Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada prinsipnya wacana jender dalam Islam di Indonesia telah "disuarakan" sekitar akhir tahun 1980 atau awal tahun 1990. Semenjak itu banyak muncul penelitian tentang persoalan jender dalam konteks Islam. Kesimpulan yang diperoleh para peneliti adalah wacana jender yang ada sekerang, baik tafsir, hadis, dan terutama fiqih dirumuskan dan ditulis oleh laki-laki dengan tidak menyertakan atau mengabaikan sudut pandang perempuan.Tesis ini menempatkan institusi pendidikan Islam sebagai faktor yang paling menentukan dalam pelanggengan ideologi patriarki dalam masyarakat. Alasannya, dalam pendidikan Islam, fiqih bagi umat Islam merupakan standar nilai dan norma dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara.Menelaah lebih serius buku ajar fiqih dan buku ajar agama Islam yang memaparkan persoalan relasi jender menjadi signifikan. Hal paling mendasar yang harus dipertanyakan adalah mengapa rumusan buku ajar yang telah banyak mendapat kritik para ahli, tetap saja dipertahankan dan diajarkan sebagaimana adanya. Tesis ini menjawab pertanyaan itu dengan mengungkap aspek-aspek terpenting yang berperan dan berpengaruh dalam penyusunan buku ajar sehingga gambaran relasi jender tradisoanal yang dirumuskannya seolah-oleh tidak tergugat atau tergantikan.Dengan menggunakan metode hermeneutik, persoalan relasi jender yang begitu luas dan kompleks dalam konteks pendidikan keagamaan dapat diidentifikasi secara sederhana, yaitu dengan mengemukakan jawaban terhadap tiga pertanyaan pokok metode hermeneutik:1) Bagaimana komposisi bahasa yang digunakan teks atau cara pengungkapan dan hal apa yang dibicarakan teks;2) Bagaimana pandangan dunia (weltanschauung) yang terkandung dalam teks;3) Dalam konteks apa sebuah teks ditulis.Pertama, bagaimana komposisi bahasa yang digunakan teks atau cara pengungkapan dan hal apa yang dibicarakan. Penelitian ini menemukan bahwa komposisi bahasa yang digunakan atau cara pengungkapan relasi jender dalam buku ajar, dapat dikatakan hanya berupa pengutipan dan bahkan penyaduran total dari rumusan relasi jender yang ada dalam wacana Islam klasik. Sedangkan tema di seputar relasi jender yang pemaparannya dikategorikan banyak mengandung asumsi bias laki-laki adalah konsep rumah tangga, seperti konsep nikah, peranan wali nikah, hak dan kewajiban suami istri, poligini, perceraian, dan harta waris. Selain itu, konsep kepemimpinan perempuan, baik kepemimpinan di dunia publik maupun kepemimpinan dalam ritual keagamaan merupakan konsep yang perlu ditinjau kembali, seperti prnyataan tidak bolehnya wanita menjadi hakim apalagi presiden. Sementara itu, konsep kepribadian perempuan yang harus diluruskan kembali dalam buku ajar adalah asumsi tentang perempuan yang memiliki cacat psikologis dan lemah dari segi fisik dibanding laki-laki.Kedua, bagaimana pandangan dunia (weltanschauung) yang terkandung dalam teks. Penelaahan di sini menemukan bahwa para perumus buku ajar hanya menggunakan asumsi dan cara berpikir laki-laki saja dalam pemaparannya. Kenyataan membuktikan bahwa setiap peaulis kitab-kitab klasik yang dirujuk, dan semua perumus buku ajar itu berjenis kelamin laki-laki, walaupun persoalan yang mereka bahas berkaitan dengan "keperempuanan" itu sendiri. Kenyataan itu membuktikan bahwa sosialisasi jender belum "menyentuh" mereka sama sekali.Ketiga, dalam konteks apa sebuah teks ditulis. Tesis ini menemukan bahwa walaupun rumusan buku ajar itu telah banyak mengalami penyempumaan, akan tetapi pembahasan tentang relasi jender tidak perenah terbebaskan dari bias jender. Kenyataan itu juga menunjukkan bahwa institusi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan sangat berperan dalam pengambilan keputusan tentang dapat atau tidak dapat suatu rumusan buku ajar direvisi atau dirubah. Jadi, dalam proses produksi buku ajar, institusi pendidikan keagamaan telah didominasi dan dikendalikan oleh pemegang kekuasan yang berideologi patriarkis.Akhirnya dapat disimpulkan bahwa persoalan .relasi jender yang dipaparkan dalam buku ajar figih dan agama Islam banyak mengandung bias jender, pada proses perumusan para penyusun telah menggunakan asumsi bias yang bersumber dari kitab klasik. Hal yang lama juga terjadi pada pihak yang memproduksi dan merekomendasi penggunaan sebuah buku ajar. Kesan yang diperolah adalah bahwa institusi atau pihak penguasa sangat lamban dalam merespons dan mensosialisasi isu-isu kesetaraan jender dalam lembaga pendidikan Islam. Padahal, isu kesetaraan jender itu sendiri telah disuarakan lebih dari satu dekade.Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan Islam untuk lebih sensitif dan tanggap terhadap setiap upaya penyetaraan jender. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah merumus ulang konsep relasi jender dalam buku ajar yang dianggap mengandung bias jender, dan menggantinya dengan rumusan yang lebih adil jender.

