Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memfokuskan perhatian terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani permasalahan dengan Pemerintah Timor Leste, yaitu di bidang batas negara di darat, batas negara di laut, pengungsi Timor Leste di wilayah Indonesia dan aset RI di Timor Leste.Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut tepat, antara lain di bidang sosial politik, bidang ekonomi dan bidang pertahanan keamanan/Hankam, ketepatan pengambilan kebijakan tergantung kepada pendekatan yang digunakan,Dalam tata kehidupan antar bangsa dikenal beberapa pendekatan untuk menyelesaikan masalah antara dua negara, yaitu pendekatan diplomatik, pendekatan mediasi/mengundang pihak ke 3 dan melalui Mahkamah Internasional.Untuk menentukan masalah apa yang sebaiknya diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pemerintah Timor Leste serta prioritas keuntungan di bidang apa yang diharapkan akan diperoleh, juga untuk menentukan pendekatan apa yang sebaiknya diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia, diadakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian eksplanasi yang bersifat deskriptif analisis. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya dilengkapi dengan studi kepustakaan, peninjauan lapangan dan wawancara. Kuesioner diberikan kepada 10 orang responden yang dianggap sebagai ekspert di bidang perbatasan darat, perbatasan laut, pengungsi dan aset negara. Data yang diperoleh selanjutnya dinalisa dengan metode Analytical Hierarchy Process (ANP) yaitu suatu teknik pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas.Hasil penelitian menunjukan bahwa perbatasan darat perlu mendapatkan prioritas utama untuk diselesaikan dengan persentase sebesar 42 %, berikutnya adalah perbatasan laut, 27 %, masalah pengungsi 19 % dan aset negara 12 %. Adapun keuntungan yang paling utama untuk didapatkan adalah dibidang sosial politik 43%, bidang ekonomi 30% dan bidang hankam 27%. Untuk menyelesaikan masalah serta mendapatkan keuntungan yang diharapkan pendekatan yang harus diprioritaskan adalah pendekatan diplomatik/perundingan 62 %, pendekatan mediasi 27 % dan membawa persoalan ke Mahkamah Internasional 11 %.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah dengan Timor Leste selama ini yaitu dengan mneyelesaikan masalah perbatasan darat, pengungsi dan asset negara secara paralel tidak sesuai dengan pendapat para ekspert yang menghendaki masalah perbatasan darat diselesaikan terlebih dahu.lu, Sedangkan pendekatan yang diterapkan pemerintah yaitu pendekatan diplomatik sesuai dengan pendapat para ahli, keuntungan yang diharapkan diperoleh, yaitu dibidang sosial politik diharapkan bisa didapatkan wiring dengan proses penyelesaian semua permasalahan.

---

This Research is focused on The Indonesian Governmental Policy in handling some problems on Democratic Republic of Timor Leste, which covers land border, sea border, and refugee of Timor Leste in Indonesia and Indonesia's asset in Timor Leste.

If Indonesian Government can define the accurate policy to solve the problem, there will be some benefits in different fields such as in the social/political, economical and security and defense field. The accurate policy must come from the accurate approach, such as diplomatic or mediation, or bringing up the problem to the International Court of Justice (ICJ).

This research used quantitative descriptive type. This type determined which problem should be put into first priority to be solved, what benefits should be primarily obtained and also which approaches should be application firstly by the Indonesian Government. Using questionnaire as the core important instrument with bibliography, interview and field observation as well collected the data. The questionnaires were given to 10 (ten) persons known as the expert in the related field. Hereinafter the quantitative data obtained is to be compiled with the descriptive analysis technique by using Analytical Hierarchy Process (AHP), a decision-making technique based on the priority scale.

