Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktifitas manusia yang berlebihan akan menimbulkan tekanan-tekanan terhadap lingkungan dan lebih jauh akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan serta menghindari kerusakan lebih lanjut yang dapat membawa kepada masalah lingkungan lain yang lebih serius, indikasi kerusakan harus diketahui lebih awal. Untuk itu diperlukan data dan informasi yang aktual, akurat, dan cepat bagi pengambilan keputusan.Untuk membantu upaya pengendalian dan pengawasan serta penanggulangan keadaan darurat (Contingency Planning) di kawasan Kepulauan Seribu, penelitian ini mencoba mencari metode dan cara yang dapat secara cepat dan tepat menginformasikan tingkat kepekaan lingkungan yang disajikan secara spasial dalam bentuk peta indeks kepekaan lingkungan.Peta indeks kepekaan lingkungan, dengan bantuan teknologi penginderaan jauh dan sistim informasi geografis, memperlihatkan tingkat kepekaan lingkungan di suatu wilayah dengan informasi yang dapat diperbaharui secara kontinu. Untuk menentukan indeks ini, tahapan pekerjaan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu: pengumpulan data primer dan sekunder, pembangunan basis data sistem informasi geografis, penyajian peta tematik dan penyajian peta IKL.Daftar Kepustakaan : 45 (1974-2000)

---

Human activities that are excessive yield to pressures on the environment, any damages to it will affect the various aspects of life. To preserve the environment, maintain a sustainable development, and guard against further damages that might result in serious environmental problems, indicators on level of damages to be handled should be developed. To do this, there is a need for data and information that are easily obtained and up to date to support any decisions on the planning process and management of that area. In this study, the area of interest is the Thousand Islands Marine National Park.

The above mentioned data and information are given in the form of an Environmental Sensitivity Index Map which presents levels of environmental sensitivities for an area. This map may be continuously updated using technologies of remote sensing and geographic information systems.

Mapping of the Environmental Sensitivity index through geographic information systems technology supported by remote sensing technology will help in the acquisition and the storing of data more efficiently and accurately, which help in monitoring for the continuous changes and giving current information.

Number References 45 (1974-2000)"

"Perspektif yang menjelaskan bagaimana isu-isu lingkungan dapat menjadi isu keamanan terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah pandangan keamanan nasional, di mana keamanan nasional suatu negara menjadi fokusnya. Dalam sudut pandang ini, ancaman keamanan lingkungan datang dalam bentuk konflik kekerasan akibat kelangkaan sumber daya alam yang disebabkan oleh degradasi lingkungan. Respon kekuatan militer dilakukan demi memperoleh akses terhadap sumber daya alam langka tersebut. Pandangan kedua ialah pandangan keamanan manusia, yang berfokus pada well-being dari individu maupun kelompok masyarakat. Degradasi lingkungan dapat mengancam keamanan manusia dalam bentuk bahaya kesehatan, terganggunya produksi pertanian, perpindahan penduduk yang dapat menimbulkan instabilitas, dan lain-lain.

---

The perspectives that try to explain how environmental issues could be regarded as a security issues are divided into two grand categories. The first is the national security perspective with focus on the national security of the state. In this perspective, environmental security threats comes as a violent conflict due to the resource scarcity caused by environmental degradation. Military response often developed to gain access to the scarce resource. The second is the human security perspective, which focuses on the well-being of the individual and group of people. Environmental degradation could threaten human security in the form of health hazards, the disruption of agricultural production, population movement that could generate instability, etc."

