Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesenjangan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Banten dan mengetahui hubungan faktor-faktor mempengaruhi tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kesenjangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (Time Series) periode 1983-2003.Untuk perhitungan tingkat kesenjangan digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan dan tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu digunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 3.00. Model regresi yang digunakan adalah model double log linear dengan variabel bebas yaitu Investasi (digunakan pendekatan dengan nilai PMTDB), jumlah tenaga kerja, jumlah sumbangan dari pemerintah pusat yang diterima oleh daerah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.Dari hasil perhitungan Tingkat Kesenjangan antar daerah didapatkan hasil bahwa tingkat kesenjangan selama periode 1983-2003 berfluktuatif dan semakin menurun. Nilai terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar 0,16 dan tertinggi pada tahun 1984 sebesar 0,49.Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel PMTDB dan Tenaga Kerja memiliki hubungan yang negatif yang berarti apabila jumlah PMTDB dan Tenaga Kerja meningkat maka akan menurunkan tingkat kesenjangan. sedangkan variabel sumbangan memiliki hubungan yang positif artinya apabila jumlah sumbangan meningkat maka akan meningkatkan tingkat kesenjangan. Dari besarnya koefisien, maka variabel sumbangan lebih elastis dibandingkan dengan tenaga kerja dan PMTDB.Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan investasi dan kebijakan tenaga kerja."

"Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bekasi sudah diperbincangkan oleh berbagai kalangan sejak beberapa tahun terakhir. isu ini semakin mendapat tempat setelah bergulirnya era pemerintahan daerah dengan konsep yang lebih desentralistik melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disparitas pembangunan yang paling mendapat sorotan adalah ketimpangan antara wilayah utara dan wilayah selatan, serta antara koridor barat dan timur Kabupaten Bekasi, walaupun gaungnya tidak sekeras disparitas Utara - Selatan. Isu ketimpangan ini telah memicu beberapa kelompok seperti LSM dan tokoh masyarakat di Wilayah Utara untuk menyuarakan pemekaran Kabupaten Bekasi.Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang sering digunakan adalah dengan mengamati Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Adapun Tujuan Penelitian dari tesis adalah untuk:a. Menganalisa tingkat ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bekasi serta kecenderungannya dalam tahun 1996-2004b. Mengkaji tingkat kemajuan perekonomian antar kecamatan di Kabupaten Bekasi.c. Menganalisa faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pencapaianIPM di 23 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi antara tahun 2001-2004Tehnik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson (Iw) Nilai indeks berkisar antara nol dan satu. Alat Analisis yang kedua adalah Tipelogi Klaasen dengan melihat perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita kecamatan terhadap angka LPE dan PDRB perkapita rata-rata Kabupaten. Sedangkan alat Analisis selanjutnya adalah regresi data panel dengan IPM sebagai Variat el babas, dan variabel terikatnya terdiuri dari: PDRB per kapita kecamatan ADHK 1993; Sarana pendidikan (jumlah gedung SD dan MI); Rasio guru SD dan MI; ]umlah sarana kesehatan kecamatan; Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk; Kepadatan Penduduk kecamatan; Akses penduduk terhadap air bersih.Adanya kerisauan beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi tentang ketimpangan antar kecamai:an terhukti dari hasil perhitungan distribusi pendapatan (PDRB) dengan menggunakan Indeks Williamson, dimana hasilnya diperoleh nilai indeks yang sangat tinggi dari secara umum cenderung meningkat.Untuk rnencari upaya dalam mengatasi ketimpangan ini, selanjutnya diidentifikasi kecamatan-kecamatan mana yang tertinggal, masih berkembang atau sudah maju dalarri Tipologi Klaasen. Hasilnya menunjukkan kecamatan yang tertinggal masih cukuo banyak dibandingkan dengan yang sudah maju, bahkan ada kecamatan yang mengalami kemunduran kesejahteraan ekonomi.Setelah diidentifikasi kesejahteraan dari sisi pendapatan (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi, maka dilanjutkan dengan analisa tingkat kesejahteraan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan ukuran yang Iebih luas, dalam hal ini variabel analisa yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Dari persamaan regresi diperoleh data bahwa dari tujuh variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi, ternyata hanya empat variabel yang secara signifikan berpengaruh. Ke empat variabel tersebut adalah variabel PDRB, Rasio guru terhadap murid pads tingkat sekolah dasar, kepadatan penduduk dan prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih."

"Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan daerah di Indonesia pada pasca penerapan desentralisasi fiskal periode tahun 2001 sampai 2003. Penelitian menggunakan analisis panel data dengan model regresi fixed effect dan metode Generalized Least Square (GLS).Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Implikasi dari financial sharing, pemerintah pusat memberikan bagi hasii pajak dan bagi hasil sumber daya alam pada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal. Distribusi sumber daya alam dan pajak tidak merata di semua daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang bertujuan untuk fiscal equalizations dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dana alokasi khusus pada daerah yang dianggap kurang mampu membiayai kegiatannya dari penerimaan daerahnya sendiri.Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kebijakan dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam secara rata-rata nasional tidak memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (2) variabel dana alokasi umum tidak memberikan hasil positif meminimalisir ketimpangan/ disparitas pendapatan daerah."

"Tujuan dari studi ini adalah untuk mengukur ketimpangan penghasilan dan faktor-faktor yang mengakibatkan ketimpangan penghasilan antara tahun 2007 dan 2014. Menggunakan data yang berasal dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014, ditemukan bahwa perbedaan penghasilan antara tahun 2007 dan 2014 adalah sebesar 13.2 percentage points. Kontribusi endowment factors lebih signifikan daripada unexplained factors. Lebih lanjut, dekomposisi pada level penghasilan yang berbeda menunjukkan bahwa efek endowment factors pada ketimpangan penghasilan semakin mengecil pada tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

---

The purposes of this study are to measure the earnings difference and the factors that influence earnings difference between 2007 and 2014. Using data sourced from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2007 and 2014, it was found that that the income gap between 2007 and 2014 was 13.2 percentage points. Endowment factor contribution is more significant than unexplained factors. Furthermore, decomposition at different income levels shows that the endowment factor's effect on earning difference is getting smaller at higher income levels."

"Tesis ini dimotivasi oleh disparitas pendapatan regional di Indonesia yang terjadi secara persisten walau berbagai kebijakan regional untuk mereduksi kesenjangan regional telah dilakukan sejak awal pembangunan.Penelitian ini menelaah eksistensi disparitas pendapatan regional di Indonesia. Apakah terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa telah terjadi tendensi konvergensi? Jika ya, seberapa cepat konvergensi itu terjadi? Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan konvergensi tersebut? Seberapa besar konvergensi yang kita observasi dihasilkan oleh akumulasi faktor dan seberapa besar yang dihasilkan oleh transfer teknologi? Apakah teknologi memainkan peranan yang besar dalam konvergensi di Indonesia?Dengan mempergunakan kerangka teori pertumbuhan neoklasik dan teori pertumbuhan endogen, studi ini mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian diatas. Dengan alat analisis regresi metode cross-section dan data panel, studi ini menemukan bahwa tingkat konvergensi regional di Indonesia adalah rendah. Perbedaan dalam tingkat pertumbuhan secara sistematis dapat dijelaskan oleh sejumlah variabel penjelas.Perlakuan regresi yang mengizinkan fungsi produksi berbeda-beda untuk setiap perekonomian, menghasilkan estimasi kecepatan konvergensi yang jauh lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi adalah besar. Jika perbedaan dalam tingkat teknologi antar propinsi ini menghilang, maka konvergensi akan terjadi secara cepat.Dengan analisa konvergensi teknologi, studi ini menemukan bahwa mekanisme utama yang berada dibalikkonvergensi regional adalah pengejaran TFP. Peranan pengejaran TFP ini jauh lebih dominan dibandingkan dengan akumulasi faktor.Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi membawa pada perbedaan TFP yang besar. Jika perbedaan dalam tingkat teknologi ini menghilang, pengejaran TFP akan terjadi dalam tingkat yang jauh lebih cepat.Dengan pendekatan transfer teknologi, studi ini membedakan antara konvergensi yang dihasilkan dan akumulasi faktor dan konvergensi yang dihasilkan dari transfer teknologi. Hasil analisa menunjukkan bahwa transfer teknologi memainkan peranan tidak kecil dalam konvergensi di Indonesia. Dengan perlakuka ekonometri yang mengizinkan setiap perekonomian memiliki fungsi produksi yang berbeda, sebagian besar konvergensi dihasilkan dari transfer teknologi.Hal ini menegaskan temuan sebelumnya bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi adalah sangat lebar. Bila perbedaan ini menghilang, maka kita berharap bahwa transfer teknologi akan berjalan jauh lebih cepat. Transfer teknologi yang lebih cepat ini akan membawa pada konvergensi pendapatan yang juga jauh lebih cepat.Studi ini memiliki keterbatasan dalam teori dan metodologi penelitian. Dari sudut pandang ekonometri, studi ini terganggu oleh masalah-masalah berikut: (i) kesalahan spefisikan; (ii) kesalaha pengukuran; (iii) perata-rataan variabel; (iv) korelasi antar residual. Sedangkan dari sudut pandang teoritis, studi ini memiliki keterbatasan yaitu: (i) ketidakmampuan menangkap adanya pola konvergensi yang berbeda; (ii) ketidakmampuan menjelaskan transfer teknologi."

"Through fiscal decentralization, local governments are expected toassume more responsibility for regional problems such asunemployment. This study aims to analyze the effect of fiscaldecentralization on the unemployment rate in Sumatra for the period2006 to 2013. This quantitative research used panel data and multipleregression analyses. The results show that Regional Revenue andRevenue Sharing Fund have negative effects on the unemployment rate.Capital expenditures negatively affect the unemployment rate for thenext two years, while goods and services expenditures have a positiveeffect on the unemployment rate. In addition, the General AllocationFund, Special Allocation Fund and personnel expenditure do not affectthe unemployment rate.Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampumenyelesaikan berbagai permasalahan daerah, antara lainpengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruhpelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran diWilayah Sumatera selama periode 2006 s.d. 2013. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknikanalisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatifterhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatifterhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya,sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positifterhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, DanaAlokasi Khusus, dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikanterhadap tingkat pengangguran."

"ABSTRAKKetimpangan struktur produksi dan infrastruktur masih terjadi di Kabupaten Pandeglang. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan dan desa tertinggal. Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Cigeulis dan Kecamatan Sobang masih terdapat desa tertinggal, namun memiliki potensi sumber daya pertanian yang tinggi. Upaya pengentasan kesenjangan melalui penataan ruang dapat dilakukan dengan menetapkan desa-desa pusat pertumbuhan berdasarkan produk unggulanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik persebaran desa potensi pusat pertumbuhan berdasarkan produk unggulannya dan hubungannya dengan rencana penataan ruang pusat pertumbuhan di wilayah penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisa spasial deskriptif berdasarkan hasil overlay, pembobotan, analisis skalogram-indeks sentralitas dan analisis Location Quotient LQ. Hasil penelitian menunjukkan pusat pertumbuhan tersebar berdekatan dengan ibukota kecamatan dan memiliki akses terhadap jalan kolektor. Desa pusat pertumbuhan dengan produk unggulan kedelai memiliki peluang pengembangan yang lebih besar karena dilengkapi oleh adanya terminal dan pasar utama. Berkaitan dengan rencana tata ruang kecamatannya, hasil desa pusat pertumbuhan memiliki relevansi dengan rencana detail tata ruang kecamatannya.

---

ABSTRACTInequality of production and infrastructure structures still occurs in Pandeglang District. Cibaliung District, Cigeulis District and Sobang District still have lagging subdistricts, but have high agricultural resource potential. Efforts to alleviate the gaps through spatial planning can be done by establishing rural growth centre based on their leading products. This study aims to analyze the characteristics of subdistrict potential distribution of growth centers based on their leading products and their relation with the spatial plan of growth in the research area. Analytical techniques used in this research is descriptive spatial analysis based on overlay, weighted analyis, scalogram centrality index and Location Quotient analysis. The results showed that growth centre is dispersed near to districts capital and has the access to the primary road. The subdistrict of growth centre and soy leading product has the larger potential of development because it is completed by bus terminal and main market. In relation to its district spatial plan, the result of the rural growth centre have relevance to the detail spatial planning of the research area."

"ABSTRAKArtikel ini berfokus pada kesenjangan ekonomi yang terjadi di Prancis dalam lagu rap Nes Sous la Meme Etoile karya IAM. Lagu ini menceritakan kehidupan narator Aku, sebagai seorang imigran, yang hidup dalam kemiskinan dan penuh dengan kesulitan dan kemalangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis struktural dan analisis semiotika melalui analisis aspek semantik dan pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis pada lirik lagu. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa lagu rap Nes Sous la Meme Etoile karya IAM mengangkat salah satu isu sosial yang memang benar adanya dan sudah menjadi polemik di Prancis, yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di Prancis dalam lagu ini ditampilkan melalui perbandingan kehidupan antara narator Aku dengan Dia dalam berbagai aspek kehidupan seperti gaya hidup, jenis pekerjaan, status pendidikan, dan kegiatan yang menjadi keseharian mereka. Melalui penelitian ini, kesenjangan ekonomi di Prancis tidak hanya terbukti keberadaannya, namun juga dapat terlihat dampak dari kesenjangan ekonomi pada aspek sosial dan pendidikan. Dari penelitian ini juga terlihat reaksi narator Aku akibat adanya kesenjangan ekonomi. Tidak hanya itu, perubahan sudut pandang narator Aku terhadap isu yang telah menjadi polemik di Prancis juga terlihat di sini.

---

ABSTRACTThis article focuses on the economic disparities found in France according to the rap song Nes Sous la Meme Etoile by IAM. This song tells the life of the narrator. I, as an immigrant, whose life is trapped in poverty and is full of difficulties and misfortunes. The theory used in this study is the structural analysis and semiotic analysis theory through analysis of semantic and pragmatic aspects. The method used in this study is a qualitative method by analyzing the song lyrics. The results of this study show that the rap song Nes Sous la Meme Etoile by IAM raises one of the social issues that is indeed true and has become a polemic in France, that is economic disparities. The economic gap in France in this song is conveyed through a comparison of life between the narrator I and Him in various aspects of life including lifestyle, type of work, educational status, and activities that become their daily life. This research has proven not only the existence of economic disparities in France, but also its impacts on social and educational aspects. Furthermore, it has also shown the reaction of the narrator I to the economic disparities. In addition, the change in narrator s perspective on the issue, that has become polemic in France, can also be seen here."

"Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lima pulau besar dan ribuan pulau kecil memicu munculnya aglomerasi serta isu disparitas antar wilayah. Aglomerasi dapat di lihat dengan munculnya kota sebagai sentra aktivitas ekonomi. Terjadinya disparitas bisa dilihat dari indikator jumlah PAD pada APBD di masing-masing propinsi. Disparitas dalam Ilmu Ekonomi Regional dapat diukur dengan indikator PDRB antar propinsi. Isu disparitas antar propinsi juga disebabkan karena faktor ketersediaan sumber daya dan fasilitas infrastuktur. Isu disparitas merupakan tantangan bagi efektivitas implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia The geographical condition of Indonesia which consist of five large islands and thousands of small islands, triggers agglomeration and disparity issue. Agglomeration can be seen with the emergence of cities as centers of economic activity. The disparity can beseen from the indicator of the amount of PAD in the APBD in each province. Disparity in Regional Economics can be measured by inter-provincial GRDP indicators. The disparity issue is also due to the availability of resources and infrastructure facilities. The disparity issue is a challenge for the effectiveness of the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia."

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping memberikan pelayanan umum, salah satu misi utama dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan DKI Jakarta adalah mencari keuntungan atau sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam menjalankan misi tersebut ternyata kinerjanya belum memuaskan. Sumbangan BUMD kepada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 1993/1994 hanya sebesar 0, 81%. Kemudian menurut hasil pemeriksaan Akuntan Publik dan BPKP, kondisi kesehatan BUMP di lingkungan DKI Jakarta pada umumnya belum memuaskan. Penelitian ini terpusat pada faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kinerja BUMD yang demikian dengan menggunakan Pendekatan Biaya Transaksi Ekonomi (BTE) sebagai alat analisis, yaitu suatu pendekatan interdisipliner yang mencakup hukum, ekonomi, dan teori organisasi. Periode yang diteliti adalah tahun 1990-1994. BUMD di lingkungan DKI Jakarta yang seluruhnya berjumlah 34 buah, dikelompokkan ke dalam, tiga bentuk yaitu Perusahaan Daerah (PD), Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Daerah (BUD). Penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada dua bentuk BUMD, yaitu PD dan PT, sedangkan bentuk BUD tidak diteliti karena belum dapat dikategorikan sebagai organisasi bisnis penuh dan masih beroperasi seperti organisasi Dinas atau Biro Pemerintah. Beberapa aspek BTE yang diteliti adalah (1) kerangka hukum, (2) organisasi perusahaan, (3) hubungan keagenan, (4) birokratisme, (5) biaya yang berpotensi sebagai biaya transaksi ekonomi, dan (6) kinerja BUMD. Dari hasil penelitian disinrpulkan bahwa BTE dari PD lebih tinggi dibandingkan dengan BTE dari PT, dan kinerja PD lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PT yang dibuktikan dengan angka rata-rata Rol per tahun: PD sebesar 1,68% dan PT sebesar 12,66%; angka rata-rata perkembangan aktiva per tahun: PD sebesar 23,49% dan PT sebesar 38,74%; angka rata-rata perkembangan labs busk per tahun: PD sebesar 22,15% dan PT 84,32%; dan opini Akuntan Publik dan BPKP dengan nilai PD sebesar 1,92 dan PT sebesar 2, 75. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa BTE dari PD lebih tinggi dibandingkan dengan BTE dari PT. Oleh karena itu sesuai dengan anggapan dasar teori BTE, maka BUMD berbentuk PD selayaknya digantikan oleh struktur pengaturan lain yang lebih rendah BTEnya, seperti pasar, myriad hybrid organization, struktur multidivisi, struktur holding company, strategic business units dan strategic networks. Di samping melalui perubahan struktur pengaturan PD, beberapa kebijaksanaan lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMD di lingkungan DKI Jakarta adalah regulasi dan deregulasi kerangka hukum, mendesentralisasikan kewenangan pengambilan keputusan, mengurangi pengaruh birokratisnne dan mengatasi masalah keagenan yang secara simultan akan mengurangi komponen biaya yang berpotensi menjadi BTE."