The result of the research indicates that land border has become a primarily priority to be solved with percentage of 42 %, followed by sea border with percentage of 27 %, refugee 19 % and the last Indonesia's asset with 12 %. The benefit that could be gained is in social/political field as a primarily priority, with percentage of 43 %, economical field 30 %, and the last is the security and defense field with 27 %. To solve the problems and gain some benefits, the Indonesian Government should implement diplomatic approach primarily, with percentage of 62 %, and then mediation approach 27 % and the last, bringing up the problems to the ICJ 11 %.

Thereby it can be concluded that the Indonesian Governmental Policy to solve the problems with the Timor Leste in terms of the land border, refugee and asset parallel nowadays is not suitable as the experts indicated that the land border as a primarily priority to be solved. Meanwhile, diplomatically approach implemented by Indonesian Government is suitable with the experts' opinions and the benefit in social/political field could be obtained in a line with the problems solving process."

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"Memasuki dekade 1990-an, isu republik kembali muncul dalam wacana masyarakat Australia. Pada tahun 1993, jajak pendapat menunjukkan adanya peningkatan secara berarti terhadap dukungan untuk menjadikan Australia sebagai sebuah republik.Ada faktor-faktor tertentu yang mendorong peningkatan dukungan ini. Faktor-faktor tersebut datang dari dalam negeri Australia sendiri (internal) maupun dari luar Australia (eksternal). Sejauh mana faktor itu berpengaruh dalam peningkatan dukungan terhadap republik pada tahun 1993, adalah permasalahan pokok yang diangkat dalam tesis ini.Peningkatan dukungan terhadap republik di tahun 1993 itu, tidak bisa hanya dipandang sebagai sekedar angka statistik belaka. Sesungguhnya fenomenon itu menggambrakan terjadinya sebuah proses dalam tubuh masyarakat Australia. Dukungan yang meningkat terhadap republik menunjukkan adanya pergeseran dalam budaya politik. Dukungan ini juga menunjukkan adanya pengerasan dalam jati diri (identitas) Australia sebagai sebuah bangsa, sehingga di sana ada pula proses nation building. Dengan demikian dukungan terhadap republik merupakan juga upaya membangun sebuah struktur dan peran politik baru. Dalam kalimat yang lebih singkat dukungan ini menggambarkan sebuah proses pembangunan politik.Tidak seperti yang dibayangkan, persoalan dukungan itu tidak melulu akibat adanya dorongan dari dalam negeri Australia. Fakta dan data yang ada menunjukkan bahwa pengaruh internasional memainkan peran pula pada gagasan membentuk republik, utamanya di dekade 1990-an, setelah perang dingin berakhir.Untuk membahas persoalan tersebut, tesis ini menggunakan teori-teori pembangunan politik dari Lucian Pye, Gabriel Almond, Bingham Powell, serta Walker Connor. Juga dicoba gunakan teori citra dari Kenneth E. Boulding untuk menganalisa konteks hubungan intemasional dalam masalah republik ini.Metode penelitian yang dipergunakan adatah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu republik memang merupakan bagian dari pembangunan politik Australia yang terns berjalan. Proses menuju republik terus bergulir dan belum menunjukkan kepastian. Meskipun begitu, diterima atau ditolaknya republik sebagai pranata baru Australia tetap menunjukkan sebuah proses perubahan dalam negara itu."

"Landasan dari prinsip politik luar negeri Republik Indonesia, bebas aktif, adalah Pancasila dan Mukadimah UUD 1945 (dan pada tahun 1950-an Pembukaan UUDS 1950). Prinsip tersebut mulai dilaksanakan setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu tatanan yang terbentuk setelah selesainya perang Dunia ke II membelah dunia menjadi dua blok, blok Barat dan blok Komunis, berdasarkan perbedaan ideologis. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bebas aktif dari politik luar negeri tersebut kepentingan nasional lebih leluasa untuk dapat diperjuangkan tanpa Indonesia harus berpihak kepada salah satu dari dua blok yang ada. Namun demikian Indonesia tetap dijadikan sasaran dari politik luar negeri Amerika Serikat untuk dimasukkan kedalam ruang lingkup pengaruh barat atau sekaligus masuk kedalam blok Barat. Keinginan Amerika Serikat untuk memasukkan Indonesia kedalam blok barat didorong oleh kenyataan sosial, politik, dan ekonomi yang tumbuh di Indonesia yaitu Indonesia potensial sebagai pasar dari industri Barat, Indonesia memiliki kekayaan bahan mentah yang potensial industri Barat, adanya "trauma Madiun" di kalangan elite politik Indonesia, dan dalam prakteknya pemerintah Indonesia lebih mengandalkan negara-negara Blok Barat bila dibandingkan dengan blok Timur di dalam melakukan pembangunan ekonomi?"