---

Principally, the discourse of gender in Islam in Indonesia had been voiced around late 1980s or at the beginning of 1990s. From that moment, the research of gender issues in Islam point of view had been widely appeared. As the result of the research, the researchers conclude that the discourse of gender known as tafsir, hadis and particularly fiqih had been formulated and written by men without any supportive reference from women's point of view at all.

This thesis puts institution of Islam education as the determining factor in preserving patriarchy ideology society. Why? Because in religious education, Islam follower had set up fiqih as value and norm standard both in individual or in national society as a whole.

It is deemed significant to analyze more seriously problems related to gender in the form of fiqih and Islam discourse book. To this respect, this thesis analyzes significant aspect which affect and play certain role in composing the discourse book. At the end, it is expected that formula of traditional gender's relation will not be claimed or replaceable.

By applying hermeneutic method, it is hoped that the complexity of gender problem in religious educational context can be identified more simply; by finding the answers to three main questions in hermeneutic method; 1) How language composition is used in the text, the way of expression and what problems we discuss are; 2) How the world view (weltanschauung) pour out in the text; 3) In what context a text is written.

First, how language composition is used in the text, the way of expression and what problems we discuss are. This research finds that composition of grammar used in expressing issues of gender relation in the .discourse as a whole is in the form of total translation and adaptation of the available formula of gender relation in the classic bible. Some themes regarding gender relation which categorized to bear much reflection of men's assumption is a concept of family life such as marriage, spouse's rights and obligations, poliginy divorce, inheritance/legacy. Besides, concept of women leader; to forbid women to become a president, judge, and the leader in religious ritual need to be reviewed. Meanwhile, the concept of women's personality which also need to be reviewed in discourse book is the assumption that women possess psychological defects as well as physically weaker than men.

Second, how the world view (weltanschauung) pour out in the text. This research finds that the formulator of discourse book had applied mere men's assumption and men's way of thinking. The fact had showed that almost all references of classic bible formulators, and all formulators of discourse book are men though the main problem discussed is related to women itself.

Third, in what context a text is written. This thesis finds that even discourse book had been through lots of act of perfecting, but gender analysis had never been freed from gender's reflection. This fact shows that the religious institution plays such an important role in making decision about formulation of discourse book that can or can not be revised and changed. To this respect, institution of religious education `s role in producing the discourse book is still dominated and influenced by patriarchic authorities.

Finally, the conclusion can be drawn that fiqih and Islam discourse books which discuss gender relation still apply the reflection of men's assumption based on classic bible, both formulated by experts or authorized institution. The impression of this fact is that the authority is seemed to act sluggish in responding and socializing issues of gender equality in Islam education whereas this issue has been voiced for more that a decade.

