Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan PPAT dalam praktik jual beli tanah hak milik dan bagaimana penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan jual beli tanah hak milik yang aktanya dibuat di hadapan PPAT. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif melalui pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dan juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber yaltu 5(lima) orang PPAT di wilayah Kotamadya Tangerang, Staf Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tangerang dan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu menyangkut hak atas tanah termasuk di dalamnya membuat akta jual beli tanah, memegang peranan yang sangat penting terutama dalam bidang penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. Akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT merupakan dasar yang kuat untuk pendaftaran perubahan data yuridis dan data fisik pada Kantor Pertanahan, sedangkan untuk pelaksanaan pendaftaran tetap dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan memberikan alat bukti berupa sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan kepastian hukum bagi pembeli selaku pemegang hak yang baru. PPAT juga berperan dalam penerimaan negara dalam bidang pajak. Masalah-masalah yang sering dihadapi PPAT dalam proses pembuatan akta jual beli tanah hak milik adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil antara lain masalah perpajakan, penandatangan akta di luar kantor PPAT, pihak penjual bukan orang yang berhak, pembeli tidak cakap/masih di bawah umur. Dalam menghadapi masalah tersebut PPAT mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Demi melayani kepentingan para pihak PPAT yang kebetulan juga menjabat sebagai Notaris terkadang membuat akta notariil sebelum akta jual beli dapat dilaksanakan. Walaupun jual beli telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dihadapan PPAT dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan namun pihak pembeli selaku pemegang hak yang baru kenyataannya masih belum sepenuhnya dapat menikmati dan memanfaatkan tanah miliknya. Dalam hal terjadi sengketa tanah pembeli yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum."

"PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu berkenaan dengan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT menjadi akta otentik sepanjang seluruh unsur-unsur dari akta otentik itu terpenuhi, tetapi sangat disayangkan pada prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh PPAT; disini penulis fokuskan pada PPAT Sementara yaitu Camat yang seringkali tidak menghiraukan dan melanggar ketentuan yang diberlakukan, sehingga timbul permasalahan yaitu antara lain bagaimana akta-akta yang dibuat oleh PPAT yang tidak memenuhi unsur-unsur dari suatu akta otentik , bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, serta bagaimana Cara untuk mengatasi kurangnya pemahaman dari PPAT Sementara itu dibidang hukum pertanahan, hukum perjanjian, serta teknik pembuatan aktanya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu dengan metode penelitian kepustakaan yaitu guna memperoleh data dari buku-buku hukum, perundang-undangan maupun peraturan pemerintah dan metode penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh data dari kuisioner-kuisioner yang diberikan kepada PPAT di Kabupaten Tulang Bawang. Kesirnpulan yang dapat ditarik disini bahwa pada prakteknya masih banyak ditemui penyimpangan maupun kesalahan yang dilakukan oleh PPAT Sementara dalam membuat akta-akta PPAT dimana penyimpangan maupun kesalahan itu dikarenakan masih sangat kurangnya pemahaman dari PPAT Sementara dibidang hukum pertanahan, hukum perjanjian, maupun teknik pembuatan aktanya; oleh karena itu sudah seharusnyalah para PPAT Sementara tersebut selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kerjanya dengan terus menggali ilmu guna mengatasi kekurangannya tersebut untuk menghasilkan akta-akta yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang mengaturnya."

"ABSTRAKRangkap Jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT dapat menyebabkanpemberhentian jabatan PPAT. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun2016. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa PPATakan diberhentikan sementara jika telah diangkat dan mengangkatsumpah jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT jika telah diangkat danmengangkat sumpah jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT.Pengaturan pasal ini belum diberlakukan hingga penulisan tesis ini dibuatsehingga penulis hendak menganalisa jika pasal tersebut diberlakukan.Adapun permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana pemberlakuanefektif pemberhentian sementara itu dan bagaimana status hukum sertapenerapan pemberhentian sementara itu sendiri. Penelitian inimengunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwapemberhentian sementara PPAT ini akan menimbulkan kerancuan padastatus PPAT itu sendiri. Pengaturan pasal ini dapat menyebabkandegredasi akta sebelum dikeluarkannya SK Pemberhentian SementaraPPAT.

---

ABSTRACTMultiple positions of Notary outside the jurisdiction of PPAT can cause adiscontinuation as PPAT. It is stipulated under Government RegulationNumber 24 of 2016. Under Article 10 verse (4) Government Regulationregarding Amendment of Government Regulation Number 37 of 1998regarding Regulation of The Position of The PPAT, stated that PPAT canbe temporarily discontinued if they have taking the oath/Notary pledgeoutside the jurisdiction of PPAT, if they have taking oath/ Notary pledgeoutside the jurisdiction of PPAT. The regulation of this Article has notbeen validated until this thesis completed, therefore Writer would like toanalyze in case the event of the regulation officially applied. As for theresearch question in this thesis, that is how the temporary discontinuationcan be applied effectively, and what is the effect that can be caused in theterm of legal status, along with the implementation of the temporarydiscontinuation itself. This research used juridical method, normativewith secondary data. Based on this research, Writer found that temporarydiscontinuation of PPAT has a tendency to create a confusion toward thestatus of the PPAT. The governance of this Article can lead to a deeddegradation before the Decree of the temporary discontinuationestablished."

