Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan bagian dari sejarah yang dimiliki Timur Tengah. Di antara konflik-konflik yang terjadi, konflik Israel-Palestina merupakan konflik terlama dan belum sepenuhnya terselesaikan, Terobosan sangat signifikan yang dilakukan Israel dan PLO dalam konteks proses perdamaian di Timur Tengah ketika mereka mengadakan Kesepakatan Oslo I (13 September 1993) dan Kesepakatan Oslo II (28 September 1995). Namun, proses perundingan itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, baik dalam proses awal perjanjian maupun sampai pada tahap implementasi hasil kesepakatan.Melihat fakta ini, PLO di bawah kepemimpinan Yasser Arafat bersama pejabat-pejabat senior PLO berupaya melakukan proses diplomasi dengan pihak Isarel, yang akhirnya menghasilkan Kesepakatan Oslo I dan II. Peran PLO dalam Kesepakatan tersebut, tidak terlepas dan tujuan PLO yang fungsinya berubah dari pembebasan Palestina menjadi pembangunan sebuah negara yang berdampingan dengan Israel. Alat-alat untuk mencapai tujuan tersebut telah berubah dari perjuangan militer menjadi diplomasi aktif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan pertanyaan riset yaitu Bagaimana peranan PLO melalui jalur diplomasi aktif dalam Perjanjian Oslo I dan II ?Untuk menjawab pertanyaan riset di atas, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu metode studi kasus untuk memaparkan upaya-upaya PLO dalam proses perundingan tersebut serta faktor-faktor dan kendala-kendala yang mempengaruhi jalannya proses perundingan damai di Oslo. Yaitu dengan menganalisa upaya PLO dalam perundingan damai dengan Israel, serta sikap Israel terhadap proses perundingan tersebut. Kemudian proses awal perundingan hingga tercapainya Kesepakatan Oslo I dan II. Pada penyelesaian konflik Israel-Palestina ini, PLO menggunakan instrumen politik luar negeri berupa diplomasi aktif melalui mekanisme negosiasi. Terakhir, penulis menggambarkan peranan PLO sebagai aktor perunding yang terlibat aktif pada Perjanjian Oslo I dan II.Berdasarkan sistematika penulisan yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran PLO dalam perjanjian Oslo I dan II dilandaskan pada tujuan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina melalui meja perundingan serta mendirikan Negara Palestina Merdeka.

---

The conflict between Israel and Palestine is part of the history of the Middle East. Among the many conflicts that have occurred in the Middle East, the Israeli-Palestine conflict is the longest conflict, which has not completely been solved. The significant breakthrough in the context of the peace process in the Middle East, however, are made by Israel and PLO in Oslo Agreement I (September 13, 1993) and Oslo Agreement II (September 28, 1995). However, the agreement process did not run smoothly as had been expected, both in the initial process of the agreement and in the stage of its implementation.

From the beginning, PLO under the leadership of Yasser Arafat along with his senior officials had launched diplomatic initiatives with Israel, which led to Oslo Agreement I, and U. The role the PLO played in the Agreement was closely related to the PLO goals whose functions had changed from Palestine liberation to the development of a state in co-existence with Israel. The tools to achieve that goal have been changed from military struggle to active diplomacy. From what has been described above, the writer put forth the research question, i.e. what is the role of PLO through active diplomacy-in Oslo Agreement I and II?

To answer the above research question, the writer has adopted qualitative methodology, i.e. case study method to make clear the efforts of the PLO in the agreement process as well as the factors and constraints which had influences on the peace process in Oslo. This is done by analyzing PLO efforts in the peace process with Israel, the Israeli attitude toward the peace process and then the initial process of the agreement up to the achievement of Oslo Agreement I and IL In the resolution of Israeli-Palestine conflict, the PLO has adopted a foreign policy instrument in the form of active diplomacy through negotiation. In the last part, the writer has described the role of the PLO as an active actor in Oslo Agreement I and II.