Therefore, the author suggests that related parties to be more sensitive and responsive toward the issues of gender equality in performing Islam education. One of the steps that can be taken is by re-formulate the concept of gender relation which tends to be gender bias in the discourse book and replace it with the more fair formulation."

"ABSTRAKPeran jender merupakan peran yang dilaksanakan oleh Iakl-lakl danperempuan karena jenis kelamin mereka berbeda, peran ini tidak sama sesuaimlai dan norma sosial-budaya yang mengkonstrukslkannya.Kebutuhan praktls jender adalah kebutuhan yang muncul dalam keseharfan,sedangkan kebutuhan strategis jender merupakan upaya jangka panjang danberkaltan dengan upa ya memperbaiki posisi sosial perempuan.Saat pendapafzn keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar,maka perempuan akan bekerja untuk menambah keuangan keiuarga.Perempuan berpendidikan tinggi akan bekerja di sektor fomral, sedangkanperempuan yang berpendidikan relalif rendah akan terserap di selctorinformal. Penelitian ini akan melihat upaya peningkatan tzaraf hiduppembatik tulis melalui peran jender yang berlaku dalam komunitas tensebut,dengan menggunakan metode Diskusi Kelompok Terarah (Focused GroupDiscussion, FGD) dan Pnoses Hirarki Analitik (Analyticai Hierarchy Process,AHP).FGDDari Hasil FGD, diketahui bahwa mayontas pembatik berpendidikanrendah dan memiliki suami yang bekerja sebagai tukang/ buluh. Jikasedang bekerja, pendapatan suami adalah Rp. 20.000,- perharinya. Tapiseringkali suami terpaksa tinggai dlmmah selama berbulan-bulan karenatidak mendapat pekerjaan. Jika suami tidak bekerja, maka pendapatankaum pembatik yang menjadi bantalan ekonomi keluarga. Padahalproduktivitas mereka terbatzs 3 lembar kain (tapih) perbulan dan harga jualRp. 70.000 - Rp 120.000, dengan demikian keuntungan bersih yang dicapaitidak iebih dari 150.000,-Beberapa pembatik mulai melakukan spesialisasi denganmenyerahkan tahap-tahap bertentu dalam pengolahan kain batik untukdikerjakan oleh rekan sesama pembatik. Hasilnya cukup menggembimkan,produktivitas meningkat hingga 60%, yaitu S lembar tapih perbulan. Meskidemikian penambahan produktivims ini belum dibarengi denganpeningkatan permintaan. Akibatnya pembatik kurang termotivasi untukmenekuni pekerjaannya.Kecilnya skala usaha membuat pembatik tidak memisahkanmanajemen keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Akibatnya saatkeluarga menghadapi kebutuhan mendesak, produksi terhenti karena danayang tersedia dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Jikakekurangan modal, pembatik akan meminjam dan rekan sesama pembatikataupun sanak famili. Pilihan int dirasakan Iebih praktis, tanpa mengikutsertakan lembaga keuangan yang dianggapnya memniki prosedur berbellt.Sebagai mata pencahanan, IKRT Batik Tegalan masih dipandangsebelah mat:a. Penyebabnya antara Iain tidak jelasnya a1okasi waktu danproduktivitas yang menurun saat pembatik memiliki anak balita. Meskipembatik tidak merasakan adanya beban ganda akibat beragam peran yang hams dllakukan, sikap ini dlsebabkan sistem sosial yang beriakumenempatkan perempuan sebagai penanggung jawab urusan rumahtangga. Sama halnya dengan pekerjaan rumah tangga lain, batik dianggapsebagai umsan perempuan.Hubungan antar pembatik juga kurang harmonis. Hal ini terutamadisebabkan keberadaan kelompok dalam komunitas batik yang tidak banyakberfungsi. Padahal jlka dimanfaalkan secara malcimal, kelompok dapatmenjadi jembatan informasi antar pembatik, antara pembatik denganpemennlah (berkaitan dengan berbagai program/ kebijakannya) dan antarapembatik dengan konsumen. Menilik sisi psikologis perempuan yang nelatifIebih mudah bersosialisasi, maka manajemen kelompok yang balk akanmembuat pembatik dapat sallng memotlvasi.AHPTahap selanjutnya, hasil FGD yang diperbandingkan dengan berbagaipenelitlan serupa kemudian