Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penggerak bagi perusahaan, termasuk di PT APR, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan efisien. Yang termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah perencanaan, pengembangan, pemberian kompensasi termasuk sistem penggajian, sampai dengan aturan kerja para karyawan. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah upah (gaji) yang diterima karyawan, Sistem penggajian yang dikelola dengan baik diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu sistem penggajian harus dapat memenuhi prinsip keadilan internal maupun ekstemal.Permasalahan yang muncul adalah sistem penggajian yang berlaku di PT APR adalah sistem penggajian tradisional yaitu penggajian berdasarkan senioritas (masa kerja). Dari tahun 1999, manajemen PT APR memasukkan jabatan sebagai komponen penentu kenaikan gaji selain 'masa kerja'. Di samping itu survey gaji tahun 1999 terhadap perusahaan sejenis juga digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan gaji. Namun sistem penggajian yang diterapkan tersebut belum mampu meningkatkan motivasi karyawan untuk berusaha dan berorientasi.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengadakan penelitian secara deskriptif yang bertujuan untuk merancang bangun sistem penggajian yang dapat memenuhi prinsip keadilan, serta menganalisis sistem penggajian PT APR yang berlaku saat ini. Dengan demikian di harapkan dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam menyelesaikan dan menyempumakan sistem penggajian di PT APR.Dalam merancangbangun sistem penggajian, harus dapat memenuhi keadilan internal maupun eksternal. Agar keadilan internal dapat dicapai, perusahaan harus melakukan penilaian terhadap karyawan secara adil. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya job rangking, job grading, dan point system. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah point system. Untuk mencapai keadilan ekstemal perusahaan harus melakukan survey secara berkala terhadap perusahaan sejenis. Data didapatkan melalui wawancara dan diskusi dengan sepuluh orang pakar yang terdiri dari empat Direktur dan enam Manajer. Sedangkan dasar teori berasal dad studi kepustakaan untuk mendapatkan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian dengan menggunakan sistem penggajian tanpa penggolongan, menunjukkan bahwa kondisi gaji aktual untuk 31 jabatan kritis yang berlaku saat ini sebesar 52% atau sebanyak 16 jabatan ada pada kondisi under paid (UP), sebesar 32% atau sebanyak 113 jabatan dengan kondisi over paid (OP), dan bagian terkecil yaitu sebesar 16% atau 5 jabatan telah menerima gaji in paid (IN). Apabila menggunakan sistem penggajian dengan penggolongan, maka gaji aktual untuk 31 jabatan kritis yang berlaku saat ini menunjukkan kondisi over paid sebesar 32% atau 10 jabatan, under paid sebesar 23% atau sebanyak tujuh jabatan, dan sebanyak 14 jabatan atau sebesar 45% telah menerima gaji in paid (IN).Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem penggajian yang berlaku saat ini belum menggambarkan prinsip keadilan khususnya secara internal. Prosentase gaji aktual dengan kondisi over paid ditambah under paid masih lebih besar dibandingkan dengan kondisi gaji in paid. Dalam sistem penggajian tanpa penggolongan adalah sebesar 52% ditambah 32% tidak berada dalam kondisi in paid, sedangkan dengan sistem penggajian penygolongan, kondisi gaji tidak in paid adalah sebesar 32% ditambah 23%. Kurangnya tenaga ahli yang menangani sistem penggajian merupakan salah satu penyebab kurang sempurnanya sistem penggajian yang ada.Atas dasar masalah dan kesimpulan diatas maka sebaiknya dilakukan penyempurnaan terhadap sistem penggajian yang berlaku agar dapat memenuhi prinsip keadilan internal maupun eksternal. Sistem penggajian disarankan menggunakan metode point system, dan disesuaikan dengan kondisi dan budaya perusahaan. Di samping itu, sebagai pembanding disarankan untuk melakukan survey gaji secara berkaia terhadap perusahaan sejenis agar dapat memenuli keadilan eksternal. Dalam pelaksanaan penyempurnaan system penggajian dan survey gaji seyogyanya menggunakan konsultan ahli. Konsultan ahli yang digunakan minimal harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama, berpengalaman di perusahaan yang sejenis dan menguasai kondisi dan budaya perusahaan PT APR."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pekerja terhadap sistem penggajian yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja ditinjau dan analisis sistem Skill based Plans. Seperti diketahui Sumber Daya Manusia adalah sebagai faktorkunci bagi pengembangan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi produktifitas perusahaan. Salah satu aspek dari Sumber Daya Manusia adalah sistem penggajian. Terdapat 2 sisi dari aspek penggajian yang saling terkait. Pertama, gaji merupakan aspek motivator bagi pekerja. Kedua, karena gaji merupakan salah satu tujuan utama pekerja bersedia bekerja dan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia saat ini, sering terjadi gaji menjadi masalah perselisihan antara pekerja dengan pengusaha.. Salah satu masalahnya adalah tidak adanya internal consistency, sehingga muncul ketidak adilan yang dirasakan pekerja dan di lain pihak pengusaha tidak melihat adanya peningkatan produktifitas pekerja.Salah satu konsep yang dapat mengatasi masalah ini adalah penerapan konsep Skill-based plans dalam sistem penggajian. Dimana konsep ini dapat memberikan jalan keluar dengan cara "memberikan tarnbahan penghasilan kepada pekerja atas dasar keahlian yang dapat diperlihatkan pekerja sewaktu bekerja. Selain penambah penghasilan merekapun akan merasakan kepuasan kerja karena terdorong untuk meningkatkan keahlian masing-masing, merasakan makna dari pekeraaan.Penelitian ini ingin mengetahui apakah perusahaan yang diteliti telah memiliki sistem skill based ini dalam penggajiannya secara benar. Karena dalam salah salah satu komponen penggajiannya perusahaan ini memberikan semacam tunjangan keahlian kepada salah satu unit kerjamya tetapi tidak kepada unit lainnya. Dan apakah penerapan seperti itu mencapai rasa keadilan bagi pekerjanya atau tidak.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana sebelumnya . dilakukan semacam survey untuk mengetahui keadaan sebenamya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan yang diteliti belum menerapkan konsep skill-based dalam sistem penggajiannya dan kondisi ini dirasakan memunculkan ketidak puasan pada pekerjanya.Selanjutnya perusahaan dapat disarankan untuk menerapkan konsep skill-Based secara sederhana.