"Kawasan pesisir sebagai ekosistem alami memberikan empat fungsi terhadap kebutuhan dasar manusia dan pembangunan ekonomi, yaitu mendukung kegiatan sebagai sumber kehidupan, keindahan dengan keramahan, sumber bahan baku, dan sebagai penampungan limbah. Dalam mendukung fungsi tersebut, diperlukan suatu perencanaan pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat pesisir secara aktif muliak diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan lingkungan di daerah. Adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara langsung diharapkan akan terjalin suatu hubungan yang harmonis, sinergis dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam usaha untuk mengurangi tekanan-tekanan dari kegiatan yang mempunyai potensi merusak lingkungan baik tekanan dari dalam maupun tekanan dari luar.Kawasan Kepulauan Seribu yang merupakan kawasan konservasi laut khususnya di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, banyak sekali menerima tekanan dari luar dalam menjaga kelestarian lingkungannya, antara lain dari sektor industri pariwisata, overlshing, penggunaan bahan peledak dan racun ikan, limbah industri dan domestik, pertambangan, perusakan hutan mangrove dan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan melihat kondisi, persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu dalam penentuan pengelolaan lingkungan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan ekosistemnya serta sejauh mana usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di wilayah studi.Penelitian telah dilaksanakan di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan yang berada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS). Penelitian dilapangan di mulai bulan April 2002 sampai dengan September 2002. Metode penelitian yang digunakan adalah metode partisipatif dengan Metode Participatory Rural Appraisal (PRA), dan metode survei dengan bantuan kuesioner atau wawancara. Teknis pengambilan sampel untuk pengumpulan data dan informasi dilakukan secara purposive random sampling yang digabungkan dengan metode PRA, terutama untuk data-data kondisi ekologi/lingkungan, kondisi sosial ekonomi dan budaya wilayah studi. Jumlah responden yang diambil sekitar 10 % dari jumlah populasi atau tergantung kondisi yang ada dilapangan yang disesuaikan dengan keperluan pelaksanaan PRA.Berdasarkan hasil studi telah teridentifikasi beberapa kegiatan atau tekanan yang berpotensi merusak lingkungan pesisir dan ekosistemnya di wilayah studi antara lain yang disebabkan oleh penambangan karang, kegiatan penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan, akibat pencemaran dan abrasi pantai, penggunaan alat tangkap ikan yang merusak atau tidak selektifnya penggunaan alat tangkap ikan. Hasil PRA menunjukan bahwa pada tahun 1970 an (80 %) kondisi mangrove di wilayah studi masih baik, kemudian menurun dan hingga tahun 1995.Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan melihat kondisi, persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu dalam penentuan pengelolaan lingkungan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan ekosistemnya serta sejauh mana usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di wilayah studi.Namun demikian masyarakat pesisir kepuluan seribu sudah mempunyai persepsi dan ikut partisipasi dalam usaha menekan kerusakan-kerusakan lingkungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain status pendidikan dan status di masyarakat sehingga berani melakukan teguran secara langsung apabila melihat nelayan dari luar atau dari dalam yang melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Sekitar 17,7% yang berani menegur langsung, kemudian ada pula yang melapor ke RT atau pamong adalah 15,5% tetapi yang kebanyakan mereka diam saja atau masa bodoh sekitar 67%. Kebanyakan penduduk yang berani menegur dan mengingatkan secara langsung kepada yang yang melakukan kegiatan yang merusak, bila dilihat statusnya adalah sebagai tokoh masyarakat (11,1 %) dan berpendidikan SLA (8,8%).Berdasarkan hasil studi PRA ternyata lembaga lokal yang memiliki hubungan dekat dan diterima masyarakat baik fungsi dan manfaatnya adalah lembaga RT/RW dan Kelurahan sedangkan lembaga LPM, LSM, Koperasi sudah