Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permukiman Nelayan Muara Angke merupakan permukiman yang dibangun atas dasar perencanaan sebelumnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Tujuan pembangunannya adalah untuk memukimkan kembali nelayan-nelayan yang sebelumnya menempati kawasan yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan bermukim seperti muara sungai atau tepi laut dari beberapa tempat di DKI Jakarta dan mewujudkan perumahan yang yang sehat, aman, nyaman sesuai dengan pola penghidupan mereka. Tipe rumah tinggal yang telah dibangun adalah rumah tidak bertingkat (rumah), rumah panggung dan rumah susun. Dalam perkembangannya, perumahan nelayan turut memberikan pengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan Permukiman Nelayan Muara Angke. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana keberlanjutan Permukiman Nelayan Muara Angke ditinjau dari pengaruh rumah tinggal terhadap peningkatan kualitas sosial budaya nelayan dan lingkungannya. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah mengidentifikasi pengaruh rumah tinggal nelayan terhadap kualitas sosial budaya penghuninya, mengidentifikasi pengaruh rumah tinggal terhadap kualitas lingkungan dan mengidentifikasi keberlanjutan Permukiman Nelayan Muara Angke ditinjau dari kontribusi yang diberikan oleh rumah tinggal di dalamnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kondisi rumah tinggal nelayan berupa rumah, rumah panggung dan rumah susun. Perubahan kondisi rumah disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama, kondisi hidrologi berupa banjir dan pasang surut; kedua, peralihan kegiatan ekonomi dari nelayan penangkap ikan menjadi nelayan pedagang. Banjir dan pasang surut yang semakin sering melanda tempat tinggal mereka telah mengubah persepsi terhadap banjir dari semula sebagai hal yang biasa menjadi hal yang tidak menyenangkan (buruk). Persepsi ini telah menimbulkan motivasi penghuni rumah, rumah panggung dan rumah susun untuk melakukan perlawanan terhadap lingkungan. Motivasi perlawanan terhadap lingkungan memacu tindakan-tindakan mengubah rumah tinggal berupa pengurugan tanah dan melapisi permukaannya dengan perkerasan.Peralihan kegiatan ekonomi dari nelayan penangkap ikan menjadi nelayan pedagang disebabkan oleh penurunan kualitas penangkapan ikan karena penggunaan teknologi yang sederhana. Penurunan kualitas penangkapan ikan berpengaruh langsung terhadap penurunan penghasilan nelayan. Kondisi ini menyebabkan perubahan persepsi mereka tehadap kegiatan penangkapan ikan dari semula sebagai profesi yang dapat menghidupkan menjadi kegiatan yang tidak menguntungkan dan membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Persepsi ini menimbulkan motivasi nelayan untuk mengubah mata pencaharian kepada kegiatan yang dianggap lebih dapat memberikan kehidupan. Berdasarkan pengamatan keberhasilan orang lain dan pengalaman yang dialaminya, nelayan memilih menjadi pedagang ikan. Perubahan kegiatan ekonomi telah memotivasi mereka untuk menyesuaikan komposisi rumah tinggal yang semula terdiri dari bangunan rumah tinggal dan ruang terbuka sebagai tempat penyimpanan alat-alat perikanan menjadi seluruhnya digunakan untuk bangunan rumah tinggal. Motivasi penyesuaian bentuk rumah tinggal menimbulkan tindakan mengubah penataan ruang rumah untuk menampung kegiatan menetap sekaligus tempat berusaha.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi rumah dan rumah panggung memberikan empat pengaruh positif terhadap kecenderungan potensi peningkatan kualitas sosial budaya penghuninya yaitu kemampuan rumah tinggal dalam memberikan dukungan terhadap pemenuhan kegiatan ekonomi, mengakomodasi perkembangan keluarga, mendukung peranan perempuan dalam pengasuhan anak dan memenuhi kebutuhan pencapaian privacy penghuninya. Sedangkan rumah susun hanya memberikan satu pengaruh positif terhadap kualitas sosial budaya penghuninya yaitu kemampuan rumah tinggal dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi penghuninya. Rumah, rumah panggung dan rumah memberikan satu pengaruh negatif terhadap kualitas sosial budaya penghuninya berupa kecenderungan penurunan interaksi sosial diantara sesama anggota masyarakat lainnya karena penataan ruang rumah tinggal berorientasi ke dalam dan lebih mementingkan pencapaian privacy. Ditinjau dari kondisi rumah, rumah panggung dan rumah susun dalam memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap penghuninya maka secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi rumah tinggal nelayan cenderung berpotensi meningkatkan kualitas sosial budaya penghuninya.Hasil temuan penelitian menunjukkan kondisi rumah, rumah panggung dan rumah susun memberikan lima pengaruh negatif terhadap kecenderungan penurunan kualitas lingkungan yaitu pertama, kontruksi bangunan yang tidak tepat dengan kondisi tanah rawa sehingga mengakibatkan penurunan permukaan tanah; kedua, penggunaan lahan yang secara maksimal untuk rumah tinggal dan melapisi seluruh permukaan tanah dengan perkerasan sehingga menghalangi peresapan air ke dalam tanah; ketiga peningkatan konsumsi listrik sebagai akibat penyaluran air bersih dan penerangan alami yang tidak optimal serta peningkatan penggunaan peralatan listrik sebagai sarana untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga ataupun pencarian informasi/hiburan; ketiga pengelolaan sampah yang kurang tepat dimana tempat sampah dibiarkan terbuka sehingga mencemari udara di dalam rumah; keempat, kepemilikan septic tank pribadi justru menyebabkan pengelolaan limbah kotoran manusia menjadi tidak efisien dan manambah kecenderungan pencemaran air tanah; kelima, penyaluran air hujan secara langsung ke saluran lingkungan berpotensi meningkatkan jumlah air di dalamnya sehingga mempercepat terjadinya banjir terutama pada musim penghujan. Kondisi rumah, rumah panggung dan rumah susun hanya memberikan satu pengaruh positif bagi peningkatan kualitas lingkungan yaitu dalam hal pengelolaan air kotor. Penghuni rumah, rumah panggung dan rumah susun menyalurkan air kotor ke saluran lingkungan dan melakukan kegiatan kerja bakti secara rutin membersihkan saluran-saluran di sekitar rumah mereka sehingga mengurangi genangan air dan timbunan sampah yang terbawa saat air pasang. Ditinjau dari kondisi rumah, rumah panggung dan rumah susun dalam memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kualitas lingkungan maka secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi rumah tinggal nelayan cenderung berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.Hasil penelitian dan perhitungan menunjukkan bahwa kondisi rumah, rumah panggung dan rumah susun lebih besar memberikan pengaruh negatif dibandingkan pengaruh positifnya terhadap kualitas Permukiman Nelayan Muara Angke. Keberadaan perumahan nelayan di dalamnya cenderung berpotensi menurunkan kualitas lingkungan sehingga dapat dikatakan bahwa Permukiman Nelayan Muara Angke tidak berkelanjutan. Kondisi ketidakberlanjutan terjadi karena upaya peningkatan kualitas sosial budaya penghuni diiringi dengan penurunan kualitas lingkungan. Jika kondisi penurunan kualitas lingkungan terus terjadi pada akhirnya dapat membahayakan penghuni yang tinggal dan berkegiatan di dalamnya terutama mereka dari generasi yang akan datang.Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Permukiman Nelayan Muara Angke menunjukkan kecenderungan potensi tidak berlanjut karena menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut maka saran-saran yang disampaikan agar Permukiman Nelayan Muara Angke dapat terus berlanjut sebagai berikut pertama, keberadaan nelayan penangkap ikan di DKl Jakarta perlu diiringi dengan peningkatan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju sehingga kegiatan penangkapan ikan menjadi profesi yang menguntungkan dan menjanjikan penghidupan; kedua, upaya masyarakat mengatasi banjir yang terns menerus perlu diimbangi dengan intervensi pemerintah berupa penanggulan kawasan; ketiga perencanaan pembangunan perumahan nelayan di masa mendatang sebaiknya disesuaikan dengan karakter masyarakat nelayan yang terdiri atas sub-sub kelompok sesuai mata pencaharian mereka yaitu nelayan penangkap ikan, nelayan pembuat sarana, nelayan pengolah ikan dan nelayan pedagang/pemodal; ketiga, pengadaan rumah tinggal nelayan di perkotaan harus berhadapan dengan masalah keterbatasan lahan, sehingga kecenderungan tipe huniannya diarahkan ke rumah susun, dalam perlu diperhatikan adalah luas bangunan dan penataan ruang rumah agar dapat mengakomodasi perkembangan kondisi sosial budaya keluarga nelayan.