menjadi input bagi hirarki backward pmcessdalam tahap AHP. Hirarki backward proces dari peningkatan taraf hidupperempuan pembatik terdiri alas lima level. Level Pertama mempakantujuan utama (GOAL) yang lngln dlcapal, adalah Penlngkatan Taraf HidupPerempuan Pembatik Tulis Tegalan melalul Pelan Jender. Level 2 adalahSkenasio, ada 3 (tiga) altematif skenarlo (berupa pendekatan-pendekatanatas peran jender para pembatik) yang yang dapat dilakukan untukmencapai GOAL, yaitu: (1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, (2)Melestarikarl budaya Iokal, (3) Pemberdayaan perempuan. Level 3 adalahKendala, ada 4 (empat) kendala besar dalam melaksanakan skenariountuk mencapai tujuan, yaitu: (1) Keterbatasan modal, (2) 'l'ldak adanyainformasi pasar yang lebih Iuas, (3) Beban ganda penempuan, (4)Manajemen kelcmpok yang tidak berfungsi. Level 4 adalah Pelaku, secaragaris besar ada 4 pelaku yang terlibat dalam proses ini, yaitu: (1)Pemerintah Kota Tegal, (2) Lembaga Keuangan atau perbankan, (3)Pembatjk, (4) Masyarakat. Level 5 adalah Kebijakan, ada 5 alternatifkebijakan yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Pelatihan Teknls, (2) Membukaakses ke pasar yang lebih Iuas, (3) Kemudahan plnjaman modal, (4)Pelatihan manajernen usaha berbasis pola usaha perempuan, (5) Kemitraandengan designer.Kuesioner' AHP dibagikan kepada 13 orang expert yang dipercayamengetahui permasalahan yang berkaltan dengan upaya peningkatan tarafhidup pembatik Kota Tegal. Dalam penghitungan persepsi skala Iokal, totalexpert dibagi menjadi empat unsur. Keempatnya memberikan jawaban balkdengan tlngkat lnkonsistensi dibawah 0,1, yaltu unsur Pemerintah (0,02),unsur Pembatik (0.02), unsur Lembaga Keuangan/ Perbankan (0.03) danunsur Masyarakat (0.05).Dalam skala priorltas Iokal, rnasing-masing unsur memberikanpersepsi yang bervariasi. Unsur Pemerintah memprionlaskan skenario:peningkalan kesejahtelaan keluarga (0.561), kendalaz keterbatasan modal(0.486), pelaku: Pemkot Tegal (0.463) dan kebijakan: kemudahanpinjaman modal (O.2S6). Unsur Pembatik memprlonlaskan skenario:peningkamn kesejahteraan keluarga (0.561), kendala: liclak adanyainformasl pasar yang lebih Iuas (0362), pelaku: Pemkot Tegal (O.522) dankebijakan: pelalihan manajemen dan pola usaha perempuan (0.242). Unsur Lembaga Keuangan/ Perbanksan memprioritaslcan skenarlo: pemberdayaanperempuan (0.653), kendala: tidak adanya informasi pasar yang Iebih luas(0.353), pelaku: Pemkot Tegal (0.350) dan kebijakan: pelaljhan teknis(0.281). Unsur Masyarakat memprioriliaskan skenario: peningkaliankaejahteraan keluarga (O.593), kendala: keterbatasan modal (0.499),pelaku: Pemkot Tegal (0.461) dan kebljakan: kemudahan plnjaman modal(0.333).Sedangkan dalam priodtas global dimana pemenntah sebagaipengambil kebijakan memiliki bobot 20%, maka persepsi yang dihasilkanmemprioritaskan skenario: peningkatan kesejahteraan keluarga (0.S23),kendala: keterbatasan modal (0.458), pelakuz Pemkot Tegal (0,474) dankebijakan: kemudahan plnjaman modal (0253). Persepsi global ini memllikitingkat inkonslstensi 0.03.Kesirnpulan PenelitianSecara umum, keberadaan komunltas pembaljk bukan hanya untukmelestarikan tradisi lokal, namun yang Iebih penting Iagi, membatikmerupakan altematif pekerjaan bagi para perempuan yang tidak memillkikesempalan untuk bekerja di sektor formal. Stagnasl usaha batik Tegalansesungguhnya tirnbul kanena kebljakan yang dlbuat tidak tepat sasaran.Bebefapa kesimpulan yang clapat: diambil setelah melakukanpenelitjan adalah:1. Pemerintah masih mempunyai porsi terbesar sebagai pihak yangbertanggung jawab dan dapat meningkatkan taraf hidup pembatikTegalan. Meski Lembaga Keuangan/ Bank juga dapat berperandalam pengembangan IKRT Batik, namun patut dlpertlmbangkankondisi psikologis pembatik yang tidak terblasa berhubungandengan Perbankan.2. Ketidak sesuaian persepsi antara Pemerintah dan Masyarakatmenjadikan kebijakan yang diberikan tidak menyentuh akarpermasalahan. Pemerintah (clan institusi lain pendukungnya)menganggap kendala terbesar adalah permodalan, makakebijakan yang muncul Iebih diprioritaskan pada pernberian modalPembatik justru menganggap kendala yang Iebih penting adalahkurangnya lnformasi pasar, sehingga selain pelatihan manajemenyang berbasis pola usaha perernpuan, kebijakan Iain yangdiharapkan adalah membuka pasar yang Iebih luas. Akibat ketidaksesuaian ini, maka suntikan modal dari Pemerintah tidakmenambah output produksi. Penyebabnya, pembatik tidakmengetahui pasar Iain untuk menyalurkan kelebihan produksinya.Pemasaran terhenti, perputaran modalpun terhambat.3. Prloritas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Iebih difokuskanpada sisi penawaran (supply side) akibatnya pembatik menjadiobyek kebijakan karena skillnya dianggap kurang dan menjadipenyebab tidak munculnya market clearing di pasar batik.4. Sebaglan besar para pengrajin masih menganggap kegiatannyahanya sebagai pengisi waktu luang, sehingga motlvasi untukmengembangkan usahanya sangat terbatas.5. Apablla kebljakan yang ditempuh adalah bantuan/ kemudahanpermodalan, dalam-hal ini tentu saja pernberi kredit harus yakin bahwa membatik merupakan kegiatan yang bernilai ekonomis.Aspek jender dalam pemenuhan kebutuhan ini adalah denganmemperhatikan kesulitan yang ?khas" perempuan sepertikepemilikan kolateral dan pola usaha yang khas} sehingga kredityang diberlkan dapat sesuai dengan kondisi pengusaha IKRT Inl.y 6. Upaya peningkatan taraf hidup perempuan pembatik seharusnyabenar-benar merupakan kebijakan yang bersifat partisipatif. Untukitu karakter pembatik yang tidak dapat dilepaskan dari kultur Iokalharus difahami oleh para pembuat kebijakan.Saran dan Rekomendasi Kebijakan1. Upaya melibatkan Lembaga Keuangan/ Bank sebaiknya difasilitasioleh Pemerlntah Kota Tegal, karena walau bagai mana punPerbankan tetap memillki orientasi keuntungan dalam menjalankanusahanya. Dengan jaminan ataupun pengakuan pemerintah padaPerbankan terhadap industri kerajinan batik, maka BUMD ini akandapat memberikan kredit Iunak yang sesual dengan karakteristiksosial-budaya mereka.2. Langkah awal menuju profesionalitas dapat dimulai denganpembukuan keuangan usaha yang terpisah dari keuangan keluarga.Laporan ini dapat menjadi pertimbangan saat melakukanperrnohonan kredit usaha kecil ke Perbankan. Sedangkan secaraumum beban ganda dapat dlatasi dengan kerja bersama dalamkelompok.3. Sisi penawaran yang selama ini menjadi fokus pengembangan IKRTBatik sebaiknya juga diimbangi oleh sisi permintaannya (demandside). Kerjasarna dengan designer dapat memecahkan masalah ini,karena pembatik tidak hanya dapat mempelajari trend, tapi jugamendapatkan pangsa pasar dan sarana promos! produk.4. Bantuan modal, pelatihan teknls serta pelatihan manajemen yangselama ini diadakan oleh Disperinclag Kota Tegal akan lebih baiklagi jika mempertimbangkan pola usaha bersama/ kelompok,dengan pertimbangan nllai budaya dan tradisi yang berlaku dalamkomunitas tersebut.5. Membangun pengertian masyarakat di setiap kesempatan bahwabatik rnemiliki misi budaya, sehingga tidak hanya menjaditanggung ja :ab perempuan saja.6. Pendekatan pemberdayaan perempuan akan sangat bermanfaatbagi pengembangan IKRT Batik karena masalah yang dihadapisangat spesifik dan kompleks. Langkah strategis yang perludilakukan adalah melibatkan kaum perempuan dalam setiap prosespengammtan kebijakan di Ilngkungan mereka, misalnya melaluiMusrenbangkel, bukan hanya sebagal wakll dari organisasi khasperempuan seperti PKK, tapi sebagai pengusaha kecil yangberpotensi.7. Para pengambil kebijakan sebaiknya mengembangkan wawasandan pengetahuan mengenai pemberdayaan perempuan, khususnyaIKRT yang dijalankan oleh pengusaha perempuan. Pengembanganwawasan bukan hanya bagi dinas atau kantor tertentu saja.

---

"

"Basically, all the phenomena and realities that we know the language. Language is a human entity that is able to give meaning and significance. Expression and its use in day-to-day, the language used by men and women sometimes differ. This difference occurs because the sociocultural factors even the biological, so that gender differences can be understood as the natural. In various groups of people with a religious background, ideology, ethnic, geographic, educational, economic background appears to register the language. Individual groups have potential to bring forth or "stylistic" withrawn, including the style of language between men and women. Thus, the difference between the language of men and women show the existence of multiculturalism, remain in the diversity of similarity in both aspects of any kind, including speaking. Participated in the development of civilization to bring changes in attitude and style of speaking. Women with a style of language that seemed shy, closed, flirty, less confident and has begun to be abandoned. Conversely, women now have intelligent conversation style, open, independent and when they reflected the thoughts and ideas both verbally and written. With the incessant movement of mainstream gender between men and women and the opening access to information, the women now have more confidence in speaking, together with men, so that is difficult to be clear with the style of language used by men and women."

"AbstrakSejak usai mengikuti konfereni perempuan internasional I yang diselenggarakan PBB di exico city pada 1975, dapat dikatakan bahwa pemerintahan indonesia mempunyai komitmen untuk mengupayakan terwujudnya keadilan dan kesaamaan gender. "

"Barriers for woman to entry in a medium & small business entrepeneur (MSE) commonly stemmed from the stigma that economic activities undertaken by women are limited on the form of augmentation, of filing up the spare time, and less taking care profesionally. The stigma gives consequence to structural aspect, that is the less unsound policy implementation for women to involve freely in economic activities. While there is no rule which prohibit women to have and manage economic assets, it is men who usually own economic aset , be it household asset or formal economic business asset...."

"Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kesenjangan gender dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilihat dari empat hal, yaitu: 1) sasaran umum pendidikan bagi perempuan, 2) akses pendidikan bagi perempuan 3) kontrol pendidikan bagi perempuan dan 4 ) manfaat pendidikan bagi perempuan....."

"This paper uses a gender conceptual framework of the determinants of food security. Using three indicators, the paper tries to demonstrate the considerable influence of the status of woman relative to men to households food security in two different economic base groups of households. This research was conducted in the District of Mukomuko in Bengkulu Province. As many as 219 respondents were divided into two groups of households, namely 110 fishery and 109 paddy farmers, and were selected using simple random sampling. Multiple regression model was used to determine significant factors of households food security. Among the two different household groups and using a diet diversity as the household food security indicator, the fishery households group exposed relatively better food security status than that of paddy farmer households. The econometric analysis also showed that status of women relative to men was not significant to food security.Meanwhile, household economic base are important factors in determining households food security."