cukup jauh dari masyarakat. Sehingga lembaga-lembaga tersebut sebagai alternatif pertama yang harus dilibatkan apabita ada program pembangunan di wilayah studi.Kesadaran masyarakat pesisir wilayah studi dalam pengelolaan sampah masih belum baik, hal ini ditunjukan masih banyak penduduk yang mempunyai kebiasaan membuang sampah ke pantai sekitar (93%), dikumpul di lubang dan dibakar (9%) dan dikumpul dan dibakar (9%). Sedangkan penggunaan air bersih untuk minum masih banyak yang menggunakan air hujan (97%) kemudian air sumur (95%), dan ada di beberapa tempat yang menggunakan air dan hasil penyulingan dengan membelinya. Pembuangan limbah rumah tangga masih banyak yang di pantai, walau pun sudah ada WC umum dan punya sendiri di rumah, karena merubah kebiasaan yang sudah turun temurun itu perlu proses dan waktu.Dalam rangka mengurangi tekanan-tekanan yang berpotensi merusak lingkungan tersebut, perlu dikembangkan suatu sistim usaha alternatif selain penangkapan ikan dan sifat kearifan lokal yang ada, sehingga dapat menurunkan tekanan yang khususnya datang dari irang dalam. Berdasarkan hasil studi, masyarakat Kepulauan Seribu lebih tertarik dengan usaha budi daya Rumput Laut dan budi daya ikan dengan keramba. adapun sistim pengelolaannya lebih tertarik dengan sistim bapak angkat atau dibentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama). Hal ini disebabkan kekurangan modal dan kemampuan teknologi pengelolaannya.Berdasarkan hasil diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:Teridentifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat merusak lingkungan pesisir di wilayah studi yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan lokal dan masyarakat pendatang/luar terutama kegiatan penambangan batukarang, penambangan pasir laut, penebangan mangrove, penggunaan bahan peledak dan Potasium Sianida (KCN) dalam penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan pencemaran pesisir dan laut. Sebenarnya apabila dibandingkan tekanan yang datang dari dalam dengan dari Iuar, lebih besar dari Iuar. Seperti yang menggunakan bahan peledak sekitar 95% dilakukan oleh orang Iuar, dan hanya 8% oleh orang dalam. Kemudian yang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan adalah nelayan dari luar sekitar 95% dan nelayan lokal 11%.Berdasarkan hasil PRA, masyarakat Kepulauan Seribu masih mempunyai kearifan sosial dengan persepsi yang lama tentang pentingnya kelestarian lingkungan di daerah, hal tersebut berdasarkan dari jawaban beberapa peserta PRA bahwa mereka tidak - setuju dan mengecam perbuatan penggunaan bahan peledak/racun ikan dalam penangkapan ikan dan penggunakan alat tangkap yang bersifat merusak lingkungan serta paham bulan dan kapan boleh melaut serta daerah mana yang dilarang.Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan di wilayah studi dari tahun ke tahunnya, sejalan dengan terus menurunnya atau rusaknya kondisi ekosistem terumbu karang, mangrove dan semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat yang bersifat merusak lingkungan.Persepasi dan partisipasi masyarakat Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pesisir sudah teriihat, hal ini dapat ditunjukan sudah adanya keberanian dari sebagian masyarakat yang berani menegur langsung atau melapor ke pamong desa apabila melihat ada kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan di daerahnya.Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan sebagai berikut:Setiap program atau proyek pembangunan di Kawasan Kepulauan Seribu disarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan mempunyai manfaat secara signifikan untuk peningkapan pendapatan atau ekonominya.Adanya seleksi dalam pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan adanya pembagian wilayah penangkapan ikan antara nelayan tradisional dan modern, dan disarankan adanya pengembangan usaha ekonomi altematif bagi masyarakat pesisirApabila akan memberikan bantuan atau program pembangunan sebaiknya melalui atau melibatkan lembaga yang paling dekat dan diterima oleh masyarakat yaltu altematif pertama melalui RT/RW dan Kelurahan, altematif kedua melalui LSM, LPM, Dewan Kelurahan dan Serikat Nelayan.Daftar kepustakaan: 50 (Tahun 1967 - Tahun 2002).