"Latar Belakang dalam Skripsi ini adalah Saat ini, sering terjadinya perselisihan-perselisihan perdata tentang kepemilikkan sebidang tanah yang telah memiliki sertipikat hak atas tanah melalui jual beli. Di dalam praktek, tujuan kegiatan jual beli tanah adalah untuk memperoleh kepastian hukumnya, agar pihak pembeli mengerti bahwa obyek tanah yang baru dibelinya adalah terjamin kepastian hukumnya, terutama dalam hal batas tanahnya dan sertipikat tanahnya. Setiap subyek hukum, baik sebagai pribadi kodrati maupun pribadi hukum, pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk memindahkan haknya atas tanah kepada pihak lain. Apabila terjadi pemindahan hak milik atas tanah secara jual beli, pihak penjual harus melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengurusan pemindahan hak miliknya dan menyerhkan kepada pihak pembeli dan pihak pembeli mempunyai kewajiban melakukan pengurusan pendaftaran tanahnya oleh kantor PPAT, tujuannnya adalah agar pihak pembeli mempunyai kepastian hukum atas tanah/bangunan yang baru dibelinya. Perbuatan hukum seperti ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Apa yang telah diperintahkan di Pasal 19 ayat (1) UUPA disempurnakan dengan diterbitkannya PP No. 24 Tahun 1997. Pasal 3 butir a PP No. 24 Tahun 1997 telah diatur lebih lanjut sebagai penegasan tentang tujuan pendaftaran tanah adalah a. untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah ada 2 pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran pemindahan hak milik apabila dilakukan oleh PPAT ? Bagaimana peranan PPAT dalam praktek pendaftaran tanahnya ?.Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian ke kantor PPAT.Kesimpulan yang ada dalam skripsi ini adalah menjawab 2 pertanyaan yang ada di dalam pokok permasalahan dan menyimpulkan secara singkat hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab skripsi ini dan dituangkan secara singkat dan jelas di bagian kesimpulan."

"ABSTRAKPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjalankan jabatannya guna melayani kepentingan masyarakat atau para pihak yang memerlukan bukti hukum berupa akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Para pihak yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah dengan jual beli memerlukan PPAT untuk membuat akta otentik atas jual beli yang dilakukan.Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif. Adapun dengan latar belakang demikian penulis ingin menganalisamengenai kedudukan akta yang dibuat tidak memenuhi Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta pertanggungjawaban PPAT X terhadap akta yang tidak dibuat di hadapan dan atau olehnya dan perlindungan hukum kepada pihak yang terkait.Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, kedudukan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena dalam pembuatannya terdapat cacat hukum dan untuk PPAT jika tidak menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa tanggung jawab etik dan hukum yang dibagi menjadi tanggung jawab hukum secara administratif, perdata, dan pidana. Bagi para pihak perlindungan hukum dalam pembuatan akta yang tidak sesuai tersebut dan menimbulkan kerugian dapat dilindungi dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP. PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang harus sesuai dengan peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan PPAT dan bagi para pihak yang ingin membuat akta jual beli pada PPAT sebaiknya mencari informasi secara rinci agar mengetahui tata cara dan dampak hukum apa saja yang dapat terjadi baik pada saat itu ataupun yang akan datang.

---

ABSTRACT

Officials land Deed Maker (PPAT) run position to serve the interests of 'the people or the parties that require legal proof form of an authentic deed Sanctioned Posted gatra as Proof has the strength of evidence Perfect. The parties Who Want to do the right shift differences with land purchase requires PPAT to review differences make authentic deed of sale and purchase That done.

The research method of using the initials of juridical normative and analyzed qualitatively. As such with Background About the Author Want to analyze the position of the deed Made not comply with the Regulation of the Land Deed Officer Position And Accountability PPAT X Against the deed that is not made before Dan OR by him and addressed to the legal protection Subscription parties.

Based on the findings of research data The tin, the position of the deed Become Clear and void because hearts of manufacture are Disability Law and to review PPAT If not running Position In accordance with the applicable provisions should be accountable form of responsibility ethics and law are divided into legal responsibility by administrative, civil, criminal, and. Legal protection for the parties hearts Making deed incompatible raises And Disadvantages conditions may protected Yang hearts are hearts of the Criminal Code. PPAT hearts run his as General Authorities Authorities Exact with Position Rules Officer Land Deed And All statutory provisions applicable in respect PPAT And For the parties who want to make a deed of sale on PPAT should seek information detailed in order to know the layout Ways and the impact of the law Anything Happens can good at that or Coming will be."