---

The Fisherman Settlement of Muara Angke is in fact a settlement constructed upon previous planning designed by the government of DKI Jakarta. The purpose of the construction itself is to resettle fishermen who previously inhabited areas not destined for settlement activity such as estuary or sea shores in several locations in DKI Jakarta and also in realize healthy, sale, and eolulnrtable housing suitable to their living pattern, The types of residence built are rumah tidak bertingkat (rumah), rumah panggung, and rumah susun. Within the development, fisherman housing has given influences in the diminution of environmental qualities of the Muara Angke Fisherman Settlement. This, of course, questions the probability of the continuation of Muara Angke Fisherman Settlement observed from the influences of residences to the socio-cultural quality augmentation of the fishermen and their environment. The purpose of the research which is about to be achieved is to identify the influences of the fishermen's residences towards the socio-cultural qualities of the inhabitants, to classify the influences of the residences towards the environmental qualities, and to identify the continuance of the Muara Angke Fisherman Settlement regarded from the contributions donated the residences within.

Research reveals that there have been changes in the fishermen's housing conditions in terms of rumah, rumah panggung, and rumah susun. The alteration of housing conditions is caused by two main factors; the hydrological conditions in terms of floods and tide, and the shift of economical activities from becoming fishing fishermen to merchant fishermen. Floods and tide striking their residences have amended the perception towards floods from what was enjoyable to now unpleasant. This perception has generated motivations to the residents of rumah, rumah panggung, and rumah susun to commit a fight against the environment. This battling motivation against the environment triggers acts of transforming residences in terms of levering the soil and coating the surface solidly.

The transformation of economical activities from being fishing fishermen to merchant fisherman is caused by the diminution of fishing quality due to the simple technological usage. The downgrade of fishing quality affects immediately in decreasing the fishermen's income. This condition triggers the change of their perception towards fishing activity from what was life-supporting profession to non-profit action that needs high operational costs. This perception sets off fishermen's motivation to change their living to activities considered to be able to give more income.

Based on the observations of other people's success and the undergone experiences, fishermen tend to choose to become merchant fishermen. The alteration of economical activities has motivated them to adjust the housing composition that was based upon residential structure and open spaces for storing fishing equipment to become residential structure completely. This motivation of adjusting the residence makes them to alter the house space arrangement so that it would be possible to accommodate settling activities and workplace at the same time.

Research findings reveal that conditions of rumah, rumah panggung, and rumah susun has given six negative influences to the environmental quality diminution, which are first of all, building construction inappropriate for the swamp condition so that it causes the decline of land surface; second, maximum land usage for residence thus having solid covering that prevent water absorption by the soil; third, the increase of electricity as a consequence of clean water distribution and non-optimal natural illumination and the increase of electrical appliances either as a mean to help finishing household chores or as a source of information and entertainment; fourth, the mismanagement of garbage where trash containers are left open thus contaminating the air within the house; fifth, the possession of personal septic tanks which in fact makes human waste management inefficient and add up water pollution; sixth, the distribution of precipitation directly onto the waterway creates the potential to increase water volume thus accelerating floods, especially during rainy season. The condition of rumah, rumah panggung, and rumah susun seems to only contribute one positive impact to the augmentation of environmental quality, which is in terms of filthy water management. The inhabitants of rumah, rumah panggung, and rumah susun distribute filthy water to the waterways and perform routine joint environmental cleaning by cleaning surrounding waterways in order to decrease puddle and garbage pile carried away by tide. Observed from the conditions of rumah, rumah panggung, and rumah susun in contributing positive as well as negative impacts to the environmental qualities, it can be generally said that fishermen's housing conditions tend to downgrade environmental qualities.

Research indicates that the conditions of rumah and rumah panggung give four positive effects to the augmentation of socio-cultural qualities of the inhabitants, which are the ability of the house to provide support to the fulfillment of economical activities, to accommodate family development, to support the role of women in child care, and to fulfill the need of privacy achievement of the inhabitants. On the other hand, rumah susun only gives one positive impact to the socio-cultural qualities of the inhabitants, which is the ability of the house to provide support to the economical activities of the inhabitants. rumah, rumah panggung, and rumah susun donates one negative outcome towards the socio-cultural quality of the inhabitants, which is in terms of a tendency to decrease social interaction among society members because the space management of the housing is oriented inward and aimed more to the privacy achievement. Observing the condition of rumah, rumah panggung, and rumah susun in presenting positive and negative impacts for the inhabitants, therefore it can be concluded in general that the condition of Fishermen's housing tends to augment the socio-cultural qualities of the inhabitants.

Research and calculations indicate that the conditions of rumah, rumah panggung, and rumah susun give more negative influences rather than positive ones to the quality of the Muara Angke Fisherman Settlement. The existence of fishermen's housing there tends to downgrade the environmental qualities so that it can be said that the Muara Angke Fisherman Settlement is not in continuation. This condition of non-continuance happens due to the efforts to increase socio-cultural qualities of the inhabitants followed by the diminution of environmental qualities. If this condition of quality diminution keep on occurring, in the end, it can jeopardize the inhabitants living and doing activities inside, specially those of future generation.

Based on the above explanation. it can be interred that the Muara Angke Fisherman Settlement doesn't show the continuance tendency as it causes environmental quality diminution. Concerning the matter, the suggestions so that the Muara Angke Fisherman Settlement can stay exist are; first, the existence of fishing fishermen in MI Jakarta needs to be followed by the augmentation of fishing technology far more advance so that fishing can be lucrative and promising; second, the ceaseless efforts of the society in dealing with floods needs to be balanced with government intervention in terms of barricading the area; third, the construction design of fisherman housing in the future should be adjusted with the characters of the fisherman society which is based on sub groups according to their methods of living, which are fishing fishermen, facility producers fishermen, fish processing fishermen, and mercantile fishermen; fourth, the establishment of fisherman housing in urban areas has to be able to deal with the problem of land inadequacy, so that the tendency of the settlement type is aimed to rumah susun, and what needs to be noted is the width of the building and the spatial arrangement in order to accommodate the development of socio-cultural conditions of fisherman families."

"ABSTRAKKampung Nelayan Muara Angke berada di tepi perairan Teluk Jakarta yang telahtercemar logam kadmium. Masyarakatnya biasa mengkonsumi ikan dari Teluk Jakartasehingga dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui tingkat risiko pajanan kadmium pada masyarakat Muara Angke melaluipendekatan analisis risiko kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intakekadmium melalui ikan pada masyarakat Kampung Nelayan Muara Angke sebesar0,000012 mg/kg/hari, dengan durasi pajanan masyarakat Muara Angke sebesar 24 tahun,berat badan masyarakat Muara Angke sebesar 59 kg. Laju asupan ikan sebesar 197,4gr/hari dan frekuensi pajanan sebesar 294,3 hari/tahun. Hasil analisis menunjukkanbahwa Masyarakat Kampung Nelayan Muara Angke baik secara populasi dan individubelum memiliki risiko dan masih aman dari gangguan kesehatan nonkarsinogenik akibatpajanan kadmium dalam ikan untuk saat ini sampai dengan 30 tahun mendatang denganasumsi bahwa sumber pajanan hanya berasal dari ikan saja dan tidak memperhitungkanpajanan kadmium dari sumber lain.

---

Abstract Muara Angke located on the shores of Teluk Jakarta which have been polluted by heavymetals cadmium. The Community always eat fish from Teluk Jakarta, this would pose arisk of health problems. This study aimed to determine the level of risk exposure tocadmium at Muara Angke community through health risk analysis approach. The resultsshowed that the intake of cadmium on fish for people in Kampung Nelayan Muara Angkeat 0,000012 mg/kg/day, with duration of exposure to the community Muara Angke for 24years, Muara Angke community weight of 59 kg. Fish intake rate of 197,4 g/day andfrequency of exposure of 294,3 days/year. The results showed that Muara Angkecommunity, population and individual do not have risks and still safe from healthdisorders noncarsinogenic because of cadmium exposure in fish at this time to 30 yearsahead on the assumption that cadmium exposure comes from fish only and do not takeinto account exposure to cadmium from other sources."