---

Coastal area as a natural ecosystem has four functions for human basic needs and economic development, such as, to support activity of living resources, as natural view and amenities, as raw material resources and as waste location. In order to support those functions, it is needed an integrated and sustainable coastal area management plan, which development is based on the same interest and implemented together with the community. Therefore active coastal community participation is absolutely needed to take part in arranging environment plan and management for its area. By the participation and empowerment of the community it is expected to be able to create a relation which is harmonious, synergy and mutual dependency in order to decrease that activity, which has a potency to damage the environment even from in side or out side of area. Seribu Islands are one of marine conservation area, especially in sub-district of North Seribu Islands, which has number of interference from outside, amongst offers from tourism sector, over-fishing, explosive usage and fish poisoning, domestic and industrial waste, mining, mangrove damage and fishing tools which are able to damage the environment. Based on those problems and the condition, perception and participation of the community in Seribu Islands in determining their environment management, this research proposed to identify coastal community participation and the activities which have potency to damage coastal area and its ecosystem as well as to analyze community participation and perception to give input and support for implementing environment management program in the study area.

This study was carried out in Kelurahan of Panggang island, Kelapa Island, and Harapan Island, which were located in Sub-District of North Seribu Islands, Administrative District of Seribu Islands (KAKS = Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu). Study started from April 2002 up to September 2002. The study used participation method with Participatory Rural Appraisal (PRA) is a technical approach, and survey activity using questioners or interview method. Sampling collection for data and information collection are conducted by using purposive random sampling that combined with PRA method, especially for ecological/environmental condition, social economy, and culture of study area. Number of respondent was 10 % of the total population or depending on the condition in the field, which was based on the PRA implementation need.

Based on the study result, number of activities or interferences have been identified which has a potency for damaging coastal ecosystems in the study area. Amongst others are coral reefs mining, the use of explosive material and cyanide poison for fishing, pollution, and coastal abrasion, fishing tools that able are destroy environment or non selective use of fishing tools. Based on PRA result showed that in 1970 (80%) mangrove condition in the study area was still good, then it keep going to decrease until 1995 by more than (10-20%) In fact, based on the answer of respondent showed that mangrove damage caused by cutting them for firewood and building material around 80°Io, pollution and abrasion around 82% and conversion fishpond 16°fo. Note, that the answer received from respondent in most cases more than one answer.

In fact, the number of coral reefs damage are caused by using explosive material and fish a poison (rCN), pollution, and fishing tool usage. Based on PRA, before 1975, the condition of coral reefs was still good. It was characterized with number of Stone fish and the fishermen were easy to find fishes around their living area. In 1975, fishermen from out side of Thousands Islands came and caught fish by using explosive material and other damaging fishing equipment.

Thus, in 1980, most of the coral reef condition was bad, only 40% coral reefs were in good condition. It was getting worse in 1985, when government projects used coral reefs as its building materials. In 1995 to present days, probably, there are only 15-20% coral reefs in good condition in the study area.

Fishing capture using catching equipment that could damage environment are Trawl net, Gardan net, "Hanyur net and other fishing gear used by outside fishermen. Most fishermen who used that equipment used to come from outside of study area (95%), which has enough capital, while local fishermen were only (11%). Most of local fishermen did not have enough capital and still used traditional equipment in catching fish, such as Mayang net, Bubu (trap net) and Tonda fishing in study area.

Nevertheless, coastal community in Seribu Islands has a perception and participation in order to decrease environmental damage. There were number of factors, which influence them such as education and status level in society, so they could give warning whenever they saw fishermen from in or out side of Seribu Islands conducted the activities, which caused environmental damage. It was around (17,7°!o) people, who were brave to give warning directly, (15,5%) report to RTor Pamong, but most of all did 82% and conversion fishpond 16°fo. Note, that the answer received from respondent in most cases more than one answer.

Based on the result of research, it concludes as follows: It had been identified communities activities, which were able to destroy coastal environment in study location conducted by local society/fishermen and outsider especially Coral Reefs and sand mining, mangrove felling, explosive and Potassium cyanide (KCN) usage in catching fishes, damageable fishing tools usage, and marine and coastal pollution. In fact, interference from outside were bigger than from inside of the study area. Such as explosive usage, (95%) were conducted by outsider, (8%) by local communities, then the use of fishing equipment that were able to damage environment, (95%) conducted by outside fishermen and (11°k) by local fishermen.

Based on PRA result, 5eribu Islands society still had social wisdom with the same perception of the importance of environment preservation for their area. It is based on the answer of some PRA participants that they did not agree and criticize the activities, which used explosive/chemical in catching fishes and using fishing gears, which were able to destroy environment.

Based on the study result showed that fishing in study area is decreasing from time to time, in line with the damage of coral reefs ecosystem condition, mangrove, and higher intensity in using fishing tools, which were able to destroy environment.

Perception and participation of Seribu Islands community in coastal management implementation has been recognized. It could be known by seeing their bravery to warn directly or report to the village chief whenever they saw the activity, which could destroy their environment.

