Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis mencoba menjelaskan bagaimana peran Notaris dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru dan perubahan aspek hukum apa saja yang berkaitan dengan tugas Notaris. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan. Dalam RUUPT terdapat delapan pasal yang mengatur peran Notaris secara jelas, sedangkan dalam UUPT hanya diatur dalam empat pasal. Salah satu pasal dalam RUUPT yang secara tegas mengatakan peran Notaris adalah pasal 9 ayat (2) dan penjelasannya, pendiri perseroan apabila hendak menguasakan permohonan pengesahannya maka hanya dapat dikuasakan kepada Notaris saja dan tidak boleh kepada pihak lain. Dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas banyak terdapat perubahan-perubahan aspek hukum diantaranya Perubahan kedudukan organ RUPS dimana, dalam RUUPT ini keduduknya bukan lagi sebagai organ perseroan yang paling tinggi, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan korum dalam RUPS, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan aspek hukum lainnya dalam RUUPT."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul pada saat sebuahperseroan terbatas berstatus penanaman modal asing di Indonesia hendakmelakukan jual beli saham dalam perseroan, yang berkaitan dengan permasalahansah atau tidaknya perjanjian jual beli saham yang dilakukan sebelum memperolehpersetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, permasalahan mengenaiketidaksetujuan dan hak dari para karyawan perseroan atas adanya jual beli sahamyang dilakukan oleh perseroan, serta mengenai persetujuan jual beli saham dalamperseroan yang dilakukan melalui keputusan sirkular para pemegang sahamperseroan. Hasil analisa dari permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukansecara yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku."

"Perseroan Terbatas, merupakan suatu persekutuan yang berbadan hukum, yang disebut juga dengan "Perseroan". Dinamakan perseroan karena modal dari badan hukum tersebut terdiri dari "Sero/Saham". Sedangkan istilah terbatas, tertuju pada tanggung jawab persero/pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal dari saham yang dimiliki.Kata Perseroan Terbatas, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Naamlooze Vennnootschap" disingkat NV, yang artinya tanpa nama, yaitu tidak memakai nama orang sebagai nama persekutuan, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari persekutuan."