Based on the above description, the writer has come to the conclusion that the role of the PLO in Oslo Agreement I and II was based on the goal to end the Israeli- Palestine conflict by means of negotiation and to establish an Independent Palestine State."

"Perseteruan Palestina-Israel sudah berlangsung demikian lama. Sejak awal konflik, masing-masing pihak, baik Palestina dan Israel, merasa berhak atas wilayah yang dipersengketakan dan berusaha menguasai serta mengembangkan kehidupan nasionalnya secara mutlak tanpa melakukan power sharing. Pihak Israel berusaha bersikeras mempertahankan wilayah yang telah didudukinya dengan alasan: ruang hidup (lebensraum), keamanan (buffer zone), strategis, ikatan emosional, dan masalah sumber daya. Sedangkan pihak Palestina berupaya keras pula untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayah yang diduduki Israel dengan alasan sebagai tanah leluhur mereka.Sikap yang keras dari kedua belah pihak ini juga telah menyebabkan berbagai perundingan yang pernah diadakan selama ini berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan yang berarti bagi perdamaian kedua belah pihak. Kini Peta Jalan Perdamaian kembali disodorkan yang didukung oleh kelompok Kuartet (AS, PBB, UE, dan Rusia) sebagai sebuah upaya untuk memecahkan kebuntuan masalah konflik Palestina-Israel.Kehadiran Peta Jalan Damai ini diharapkan menjadi obat bagi konflik Palestina-Israel yang telah memakan banyak korban warga sipil yang tidak berdosa akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam mewujudkan harapan ini, maka Peta Jalan Damai menawarkan beberapa tuntutan kepada kedua belah pihak untuk memberikan kebijakan atau tindakan yang dapat membantu dalam proses perdamaian. Efektivitas Peta Jalan Damai ini akan diuji dan dianalisa dari perspektif Resolusi Konflik dengan harapan dapat menemukan faktor-faktor yang akan menjadi pendukung dan penghambat bagi terlaksananya Peta Jalan Damai ini dalam memberikan solusi bagi konflik Palestina-Israel dengan tanpa meninggalkan pengalaman-pengalaman sejarah perdamaian yang pernah dilakukan sebagai cerminan dan pelajaran bagi upaya pencarian problem solving, walaupun kegagalan demi kegagalan adalah selalu menjadi jawaban atas semua upaya perdamaian yang telah dan pernah dilakukan oleh Palestina dan Israel.

---

The war of Palestina-Israel has been happened for a long time. Since the first conflict, both Palestine and Israel claimed that they had the right for the conflict district without doing a power sharing. The Israel tried very hard to depend the land that they had took control for some reasons: for the life, safety, strategic zone, emotional link, and natural resources. Palestine also tried very hard to struggle the - freedom of their district that have been holded by the Israel with the reason that the land was their ancestor land.

The persistent of the both side also caused all the negotiation that were helded by UN, US, Rusia, UE ended without having a good deal for the peace of the both side. Recently, the peace road map have offered again which was supported by US , Rusia, UE, and UN as the problem solving for breaking the conflict of Palestine-Israel. The present of this peace road map was expected by the world to be the problem solving of Palestine and Israel conflict, which had many victims from the civilian because of the both side war.