Based on the conclusion, it was suggested that; each program for developing project in Seribu Islands should involve local community actively for significant benefit to improve community income or economy.

There is a selection in implementing fishing tools, which was save for the environment, fishing region allocation between traditional and modern fishermen, and alternative economy business development for coastal community.

If some are want to provide aid or development program, it would be better. to use or to involve the closest institution and acceptable by local community such as RT/RW and Kelurahan as first alternative, and LSM, LPM, Kelur4aahan Board, and Fishermen association as second alternative.

Bibliography: 50 (year 1967 - 2002)"

"Masalah dasar penelitian ini adalah pelestarian lingkungan pada masyarakat jawa kuna. Masyarakat yang diteliti dibatasi pada masyarakat Jawa dari abad ke-8 hingga ke 16. Data diperoleh melalui prasasti, naskah, dan literatur karya para ahli epigrafi. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penterjemahan terhadap seluruh dan sebagian dari bagian-bagian prasasti dan naskah. Penelitian ini berakhir pada tingkat dekripsi. Hasil penelitian ini telah dapat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:a. Telah terjadi upaya--upaya dari masyarakat Jawa kuna yang dapat diartikan sebagai kegiatan pelestarian lingkungan yaitu (1) penjagaan satu daerah dari kerusakan akibat tanaman liar, (2) pembatasan perburuan dan perlindungan binatang buruan, (3) perlindungan terhadap tanaman tertentu, pembuatan hutan dan aturan-aturan pemanfaatannya, dan adanya aturan-aturan berkenaan dengan pengelolaan lingkungan.b. Pengelolaan lingkungan diatur oleh para pejabat yaitu: (I) para abdi dalam raja/keraton yanga bertugas menangani masalah kehutanan disebut Pasuk Alas (petugas kehutanan)"

"Proses konstruksi etika lingkungan sebagai bagian penting dari budaya korporasi multinasional bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipraktekkan. Pada umumnya korporasi multinasional telah lama terkondisi oleh pemikiran bahwa praksis-praksis lingkungan hidup hanya merupakan beban bagi korporasi itu yang bisa mengurangi daya saing mereka secara domestik maupun internasional. Presiden AS Bill Clinton berusaha mengubah cara pandang itu dengan mengeluarkan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi Amerika. Korporasi Amerika didorong untuk menjadikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari etika bisnis mereka melalui perluasan UU Hak Mengetahui masyarakat. Cara ini secara tidak langsung menuntut korporasi Amerika untuk bersikap responsif terhadap masalah lingkungan hidup. Dukungan yang datang dari LSM dan anggota Konggres serta dari kalangan pengusaha sendiri menambah keyakinan bahwa lingkungan hidup merupakan masalah yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi. PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari korporasi Freeport McMoRan dituntut pula untuk mengimplementasikan nilai baru dalam etika bisnis di Amerika tersebut. Banyak kendala yang ditemui dalam tahapan-tahapan proses konstruksi etika lingkungan ini. Meskipun telah mempunyai komitmen terhadap masalah lingkungan hidup, tetapi mereka masih pula melakukan penyimpangan-penyimpangan. Konsekuensinya pemerintah Bill Clinton menangguhkan bantuan OPIC senilai US$ 100 juta. Tekanan terhadap PTFI tidak hanya datang dari badan federal Amerika saja tetapi juga LSM-LSM luar negeri. Semuanya ini menunjukkan bahwa PTFI masih harus bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan etika lingkungan sebagai budaya korporasi mereka."