"Akta pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas tanah hak milik, merupakan salah satu dari delapan akta, diakui dalam hukum tanah positif dan pendaftaran tanah, yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berwenang membuatnya. Jaminan kepastian hukum, selain akta, bagi si pemegang HGB adalah sertifikat HGB diatas tanah hak milik, sedangkan bagi si pemilik tanah hak milik, tidak kehilangan kepemilikan tanahnya, karena pemberiaannya, dibatasi oleh jangka waktu, yang diatur menurut peraturan perundangundangan.Kaidah hukum data formil yang diatur Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2006, memberikan panduan bagi seorang PPAT dalam membuat akta tanah, persoalannya adalah bagaimana orang perorangan dan perseroan terbatas memperoleh tanah dan bangunan dengan status kepemilikan hak guna bangunan di atas tanah hak milik orang termasuk dapat dialihkan kembali hak yang diperoleh kepada pihak ketiga, juga untuk dijaminkan dengan hak tanggungan, tanpa si pemilik tanah kehilangan hak miliknya atas tanah tersebut? dan bagaimana pengaturan pedoman pembuatan akta pemberian HGB atas tanah hak milik dengan adanya Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2006, yang menentukan adanya suatu data formil?.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian kepustakaan, terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika hukum positif atau sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian pengolahan, analisa dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif, tipologi penelitiannya problem identification ditelusuri dengan jalan preskriptif-eksplanatoris. Atas dasar demikian, dalam pembuatan akta pemberian HGB diatas tanah hak milik merupakan penerapan asas pemisahan horizontal, dalam pembebanan hak atas tanah tertentu, yaitu tanah hak milik dalam konstruksi hukum adat, sumber hukum tanah nasional. Karenanya data formil didasari hak milik, hak atas tanah, yang merupakan turun-temurun, terpenuh dan terkuat. Pemberian HGB diatas tanah hak milik wajib didaftarkan dan mempunyai sertifikat HGB di atas tanah hak milik, untuk pembuktian kepemilikan dan kepentingan pihak ketiga. Peralihan hak (termasuk kewenangan untuk memindahkan hak) kepada pihak ketiga, haruslah dengan jelas dinyatakan di dalam akta pemberian HGB, sehingga mengikat di antara pemberi hak (pemegang hak milik) dan penerima hak (pemegang HGB). Datadata formil dalam pembuatan akta adalah harus terpenuhinya seluruh dokumen-dokumen dan atau bukti-bukti secara formil mengenai sudah terdaftarnya tanah hak milik yang akan diberikan HGB.

---

Bestow deed of building rights use right (HGB) above personal land right, representing one of the eight deed, acknowledge by positive law land and land registry regime, which is officer for land deed has authorization to form that such deed, according to law and regulation. It is true can be told, this deed is less popular, even almost society do not know, even pertained is not quite never utilize it, including among officer for land deed (PPAT), in running their practice. Besides the deed which giving certainty of law to the owner of HGB is certificate of land of HGB above personal right of land, while to the land owner, do not lose the ownership of its land because of its bestowed, limited by duration, arranged according to law and regulation.Principle of formal data Regulated by KBPN No. 1 Year 2006, the problems are how individual people and limited liability obtaining real property with status of its ownership of rights utilize building above land property is including can be transferred again obtained rights to third party, also to vouch for with responsibility rights, without the land owner losing of its land? and how arrangement of guidance of making of bestow deed of HGB of private property with existence of Regulation of KBPN No. 1 Year 2006, determining the existence of a formal data.Observed with methodologies of normative law research, representing research of bibliography, of secondary data in law area, constituted of positive law systematic way or law and regulation systematic way in Indonesia. Then processing, analyzing and constructing the data done with qualitative, this type of research is problem identification traced by prescriptive-explanatory. On the basis of that method, in forming the bestow deed of HGB above personal land of right represent applying of land dissociation of horizontal principle, in encumbering of certain land right, that is personal land of right in customary law construction, which is the source of national land law. Hence formal data constituted by personal land of right, the right of land which is the right that, can be inherit generation to generation, the most supreme and vigorous. Bestow deed of HGB is obliged to be registered and have certificate of HGB above land (of) property, for verification of ownership of and importance of third party. Formal data in making of deed have to fulfill entire documents and or evidence formally regarding enlisted property to be given by HGB. All important Matter to be paid attention in making of the deed of HGB above land is authority and efficiency of giver subject and receiver of rights."