For getting this goal, the Peace Road Map offered some solutions for the both side to do the wisdom or the action that could help in peace processing. The effectiveness of the Peace Road Map will be exercised and analyzed by the perspective of conflict resolution to find some factors which can support or hamper for the Peace Road Map to give a solution for the conflict Palestine-Israel without leaving the peace history experiences which have been done as a reflection and a lesson for getting a problem solving. Even though, unsuccessful is always be the answer for the peace effort that have been done by Palestine and Israel."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang usaha-usaha perubahan sikap yang dilakukan oleh Palestinian Liberation Organization (PLO) serta dampak yang ditimbulkannya baik itu positif maupun negatifnya. Pada awalnya PLO setelah terbentuk tahun 1964, berjuang seoara radikal, tak mau berkompromi, sebagai akibat dari kekecewaan orang-orang Palestina atas dirampasnya tanah-tanah mereka oleh orang-orang Israel yang ditunggangi oleh Zionisme. Setelah berjuang melalui gerakan bersenjata dan aksi-aksi teror yang dilakukan PLO sebelum tahun 1974, ternyata PLO tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Akan tetapi sebaliknya bahkan kehancuran dan citra buruk yang mereka dapatkan kemudian. Kehadiran PLO ternyata tidak disenangi oleh para penguasa Arab, karena mereka tak menginginkan berdirinya negara Palestina yang dimotori oleh PLO, yang mereka anggap sebagai organisasi teroris. Selain itu jika negara Palestina berdiri dan menggunakan sistem demokrasi murni, dikhawatirkan akan mengganggu status quo mereka yang mayoritas monarki. Sadar akan sulitnya berjuang melalui aksi-aksi bersenjata dan teror, PLO mencoba untuk merubah sikap yang dimulai pada awal tahun 1973 yaitu dengan berjuang menggunakan cara-cara politik, sekalipun menimbulkan perpecahan dalam tubuh PLO. Akhirnya pada tahun 1974 perjuangan PLO mendapatkan hasil yang memuaskan yaitu dengan diakuinya oleh Liga Arab sebagai satu-satunya wakil sah bangsa Palestina, lalu pada tahun yang sama pula PLO mendapat pengakuan dari PBB dan memberinya status peninjau dalam sidang-sidang yang diadakan oleh badan tersebut.

---

"

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS dalam konflik Israel-Palestina khususnya pada saat masa Presiden Bush, serta menjelaskan faktor-faktor eksternal dan internal AS yang berubah dan tidak dapat diabaikan pada saat itu sehingga membuat AS melakukan adaptasi dalam perilakunya. Dalam hal ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah perilaku kebijakan AS sebagai satu-satunya negara yang mengalami perubahan secara signifikan dalam doktrin dan kebijakan luar negerinya setelah peristiwa serangan teroris tanggal 11 September 2001.Adaptasi perilaku AS, merupakan respon AS terhadap perkembangan di lingkungan eksternalnya yaitu peningkatan eskalasi konflik di wilayah pendudukan di Palestina, adanya tekanan dari negara-negara asing termasuk dari negara-negara yang merupakan "sekutu dekat" AS di kawasan serta strategi ofensif yang dijalankan oleh Perdana Menteri Israel Ariel Sharon sejak tahun 2001. Di samping itu, adaptasi perilaku AS tersebut juga merupakan respon AS atas perkembangan di lingkungan internalnya yaitu adanya keprihatinan anggota Kongres/Senat serta publik domestik AS, adanya kekhawatiran kehilangan momentum positif proses perdamaian di Timur Tengah serta adanya kekhawatiran menurunnya koalisi global anti terorisme di kalangan Pemerintah AS.Pembahasan mengenai permasalahan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran sebagai alat analitis.Dengan menggunakan pendapat Rosenau yang mengaitkan antara tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dengan respon terhadap aksi dari lingkungan eksternal dan internal serta penjelasan bahwa kebijakan luar negeri perlu dipikirkan sebagai suatu proses adaptif, pendekatan sistem politik David Easton, Mochtar Mas'oed dan Hoisti mengenai komponen kebijakan luar negeri serta teori yang dikemukakan Howard Lentner bahwa dalam mencapai tujuan politik luar negerinya, suatu negara mengalami serangkaian penyesuaian yang tetap yang terjadi di dalam negara maupun antara negara dengan situasi yang dihadapi, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini adalah adaptasi perilaku AS diwujudkan dalam beberapa penyesuaian kebijakan luar negeri AS mengenai konflik Israel-Palestina, yang mencapai puncaknya pada peluncuran roadmap pembentukan dua negara sebagai penyelesaian terhadap konflik Israel-Palestina pada tanggal 30 April 2003. Dalam roadmap disebutkan bahwa realisasi pengakhiran konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan penghentian kekerasan dan tindakan terorisme, dengan pemimpin Palestina yang mampu secara tegas mengambil tindakan melawan tindakan teror dan mampu untuk membangun demokrasi berdasarkan toleransi dan kemerdekaan, kesediaan Israel untuk melakukan apa yang diperlukan bagi berdirinya negara Palestina dan diterimanya oleh kedua pihak suatu wilayah pemukiman sebagaimana telah diatur dalam roadmap tersebut.Peluncuran roadmap perdamaian merupakan wujud adaptasi kebijakan Presiden Bush pada tingkat perilakulaksi dalam konflik Israel-Palestina, dimana sebelumnya Presiden Bush selalu menolak thrill tangan langsung untuk menggerakkan proses perdamaian. Presiden Bush kini mengulurkan tangannya langsung dengan meletakkan kapasitas dan pengaruh AS untuk membuka kembali solusi politik yang selama lebih dari dua tahun tertutup rapat."

