Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara terbesar yang mempunyai jumlah anak jalanan atau anak terlantar, di mana umumnya mereka tidak bersekolah atau putus sekolah. Krisis ekonomi yang terjadi diyakini berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah anak ini. Pada tahun 1998, Menteri Sosial menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak jalanan sekitar 400%. Pengaruh globalisasi yang berkembang dengan pesat, serta teknologi yang berkembang pesat, transfer ilmu pengetahuan dapat berkembang dan berpengaruh pada sistem pendidikan yang ada, baik antar negara maupun antar bangsa. Hal ini dapat dilihat dari realitas masalah pendidikan anak di Indonesia.Berdasarkan Iatar belakang tersebut, pokok pemasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana mengaitkan konsep pedagogi pengharapan Paulo Freire dengan solusi pemecahan masalah pendidikan anak jalanan? Permasalahan pokok tersebut akan diuraikan menjadi dua masalah, yaitu: Pertama, apa konsep pendidikan Paulo Freire tentang pedagogi kaum tertindas itu? Kedua, kenapa pedagogi pengharapan Paulo Freire dapat digunakan sebagai transformasi sosial anak jalanan?Kerangka teori yang digunakan, yaitu konsep pendidikan Paulo Freire didasarkan pada pandangan mengenai manusia dan dunia Menurutnya, kodrat manusia itu tidak hanya "berada-dalamm-dunia", melainkan juga "berada-bersama-dengan-dunia" (being in and with the world) (Paulo Freire, 1972: 71). Di samping itu, bahwa pengharapan sebagai kebutuhan ontologis, menurut Paulo Freire, memerlukan praktik supaya dapat menjadi sesuatu yang konkret historis (Paulo Freire, 1999: 8).Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertama, berdasarkan filsafat pendidikan kontemporer dan paradigma pendidikan kritis Paulo Freire, konsep pendidikan Paulo Freire tentang kaum tertindas dapat dijelaskan dengan memahami empat unsur, yaitu dengan memahami budaya bisu kaum tertindas, konsientisasi pedagogi kaum tertindas, pendidikan hadap-masalah sebagai pembebasan kaum tertindas, dan pendidikan pengkodean sebagai praksis kaum tertindas.Kedua, pedagogi pengharapan, menurut Paulo Freire, mempunyai dua unsur. Pertama, sikap kritis, atau tidak puas, dengan kenyataan yang sudah ada Kalau kita tidak kritis dan sudah puas, pengharapan tidak dibutuhkan, hanya menyesuaikan diri dengan status quo. 2) Kepercayaan. Dalam pendidikan kaum tertindas, kepercayaan dipahami sebagai dunia yang penuh dengan penderitaan orang tertindas yang dapat berubah. Karena itu, konsep pedagogi pengharapan Paulo Freire dapat menjadi altematif pemecahan masalah pendidikan anak jalanan melalui munculnya kesadaran dan pengharapan yang didasarkan pada transformasi sosial dari struktur-struktur yang tidak adil kepada dunia yang lebih adil dan baik."