"Program peningkatan sumber daya personil Polri merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup yang akhir-akhir ini kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat. Pembangunan berwawasan lingkungan menuntut partisipasi semua pihak, termasuk didalamnya Polri, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Hal ini merupakan kendala terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan, kasus-kasus percemaran lingkungan hidup yang selama ini sulit tertangani akibat kurangnya perhatian pemerintah. Berbagai fakta menunjukkan pelaksanaan dan penegakan hukum tidak memberikan hasil yang memuaskan karena timbulnya berbagai persepsi yang keliru dalam penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup oleh sebagian besar aparat penegak hukum dan masyarakat. Sulitnya proses pembuktian disebabkan oleh banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, serta mahalnya biaya finansial dan sosial (Financial and social cost) yang harus dipikul masyarakat umumnya memiliki posisi sosial ekonomi lemah, rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non-yuridis para korban percemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu partisipasi Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup sangat diharapkan terutama dalam hal memberikan penyuluhan, kegiatan lingkungan, penaatan, pencegahan, teguran dan tindakan hukum.Untuk menjelaskan informasi tentang bagaimana peranan Polri dalam menangani kasus-kasus percemaran lingkungan hidup, maka dilakukan penelitian tentang "Otimalisasi peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup", dengan tujuan mempelajari faktor -faktor yang mempengaruhi peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup. Faktor-faktor apa sajakah yang perlu diprioritaskan didalam mengoptimalkan peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan lingkungan hidup.Hipotesis penelitian ini adalah peningkatan pemahaman tentang aspek lingkungan hidup, pemahaman peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan kemitraan polisi dengan instansi terkait, masyarakat serta dukungan sarana laboratorium lingkungan hidup mempengaruhi terhadap optimalnya peranan polisi dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup. Lokasi penelitian ditentukan di Polres Jakarta Timur, yang merupakan salah satu Kepolisian Resort yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk mencapai tujuan penelitian dibuat kerangka konsep penelitian yaitu dilakukan pemahaman hubungan antara variabel-variabel yang berpengaruh.Di dalam penelitian ini ditentukan variabel penelitian sebanyak 92 variabel yang dikelompokkan dalam:1. kelompok variabel terkait pemahaman tentang lingkungan hidup.2. kelompok variabel yang terkait dengan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.3. kelompok variabel yang terkait dengan kemitraan responden dengan instansi terkait dan masyarakat.Populasi penelitian adalah personil Polri sebagai responden yaitu Kepolisian Resort Jakarta Timur, dengan sampel 50 responden yang dipilih di setiap fungsi-fungsi yang ada di tingkat Polres. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, wawancara dengan instansi terkait, masyarakat dan studi literatur.Data dianalisis secara deskriprif dengan pendekatan kualilatif dan kuantitatif, hipotesis diuji dengan menggunakan Analisis Faktor. Faktor Analisis atau analisis komponen utama (principal component analysis) yang merupakan salah satu metode analisis variabel banyak (multivariate analysis). Data diolah dengan program SPSS for Windows.Berdasarkan hasil pengelolaan data dari 92 (sembilan puluh dua) variabel yang diasumsikan terkait dengan tujuan penelitian, diperoleh 23 (duapuluh tiga) faktor utama yang memberikan kontribusi penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum faktor-faktor yang berpengaruh dan perlu dipertimbangkan di dalam mengoptimalkan peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup sebagai berikut:1. Aspek pemahaman tentang lingkungan hidup.Responden harus mengetahui kosep-konsep ekologi, dan dapat mengaplikasikan di wilayah tugas responden serta dapat mengidentifikasi dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan oleh limbah industri maupun rumah tangga dan daerah yang sering tercemar dan rawan banjir.2. Aspek pemahaman Peraturan Perundang-Undangan tentang Lingkungan hidup.Responden harus mampu dan dapat menerapkan undang-undang tentang lingkungan hidup serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, jumlah penyidik bidang lingkungan hidup kurang memadai, informasi tentang lingkungan hidup, dan seringnya tidak tertangani akhirnya dilimpahkan ke instansi yang lebih berkompeten.3. Aspek kemitraan responden terhadap instansi terkait dan masyarakat. Responden belum terlihat optimal untuk bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat, terlebih dalam memprakarsai kegiatan-kegiatan tentang lingkungan.4. Pengadaan Laboratorium Lingkungan hidup di tingkat Kepolisian Resort dalam mendukung peranan Polri menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup di Tempat Kejadian Perkara dalam menemukan bukti permulaan.Dalam hal ini responden masih cenderung bersifat menunggu laporan dari masyarakat. Responden diharapkan dalam melaksanakan tugas seharusnya mengutamakan tindakan preventif daripada represif.Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan untuk:1. Mengadakan pelatihan, pendalaman tentang lingkungan hidup secara rutin dan terpadu antara Polri, Jaksa, Hakim, LSM, Instansi terkait untuk menciptakan satu visi tentang lingkungan hidup.2. Meningkatkan sarana dan prasarana di tingkat Polres seperti membuat identifikasi lingkungan hidup atau laboratorium lingkungan.3. Personil Polri diharapkan lebih proaktif dalam melakukan tindakan pencegahan yaitu melalui penyuluhan, bimbingan, kegiatan-kegiatan lingkungan, pemantauan, patroli, dan penegakan hukum.