"Saudi Arabia memiliki tempat yang sangat signifikan di dunia Arab dan Islam. Ini disebabkan statusnya sebagai negara terbesar di Semenanjung Jazirah Arab. Juga merupakan negara di dunia yang memiliki cadangan minyak terbesar sekitar 25% cadangan minyak dunia. Saudi Arabia berperan aktif dalam upayanya menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, Peran Saudi Arabia dalam mewujudkan penyelesaian masalah Palestina merupakan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Saudi Arabia yang dirumuskan tahun 1943. Saudi Arabia hingga kini tetap pada pendiriannya menganggap penyelesaian masalah Palestina merupakan togas dan misi politik luar negerinya yang dianggap perlu mendapat perhatian yang serius dan prioritas tinggi (urgent concern and top priority). Di antara upaya Saudi Arabia untuk menyelesaikan konflik, terdapat dua inisiatif perdamaian yang ditawarkan pada tahun 1982 dan 2002. Inisiatif perdamaian ini menawarkan sebuah solusi perdamaian yang berlandaskan pads Resolusi PBB. Yang memberikan pengakuan kepada Israel untuk tetap eksis dan menawarkan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab dengan imbalan Israel menerima dan melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 yang meminta untuk mengakliiri pendudukan pada garis batas 1967. Saudi meyakini bahwa usahanya membantu menyelesaikan masalah Palestina merupakan tugas dan tanggung jawab bangsa Arab dan umat Muslim. Di sate sisi Saudi Arabia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, dimana Israel merupakan anak emas Amerika Serikat di Timur Tengah. Isu Palestina telah menjadi duri dalam hubungan Saudi Arabia dan Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Selama ini Saudi Arabia berpandangan kedekatannya dengan Amerika Serikat dapat mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel untuk menjadi penengah yang lebih adil. Namun upaya mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam masalah Palestina tidak efektif, dikarenakan sikap politiknya yang selalu menguntungkan Israel.

---

Saudi Arabia has a significant place in the Arab's world and Islam. It's caused by status Arab as the biggest country in Arabic peninsula, and the biggest oil's resource, more about 25 % oil's resource in the world. Saudi Arabia has effectively role to finish conflict between Palestine and Israel.

Saudi Arabia's role in finishing conflict Palestine and Israel is his effort and his mission of foreign policy since 1943. Saudi Arabia said that until now the Palestine's problem is an urgent concern and top priority.

Two initiatively peaces offered a peace solving based on United Nations resolutions in 1982 and 2002. This resolution give legality to Israel to exist and offer normalization of relation with Arabic's countries by fee Israel accept that resolution number 242 and 338 which asked to end occupy in the limited line 1967.