"ABSTRAKMuara Angke merupakan suatu kawasan delta Kali Angke di Jakarta Utara yang telah dikembangkan menjadi pusat kegiatan perikanan tradisional yang diharapkan dapat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan. Pusat kegiatan perikanan tradisional tersebut menyediakan fasilitas yang antara lain yaitu fasilitas pendaratan ikan, pengolahan ikan, pengeringan ikan, Koperasi, Bank, Pemukiman Nelayan dan lainnya. Para nelayan tersebut dapat membeli rumah dengan cara mencicil.Ada 2 RW yaitu RW 001 dan RW 011. Areal Pemukiman Nelayan Muara Angke di delta kali Angke di daerah pasang surut, yang mengalami banjirpasang. Penghuni terganggu oleh banjir pasang yang masuk ke dalam rumah dan jalan jalan yang tergenang air. Usaha-usaha untuk mengatasi gangguan ini adalah dengan menaikkan ketinggian jalan hampir setiap dua tahun. Hal ini menjadikan ketinggian lantai rumah lebih rendah dari ketinggian muka jalan.Penghuni yang mampu secara ekonomi dapat menaikkan ketinggian lantai rumah dan menaikkan ketinggian atapnya. Tetapi kebanyakan penghuni tidak mampu untuk melakukannya. Mereka hanya dapat menaikkan ketinggian lantai saja dengan puing sehingga ketinggian plafond menjadi rendah. Penghuni yang tidak mampu sama sekali hanya dapat membuat penghalang di muka pintu kurang lebih 3 cm.Anatomi rumah yang meliputi elemen-elemen seperti ketinggian lantai rumah terhadap muka jalan, ketinggian plafond terhadap lantai, luas jendela, luas rumah per orang, nampaknya mempunyai hubungan dengan jumlah penyakit yang diderita penghuninya cukup tinggi: ISPA, diare, kulit. Sebagaimana yang terungkapkan dari laporan PUSKESMAS Pluit tentang kesehatan penghuni Pemukiman Nelayan Muara Angke.Atas dasar keadaan tersebut penulis ingin membuktikan hubungan anatomi rumah dengan penyakit yang diderita penghuninya.Untuk itu dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:(1) Apakah ada hubungan anatomi rumah yang meliputi ketinggian lantai terhadap muka jalan, ketinggian plafond terhadap lantai rumah, luas rumah per orang, luas jendela ruang tidur ke dua, jamban/WC, tempat cuci bahan makanan dan perabot dengan penyakit yang diderita penghuninya (ISPA, diare, kulit, kecacingan).(2) Apakah ada hubungan antara jenis penyakit yang diderita penghuni dengan jenis rumah panggung dan penghuni jenis rumah bukan panggung?Tujuan penelitian ini adalah dibatasi untuk:(1) Mengetahui hubungan anatomi rumah yang meliputi elemen-elemen ketinggian lantai terhadap muka jalan, ketinggian plafond terhadap Iantai rumah, luas rumah per orang, luas jendela ruang tidur ke dua, jamban/WC, tempat cuci bahan makanan dan perabot dengan penyakit yang diderita penghuninya (ISPA, diare, kulit, kecacingan).(2) Mengetahui hubungan jenis penyakit yang diderita penghuni dengan jenis rumah`panggung dan jenis rumah bukan panggung.Penelitian dilakukan pada Pemukiman Nelayan Muara Angke yang mempunyai 2 RW yaitu RW 001 dan RW 011. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan melihat proporsi penyakit yang diderita penghuni. Pengujian hipotesis menggunakan uji Chi-square (x2) untuk mengetahui hubungan anatomi rumah dengan penyakit yang diderita penghuninya dan untuk mengetahui hubungan penyakit yang diderita penghuni dengan jenis rumah panggung dan jenis rumah bukan panggung.Sari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:(1) Elemen-elemen anatomi rumah yang mempunyai hubungan dengan penyakit ISPA adalah:(a) ketinggian lantai rumah terhadap muka jalan(b) ketinggian plafond terhadap lantai rumah(c) luas jendela ruang tidur ke dua(d) luas rumah per orang(e) bahan bangunan atap(2) Elemen anatomi rumah yang mempunyai hubungan dengan penyakit diare adalah:- tempat bahan makanan dan perabot(3) Elemen anatomi rumah yang mempunyai hubungan dengan penyakit kulit adalah:- ketinggian lantai rumah terhadap muka jalan(4) Elemen anatomi rumah yang mempunyai hubungan dengan penyakit cacingan adalah:- ketinggian lantai rumah terhadap muka jalan(5) Terdapat hubungan jenis penyakit yang diderita penghuni dengan jenis rumah panggung dan jenis rumah bukan panggung.Meskipun pembangunan pemukiman neiayan Muara Angke telah memberi manfaat pada nelayan namun perlu dipikirkan langkah-langkah penanganan lebih lanjut pada pembangunan pemukiman selanjutnya yang perlu memperhatikan anatomi rumah dan keadaan daerah pemukiman (daerah pasang surut) untuk mencapai derajat kesehatan penghuni yang baik.Elemen anatomi antara lain meliputi ketinggian lantai rumah terhadap muka jalan, ketinggian plafond terhadap lantai rumah, luas rumah per orang, luas jendela, bahan bangunan, jamban/WC, tempat cuci bahan makanan dan perabot.

---

ABSTRACT

Muara Angke is a delta of the Angke River in North Jakarta which has been developed for a traditional fishing centre and it is expected to enhance the quality of life of the fishermen. The traditional fishing centre is furnished, among others, with a landing facility, facilities for processing and drying of the fish, a cooperative association, a bank, housing for the fishermen, etc. The fishermen can buy a house by installments.

There are two community districts, RW 001 and RW 011. The Muara Angke fishermen housing area in the delta of the Angke River is situated in an area which is overflowed during flood tide, although

a wave-breaker has been built. The inhabitants are suffered by water flowing into their houses during flood tide, and roads standing under water. Efforts to overcome this problem by raising the road level almost every two years are very costly. This also has the result that the level of the house floor becomes lower than the level of the road. The inhabitants who do have the means can raise the level of the floor by filling and raising the roof of the house. But most of the inhabitants who do not have the means to do so, they only raise the level of the floor by filling it with debrise. So that, the height of the ceiling is getting lower to the floor. The inhabitants who don't have any means to fill the floor, they only make a small dike of 30 cm at their front doors.

The anatomy of a house, including elements like the level of the floor relative to that of the road, the height of the ceiling relative to the floor level, the window area, the area of the house per inhabitant, the toilets, the washing place for the foodstuffs and kitchen utensils, seem to be related to the high number of diseases cases such as acute infection of the respiratory system, diarrhea, skin and as is revealed by the reports on the health of the inhabitants of the Muara Angke fisherman housing area from the Pluit public health centre (PUSKESMAS).

Writer wishes to investigate whether there is a relationship between the anatomy of a house and the number of diseases of its inhabitants. The problem statement of the research can be formulated as follows:

(1) Does a relationship exist between the anatomy of a house comprising the level of the floor relative to that of the road, the height of the ceiling relative to the floor level, the area of the house per inhabitants, the window area in the second bedroom number two, the toilets, the washing place for the food stuffs and kitchen utensils and the number of diseases such as acute infection of the respiratory system, skin and worm diseases among the inhabitants?

(2) Does a relationship exist between the number of diseases in the houses on poles and the number of diseases in the houses not on poles?

The goal of this research is limited to find out:

(1) The relationship between the anatomy of a house comprising the elements of the level of the floor relative to that of the road, the height of the ceiling, area of the house per person, area of the window in the second bedroom, toilets, washing place for the food stuffs, kitchen-utensils and the number of diseases among the inhabitants (such as acute infection of respiratory system, diarrhea, skin and worm diseases).

(2) The relationship between the number of diseases in the houses on poles and in the houses not on poles.

The research has been carried out on the Muara Angke Fishermen Housing Area with its two community districts, RW 001 and RW 011. Samples area taken randomly, in proportion to the disease number of the inhabitants.

The hypothesis is tested by using the chi-square test, to reveal the relationship between the anatomy of a house and the number of diseases among the inhabitants, while the t-test is used to reveal the difference between the number of diseases in the houses on poles and in houses not on poles.

As the results of this research the following conclusions can be drawn:

(1) Elements of the anatomy of a house which have a relationship with the occurrences of cases of Acute Infection of the Respiratory System:

(a) the level of the floor relative to that of the road

(b) the height of the ceiling relative to the floor level

(c) the window area of the second bedroom

(d) the area of the house per inhabitants

(e) the material of the roof of the house

(2) Elements of the anatomy of a house which have a relationship with the occurrence of cases of diarrhea:

- the washing place for the food stuffs and kitchen utensils

(3) Elements of-the anatomy of a house which have a relationship with the occurrence of cases of skin diseases:

- the level of the floor relative to that of the road

(4) Elements of the anatomy of a house which have a relationship with the occurrence of cases of worm diseases:- the level of the floor relative to that of the road

(5) There is a relationship between the number of occurrences of diseases in the houses on poles and that in the houses not on poles, and there is significant evident that the houses on poles have a higher degree of health of its inhabitants than that of the houses not on poles.