"Pembahasan Filsafat Pendidikan Paulo Freire dalam tesis ini merupakan suatu usaha untuk menganalisa secara filosofis terhadap konsep pendidikan Paulo Freire yang berangkat dari asumsi bahwa pendidikan adalah proses pembebasan dari sistem yang menindas. Konsekuensinya, pendidikan tidak pernah terbebas dari kepentingan politik pihak yang berkuasa dalam sebuah rezim. Pendidikan merupakan suatu sarana untuk memproduksi kesadaran dalam rangka mengembalikan sifat kemanusiaan setelah terjadinya proses dehumanisasi. Dalam kerangka ini pendidikan harus memiliki kepekaan terhadap persoalan ketidakadilan sosial dan harus mendudukkan peserta didik sebagai subyek dari segala kegiatan pendidikan. Karena itu kesadaran kritis sangat diperlukan wujudnya pada kepribadian peserta didik. Paulo Freire membangun kerangka konsep pendidikan itu dengan tumpuan pada pandangan dasarnya tentang manusia dengan menggunakan asumsi dasar bahwa: kenyataan yang dialami oleh manusia merupakan sebuah proses. Proses ini merupakan "proses menjadi" yang dipahami melalui hubungan antara manusia dengan dunia, manusia selalu terarah kepada suatu perubahan dunia, eksistensi manusia adalah sebuah tugas praksis, manusia disituasikan dalam sejarah yang tidak selesai, manusia mempunyai panggilan hidup yang bersifat ontologis; yaitu menjadi subyek dan "memberi nama dunia", hubungan antara manusia dengan dunia memperlihatkan adanya problema "dunia tema dan dunia batas" dan menjadi ada berarti bertindak politik untuk humanisasi. Kemudian dalam rangka mengukuhkan filsafat pendidikannya, Paulo Freire memberikan kerangka pikir sistematis tentang metode mengetahui realitas, yaitu: berpikir dan mengetahui tidak tergantung dari sejarah dan kebudayaan, subyektivitas dan objektivitas tidak dibedakan dalam tindakan mengetahui yang sejati, kesadaran kaum tertindas merupakan bagian dari epestemologi sejarah, kesadaran manusia harus berkembang dari kesadaran magis menuju ke kesadaran kritis yang bersifat intensional, mengetahui itu berarti melakukan tindakan politik untuk sebuah proses humanisasi dan memerlukan kesadaran transitif yang dapat dikembangkan melalui sebuah proses yang disebut konsientisasi. Dalam filsafat pendidikannya, Paulo Freire juga menekankan pentingnya pendidikan yang dialogis sebagai manifestasi dari pendidikan hadap masalah yang menekankan problema-problema aktual melalui kegiatan yang disebutnya dengan: kodifikasi dan dekodifikasi, diskusi kultural dan aksi kultural. Dengan demikian pendidikan gaya bank harus ditinggalkan dan dihilangkan sama sekali sejalan dengan munculnya pendidikan sebagai proses pembebasan. Selanjutnya, Paulo Freire melanjutkan proses pendidikan seperti di atas dengan mengalihkan semua cara dan aktifitas yang bemada dehumanisasi kepada cara dan aktifitas yang bemada penuh kepada proses humanisasi. Ini berarti Paulo Freire telah menjadikan pendidikan sebagai sebuah proses transpormasi sosial menuju kepada perubahan ke arah kemajuan yang ditandai dengan adanya peralihan situasi dari: teologi tradisional menuju teologi pembebasan, proses anti dialog menuju proses dialog, masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka, invasi kultural menjadi aksi kultural dialogis, masifikasi menuju konsientisasi, pendidikan gaya bank menuju pendidikan hapad masalah dan masyarakat buta huruf menuju "masyarakat melek huruf". Akhirnya tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan harus selalu diarahkan kepada tindakan yang direfleksikan bersama melalui sebuah daur dalam bentuk: aksi - refleksi dan kemudian refleksi - aksi. Inilah tindakan praksis yang tetap berjalan terus menerus. Karena itu, pendidikan menjadi daur berpikir dan bertindak secara terus menerus sepanjang hasrat melekat dalam badan manusia."

"ABSTRACTPendidikan tidak dapat terlepas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Paulo Freire melihat pendidikan dalam dua wajah yang berlawanan. Pertama, pendidikan sebagai bentuk penindasan. Kedua, pendidikan sebagai bentuk pembebasan. Pendidikan yang menindas terjadi lantaran peserta didik diarahkan hanya untuk memiliki kesadaran naif. Kesadaran naif pada peserta didik mempermudah mekanisme hegemoni. Sedangkan pendidikan yang membebaskan mengarahkan peserta didik untuk memiliki kesadaran kritis. Kesadaran kritis pada peserta didik mampu memicu terjadinya kontra hegemoni. Kesadaran naif pada peserta didik terjadi melalui suatu sistem pendidikan gaya-bank dengan prinsip antidialog. Sedangkan kesadaran kritis pada peserta didik tumbuh melalui suatu sistem pendidikan hadap-masalah dengan prinsip dialog. Dialog menekankan relasi pendidik-peserta didik sebagai subjek yang setara. Sedangkan antidialog menekankan relasi pendidik-peserta didik sebagai subjek-objek. Paulo Freire percaya bahwa humanisasi adalah permasalahan sentral bagi manusia. Sebuah rezim berkuasa yang hendak mempertahankan kekuasaannya melakukan dehumanisasi pada masyarakat melalui mekanisme hegemoni. Filsafat pendidikan yang dikonsepkan oleh Paulo Freire merupakan upaya humanisasi. Humanisasi dalam pendidikan ditandai dengan relasi yang setara antara pendidik-peserta didik sebagai subjek. Sehingga, pendidikan hadap-masalah merupakan pendidikan yang membebaskan serta mendukung proses humanisasi dan kontra hegemoni.