"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997. Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia. Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."

"

Dialog Nasional merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh negara demokrasi untuk menyelesaikan segala persoalan nasional, tanpa terkecuali Republik Sudan. Penyelenggaraan Dialog Nasional yang diinisiasi oleh pemerintah Bashir di Republik Sudan merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan nasional, sebagai upaya untuk mencegah krisis dan disintegrasi bangsa dengan menghadirkan perdamaian dan stabilitas nasional. Penelitian ini menguji seberapa peran Dialog Nasional dalam mengatasi krisis nasional di Sudan, bagaimana peran eksternal dan korelasi Revolusi Ketiga terhadap penyelenggaraan Dialog Nasional. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui signifikansi peran Dialog Nasional dalam mengatasi permasalahan nasional, serta mengetahui peran eksternal dan korelasi Revolusi Ketiga terhadap Dialog Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Pemerolehan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, dan wawancara dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dialog Nasional di Sudan sejauh ini mengalami kegagalan karena berbagai faktor, di antaranya tidak inklusif, pembahasan yang tidak komprehensif, dan gagalnya proses pimplementasi, dan puncaknya adalah dibubarkannya Dewan Dialog Nasional pasca kudeta Bashir pada 2019 tanpa menyisakan lembaga khusus yang berfungsi menjalankan wewenang Dialog Nasional. Akhirnya, dengan gagalnya dialog tersebut, maka Dialog Nasional hanya dapat dicatat oleh sejarah modern Sudan tanpa memanfaatkan nilai positif atas apapun yang dihasilkan melalui forum dialog.

 

Kata kunci: Afrika Utara, Dialog Nasional, Republik Sudan, Sudan, Timur Tengah

 

---

National Dialogue is a necessity for democratic countries to resolve national issues, without the exception of Republic Sudan which is one of the democratic countries in the world. National Dialogue was initiated by Bashir Government in the Republic of Sudan which is a government effort to resolve national issues and to prevent national crises by presenting national peace and stability. This research examines how is the role of National Dialogue in overcoming the national crisis in Sudan, and how is the role of externals and the correlation of the Third Revolution to the National Dialogue. It aims to determine the significance of the role of the National Dialogue in overcoming national problems, and to know the external role and correlation of the Third Revolution to National Dialogue by using qualitative methods, and descriptive-analytic approach. This study is derived from literature study and interviews by using triangulation techniques. This research shows that the Sudanese National Dialogue is failed because of various factors, including the worsening economic conditions, the incomplete discussion and the failure of implementation process, especially the dissolution of the National Dialogue Council in 2019 without leaving any special institution to carry out National Dialogue Authority. Finally, National Dialogue can only be noted in the Sudan’s modern history without utilizing positive values which are produced by the National Dialogue. 