Although the Muara Angke Fishermen Housing Area which has been built is of significant benefit to the fishermen, the action steps for quality improvement in the future development of the fishermen housing area should be planned appropriately taking into consideration the anatomy of a house and the local conditions of the area (exposed to tidal floods) to enhance the degree of health of its inhabitants.

A number of elements of house anatomy especially are as follows: the level of the floor relative to that of the road, the height of the ceiling, area of the house per person, area of the window in the second bedroom, toilets, washing place for the food stuffs and kitchen utensils."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di kawasan Muara Angke Kelurahan Pluit Kncamatan Penjaringan Jakarta Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan dan pengolahan jenis-jenis sumber daya lokal dalam kerangka strategi pemberdayaan komunitas nelayan. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya efektifitas pemberdayaan terhadap komunitas nelayan.Seiring dengan kemajuan kota Jakarta, berbagai program pembangunan infrastruktur di kawasan Muara Angke terus mengalami peningkatan. Pada segi sosial, berbagai pemberdayaan komunitas nelayan telah dilakukan di Muara Angke seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Pemberdayaan Wanita Nelayan (PWN), bantuan bergulir kapal perikanan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Sekala Kecil (PUPTSK} dan lain sebagainya. Program pemberdayaan yang telah banyak dilakukan selama ini sebagai upaya mensejahterakan nelayan baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah, nampak masih belum optimal pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan seperti yang diharapkan. Komunitas nelayan di Muara Angke masih tinggal di lingkungan dengan tingkat kepadatan yang tinggi, bahkan masih banyak dari mereka yang tinggal di bantaran sungai dengan kondisi rumah yang sangat sederhana. Sebenarnya di kawasan Muara Angke telah disediakan pemukiman yang memadai bagi nelayan dengan sistem sewa yang ringan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, akibat desakan ekonomi banyak nelayan yang kemudian menjual atau menyewakan kembali fasilitas pemukiman tersebut kepada pihak lain yang tidak berhak (berprofesi bukan nelayan). Kesulitan yang masih mendera komunitas nelayan menunjukan bahwa dari berbagai program pembangunan yang ada, ternyata kurang efektif memberdayakan komunitas nelayan di Muara Angke. Kekurangmampuan komunitas nelayan dalam merubah nilai, norma dan berbagai sumber daya lokal yang tersedia seharusnya dipahami oleh pembuat kebijakan, sebelum menentukan program pemberdayaan komunitas nelayan, karena kornunitas nelayan membutuhkan berbagai persiapan dan penyesuaian dalam menghadapi perubahan. Untuk memahami fenomena tersebut seyogyanya dilakukan dengan mempelajari strategi pemberdayaan komunitas nelayan berbasis lokalitas agar dapat mengendalikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pengembangan suatu komunitas (community development), khususnya nelayan miskin pada skala lokal.Kegagalan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan dapat berupa `kemacetan' dana bergulir, penyelewengan penggunaan dana untuk kepentingan lain di luar program, bubarnya institusi-institusi sosial ekonomi yang dibangun setelah pelaksanaan program berakhir, dan sustanibilitas keberlanjutan kegiatan pemberdayaan terhenti di tengah jalan sehingga tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan program pemberdayaan yang kerap tidak didasarkan pada struktur sosial budaya lokal, baik yang berhubungan dengan masalah institusi maupun dengan sistem pembagian kerja yang berlaku dalam masyarakat nelayan, akibatnya program-program pemberdayaan tersebut menjadi asing bagi masyarakat nelayan setempat, dan ironisnya, institusi bentukan program pemberdayaan yang barn sexing diperhadapkan dengan institusi-institusi lokal secara antagonistis. Sehingga, apatisme masyarakat terhadap program pemberdayaan semakin berkembang dan menimbulkan resistensi sosial yang berdampak pada penciptaan hambatan strategi terhadap keberhasilan program pemberdayaan.Membangun kemandirian sosial ekonomi lokal dapat ditempuh melalui pembangunan lokal yang bertumpu pada pemberdayaan penduduk setempat berbasis komunitas. Pembangunan lokal, diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial-ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik sumber daya manusia, sistem sosial, sumber daya alam dan infrastruktur. Hal ini harus dilakukan pada skala yang kecil (skala komunitas), dengan mengorganisasi serta mentransformasi sumber-sumber dan potensi menjadi penggerak bagi pembangunan lokal.Pemberdayaan-komunitas-nelayan-tersebut-bertujuan pada perubahan perilaku yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan di kalangan komunitas nelayan agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan komunitas nelayan.Mengacu pada upaya tersebut, alternatif pemberdayaan berbasis lokalitas yang dapat ditempuh memiliki karateristik antara lain; (1) prakarsa 1 ide berasal dari komunitas setempat, (2) dimulai dengan pemecahan masalah ril komunitas, (3) sumber utama adalah rakyat dan sumber daya lokal, (4) kesalahan dapat diterima, (5) kelembagaan pendukung dibina dari bawah, (6) evaluasi dilakukan sendiri, (7) berkesinambungan dan berorientasi pada proses, (8) kepemimpinan bersifat kuat, (9) fokus manajemen adalah kelangsungan dan berfungsinya sistem kelembagaan. Strategi pembnerdayaan alternatif yang diusulkan mengacu pada pemberdayaan dengan berbasis pada ko-manajamen."

"Permukiman Nelayan Muara Angke (PNMA) merupakan salah satu kawasan pesisir Jakarta Utara dan terletak di Kelurahan Pluit yang setiap tahunnya selalu terkena dampak banjir. Tidak terlepas dari itu banyak masyarakat nelayan dari berbagai daerah di Indonesia memilih permukiman ini sebagai kawasan tempat tinggal yang strategis untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Banjir mereka hadapi dengan berbagai cara mulai dari mengurangi resiko-resiko banjir yang dapat menimbulkan keresahan dimulai dari aspek mikro dengan mengubah perilaku individu hingga aspek makro seperti mengubah beberapa aspek di lingkungan sekitarnya yang dapat menimbulkan banjir. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya bentuk adaptasi masyarakat dalam menghadapi banjir sehingga dapat mengurangi kerentanan tiap warga. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengobservasi lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dengan mewawancarai beberapa responden yang terdampak banjir paling tinggi hingga tidak terdampak. Sehingga dapat ditemukannya strategi yang paling efektif untuk mendorong terciptanya PNMA yang berkelanjutan.

---

Muara Angke Fisherman Settlement (MAFS) is one of the coastal areas of North Jakarta and is located in Pluit Village, which is always affected by floods every year. Apart from that, many fishing communities from various regions in Indonesia choose this settlement as a strategic residential area to meet various needs. They face floods in various ways, starting from reducing flood risks that can cause unrest starting from the micro aspect by changing individual behavior to macro aspects such as changing several aspects of the surrounding environment that can cause flooding. This study aims to determine how influential the adaptation of the community in dealing with flooding is so that it can reduce the vulnerability of each citizen. This research was conducted by observing the environment directly or indirectly by interviewing several respondents who were most affected by floods and were not affected. So that the most effective strategy can be found to encourage the creation of a sustainable MAFS."

