattern of utilization agreement."

"Tesis ini membahas mengenai beberapa klausul spesifik dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma dengan menggunakan asas proporsionalitas sebagai landasan utama untuk menilai apakah perjanjian tersebut telah mengakomodir kepentingan para pihak secara fair. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dimana dari data sekunder yang ada dilakukan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hubungan kemitraan inti-plasma ini para pihak berada dalam 'posisi tawar' yang tidak seimbang, sehingga pada tahap pra kontrak asas proporsional tidak terpenuhi, sedangkan pada tahap pembentukan kontrak terdapat klausul yang memenuhi asas proporsionalitas, namun ada pula yang tidak memenuhi asas proporsionalitas. Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengefektifkan program kemitraan inti-plasma ini, selain itu perlu adanya pembekalan wawasan akan aspek-aspek hukum kontrak serta konsekueansinya bagi para peternak/petani plasma, serta perlu dibentuk suatu organisasi peternak/petani plasma sebagai wadah advokasi/pendampingan para anggotanya.

---

This thesis discusses about some specific clause in the 'Inti-Plasma' Partnership Agreement using 'the proportionality principle in commercial contract' as the primary basis for asessing whether the agreement has accommadate the interests of the parties fairly. This research is an explanatory research which use 'juridical-normative' format were collected the data from the seccondary data which analysed by qualitative methods. The conclusion from this study is, in the 'inti-plasma' relationship the parties are in a unbalance bargaining position,so that in the stage of 'pre-contract' , that principle are not met, while at the stage of 'formation of contracts' there are some clauses that met and does not met with that principle. In the end, the researcher suggest that government intervention is needed to streamline the 'inti-plasma partnership program' eficienly, in addition to the need for debriefing the ranchers/farmers about any aspects of contract law and its consequences for their bussiness relation, beside that it's need to set up an organization of ranchers/farmers as a forum to accommodate the inspirations and the interests of its member, so that through these forum can provide safeguards provisions for a fair contract although the contract was made in the standard agreement."

"Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang menganalisa klausula arbitrase dalam judul tesis ini berfokus untuk menjawab apakah klausula arbitrase yang terdapat dalam judul (Indonesia) sudah cukup mengakomodir dalam penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dan memudahkan proses penyelesaian sengketa asuransi kebakaran di Indonesia. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian guna penulisan tesis ini. Dari hasil yang diperoleh dengan menganalisis data serta norma, diperoleh gambaran mengenai kelebihan-kelebihan dari arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana klausula arbitrase yang terdapat dalam tidak atau belum mengakomodir kemudahan untuk proses penyelesaian sengketa asuransi. Ketidakjelasan atau ambiguitas kurang terperincinya klausula arbitrase dalam polisnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran yang justru menyebabkan terjadinya sengketa (kesulitan) dalam menentukan cara/forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yang ternyata menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa (perdagangan). Sengketa yang timbul dari pelaksanaan putusan No:46/pdt.6/1999/Jakarta Selatan yang mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) bahwa para pihak dalam perjanjian kehilangan haknya untuk membawa sengketanya ke pengadilan umum dan pengadilan umum yang bersangkutan dilarang menerima dan wajib menolak permohonan sengketanya, ternyata masih saja kasus arbitrase yang bersangkutan diterima oleh pengadilan umum. Dari hasil anallisis kasus yang ada penulis menyarankan bagaimana dapat dilakukan pembenahan dalam penyusunan klausula-klausula arbitrase yang ada di dalam perjanjian, Indonesia dengan memperhatikan elemen-elemen esensial yang harus ada dalam suatu klausula arbitrase. Memperhatikan sikap hakim (pengadilan) yang masih menerima kasus sengketa perjanjian dagang yang telah mencantumkan klausula arbitrase, perlu diadakan sosialisasi UU no. 30 Tahun 1999 tersebut terhadap masyarakat umumnya dan kepada para hakim khususnya dalam menyikapi kasus sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah memiliki klausula arbitrase supaya kelebihan-kelebihan arbitrase benar-benar efektif.

---

This thesis is written based on the research that analyzes the arbitration clauses in the court. This thesis is focused on answering whether the arbitration clause contained in the court is sufficient to accommodate the use of arbitration as a way of disputes resolution and facilitate the process dispute reolution in Indonesia or not. Literature review of the research is the basis in this research in order to write this thesis.

From this research we can see how the arbitration clauses the court contained is not (yet) able to accommodate the effectiveness of dispute settlement process. Vagueness or ambiguity and the lacking of the details in the arbitration clauses the ineffectiveness on the dispute settlement process. The disputes arising from the implementation of that includes the arbitration clauses in it, as determined by Law No:46/pdt.6/1999/Jakarta Selatan (Arbitration Law) that the parties in the contractlose their right to take the disputes to the general court and relevant court is barred from receiving and shall dispute settlement reguest, apparently there still disputes case is accepted by the general court.

From the results of the analysis of the case, the author suggest the improvements can be made in darfting the arbitration clauses in the agreements, especially in the court view of the elements that essential to exist in an arbitration clause. Noting the attitude of the judge (general court) that is still receiving the contract disputes cases which its includes the arbitration clauses, it is necessary to socializw the Law No. 30/1999 (Arbitration Law) to the public generally and especially to the judges in dealing with the disputes arising from agreements which have arbitration clauses so that the advantages of the arbitration van be really effective."

"Tiap jenis perjanjian mempunyai persyaratan yang berbeda yang dapat melahirkan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dicapai dengan kata sepakat yang disampaikan dengan sikap diam dapat menimbulkan akibat hukum pada masing-masing pihak. Akibat-akibat yang ditimbulkan ini beragam tergantung jenis perjanjian apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Skripsi ini membahas tentang putusan hukum di tingkat Kasasi Mahkamah Agung antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia yang melakukan Perjanjian Distributor secara diam-diam. Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan perjanjian secara diam-diam dalam hukum Indonesia. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian distributor merupakan perjanjian konsensual yang dapat dilahirkan melalui perjanjian diam-diam. Dengan demikian PT. Dwi Damai dan PT. Philips Indonesia telah terikat oleh perjanjian distributor yang dilakukan secara diam-diam.

---

Each type of agreement has its requirements that create the agreement itself. The agreement that based on silent agreement could have many legal consequences toward the parties. This legal consequences appear based on the type of agreement the parties perform. This study discusses Indonesian High Court Decision between PT. Dwi Damai and PT. Philips Indonesia that perform Distributor Agreement by silent agreement. The purpose of this study is to discover silent agreement legal standing based on Indonesian law system. The study will employ normative-juridical method. The result of this study show that distributor agreement is a consensual agreement which can created by silent agreement. Therefore PT. Dwi Damai and PT. Philips Indonesia have been attached by distributor agreement made by silent agreement."