 

 

 

Key word: Middle East, National Dialogue, North Africa, Republic of Sudan, Sudanese National Dialogue, The Sudan 

"

"Penulisan ini ditujukan untuk mengkaji mengenai upaya negosiasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi Uni Eropa (UE) yang mengajukan prakarsa chairperson's statement mengenai situasi HAM Timor Timur (Timtim) dalam Sidang Komisi HAM (KHAM) PBB ke-58 tahun 2002 yang berlangsung di Jenewa. Prakarsa tersebut telah diajukan oleh UE sejak tahun-tahun sebelumnya karena pada dasarnya UE selalu bersikap kritis terhadap penanganan isu-isu yang terkait dengan HAM oleh Pemerintah Indonesia (Pemri) terutama isu pelanggaran HAM di Timtim.Kerangka pemikiran yang diajukan adalah mengenai digunakannya taktik counter proposal dan timing untuk mendudukkan posisi kedua pihak agar berada pada posisi yang sama sebelum memasuki substansi negosiasi. Hal ini dilakukan setelah pihak pertama (UE) telah mengajukan proposal dan berupaya menekan pihak kedua (Indonesia) agar segera memberikan tanggapan dan berupaya mendorong untuk memasuki proses negosiasi. Dalam konteks ini, proses negosiasi tidak langsung antara kedua pihak lebih memakan waktu lama dibandingkan dengan negosiasi formalnya. Penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara.Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa politik negosiasi yang dilakukan Pemri pada akhirnya berhasil mengubah posisi UE untuk mengurangi jumlah paragraf dalam draft awal chairperson's statement yang semula lima paragraf rujukan mengenai Indonesia menjadi dua. Dari dua paragraf ini pun pada dasarnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dianggap sebagai tekanan keras terhadap Pemri. Rumusan akhir dalam chairperson's statement bersifat lunak kepada Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh tekanan internasional terhadap kebijakan Indonesia dalam rangka penghormatan Hak Asasi Manusia yang terjadi selama periode Mei 1997-Desember 2000 di tiga wilayah konflik bersenjata, yaitu Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya. Pada periode ini Indonesia mengalami tiga masa pemerintahan (Soeharto, BJ Habibie, dan Abdurrahman Wahid) yang memiliki kebijakan dan pendekatan yang berbeda terhadap masalah HAM. Kebijakan Indonesia di bidang HAM mengalami perubahan yang signifikan pada tiap pergantian pemerintahan. Perubahan tersebut terjadi akibat tekanan internasional yang begitu besar atas pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya.Dengan munculnya berbagai pelanggaran HAM di Indonesia tersebut, masyarakat internasional tidak tinggai diam. Didorong oleh kepentingan masing-masing, terlepas apakah kepentingan itu murni untuk kemanusiaan atau bersifat politis, berbagai negara dan organisasi internasional dan transnasional menekan Pemerintah RI dengan berbagai cara, baik yang bersifat persuasif maupun koersif, untuk meningkatkan penghormatan di bidang HAM serta menindak pelanggaran HAM yang terjadi.Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan model lingkungan (environmental model) yang dikemukakan antara lain oleh Papadakis, Starr, dan Sprouts. Model ini mengedepankan konsep negara sebagai suatu entitas dalam sebuah lingkungan. Lingkungan tersebut menentukan pilihan tindakan yang akan diambil oleh negara tersebut, serta bagaimana tindakan nyata yang diambil oleh negara tersebut untuk menanggapi lingkungannya, dengan memperhatikan berbagai faktor. Menurut Papadakis dan Starr, lingkungan terdiri dari beberapa tingkatan, salah satunya adalah International System. Pemikiran ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kegley dan Wittkopf, yang antara lain menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kebijakan suatu negara, yang salah satunya adalah faktor the external (global) source category. Pengaruh faktor international system atau the external (global) source category inilah yang kemudian digunakan oleh penulis untuk menganalisa perubahan kebijakan Indonesia di bidang HAM. Sedangkan untuk menganalisa bentuk-bentuk tekanan internasional terhadap Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat, teori yang dikemukakan oleh Holsti dapat dijadikan sebagai acuan. Dalam hal ini, bentuk-bentuk tekanan yang menonjol yang dapat diidentifikasi adalah tindakan persuasi, ancaman hukuman, dan pelaksanaan hukuman tanpa kekerasan.Hasil dari penulisan adalah bahwa kebijakan Indonesia dalam rangka penghormatan terhadap HAM di Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat."