Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Perkembangan Masyarakat Madani Di era Reformasi kaitannya dengan Ketahanan Nasional, Studi Kasus ICMI dan The Habibie Center. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi : 1. Masyarakat Indonesia yang bagaimana yang disebut dengan masyarakat madani, yang selama ini berkembang. 2.Perkembangan masyarakat Madani dalam gerakan reformasi yang bagaimana yang bisa membangun pranata sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengantar Indonesia yang demokratis. 3. Masyarakat Madani dalam prespektif Ketahanan Nasional.Metodologi yang dipakai dalam tesis ini, termasuk jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif. Kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep masyarakat madani. Sehubungan konsep tersebut, sebenarnya terdapat sejumlah sudut pandang. Salah satu diantaranya yang digunakan dalam studi ini adalah prespektif yang melihat masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang bermunculan berdasarkan insiatif dari masyarakat, yakni antara lain ICMI dan The Habibie Center.Hasil Penelitian menemukan (1) Masyarakat Indonesia yang disebut masyarakat madani adalah masyarakat Indonesia yang berbudi luhur atau berahlak mulia, masyarakat yang berperadaban yang bercirikan persamaan (egaliter), toleransi pluralis, penghargaan seseorang berdasarkan prestasi bukan sebalikya prestise, seperti keturunan, kesukuan dan kedaerahan, ras dan lain-lain, keterbukaan partisipasi seluruh masyarakat, penentuan pemimpin melalui pemilu, juga masyarakat yang mandiri bebas , sukarela taat pada peraturan yang berlaku dan berfungsi sebagai alat pengawas terhadap negara, mampu menentukan keinginannya sendiri sesuai dengan pandangan yang berlaku dikalangan warga masyarakat. (2) Membangun masyarakat madani di Indonesia sebagaimana pernah dibangun Nabi Muhammad saw di Medina perlu berpijak pada landasan historis dan wahyu dengan didukung oleh pengembangan pemikiran rasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan dengan menjalin hubungan sosial didalam negara maupun hubungan diplomatik dengan pihak negara lain. (3) Dalam Membangun masyarakat madani ada aspek pertahanan keamanan yang mencakup dua dimensi yang harus diselaraskan yakni kesejakteraan dan perwujuan keamanan.

---

This research studies about civil society development at reformation era related with national resilience, case study ICMI and the Habibie Center. Set of problems promoted on this research cover. I. How Indonesia society is it called civil society, which has been developing till now. 2. How civil society development in reformer movement can build social institution in nation and state life to bring at democratic Indonesia. 3. Civil society in National Resilience perspective.

Methodology which is used in this thesis, belongs to qualitative research kind that produces descriptive data. Theoretical framework which used is civil society concept. Related with that concept, actually there are numbers of viewpoints. One of them which is used in this research is perspective considering civil society as social groups community which appear in numbers based on initiative of community, for instance ICMI and the Habibie Center.

The research outcome have found (1) Indonesia society which is called civil society is Indonesia society who has good morals or noble characters, society which have civilization characterized by equality (egaliter) pluralic tolerance, appreciation for someone is based on achievement, not based on prestige like heredity, ethnic and localism, race and so on, openness participation of all community which is autonomous independently, obey voluntarily the rules which is in effect and have function as supervisory tools for government, can determine it's self desire as appropriate as norm which is on effect among society members. (2) Build civil society in Indonesia as like as it has ever been built by the prophet Muhammad saw at Medina need to stand on historic and divine retevatiou base, being supported by development of rational thinking, science and technology, culture social economic, and security defense which is brought about by making social relation into nation, as well as diplomatic relation with another nation. (3) In developing civil society, there is security defense aspect which cover two dimension must be adjusted that are welfare (prosperity) and security appearance."

"Tujuan penelitian ini ialah mempelajari kegiatan masyarakat nelayan Marunda Besar di laut dan di darat dalam mempertahankan kelangsungan hidup diri dan keluarganya, dan kaitannya dengan ketahanan nasional. Kegiatan masyarakat nelayan Marunda Besar banyak dipengaruhi oleh kearifan lingkungan teknologi yang diterapkan nelayan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rusaknya sistem lingkungan pantai Marunda mengakibatkan populasi ikan di dekat pantai Marunda semakin berkurang dan ikan menjauh dari pantai. Hal ini menuntut upaya yang lebih keras untuk memperoleh hasil tangkapan ikan. Adanya pembangunan kota Jakarta dan Proyek Perkayuan Marunda menambah rusaknya lingkungan pantai. Di samping itu akibat pembebasan tanah yang dibangun Proyek Perkayuan Marunda, banyak fasilitas yang hilang, seperti gedung sekolah SLTP, sumur bor, pasar dan sarana transpoitasi. Hal ini merupakan kerugian bagi masyarakat Marunda, karena air minum harus beli. Juga anak-anak tidak dapat bersekolah lagi karena sekolah SLTP makin jauh di Cilincing. Di Marunda kini tinggal ada satu gedung sekolah SD yang ada di dekat Mesjid Alam, dan kondisinya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Akibatnya tidak banyak anak-anak yang sekolah lanjutan, tidak mampu membiayai. Dengan bekal pendidikan rendah dan ketrampilan yang didapat dari orangtuanya, maka pekerjaan sebagai nelayan tetap menjadi andalan utama. Dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan itu masyarakat nelayan Marunda Besar menghadapi berbagai kendala internal (budaya) maupun kendala eksternal (lingkungan hidup) tempat mereka bermukim. Akibatnya kehidupan mereka semakin terpuruk, kalau tidak terperangkap dalam kemiskinan structural. Mereka harus bekerja lebih keras, menggunakan waktu untuk mencari nafkah dengan penghasilan yang tidak menentu dan semakin menyusut. Akibatnya waktu yang digunakan untuk bermasyarakat, membina keluarga dan mendidik anak-anak semakin berkurang dalam jumlah maupun intensitasnya. Kenyataan ini menyebabkan kerentanan dalam pergaulan sosial masyarakat nelayan, ketahanan keluarga dan komunitas dalam gangguan keamanan. Mereka dengan mudah dipengaruhi oleh pihak luar yang memberikan ataupun menjanjikan berbagai kemudahan ataupun uang tanpa banyak pertimbangan. Akibatnya menjadi lahan subur bagi pencetus masalah sosial yang dapat mengancam ketahanan nasional."

"Masalah hubungan sosial. masyarakat Cina dengan penduduk asli merupakan masalah hubungan dua etnik yang berbeda latar belakang historis dan budayanya. Hubungan sosial yang terjadi tidak luput dari adariya prasangka dan tindakan diskriminatif. Dalam rangka mempertahankan.hidup dan kelangsungannya serta meningkatkan kesejahteraan, interaksi sosial individu dan atau kelompok dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan berlangsung secara berkesinambungan menjadi hubungan kerjasama dengan penduduk asli yang petani. Untuk mendapatkan komoditi ekspor dan pemasaran barang-barang dagangannya berupa kebutuhan pokok penduduk.Sebaliknya penduduk asli mencari pedagang yang akan membeli hasil kebunnya yang berupa komoditi ekspor seperti karet, coklat, lada dan sawit (CPO) serta kayu dan hasil hutan ikutan yang lain. Hubungan kerjasama yang terjadi adalah hubungan kerjasama yang simbiotik. Di samping itu orang Cina juga mengembangkan pola hubungan persaingan. Perilaku orang Cina yang ulet, tekun, etos kerjanya tinggi dan pragmatis usaha perdagangan orang Cina lebih maju dan penduduk asli. lni ditunjang oleh hubungan kerjasama sesama orang Cina yang berupa jaringan bisnis dan perdagangan yang melampaui batas-batas administrasi suatu negara. Adanya jaringan perdagangan tersebut menyebabkan orang Cina tidak akan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Juga tak akan susah memantau harga di luar negeri.Langkah-langkah yang dijalankan orang Cina untuk memajukan usaha dagangnya tidak tertandingi oleh penduduk asli yang sistim kerjanya masa secara tradisional. Oleh karena itu kehidupan orang Cina lebih makmur dari penduduk asli. Kesenjangan sosial ini di tempat lain dapat menimbulkan konflik dengan kekerasan atau kerusuhan. Tetapi di Kotamadya Jambi belum pernah teijadi. Ini disebabkan antara orang Cina dan penduduk asli mata pencahariannya berbeda, mereka saling melengkapi. Maka kehidupan sosial penuh dengan suasana toleransi, tenggang menenggang. Tambahan lagi Pemerintah Daerah memperhatikan kemajuan daerah dengan melakukan pembangunan secara berkesinambungan sehingga Kotamadya Jambi semakin terbuka untuk segala kegiatan aspek kehidupan.Dalam suasana yang demikian dimana kesejahteraan penduduk meningkat, maka keamanan pun akan stabil. Karena sistim ekonomi yang baik akan berpengaruh baik pula pada aspek-aspek kehidupan yang lain. Dengan demikian pembinaan Ketahanan Nasional dapat dibina."

"Dalam era reformasi hubungan komunikasi antara pemerintah, DPR dan masyarakat mengalami stagnasi kemacetan atau ketidakharmonisan itu akibat biasanya visi, isi dan interpretasi tentang arti sebuah negara demokrasi. Reformasi yang ingin memposisikan "Civil Society" dalam bingkai demokrasi diterjemahkan sebagai tindakan serba 'boleh'. Bahkan elite-elite politik pun tidak memiliki ofinitas bersama baik dengan sesama penyelenggara negara maupun dengan masyarakat pihak pentingnya suatu perubahan menuju negara yang lebih demokratis. Apalagi perbedaan kepentingan begitu tajam diantara elite-elite politik yang cenderung menanggalkan aturan main konstitusi (UUD 1945), maka tak heran pakar-pakar hukum ketatanegaraan juga ikut meramaikan polemik seputar sistem pemerintahan yang kita anut.Di satu pihak, ada pakar hukum ketatanegaraan yang menyatakan Indonesia menganut sistem presidensial tidak murni. Artinya, presiden dipilih oleh MPR dan Presiden memiliki hak perogatif untuk mengangkat atau memberhentikan pembantu-pembantunya (menteri) Pasal 17, UUD 1945 hasil amandemen kedua. Sedangkan dilain pihak, ada anggapan bahwa UUD '45 menganut sistem parlementer tidak murni. Anggapan ini berangkat dari beberapa Pasal UUD '45 yang menyatakan setiap kekuasaan presiden harus mendapati persetujuan DPR. Bahkan, dalam interpretasi ini presiden harus dipilih langsung oleh rakyat, dan pembentukan kabinet harus berkonsultasi dengan DPR.Nampaknya, interpretasi para pakar menimbulkan masalah tersendiri ketika pemerintah KH Abdurrahman Wahid kehilangan legitimasinya akibat sistem hubungan komunikasi antara lembaga tinggi dan tertinggi negara yang telah terbangun ditinggalkan. Padahal, dalam sistem hubungan itu telah terjalin komunikasi yang cukup efektif seperti terlihat dalam pasal-pasal UUD '45. Apalagi, dalam pasal-pasal tersebut cukup jelas otoritas atau kewenangan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dari sinilah kemudian muncul penafsiran seakan legislatif sedang membangun proses "Check and Balanced" agar eksekutif tidak terlalu 'kuat' seperti di era orde baru yang cenderung Powerful. Proses hubungan komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi dan masyarakat di era transisi ini memang tidak terlepas dari pengaruh kultur politik. Artinya, untuk mengubah proses sosialisai politik masyarakat diperlukan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.Berangkat dari pemikiran di atas pertikaian pemerintah versus DPR, yang berimplikasi langgsung kepada masyarakat menjadi menarik ketika presiden bersikeras untuk mengeluarkan dekrit dan respon oleh MPR/DPR dengan segera melakukan Sidang Istimewa yang dipercepat. Tentu saja, kemacetan hubungan kemacetan hubungan komunikasi jadi di saat era reformasi menjaga konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, penulisan tesis ini akan meneliti lebih jauh subtansi masalah kemacetan hubungan komunikasi antara pemerintah dan DPR, serta implikasinya terhadap mesyarakat. Penelitian ini juga akan mengkaji peran media dalam pertikaian pemerintah-DPR yang disinyalir ikut memankan peran sehingga opini publik terbentuk untuk berpihak kepada salah satu kekuatan. Dan maksud mencari temuan-temuan dibalik pertikaian pemerintah versus DPR yang diduga ada perbedaan secara subtantif mengenai aktualisasi reformasi dan implementasi kekuasaan lintas pantai."

"Ditinjau dari segi sejarah berlakunya peraturan-peraturan hukum yang ada sekarang, rujukan utama yang dapat dilihat adalah Pasal II aturan peralihan UUD 45, yang ditetapkan sehari setelah bangsa Indonesia melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Pasal peralihan ini mengatur bahwa segala peraturan yang ada sebelum kemerdekaan dapat langsung terus berlaku selama belum dibentuk hukum yang baru. Penjelasan logis atas dianutkannya pemberlakuan hukum yang telah ada sejak zaman kolonial ini, adalah untuk menghindari teriadinya kekosongan hokum karena terjadinya peralihan tatahukum. Kondisi pada saat prokiamasi memang tidak memungkinkan pendiri republik untuk serta merta membuat dan menetapkan ketentuan hukum baru, selain yang telah berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Di samping pusat perhatian masih terkonsentrasi pada masalah-masalah politik yang krusial, pembentukan hukum lebih tertuju pada pembentukan hukum dasar atau konstitusi."

"Sejarah kemerdekaan pers di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pasang surut yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan politik di Indonesia. Dan hal ini pada gilirannya mempengaruhi hakekat pers bebas dan bertanggung jawab itu sendiri. Bahkan dengan digantikannya UU No. 21 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tenting Pers telah terjadi perubahan sistem pertanggungjawaban pers. Mengingat hal ini penulis berkeinginan menuangkan fenomena tersebut ke dalam suatu tulisan yang berjudul "Analisis Kritis Terhadap Perkembangan Pers bebas Dan Bertanggung Jawab Di Indonesia Pada Era Refarmasi". Penulisan ini bersifat deskritif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, serta menggunakan metode analisis kualitatif Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan di era reformasi pengawasan terhadap pers oleh pemerintah melemah dengan ditiadakannya penyensoran, pembredelan, dan SIUPP yang barhubungan langsung dengan kebebasan pers. Dan di sisi lain kode etik sebagai pencerminan pers yang bertanggung jawab yang dimiliki oleh insan pers belumlah m.erupakan bagian yang terintegral pada setiap diri insan pers. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpahaman pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan pers sebagai akibat pemberitaannya yang dirasakan merugakan, baik melalui lembaga hak jawab, melalui jalur hokum, maupun menggunakan Dewan Pets sebagai mediator. Hal inilah yang menyebabkan kemerdekaan pers di era reformasi cenderung menjadi "kebebasan pers". Sehingga, dapat dikatakan fungsi kebebasan pers di era reformasi mendahului fungsi pers yang bertanggung jawab. Perihal limitasi kebebasan nears dalam wujui.i peraturan pidana yang diatur baik di dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan penceminan bahwa kebebasan pers tidaklah bersifat absolut, namun dibatasi peraturan-peraturan pidana yang harus memenuhi syarat limitatif dan syarat demokratis.Adapun, peraturan-peraturan pidana tersebut dapat digolongkan ke dalam 6 (lima) bagian. Dan keenam peraturan pidana tersebut dapat diategorikan sebagai suatu pembatasan yang bersifat universal, karena telah sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Konvensi Internasional Tentang Kebebasan Alas Informasi. Sedangkan perihal sistem pertanggunjawaban pidana pers, telah terjadi tiga kali perubahan dengan dua sistem pertanggungjawaban pidana pers selaina ini, Diawali dengan sistem pertanggungjawaban pidana pers berdasar KUHP yang menitikberatkan pada ajaran penyertaan dan kesalahan.Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, maka sistem pertanggungjawaban pidana pers bersifat "air terjun/waterfalls system" yang bersifat fiktif dan suksesif. Dan akhirnya berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sistem pertanggungjawaban pers kembali didasarkan pada KUHP yang menitikberatkan pada unsur kesalahan dan penyertaan."

"Di era reformasi dituntut adanya perubahan baik dalam bidang politik, social maupun ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan perubahan tersebut, maka peran partai politik sebaiknya ditingkatkan. Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu partai politik yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi harus menunjukkan eksistensinya secara menyeluruh, terpadu dan terencana, namun hingga saat ini eksistensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan haI tersebut diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang :1. Apakah demokratisasi internal Partai Golkar telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi2. Sejauhmana demokratisasi internal Partai Golkar mampu meningkatkan Integrasi Bangsa ?3. Sejauhmana demokratisasi internal Partai Golkar mampu meningkatkan Ketahanan Nasional ? Penelitian akan difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pimpinan partai DPP Partai Golkar, Pimpinan KINO, Pimpinan DPD I Partai Golkar DKI Jakarta dan Pimpinan DPD II Partai Golkar se- DKI Jakarta terhadap Demokratisasi Internal yang dilakukan Partai Golkar dalam meningkatkan Ketahanan Nasional. Untuk mengetahui penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan Paradigma Konstruktivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan melakukan perbandingan dan hasil interaksi antara peneliti dan yang diteliti serta cara pandang terhadap obyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap peran Demokratisasi Internal Partai Golkar dalam meningkatkan Ketahanan Nasional yang dilakukan oleh Partai Golkar telah sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, mampu meningatkan Integrasi Bangsa dan meningkatkan Ketahanan Nasional, maka berdasarkan hasil penelitian Proses Demokratisasi Internal Partai Golkar adalah verifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan berguna bagi Pimpinan Partai dan mahasiswa pada masa yang akan datang.

---

In this reform era changes are demanded either in political, social or economic areas. In order to fulfill the change demands, then the role of political parties need to be improved. Golongan Karya (Golkar) party one of major political parties is one of main democratic pillars should show its existence in comprehensive, integrated and planned manner, however until now this existence has not shown the maximum results.

Based on the above matter, then the writer is going to conduct a research concerning:

1. Has Golkart Party's internal democratization run in accordance with democratic values?

2. How far Golkar Party's internal democratization is capable to improve National Integration?

3. How far Golkar Party's internal democratization is capable to improve National Resilience?

This research would be focused on perception or response of the leaders of Golkar Party Central Board, KIND Leaders, Provincial Board of Greater Jakarta Golkar Party and Leaders of RegentallCity Board Golkar Party of Capital Jakarta in improving National Resilience. To implement the research by conducting Constructivism Paradigm.

Research methodology that used is qualitative methodology, by comparing and interaction results between the researcher and research object and point of view to the research object.

Based on research results, then it is concluded that the perception toward the role of Golkar Party Internal Democratization by improving National Resilience conducted by Golkar Party has been in line with democratic values, capable to improve National Integration and improve National Resilience, so based on the research results the Internal Democratization Process of Golkar Party is verification.

This research is hoped to be beneficial academically in brings benefits for the Party Leader and students in the future."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti permasalahan pokok, yakni eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani dalam politik di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi tahun 1980 - 1998 (era Orde Baru), tepatnya sejak kelahiran Petisi 50 (5 Mei 1980) hingga runtuhnya kekuasaan Soeharto (21 Mei 1998). Dua pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam tesis ini: (1) bagaimana pengaruh politik negara Orde Baru terhadap eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani; dan (1) mengapa Petisi 50 marnpu menunjukkan diri sebagai masyarakat madani yang mandiri? Dalam membahas pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan titik perhatian pada hubungan variabel multivariat, yaitu antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Ada pun variabel pengaruh adalah negara Orde Baru dan kekuatan internal Petisi 50; sedangkan variabel terpengaruh adalah Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep masyarakat madani (civil society). Sehubungan konsep tersebut, sebenarnya terdapat sejumlah sudut pandang. Salah satu diantaranya yang digunakan dalam studi adalah perspektif yang melihat masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial dan politik yang muncul berdasarkan inisitatif dari masyarakat, dengan ciri utamanya memiliki kemandirian (otonomi) terhadap negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sepenuhnya bersifat kualitatif; dengan mendasarkan diri pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dad tokoh-tokoh pelaku Petisi 50 sebagai sumber data primer, melalui prosedur wawancara tidak berstruktur atau pertanyaan terbuka. Sedangkan studi kepustakaan mengandalkan data dari sumber-sumber berupa buku, majalah, surat kabar, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pembuktian teoritis dan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, kelompok Petisi 50 dalam eksistensi dan perkembangannya memenuhi kategori secara teoritis untuk dapat disebut sebagai masyarakat madani dengan ciri-ciri yang ditampilkan antara lain: (1) otonomi terhadap pengaruh kekuasaan negara; (2) sifat kesukarelaan dan keswadayaan sebagai kelompok politik; (3) dimilikinya kebebasan berkumpul dan berpendapat; (4) aktivitasnya yang mencerminkan kesesuaian dengan faktor 1, 2, dan 3; dan (5) adanya pluralisme dalam hal spektrum sosial dan politik dalam realitas internalnya. Kesimpulan analisa tersebut diperoleh melalui fakta-fakta yang terungkap dalam melihat hubungan antara Petisi 50 dengan negara Circle Baru dan dinamika internal Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kedua, perilaku politik negara Orde Baru yang otoriter, represif dan restriktif tidak mempengaruhi eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Petisi 50 tetap mampu menunjukkan sikap kritis dan otonominya sebagai masyarakat madani, meskipun negara Orde Baru dengan berbagai cara berupaya menghambat dan menutup ruang publik kelompok ini. Terbukti, Petisi 50 tetap aktif mengadakan pertemuan, menyampaikan protes dan kritik melalui produk produk tertulis mereka; sejak kelompok ini lahir tahun 1980 hingga Iengser-nya Presiders Soeharto tahun 1998. Ketiga, Petisi 50 mampu mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat madani yang mandiri, disebabkan pengaruh realitas faktor eksternal dan internalnya. Dilihat dari faktor eksternal, dalam konteks hubungannya dengan negara Orde Baru, Petisi 50 lebih banyak mengandalkan aktivitas melalui produk tertulis yang disalurkan ke lembaga-lembaga formal (terutama DPR), sehingga negara Orde Baru tidak memiliki alasan untuk menghambat pertumbuhannya dengan tuduhan sebagai gerakan makar atau inkonstitusional. Strategi ini juga efektif; mengingat sifat negara Orde Baru yang otoriter. Dilihat dari faktor internal, para pelaku Petisi 50 relatif memiliki kemampuan finansial (ekonomi) yang memadai, moralitas (prinsip) individual yang konsisten, dan prestise di mata masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu bertahan hidup sebagai kelompok yang mandiri. Namun demikian, dibanding faktor eksternal, kemandirian itu lebih banyak dipengaruhi faktor internalnya."