---

The Optimallization of Police Role in Handling Living Environment Pollution Cases (A Case Study on Living Environment Pollution Cases Handling at East Jakarta Resort Police Jurisdiction]The empowerment program of Policemen is one of the alternatives to solve environmental cases that recently increased fast both in its quality and quantity. Development based on environmental insight requires the involvement of all the Indonesians including the Police Force to take care of the sustained capability of environment through environmental management. Development activities is not giving positive impact only but also negative impact This become the constraint to create development based on environmental insight and it can be observed during the times where many cases of environment pollution can not he handled well by the government. The facts indicated that the implementation of law enforcement still not giving satisfied results because of wrong perception in handling environment pollution by law enforce apparatus and community. The difficulties to proof environment pollution resulted by many factors for example weakness of law enforce apparatus professionalism, expensive of financial and social cost that must be carried by the people, and complexity of judicature bureaucracy where sometimes it becomes non juridical constraint for environment pollution victims. Therefore participation of police in this case is really required particularly in giving information, arrangement, prevention, warning, and law action.To explain how police role in handling living environment pollution cases, research was done with title "The Optimallization of Police Role in handling Living Environment Pollution Cases (a case study on living environment pollution cases handling at East Jakarta Timur Resort Police jurisdiction)". The objective of this research was to know what factors influence police role in handling living environment pollution cases and what factors must be the priority to increase police role in handling living environment pollution cases.The research hypotheses was increasing of living environment understanding, living environment regulations and partnership with related instances, community and supporting of environment laboratory were very influence to the optimally of police role in handling living environment pollution cases. East Jakarta Resort Police was chosen as the research location with consideration this Resort Police is one of the biggest Resort Police in DKI Jakarta. To achieve the research objective, researcher made a research concept frame that is relationship understanding among influenced variables. There are 92 research variables that divided into 3 groups namely:1. Variables that related with living environment understanding 2. Variables that related with living environment regulations understanding 3. Variables that related with partnership among respondent, community and related instances.50 respondents were chosen randomly at all function level of East Jakarta Resort Police. Data collecting conducted by field observation, structured interview with respondents, related instances and community. The obtained data were analyzed descriptively by qualitative and quantitative approaches and hypotheses were tested by factor analysis. Analysis factor or principal component analysis is one of the multivariate analysis methods.According to data processing output from 92 variables that assumed have relation with research objective, 23 main factors obtained giving significant influence, Research result concluded that generally there are 3 main factors influenced the optimally of police role in handling living environment pollution cases, they are: 1. Living environment understanding aspectRespondent must understand ecology concepts and able to apply it in his/her duty area, able to identify environmental impacts produced by industrial waste and domestic waste and flood sensitive area.2. Living environment regulations understandingRespondent must able to apply the regulations of living environment. number of environment investigator still not enough; little information of living. environment make police often to delegate living environment pollution cases to the competent instance,3. Partnership aspect among respondent. related instance and community Respondent do not yet make optimal partnership related instance and community particularly to initiative living environment activities.4. It is needed to build an living environment laboratory at Resort Police level to support polices' role in handling living environment pollution cases to find initial evidencesIn this case respondent still waiting the report from community. Respondent must doing preventive action than repressive action.Based on these results, it was suggested:1. To make an integrated regular training about living environment among police, lawyer, attorney, NGO and related instances to create one vision about living environment management,2. To increase the infrastructures at Resort Police level for example build an environment laboratory.3. Police must more proactive in doing prevention action through giving information, guidance, monitoring, patrol and enforcement."