"ABSTRAKTesis ini membahas bentuk-bentuk dan fungsi jaringan sosial yang terwujud sebagai akibat kompetisi dalam mendapatkan sumber daya, yang berada dalam rangkaian kegiatan usaha nasional, berdasarkan suatu penelitian pada masyarakat nelayan di kampung nelayan Muara Angke, Pantai Utara Jakarta. Penelitian terhadap bentuk dan jaringan sosial nelayan ini menggunakan pendekatan jaringan sosial, yang merupakan pengembangan dari pendekatan struktur. Pendekatan struktur dalam menjelaskan proses perubahan sosial, memandang perubahan masyarakat dengan mengamati perubahan struktur di dalamnya. Pendekatan jaringan sosial memandang struktur dalam masyarakat adalah jaringan social itu sendiri, sehingga dengan menguraikan hubungan-hubungan yang berlangsung di dalamnya, seorang peneliti dapat menganalisa dan menggambarkan suatu proses sosial. Oleh karena itu model jaringan mengarah pada penjelasan proses tidak hanya bentuk. Pembentukan berbagai jaringan sosial nelayan, merupakan upaya mendapatkan akses ke sumber daya dalam kerangka strategi untuk dapat bertahan hidup di kota. Jaringan sosial yang sudah terbentuk tersebut pun perlu dipertahankan, dengan maksud agar tetap berada dalam suatu jaringan usaha perikanan, karena sekali keluar belum tentu bisa lebih baik lagi atau bahkan dapat masuk lagi dalam usaha perikanan yang berkompetisi tinggi tersebut. Selain itu jaringan sosial juga difungsikan atau digunakan sebagai alat memfleksibelkan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan. Jaringan sosial yang dibentuk oleh nelayan, merupakan perilaku ekonomi mereka berdasarkan seleksi terhadap kebudayaan mereka, yaitu mempertahankan hubungan koperatif dengan nilainilai kesetiaan dan kepercayaan di dalamnya. Nilai inilah kelak melanggengkan hubungan-hubungan mereka, sehingga jaringan sosial. nelayan bersifat relatif stabil dan menetap. Dengan demikian kestabilan jaringan sosial nelayan tersebut merupakan refleksi dari kelanggengan hubungan nelayan dan pedagang yang umum ditemukan pada masyarakat nelayan manapun di dunia. Hubungan tersebut langgeng, disebabkan pinjaman--pinjaman jangka panjang. Walaupun relatif stabil, eksistensi suatu jaringan masih bergantung pada seorang patron atau perantara yang dapat mendekatkan jaringan kepada sumber daya. Seorang patron di sini harus memiliki akses besar terhadap sumber daya tersebut. Pada umumnya yang bertindak sebagai patron atau perantara adalah pedagang atau pengusaha besar. Pembentukan jaringan sosial nelayan banyak dilandaskan pada hubungan kekerabatan,. dimana dasar kekerabatan dalam hubungan nelayan merupakan suatu proses enkulturasi. Hubungan kekerabatan tersebut dijadikan sumber manfaat atau mata pencaharian, sehingga untuk menjamin hari depan mereka dilakukan melalui jaringan kekerabatan. Dari penelitian terhadap jaringan sosial nelayan ini ditemukan pula bahwa, nelayan di Muara Angke tidak terpaku dalam lingkungan kemiskinan yang identik dengan dirinya, karena bertahan dalam suatu jaringan merupakan usaha nelayan untuk memperoleh peluang atau kesempatan, agar dapat keluar dari kemiskinan atau bertahan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, begitu banyaknya faktor-faktor sosial-ekonomi bahkan budaya yang saling berkaitan dalam hubungan-hubungan nelayan, terutama hubungannya dengan pedagang, sehingga untuk mematahkan hubungan ketergantungan tersebut kehadiran pranata formal belumlah merupakan pemecahannya."

"Perikanan laut yang diusahakan oleh nelayan kecil adalah kenyataan yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu sampai saat ini. Kelompok nelayan kecil ini menggunakan alat produksi berukuran kecil yang didasarkan pada ukuran motor yang digunakan yakni 10 PK. Ukuran motor ini akan disesuaikan dengan ukuran perahu dan jenis alat tangkap yang digunakan. Besarnya ukuran motor yang digunakan menunjukkan kemampuan produksi. Di wilayah Muara Angke Jakarta Utara terdapat 211 orang nelayan yang dikategorikan sebagai nelayan kecil. Mereka melakukan penangkapan ikan di Teluk Jakarta.Kapasitas alat produksi yang dimiliki oleh nelayan kecil terkait dengan jurnlah ikan yang dapat dihasilkan. Kegiatan perikanan laut memiliki ciri khusus yang penuh ketidakpastian oleh karena ikan tangkapan yang selalu bergerak. Penguasaan teknologi penginderaan dan penangkapan merupakan faktor utama dalam usaha ini. Untuk mengoperasikan alat produksi dengan teknologi canggih diperlukan modal usaha yang besar. Faktor modal ini merupakan hambatan utama bagi peningkatan kemampuan produksi nelayan kecil. Keterbatasan modal untuk memperbaiki alat produksi menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan nelayan kecil.Dari sudut pandang ketahanan nasional, kegiatan perikanan skala kecil ternyata marnpu memberikan kontribusi positif, antara lain dapat memberikan penghasilan bagi nelayan dan keluarganya, rnembuka lapangan kerja khususnya untuk angkatan kerja tidak terampil. Dari penelitian terhadap 58 responden nelayan kecil dan keluarganya di Muara Angke Jakarta Utara, diperoleh hasil yang menunjukkan tingkat pendapatan per-kapita per-bulan masyarakat nelayan Rp. 233.480,30- Rp. 265.682,90. Tingkat pendapatan ini hanya dari kegiatan perikanan a tau belum termasuk pendapatan dari kegiatan di luar perikanan.Gambaran tingkat pendapatan ini sesungguhnya sangat bervariasi. Kendati tingkat pendapatan per-kapita per-bulan masyarakat nelayan di Muara Angke Jakarta Utara relatif cukup tinggi, akan tetapi secara faktual angka pendapatan ini tidak berlaku bagi kelompok nelayan yang tidak memiliki alat produksi sendiri (nelayan penyewa atau nelayan pekerja). Pendapatan kelompok nelayan penyewa masih harus dikurangi biaya sewa perahu- rnotor, dan pendapatan nelayan pekerja masih harus dikurangi separuh bag ian untuk juragan pemilik perahu-motor.Dengan rnenggunakan indikator kesejahteraan keluarga dari BKKBN Pusat, terlihat bahwa keluarga nelayan kecil di Muara Angke Jakarta Utara tidak ada lagi yang masuk dalam kategori keluarga pra-sejahtera. Ada indi.kasi kuat yang menunjukkan bahwa kegagalan keluarga nelayan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya terkait dengan faktor ekonomi. Peningkatan dari keluarga sejahtera tahap I menjadi keluarga sejahtera tahap II memerlukan prasyarat seperti menu sehat, membeli pakaian, menyekolahkan anak-anak yang tentu saja memerlukan biaya yang semakin besar. Pada keluarga sejahtera tahap ill plus misalnya, keluarga harus mampu memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini mengandaikan bahwa untuk mampu mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, maka diperlukan tingkat pendapatan yang semakin tinggi pula. Dengan alasan ini upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecil di Muara Angke Jakarta Utara dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan pendapatan atau penghasilan nelayan.Masalah kesejahteraan nelayan terkait pula dengan jumlah keluarga yang harus ditanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kecil jumlah tanggungan keluarga, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Disisi lain ada sebagian nelayan yang tidak mau menabung. Penggunaan istilah tidak mau menabung ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebenarnya nelayan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menabung, akan tetapi terjadi penggunaan uang yang tidak tepat sasaran. Beberapa nelayan melakukan kebiasaan negatif Gudi, nunum minuman keras, praktek a-susila). Kebiasaan negatif ini menunjukkan bahwa ketahanan pribadi sebagian nelayan ini lemah.Peningkatan ketahanan pribadi nelayan akan mendorong peningkatan ketahanan keluarga. Hal ini terbukti dari adanya kelompok besar nelayan yang mampu memenuhi kebutuhan fisik (pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan). Sebagian besar keluarga mampu memiliki fasilitas yang cukup baik seperti video, televisi, tape recorder atau radio. Bahkan terdapat juga nelayan yang mampu menyekolahkan anak-analcnya sampai ke tingkat perguruan tinggi.Upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan terhalang oleh sulitnya memperoleh modal untuk mengaplikasikan teknologi maju. Hal ini sangat terkait dengan sifat usaha perikanan laut yang penuh resiko. Ketidakpastian dan resiko ini menjadi alasan lembaga keuangan untuk tidak memberikan kredit pacta usaha perikanan kecil ini. Nelayan kecil yang beroperasi dengan alat produksi sederhana pacta saat ini memang masih mampu memperoleh keuntungan, akan tetapi pada waktu mendatang alat produksi sederhana ini akan tersingkir dengan beroperasinya alat produksi yang lebih modern. Pada akhirnya relatif sulit untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan kecil jika tetap mempertahankan pola dan alat produksi yang dirniliki seperti saat ini.Masalahnya kemudian adalah bagaimana nelayan kecil mampu untuk memodernisasi alat produksi karena terbentur dengan pen_yediaan modal. Salah satu model yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan suatu mekanisme kerja sama antar nelayan kecil untuk mengumpulkan modal bersama (capital sharing). Sistem ini memungkinkan terjadinya kerja sama di antara nelayan dalam pengadaan modal, juga memungkinkan terjadinya ('pemerataan resiko ". Kerugian yang setiap saat dapat terjadi seperti kerusakan perahu atau hilangnya alat tangkap akan dapat ditanggung bersama-sama. Sistem ini memungkinkan kelompok nelayan dapat menikmati keuntungan ataupun kerugian secara bersama-sama. Pacta masyarakat nelayan yang mengembangkan pola pemilikan individu, sistem bagi hasil kenyataannya dapat mendorong terjadinya akumulasi modal hanya pada sekelompok kecil tertentu. Sebaliknya masyarakat nelayan yang mengembangkan pemilikan kolektif, memungkinkan lebih besar terjadinya pemerataan pendapatan.Akan tetapi penelitian di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan nelayan untuk beroperasi secara individu. Hal ini diakibatkan oleh karena keuntungan yang diperoleh secara individu memang relatif kecil, tetapi pasti. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa sifat koperatif cenderung tidak nyata lagi bahkan dalam perekonomian skala kecil. Sifat individualisme ini sadar atau tidak telah tersosialisasi bahkan telah terinternalisasi pada kelompok nelayan kecil ini. Penelitian ini menu~ukkan bahwa responden umurrmya hanya memiliki satu perahu ukuran kecil dan melakukan kegiatan penangkapan sendiri-sendiri. Sistem produksi individualistik ini cenderung masih kuat dalam kegiatan nelayan kecil di Muara Angke Jakarta Utara.Kemampuan melakukan usaha kecil secara mandiri dan menanggung resiko sendiri muncul oleh karena sampai saat ini sistem sedemikian masih cukup menguntungkan. Akan tetapi di masa yang akan datang diperkirakan bahwa usaha nelayan kecil tidak lagi menguntungkan. Hal ini terjadi oleh karena cadangan ikan di pantai Utara Jawa akan semakin berkurang akibat penangkapan yang terns menerus dan kerusakan eksosistem laut oleh karena polusi. Hal ini berarti bahwa nelayan kecil tidak mungkin lagi mempertahankan penangkapan pada perairan dangkal, tetapi hams meluas ke perairan dalam. Agar mampu beroperasi di perairan dalam, tentu saja diperlukan sarana produksi yang lebih modern, seperti perahu berukUran besar dan alat tangkap yang lebih modern.Untuk rnengantisipasi pengembangan di rnasa rnendatang, sejak dini nelayannelayan kecil ini harus mulai mempertimbangkan untuk meningkatkan faktor produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai mengorganisasikan pemupukan modal berupa tabungan. Nelayan-nelayan kecil ini harus mulai menggalang kerja sama di antara mereka dalam bentuk kelompok nelayan. Apabila modal mereka sudah cukup, maka mereka dapat meningkatkan kapasitas sarana produksi mereka, dan dapat meningkatkan hasil tangkapan dengan wilayah tangkapan yang lebih luas lagi.Sementara nelayan kecil belum mampu memodernisasi alat produksinya, pemerintah perlu menjamin pengawasan daerah penangkapan dan penggunaan alat tangkap di wilayah penangkapan nelayan kecil, seperti tertuang pada Keppres 39/1980 tentang larangan penggunaan trawl di wilayah perairan Jawa. Peraturan ini perlu untuk mencegah konflik terbuka antara nelayan kecil aengan kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar. Larangan ini merupakan upaya perlindungan bagi kesejahteraan nelayan. Apabila tidak ada proteksi terhadap wilayah penangkapan nelayan kecil, maka dapat dipastikan nelayan kecil ini akan tersingkir. Dari perspektif ketahanan nasional, kelangsungan hidup dan kesejahteraan nelayan kecil perlu dijaga karena rnerupakan bagian integral dari kehidupan nasional.

---

The sea fishery undertaken by small fishermen is a fact which has take place from time to time until now. These small fishermen groups use small size production tools which based on the size of their motor boat used which is - 10 HP. The size of the motor will be adjusted with the size of boat and types of catching devices used. The size of motorboat used will indicate their production ability. In Muara Angke area of North Jakarta there are 211 fishermen which are categorized as small fishermen. They catch fish in the Gulf of Jakarta.The capacity of their production tools related to the amount of fish that can be caught. Sea fishery activities have special characteristics that is full of uncertainty because of the moving fish to be caught. Knowledge of sensing and catching technology is a major factor in this undertaking. Lack of capital is a major hindrance for increasing small fishermen production. The lack of capital to improve their production tool caused the difficulty in increasing the income of the small fishermen.In the national resilience perspective, it turns out that the small scale fishermen undertaking is able to provide a positive contribution, among others it can provide income to the fishermen and their families. It opens work employment especially for unskilled labor force. From the research on 58 respondents of small fishermen and their family in Muara Angke, North of Jakarta, the monthly income level of the fishermen community is Rp 233.480,30 to Rp 265.682,90. The income level is only from fishery activities or excluded income from activities beside the fishery.This income level is actually highly varied. Even though the monthly per capita income of the fishermen in Muara Angke of Nortl;l of Jakarta is relatively high, however, factually this income level is not valid for fishermen group that have not their own production tools (fishermen that hire their production tools or workers in fishery). The income of the fishermen that hire their production tools must be deducted with lease of motorboat, and incm;ne of workers in fishery must be deducted by one half part for owner of the motorboat.By using the family welfare of Central BKKBN, it is seen that the small fishermen family in Muara Angke of North Jakarta is no longer belong to the prewelfare family category. There is strong indication which indicates that the failure of the fishermen family to increase welfare is related to economic factor. The increase from stage I to stage II welfare family need requirements such as healthy menu, clothes, ability to send their children to school which certainly need ever increasing expense. In stage III welfare family plus for example, the family should be able to provide material contribution for social activities. This assuming that to achieve higher welfare stage, an increasing welfare need an increasing income. Therefore, efforts to increase the welfare of small fishermen in Muara Angke of North Jakarta can be done by increasing the income or revenue of the fishermen.The fishermen welfare problems are also related to the number of their dependent. The results of research indicates that the smaller the number of their dependent, the higher the opportunity to increase their welfare. On the other hand, some of fishermen do not want to save. The use of expression "do not want to save" is due to the fact that actually the fishermen have the ability to save, however, the use of money is not effective. Some fishermen have negative habits (gambling, drinking, immoral acts). These negative acts indicate that the personal resilience of some of the fishermen is weak.The increase of the personal resilience of the fishermen will increase the family resilience. This is evidenced with the existence of large fishermen group that afford to meet physical needs (food, cloth, housing, education and health). Most of the family can afford to have fairly good electronic goods such as video, television, tape recorder or radio. Even there are several fishermen that are able to send their children to higher education.Efforts to increase the income and welfare of the fishermen community are constrained by the difficulty in obtaining capital to apply more advanced technology. This is highly related to nature of the sea fishery that is full of risk. These uncertainty and risk become the major reason why financial institutions do not extend credit to the small fishery business. The small fishermen that operate with simple production tools currently still earn profit, however, in the future the simple production tools will be ousted with the operation of more sophisticated production tool. Finally, it is relatively difficult to increase the production and income of small fishermen if the existing production tools and ways are still remained.The problem is how the small fishermen are able to modernize the production tools because of the unavailable capital. One of the model that can be considered is development of work mechanism between small fishermen to accumulate collective capital (capital sharing). This system will enable the cooperation between the fishermen in accumulating capital, beside it also will "distribute risk". The loss thannay occur at any time can be collectively shared. This system will enable the fishermen group earn or sustain the profit and loss collectively. In the fishermen community that develop a individualistic ownership pattern, the profit sharing can only promote capital accumulation in particular, small group. However, the fishermen community that develops a collective ownership, it will enable to the occurrence of income distribution.However, the field research indicates that there is tendency that fishermen to operate individualistically. This is because the profit earned individually is relatively small, but it is fixed. There are several indication that cooperative nature is not longer exist even in small scale economy. This individualistic nature is consciously or unconsciously has been socialized and even internalized to the small freslunen groups. This research indicates that the respondents are generally has one small size boat and perform their catch individually. The individualistic production system tends to be strong in the activity of small fishermen in Muara Angke of North Jakarta.The ability of small fishermen to work independently and bear the risk by itself is arisen due to up till now such system is still considered as profitable. However, in the future it is estimated that small fishery is no longer profitable. This is due to the fact that fish reserve in the coast of Java Sea will be decreasing because of continuous fish catching and sea ecosystem deterioration caused by pollution. This means that small fishermen will be no longer possible to maintain fish catching in shallow waters, however they should extend to deep waters. In order to be able to operate in deep waters, certainly they need more sophisticated production tools, such as large size boats and more sophisticated catching tools.To anticipate the future development, the fishermen should consider earlier to increase their production tools. This is can be done by organizing capital formation in the form of saving. The small fishermen should join hands among themselves to form fishermen groups. If their capital have sufficient, they can increase their production facility capacity, and can increase the result of their catch because of larger catching area.While small fishermen have not been able to modernize their production tools, the government needs to ensure that controlling of the catching area and use of catching tools in the catching areas such as stipulated in Presidential Decree number 39/1980 concerning prohibition of use of trawl in the Java Sea waters. This regulation is necessary to prevent open conflict ·between small fishennen with large scale fishermen. This prohibition is a protection effort for the welfare of fishermen. If there is no protection towards the catching area of the small fishermen, surely these small fishermen will be ousted. In perspective of national resilience, the survival of and welfare of small fishermen needs to be maintained because it is integral part of national livelihood."

"

Wilayah pesisir permukiman nelayan Muara Angke, Jakarta Utara merupakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Hal ini dikarenakan terbatasnya jaringan air bersih perpipaan, disertai dengan kualitas air tanah yang buruk akibat telah terintrusi air laut. Dalam situasi ini, air hujan dapat menjadi alternatif sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air rumah tangga di wilayah tersebut. Namun, penerapan Sistem Pemanen Air Hujan (SPAH) di permukiman nelayan Muara Angke belum menjadi prioritas. Karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan dan pasokan air bersih saat ini, menganalisis potensi air hujan, merancang SPAH yang sesuai, dan menganalisis modal sosial serta partisipasi dalam pembangunan SPAH. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara, pengadaan Forum Group Discussion, dan sosialisasi pada penduduk setempat. Analisis pada penelitian ini dengan metode analisis matematis, deskriptif, dan multidimensional scaling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggunakan 3 sumber air, yaitu air jerigen, air tanah, dan air galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya pengeluaran penduduk untuk membeli air memiliki porsi yang tinggi, yaitu sebesar 23% dari penghasilan penduduk per bulan. Volume air hujan dapat memenuhi 56% dari total kebutuhan air 2 KK untuk keperluan mandi-kakus-wudhu, dan dapat memenuhi 40% dari total kebutuhan 20 orang penduduk untuk keperluan wudhu. Kualitas air hujan memenuhi standar baku mutu air bersih Permenkes No. 32 tahun 2017. Rancangan SPAH yang sesuai adalah sistem tipe komunal (Tangki 8000 L) dan dibangun di fasilitas umum Mushola RT 10 RW 22. Rancangan ini dapat menghemat 19% (Rp 117.495) dari rata-rata biaya pembelian air 2 KK per bulan dan dapat menghemat 36% (Rp 736.833) dari biaya pembelian air mushola per bulan. Nilai BCR dari proyek ini adalah 2.40 > 1. Pembangunan SPAH komunal dapat memicu bekerjanya modal sosial struktural untuk mengelola air secara terorganisir dan keberlanjutan SPAH sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

 

---

The fisheries settlement of Muara Angke, North Jakarta is an area that has the potential to experience a water scarcity due to limited piped water network and accompanied by poor groundwater quality. In this situation, rainwater can be an alternative water source to fulfill water needs in this area. However, the implementation of Rainwater Harvesting (RWH) in Muara Angke has not been a priority. Therefore, the purpose of this study is to analyze the current water needs and supply of clean water, analyze the potential of rainwater, design an appropriate RWH, and analyze social capital and participation in RWH development. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires, interviewing, conducting Forum Group Discussion, and Socialization to residents. The analysis in this study are with mathematical analysis method, descriptive, and multidimensional scaling. The result showed that the population used 3 types of water source, namely tank water, groundwater, and gallon water. The expenditure to buy water has a high portion, which is 23% of the population’s income per month. The volume of rainwater can meet 56% of the total water needs two households for bathing, toilet, ablution, and can reach 40% of the overall needs of 20 residents for the needs of ablution. Rainwater quality meets clean water quality standards of Minister of Health Regulation No. 32 year 2017. The appropriate RWH design is a communal type system (Tank 8000 L) and was built in public facilities of Mushola RT 10 RW 22. The model can save 19% (IDR 117.495) from the average cost of purchasing two household water per month and can save 36% (IDR 736.833) of the water cost in Mushola per month. The BCR value of this project is 2.40 > 1. The construction of communal RWH can trigger the operation of structural social capital to manage water in an organized manner, and the sustainability of RWH is highly dependent on community participation.

 

"

"ABSTRAKTesis ini tentang membahas tentang kegiatan penertiban permukiman liar di Muara Angke yang dilakukan oleh petugas tramtib dan Polisi. Perhatian utama dalam penulisan tesis ini adalah bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas tramtib dan polisi di Muara Angke selama ini dengan memberdayakan keberadaan para preman yang dianggap tokoh oleh warga penghuni liar. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan: 1) Kawasan permukiman liar yang terdapat di Muara Angke pada awalnya merupakan penguasaan sebagian lahan yang dilakukan oleh orang-orang kaum pendatang yang memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong milik Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPP & PPI) Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta; 2) kegiatan penertiban yang dilakukan di permukiman liar Muara Angke selama ini dilakukan dengan dua metode yang berbeda, pertama dilakukan oleh aparat tramtib kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan kedua dilakukan oleh UPT PKPP & PPI dengan menggunakan komunitas preman yang dianggap tokoh oleh warga hunian liar, yang selama ini dikenal dengan sebutan tramtib india; 3) kelompok preman yang terdapat di permukiman liar adalah kelompok preman dari bugis-makasar dan kelompok preman dari kulon; 4) para korban penertiban permukiman liar mendapatkan kompensasi dari UPT PKPP & PPI berupa uang kerohiman yang jumlahnya sama dengan tidak melihat kondisi dan fisik bangunan; 5) Cara kerja para preman di permukiman liar Muara Angke adalah dengan mengunig lahan-lahan yang masih kosong kemudian menjualnya kepada warga hunian liar baru yang akan menempatinya; 6) pola hubungan patron klien yang terjadi di permukiman liar Muara Angke adalah patron klien antara preman dengan warga hunian liar dan patron klien antara polisi dengan para preman; 7) metode pendekatan yang dilakukan oleh Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa terhadap para preman di kawasan permukiman liar adalah dengan metode pendekatan persuasif dengan cara melibatkan para preman untuk menjaga dan mengawasi sarana dan prasarana milik UPT PKPP & PPI Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta, seperti penjagaan blongblong ikan, penjagaan tambak-tambak dan pejagaan kapal-kapal hasil sitaan Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa. Implikasi kajian dari tesis ini adalah: 1) Ketegasan dalam penegakan Perda DKI Jakarta No. 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Wilayah DKI Jakarta terhadap bangunan liar yang ditempati oleh para pendatang liar di Muara Angke harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar jumlahnya tidak terus bertambah; 2) perlu adanya kejelasan status dan pemberian kekuatan hukum yang tetap kepada pihak UPT PKPP & PPI Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DK1 Jakarta, sehingga setiap kegiatan penertiban yang akan dilakukan oleh pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak rawan terhadap gugatan PTUN dari pihak lain; 3) Setiap kegiatan penertiban dan penggusuran yang akan dilakukan, hendaknya selalu dipikirkan dampak konflik yang ditimbulkan dari penertiban tersebut, yaitu mengenai relokasi ternpat tinggal selanjutnya dan memperbanyak pembuatan rumah-rumah sederhana layak huni atau rumah susun yang harganya sebagian merupakan subsidi dari pemerintah; 4) penerapan sanksi sesuai Perda harus diterapkan kepada para warga hunian liar yang masih memanfaatkan lahan kosong yang telah dilakukan penertiban.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the order enforcement activities at illegal settlement in Muara Angke conducted by public order officers and police officers. The main concern in this thesis writing is that the law enforcement activities conducted by public order officers at Muara Angke during the time by empowering the existence of thugs considered as figures by the squatters. The approach used is qualitative method with ethnography method. Data collection carried out through observation, participatory observation and structured and non structured interviews. The research results indicate: (1) Illegal settlement located at Muara Angke in the beginning was control of land conducted by migrants utilizing the unoccupied land belong to Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPPP & PPI) Husbandry, Fishery and Marine Agency Capital Jakarta; 2) the order enforcement conducted in the illegal settlement of Muara Angke during the time conducted with to different methods, first conducted by public order officers of Penjaringan District North Jakarta and second conducted by UPT PKPP & PPI by using thugs community considered as figure by squatters, which during the time known with India public order enforcers; 3) thugs groups in the illegal settlement are thugs groups from Bugis-Makassar and thugs group from Kulon, 4) the eviction victims received compensation from UPT PKPP & PPI in form of kerohiman money which the amounts were the same without considering the building conditions and physic; the work method of thugs at the illegal settlement Muara Angke was by dividing the unoccupied land then sold them to the new squatters who will place them; 6) relations pattern of patron client occurred in illegal settlement Muara Angke are patron client between thugs and squatters and patron client between police and thugs; 7) the approach method conduced by Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port toward the thugs in the illegal settlement is by persuasive method by involving the thugs to safeguard and oversee the means and facilities belong to UPI PKPP & PPI of Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, such safeguarding fish catching, embankments, and vessels of confiscation result of Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port. Research implications of this thesis are : 1) Decisiveness in enforcement Bylaw of Capital Jakarta No. 11/1988 concerning Public Orderliness of Jakarta Region toward illegal buildings occupied by the illegal migrants at Muara Angke should be conducted in consistent and sustainable way in order that their number does not increase; 2) it requires clarification of status and permanent legal force granting to the to UPT PKPP & PP Husbandry, Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, so each orderliness activities to carry out by its side has a strong legal basis and not vulnerable to administrative legal suit from other party; 3) Each order enforcement and eviction to conduct should be always considered their conflict impacts emerged from order enforcement, namely, concerning relocation their next homes and increase the number of simple and decent homes or flats which the prices a part is subsidy from the government; 4) the imposition of sanctions pursuant to Bylaw should be applied to the squatters who still utilize the vacant lands which have been ordered."

"ABSTRAKSalah satu karakteristik kota adalah jumlah penduduk yang makin banyak dan tingginya kepadatan penduduk. Hal ini menimbulkan dampak terhadap daya dukung kota berupa ketidakseimbangan antara ruang yang dibutuhkan dan jumlah penduduk yang meningkat. Pertumbuhan penduduk kota, terutama dari arus pendatang tidak hanya menyebabkan kota menjadi berkembang, tetapi juga menimbulkan permasalahanpermasalahan baru. Umumnya di negara berkembang, kaum pendatang mempunyai tujuan untuk mencari pekerjaan.Bertumpuknya penduduk di kota menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, baik dari segi fisik maupun non fisik, serta mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan daerah sekitarnya, dan merupakan salah satu sebab timbulnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan.Secara umum, permukiman kumuh diartikan sebagai kawasan hunian yang tidak layak huni berkaitan dengan kesehatan masyarakat khususnya pada penyakit yang sering berjangkit selama di permukiman. Cermin dari permukiman kumuh diantaranya daerah yang tidak terencana, tidak teratur, dan bersifat informal, kepadatan permukiman yang tinggi serta kondisi lingkungan yang buruk.Dalam era pembangunan dewasa ini, upaya perkembangan perumahan rakyat mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak pemerintah sebagai upaya mewujudkan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu papan.Dalam perencanaan perkembangan hingga saat ini perkembangan ekonomi masih menonjol, sedangkan pertimbangan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat tampaknya masih belum mendapat perhatian.Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi permukiman kumuh dalam hubungannya terhadap kesehatan masyarakat dari segi lingkungan sosial, lingkungan fisik, sanitasi lingkungan dan pola penyakit yang sering terjangk`it di lingkungan permukiman kumuh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:1 Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah permukiman kumuh.2 Hubungan variabel-variabel permukiman kumuh terhadap variabel kesehatan masyarakat.3 Berbagai upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di permukiman kumuh.Lokasi penelitian adalah Kelurahan Penjaringan di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ditentukan berdasarkan purposive sampling. Dalam Kelurahan ini diambil 3 Rukun Warga (RW) yang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Selanjutnya untuk menentukan banyak sampel tiap-tiap RW digunakan cara proposional random sampling yang seluruhnya berjumlah 130 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, serta observasi langsung kelapangan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari lapangan dan literatur penunjang yang didapat dari instansi terkait.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rumus Chi-square yang diteruskan dengan Uji Coefficient Contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel permukiman kumuh mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakatdilihat dari faktor lingkungan sosial, yaitu faktor jenis pekerjaan, crowding index dan jenis pelayanan kesehatan,akan tetapi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dari faktor pendidikan dan pendapatan. Masyarakatnya mayoritas berpendidikan, pendapatan masih dalam taraf rendah yaitu pendidikan SD, sedangkan pendapatan masyarakat setiap bulan sebagian besar antara Rp 50.000,-sampai dengan Rp 100.000,-.Variabel lingkungan fisik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor keadaan saluran/got air rumahtangga, kondisi lingkungan jalan, kelembaban udara, sinar matahari, jumlah ruangan.Variabel sanitasi perumahan lingkungan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor, bau/aroma dari air saluran buangan rumahtangga, saluran pembuangan mandi, saluran pembuangan kakus, pembuangan sampah, dan sumber air minum dengan derajat hubungan cukup kuat: Sedangkan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor, saluran pembuangan masak, saluran pembuangan air cucian tidak terdapat hubungan.Dari hasil hubungan antara berbagai variabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh sangat erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat.Perlu dilakukan perlindungan dan peningkatan terhadap kesehatan masyarakat di permukiman kumuh ini, karena permukiman kumuh menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pencemaran lingkungan. Kurangnya diperhatikan lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan sanitasi perumahan lingkungan oleh masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan lingkungan di sekitar tempat tinggal akan menurunkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

---

ABSTRACT

One of the urban main characteristics is the fast growing number of population and its high density. This causes an impact on carrying capacity in terms of the imbalance between the needed space and the increasing population; particularly as rush of city's newcomers does not only imply city's development, but also generate new environmental problems. In most of developing countries, the main reason for people coming to the cities is seeking for employment. High concentration of people in the cities create complex environmental problems, either physically or non-physically, giving negative impact an the particular surroundings and constitutes one of the main causes for the existence of urban slums.

In general, slum settlement is understood as an urban settlement inappropriate to habitat in terms of the community's health, particularly the incidence rate of diseases. Slum settlement is mostly reflected in its involuntary existence, unorganized, informal by characteristics, highly dense, and bad condition. Even though slum settlement's lands are already determined their infrastructures are still inappropriate, with small alleys, muddy, far from appropriate latrines, bath and washing facilities, and lack of clean water.

In the development periods the Government has given much attentions to the development of public housing as one the Government's efforts in providing the community with shelter facilities.

Even in the national development planning the economic sector development constitutes the first priority, yet health sector, particularly community health development is still considered as insignificant.

The objective of the study is to identify and describe the conditions of slum settlement and its correlations with the community's health, in particular from the aspects of its social environment, physical environment, and environmental sanitation in terms of its disease frequency pattern. The specific objectives are:

Identify the social-economic condition of the community of slum settlement;

The correlations between slum settlement's variable to the community's health.

To provide solution efforts in increasing the community health status in slum settlement.

The areas studied are located in the Penjaringan Subdistrict, Northern part of Jakarta, which for this purpose was purposively taken, in which tree "Kelurahan" were determined as samples in terms of the densest population. Further, sample members were drawn proportional-randomly from each "Kelurahan", numbering 130 respondents.

Primary data collection was conducted by interviews using questionnaires as instrument, depth interviews with selected local respondents, and direct observation in the field. While secondary data were collected from related government agencies.

Data analysis was conducted quantitatively based on non-parametric statistic means, i.e. Chi-square, followed with coefficient contingency test and qualitative analysis.

From the analysis it? was identified that slum settlement's variables significantly correlate with those of the community's health viewed from their social environmental factors, i.e. kinds job, crowding index, and health service, but not significantly correlation with the community's health in terms of education, income, and number of family members. But field data eduction, people income majority education degree is SD (63,9%), indregree income Rp 100.000,- (37,7%).

correlate with the conmunity's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage, neighbour hood's streets condition, air humidity, sunlight, and number of rooms with strong correlation, under lining the air humidity as the strongest factor; whereas ventilation received the weakest influence.

Settlement's environmental santitation has significant correlation with the community's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage odour, bathroom's sewerage, waste disposal, and drinking water source, showing rather strong correlation. However, when correlated with cooking and washing waste water sewerages, there isn't any correlation to be found. In terms of latrine variable, strong correlation with the community's health has been observed as being exist.

From the variables relationship it was evident that slum settlement strongly correlate with the community's health. Further, there should be improvements in the field of community health in the slum areas, as slum conditions can degrade the community's health status and generate environmental pollution. Lack of attention in the fields of physical, social and sanitary environment could by all means decrease the quality of the community's health and the community's health status itself."