Saudi Arabia sure that his effort can finish Palestine's problem as his responsibility of Arabic and all of Moslem. In the other side, Saudi Arabia has relation closely with United States which Israel as his close partner. The Palestine's problem has difficult to Arabs' Saudi and united state's relations since second's war of the world. Arab said that closely with America is as mediator between Palestine and Israel, but his attitude not effectively because always give lucky to Israel."

"Tesis ini membahas politik luar negeri Amerika Serikat yang mengkaji use of force AS terhadap Afghanistan dalam upaya self-defense akibat serangan teroris 1 I September 2001, Analisisnya dilakukan berdasarkan Piagani PBB dan Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001) yang dikaitkan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state) yang merupakan bagian dari perspektif Realis. Penulis tertarik pada persoalan serangan udara AS terhadap Afghanistan yang dilakukannya secara sepihak tanpa persetujuan dan perintah dari PBB sehingga AS dapat dikatakan melanggar Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001).Kerangka berpikir dalam tesis ini berupa kerangka konseptual. Berdasarkan persoalan penelitian, maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negeri, use of .force, self-defense, terorisme, serta pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa AS berupaya memperluas ruang lingkup perang terhadap terorisme yang tidak hanya ditujukan terhadap Afghanistan saja. Tujuan AS yang sebenarnya adalah mengubah bentuk pemerintahan suatu negara yang dianggapnya dapat membahayakan eksistensi AS sebagai kekuatan tunggal dalam sistem internasional serta yang dapat menghalangi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan AS melalui politik Inn negerinya yang semakin agresif, cenderung unilateral, dan bersifat impulsitUse of.force AS terhadap Afghanistan hanyalah merupakan salah satu bagian dari strategi AS dalam rangka menegakkan demokrasi, pasar bebas, perdagangan bebas, dan sebagainya guna menginfiltrasi urusan dalam negeri anggota PBB yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum 11 September.Oleh karena itu, tujuan politik luar negeri AS melalui operasi militernya terhadap Afghanistan harus dapat dibedakan dengan jelas. Serangan yang dilakukan AS itu benarbenar bertujuan memerangi terorisme internasional ataukah untuk menggulingkan pemerintahan Taliban demi kepentingan nasional AS yang sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan Tragedi 11 September 2001 .Dalam hal ini, politik luar negeri AS cenderung memanfaatkan islilah self defense guna membenarkan use of ,force yang dilakukannya demi mengejar kepentingan nasionalnya terhadap suatu negara meskipun negara yang diserangnya tidak mengancam AS.Kesimpulan ini berkaitan dengan fakta yang ada dalam kasus use of force AS terhadap Afghanistan. Walaupun dalam kenyataannya 14 dari 19 pelaku serangan 11 September yang tertangkap adalah warga negara Arab Saudi, AS justru menyerang Afghanistan. Padahal, teroris adalah nonstate actor sedangkan Afghanistan merupakan state actor.Berdasarkan Piagam PBB, upaya self-defense hanya ditujukan terhadap aktor negara, yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Sehingga, upaya self-defense AS sebagai respon atas serangan 11 September yang menimpanya seharusnya ditujukan terhadap Arab Saudi karena mayoritas pelaku yang berhasil ditangkap merupakan warga berkebangsaan Arab Saudi. Selain itu, dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1368 dan 1373 (2001) sama sekali tidak menyebutkan tentang Afghanistan, Taliban, maupun Al-Qaidah.Tak ada satupun ketentuan dalam hukum internasional yang membenarkan serangan udara AS terhadap Afghanistan sehingga landasan hukum atas use of force AS terhadap Afghanistan sangat "kabur". Memang, meskipun penggunaan kekerasan oleh suatu negara terhadap negara lainnya sudah dilarang secara resntil oleh hukum internasional dan Piagam PBB, namun ada dua pengecualian scbagaimana yang terdapat dalam Pasul 51 dan 53 Piagam PBB.Dalam haI ini, AS telah menyalahgunakan konsep right of self-defense untuk kepentingannya sehingga dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri AS pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan serangan udaranya terhadap Afghanistan telah melanggar Pasal 2 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 7) Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001). Padahal, satu-satunya cara dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah melalui jalur hukum internasional, bukan dengan menggunakan kekerasan sebagai upaya balas dendam."

"Upaya panjang mencari penyelesaian damai konflik di Filipina Selatan melibatkan intervensi dua negara yang berbeda, Libya dan Indonesia, yang berperan sebagai mediator, dalam kerangka Organisasi Konferensi Islam. Namun dalam menjalankan perannya kedua negara tersebut memiliki keberhasilan yang berbeda. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih jauh terutama memahami apa yang menjadi pembeda keberhasilan antara Indonesia dan Libya sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dan MNLF di Filipina Selatan, dan bagaimana perbedaan itu dapat terjadi.Dalam penelitian ini dipergunakan konsep Oran Young dan Marvin Ott bahwa keberhasilan mediasi dalam resolusi konflik antara lain tergantung pada kapabilitas mediator yaitu ketidakberpihakan, independensi dan leverage.Konsep lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep Brian Frederking, Andrea Pyatt dan Shaun Randol yaitu, peran jenis aktoraktor regional (Indonesia) dan ekstra-regional (Libya)-dalam upaya mediasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mengenai keberhasilan peran pihak ketiga dalam resolusi konflik, dengan mengambil kasus mediasi Libya dan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Filipina Selatan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis.Unit analisis penelitian ini adalah negara.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perbedaan kapabilitas antara Indonesia dan Libya memiliki hubungan terhadap resolusi konflik di Filipina Selatan, terutama faktor persepsi keberpihakan atau ketidakberpihakan, ketergantungan, penerimaan dan leverage kedua negara oleh aktor yang memiliki kemampuan menentukan dalam konflik, dalam kasus ini Pemerintah Filipina.Lebih jauh ini mengindikasikan bahwa efektifitas peran pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik ditentukan oleh sifat konflik (internalminoritas) dan distribusi kekuatan (power) antara pihak-pihak yang bertikai."

"ABSTRAKDalam sejarah dipaparkan bahwa Inggris, Eropa bahkan Amerika mendukung realisasi proyek zionisme. Tetapi dukunganya tidak sekuat dan strategis Amerika Serikat. Terlebih lagi pada era George W Bush, yang mana idiosyncratic pemimpin Amerika ini berasumsi bahwa dunia ini anarki, sehingga harus diimbangi dengan cara menambah power agar Amerika dapat survive. George W Bush juga membantu dalam mengangkat wibawa zionisme, yaitu dengan mendoktrin sejumlah pandangan negatif terhadap Arab dan kaum muslim dalam emosi publik Amerika dan kebudayaannya, yang secara langsung atau tidak langsung, menyebabkan keberpihakan mereka kepada Israel dan gerakan zionisme.Arti panting hubungan Amerika Serikat dengan Israel dapat dianalogikan dengan membangun satu sekutu yang tepat, baik dan ideal secara moral untuk menentang kekuatan lain yang menjadi lawan Amerika, yakni anti demokrasi dan komunis. Pola ini dapat disetarakan pula dengan pemikiran persekutuan Amerika-Israel sebagai kubu yang benar melawan pihak lain yang salah.Untuk menguatkan hubungannya ini Israel menggunakan suatu lembaga lobi di Gedung Putih yang biasa dikenal dengan AIPAC. Lobi Israel memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah terkait dengan keamanan dan eksistensi Israel, yang secara umum diketahui bahwa Amerika sebagai sebuah negara adidaya tentu sangat berpengaruh, karena bagi siapa saja yang mengambil peran untuk mempengaruhi Amerika, keuntungan akan didapatkan. Namun ternyata ada beberapa peristiwa atau fakta dimana lobi tidak berperan.Fakta-fakta yang dikemukakan dalam penelitian ini, menunjukan bahwa yang abadi adalah faktor kepentingan suatu negara, karena Amerika Serikat mempunyai kepentingan ideologi, politik, ekonomi dan pertahanan di Timur Tengah serta mencari sparing partner, dalam hal ini adalah Israel untuk mewujudkan misinya di Timur Tengah. Agar misi tersebut dapat terealisir Amerika Serikat harus mempertahankan eksistensi Israel dari acaman dunia Arab.

---

ABSTRACT

Historically, it is exposed that England, Europe even USA support the realization of Zionist project. But the support is not as strong and strategic as USA. Mostly in George W bush era, which idiosyncratic of this US leader assumed this world is anarchy, so must be balance by maximizing power so America can survive, George W Bush also helps and rises Zionism prestige, by doctrine amount of negative view about Arab and Moslem in American public emotion and culture directly or indirectly. It causes their side with Israel and Zionist movement.

Important meaning of USA affairs with Israel can be analogized by building a right good and ideal alliance morally to against other force which become USA enemy, democracy opponent and communist. This pattern also can be paralyzed with American-Israel alliance perspective as the right entrenchment against the wrong one.

To empower this affair, Israel uses a lobby institution in White House, known as AIPAC. Israel's lobby has objectives to influence American foreign policy in Middle East. It related with Israel security and existence, commonly known USA as powerful country obviously so influenced. For any one take part to influence USA, they'll get the advantage. But there are some evidence or facts where lobby couldn't take part.

The facts show the eternal is a country's interest factor, and for this research USA has ideology, politic, economy, and defense interest in Middle East and finding sparing partner, in this case Israel. To bring the mission in become reality, USA must defenses Israel's existence from Arabic world threat ."

"President Roosevelt telah memberikan dasar globalisasi politik dan ekonomi bagi strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Semenjak selesainya Perang Dunia II Amerika Serikat telah terlibat dalam percaturan dunia internasional dibidang politik dan ekonomi menghadapi Uni Soviet. Kemenangan dalam peperangan dan kemakmuran dalam negeri membawa dampak positive bagi rakyat Amerika. Rakyat Amerika percaya pada kebijakan pemerintah baik di dalam maupun diluar negeri. Para pemimpin Amerika Serikatpun menginginkan agar faham demokrasi dapat dilestarikan dan dikembangkan seluas-luasnya demi untuk kesejahteraan dan perdamaian dunia. Agar dapat dicapai cita-cita kesejahteraan dan perdamaian dunia ditempuh berbagai jalan kebijakan oleh para pemimpin Amerika Serikat, sebagai realisasinya adalah memaklumkan "Perang Dingin" dan memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara yang membutuhkan terutama negara-negara dunia ketiga. Kebijakan ini dibuat untuk mengimbangi kekuatan saingan mereka negara Uni Soviet. Pada akhir tahun 50 an untuk membendung lebih effective lagi masuknya faham komunis Uni Soviet keseluruh pelosok dunia, selain beberapa kebijakan yang telah dilakukan juga diadakan "pembinaan persahabatan" dengan lawan politiknya. Washington dan Moskow semenjak saat ini menghadapi "Perang Dingin" dengan menjalankan "Strategi perdamaian", taktik yang dijalankan adalah taktik mata-mata, propaganda dan adu domba. Thesis ini dibuat untuk menjelaskan manfaat dari badan Peace Corps, sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri J.F.Kennedy. Dibentuk untuk dipakai sebagai alat pemerintah dengan tujuan dapat menyebarkan dan melestarikan faham demokrasi maupun menuju kesejahteraan dan perdamaian dunia "Peace Corps" adalah merupakan strategi damai Amerika Serikat berbentuk "missi moral" melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Badan "Peace Corps" dipilih dari para tenaga muda Amerika agar dapat saling berbagi pengalaman kepada masyarakat negara-negara dunia ketiga untuk menuju pada kemajuan, kecerdasan dan perdamaian dunia maupun mengcounter infiltrasi dari Uni Soviet. Kesimpulan kami adalah Kennedy telah berperan banyak dalam percaturan politik luar negeri Amerika khususnya menangani Perang Dingin dengan merangkul negara-negara dunia ketiga demi untuk tercapainya perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.