---

ABSTRACTEducation can not be separated from political interests and power. Paulo Freire sees education in two opposite faces. First, education as a form of oppression. Second, education as a form of liberation. The oppressive education occurs because learners are directed only to have a naive consciousness. Naive consciousness in learners facilitates hegemony mechanism. While liberating education leads learners to have critical consciousness. Critical consciousness in learners can trigger the occurrence of counter hegemony. Naive conscousness of the learners occurs through a banking concept of education with the principle of antidialogue. While critical awareness in learners grows through a problem-posing education with the principle of dialogue. Dialogue emphasizes the relation of educator-learners as an equivalent subject. While antidialog emphasizes the relationship of educators-learners as subject-objects. Paulo Freire believes that humanization is a central issue for humans. A ruling regime that wants to defend its power to dehumanize the society through the mechanism of hegemony. The philosophy of education conceptualized by Paulo Freire is a humanization effort. Humanization in education is characterized by an equal relationship between educators and learners. Thus, problem-posing educiation is education that liberates and supports the process of humanization and counter hegemony."

"Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan generasi yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagammaa, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan , akhlak yang mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara....."

"Tujuan penelitian ini adalah menginventarisasi faktor adanya anak jalanan (anjal) dan mengidentifikasi bentuk penanganannya melalui pendidikan etika. Metodenya survei, teknik pengumpulan data dengan angket dan wawancara terbatas. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan adanya anak jalanan adalah faktor ekonomi dan pendidikan orang tua yang rendah, pekerjaannya sebagai pengamen, kuli bangunan, tukang becak dan pekerja serabutan. Sekarang, anak jalanan ada yang bekerja di persewaan terop, mengantarkan makanan itik, mengamen di kampung dan di bus. Penghasilan sekitar Rp 20.000,- per hari untuk kebutuhan sendiri, seperti: biaya main playstation, membeli rokok, membeli miras, dan makan. Penanganan dengan pengarahan, mengisi angket. Hasilnya 100% anjal setuju melakukan etika yang baik misalnya menjaga kesehatan, etika waktu mengamen, waktu di jalan, waktu di tempat kerja, dan yang berkaitan dengan agama menanamkan kepercayaan diri menghindari perilaku jahat, mencuri, menyakiti orang lain, dan berkelahi."

"ABSTRAKUntuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 dan mensahkan UU No 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002. Pasal 28 dari KHA menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan hak tersebut secara bertahap berdasarkan pada kesempatan yang sama. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan dasar adalah wajib dan harus diberikan secara cuma-cuma, dan negara harus menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan lanjutan. Dalam kenyataan, masih banyak anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena kemiskinan orang tua mereka yang memaksa mereka untuk bekerja guna menopang ekonomi keluarga. Padahal dengan bekerja, anak tidak mempunyai cukup waktu untuk belajar dan mengembangkan seluruh kemampuan dan keterampilan mereka. Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai tingkat dan status pendidikan, serta bentukpendidikan alternatif yang diikuti oleh anak-anak yang dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain itu, survei ini juga mencoba untuk mengidentifikasikan pihak-pihak mana saja yang ada di sekitar anak yang membantu membayar SPP mereka. Survei ini melibatkan 165 anak yang berusia di bawah 18 tahun yangmerupakan dampingan dari 7 (tujuh) LSM di Jakarta,Bogor, dan Surabaya yang menjadi mitra kerja PLAN International.

---

AbstractIn order to recognize and to fulfill the childrens rights, as well as to protect them, the Indonesian Government ratified the Convention on the Rights of the Children (CRC) in 1990 and approved Law No. 23 on Child Protection in 2002. Article 28 of CRC states that the states parties recognize that the right of the children to have education, and to achieve this right progressively on the basis of equal opportunity. This statement implies that states parties shall make primary education compulsory, available and free to all. The states parties shall also encourage the development of different forms of secondary education. In fact, many children could not participate in and therefore should drop out from their basic education because their very poor parents. Instead, they have to work to support their familys life. This survey was intended to give a descriptive overview of the educational status and level, as well as to offer forms of alternativeeducation for children who are categorized as in needs of special protection (CNSP). In addition, this survey was intended to identify individuals or institutions that the poor children school tuition. This survey in volved 165 children below 18 years of age who were assisted in by 7 (seven) NGOs in Jakarta, Bogor, and Surabaya which have a partnership with PLAN International. "