---

President Roosevelt has formulated American foreign policy goals for the postwar world as based on universal political and economic freedom.

It has only been since World War II that the United States has consistently been involved in shaping the world according to American ideals of politic and economic against Soviet Union. Victorious in that great struggle its homeland undamaged from the revages of war the nation was confident of its mission at home and abroad. US leaders wanted to maintain the democratic structure they had defended at tremendous cost and to share the benefits of prosperity as widely as possible.

To realize these goals, US leaders formulated several policies such economic aid to export capital and technical assistance to Europe and to underdeveloped countries and declared cold war. It aims was to preserve. the political and physical integrity from the danger of a communist takeover.

As early as the mid-1950's Washington and Moskow announced the policy of "peaceful coexistence" in which war between the United States and Soviet Union was not inevitable and both system could coexist peacefully and changed the strategy more humanistic. Washington and Moskow Used similar tactics throughout the Cold War was, including overthrowing unfriendly governments, helping repress rebellions against unfriendly states, and waging wars.

This thesis will explain how benefit the Peace Corps as one of Kennedy's foreign policy strategy. It is designed to maintain the democratic structure, to promote world peace and friendship and to promote understanding between the American people and other peoples. The Peace Corps recruit the best of American's young minds to wage the struggle for America superiority through education and technical expertise. The Peace Corps represented the benevolent side of Kennedy's commitment to activism, counter intergency embodied its more insidious dimensions.

My concluding thought is Kennedy were quite different with other American leader would play a central role in carrying forward the Cold War, and winning the " hearts and minds" of developing countries, work together with Third World to save the world."

"Dalam tesis ini, penulis bermaksud menjelaskan "Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara pada Era Fukuda (1976-1978)". Tema ini amat menarik penulis mengingat kebijakan luar negeri terhadap Asia Tenggara yang diformulasikan oleh Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda beserta para pembantunya merupakan dasar hubungan antara Jepang dengan ASEAN sebagai organisasi regional. Di samping itu, penulisan ilmiah mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara dengan menggunakan analisa kognitif terhadap aktor-aktor birokrasi maupun politisi amat jarang ditemukan. Sebagian besar studi mengenai kebijakan luar negeri Jepang lebih menekankan pada aspek implikasi kebijakan maupun strategi negosiasi.Dengan menggunakan kerangka pemikiran Allison mengenai pendekatan bureaucratic politics, tipologi hubungan antara politisi dan birokrat dari Yasunori Sone dan kerangka teori Coplin mengenai bureaucratic influencer pada proses pengambilan keputusan, penulis mencoba menguraikan proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara. Ditunjang oleh teori kognitif Harold dan Margareth Sprout, Steinbruner serta Goldman mengenai, ideo-sinkretik, penulis menganalisis karakter individual para aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan luar negeri Jepang tersebut.Tesis ini merupakan penelaahan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan serta data yang berasal dari otobiografi dan dokumen resmi pemerintah Jepang.Hasil penelitian terhadap proses pembuatan kebijakan era Fukuda menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan dimaksud dipengaruhi oleh hubungan yang erat antara para birokrat dari Kementrian Luar Negeri Jepang (Gaimusho) dengan para politisi, khususnya Perdana Menteri Takeo Fukuda. Dapat dikatakan bahwa pola pembuatan kebijakan politik luar negeri Jepang bersifat elitis yang merupakan hasil kerjasama antara politisi dan birokrasi. Salah satu manfaat yang dapat dipetik dengan membaca tesis ini adalah proses rekrutmen birokrasi maupun politisi yang baik pada sistem birokrasi dan sistem politik dapat menghasilkan birokrat dan politisi yang profesional dan berkualitas."