---

Worker Perception Of The Compensation System In PT. HMIThe paper aim is to find out how the worker perception of compensation system in the company where they work, based on analysis of skill-based plans. As we know that human resources is the key factor to company development that impact to the company productivity. One aspect of human resources is compensation system. There are 2 sides of compensation. First, compensation as a motivator for worker and second, since compensation or wage is the main objective that worker to come to work and current Indonesia social-economic condition. Many often that wage become the object of industrial dispute between worker and company. One of the problems is lack of internal consistency in the compensation system of the company and worker perceive of unfairness of the system and in the other side, the company opinion that workers productivity is low.

On of the system that could solve this problem is implemented skill-based plans in the compensation system. With this plans worker could earns more money, on the skill basis, and also its could improved worker skill. This concept is integrating intrinsic and extrinsic compensation and worker job satisfaction will improve.

This paper is to find out whether in this company have the skill-based plans in its compensation system correctly. One of the reasons is, the company was implemented skill allowance in the system, but only applies to one unit.

The method of this research is descriptive-qualitative and use survey for collecting data. It concludes that, the company implemented the system with no references of skill-based plans. Most of the respondent perceived unfairness and job dissatisfaction, even the respondent that received skill allowance."

"Karyawan sebagai aset penting dalam perusahaan perlu dikelola motivasinya agar terus bersemangat untuk bekerja dengan baik dan bahkan lebih baik lagi. Banyak faktor yang melatarbelakangi motivasi karyawan baik intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu hal yang paling mendasar untuk memotivasi karyawan dalam suatu pekerjaan adalah upah. Pemberian upah yang tepat dapat mendorong karyawan memiliki motivasi yang tinggi, berproduktivitas tinggi dan berprestasi.Sehubungan dengan hal tersebut maka manajemen dalam hal ini Departemen Sumber Daya Manusia harus memberikan perhatian penuh dalam menetapkan sistem penggajian di perusahaan agar karyawan merasa diperhatikan dan diperlakukan secara adil. PT ABC merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri perminyakan terbesar di Indonesia, saat ini mengalami masalah pada sistem penggajiannya yang tidak mampu mendorong kinerja para pegawainya. Dari data yang ada ternyata diketahui bahwa sistem penggajian saat ini yang berlaku di PT ABC lebih memfokuskan pada kesejahteraan para pegawainya dengan memberikan base pay beserta tunjangan-tunjangan yang cukup banyak dan besar. Namun di lain pihak, manajemen kurang bahkan tidak memperhatikan variable pay yang merupakan dorongan bagi karyawan untuk berprestasi serta merupakan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.Untuk mengatasi pemasalahan tersebut maka diperlukan suatu cara untuk membentuk desain sistem penggajian baru yang mampu menndorong kinerja karyawan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi dan perusahaan dapat mencapai sasaran organisasi untuk mempertahankan karyawan yang high potential. Ada dua alternatif dalam menghadapi permasalahan di atas yaitu pertama, dengan mendesain sistem penggajian berdasarkan pay for performance yang dilakukan secara bertahap dan kedua mendesain sistem penggajian berdasarkan pay for performance secara sekaligus atau serentak dan lebih mengarah kepada clean wages.Mengingat kondisi yang ada dalam perusahaan yaitu telah lamanya sistem penggajian yang tidak mendorong kinerja diterapkan dalam perusahaan sehiugga cukup banyak keluhan yang telah diterima oleh Departemen Sumberdaya Manusia, maka alternatif kedua merupakan alternatif yang lebih direkomendasikan oleh penulis untuk merespon karyawan yang telah berprestasi selama ini dan untuk tetap mempertahankan karyawan high potential Penulisjuga dalam memberikan rekomendasi telah memasukkan langkah-Iangkah yang harus dilakukan untuk mendesain sistem penggajian baru beserta perhitungan biaya dan jangka waktu perbaikan."

"ABSTRAKPT. VWX merupakan perusahaan energi intemasional yang melakukan strategi bisnismerger dan akuisisi. Tujuannya utamanya adalah mempertahankan kesinambunganopemsional perusahaan. Merger merupakan suam usaha di mana dua perusahaanbersepakat untuk melebur menjadi satu entitas sehingga menjadi suatu badan yanglebih besar dan diharapkan nantinya akan menjadi lebih kompetitif dan efelctif Sertaefisien dibandingkan perusahaan lainnya yang sejenis. Akuisisi merupakanpengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaaan lainnya di mana Iazimnyaproses tersebut dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar terutama dalam segimodal yang dimilikinyaBanyak permasalahan yang akan timbul ketilca suatu organisasi melakukan mergerdan akuisisi, terutama pada saat periode transisi di mana biasanya walctu yangdiperlukan agar tercapai kondisi yang stabil dapat mencapai 2 - 4 tahun. Salah satupermasalahan yang dihadapi adalah berkenaan dengan sumber daya manusia.Sumber daya manusia (SDM) dalarn organisasi aiau sering disebut sebagai pekerjaataupun pegawai merupakan salah satu aset yang bemilai bagi perusahaan. SDMmerupakan aset yang paling unik sehingga tidaklah mudah untuk mengelola pegawaidi mana masing-masing individu memiliki aspirasi dan keinginan yang bermacam-macam dan berbeda satu sama Iain. Penulis berusaha mengulas mengenai bagaimanaperencanaan harmonisasi terhadap kebiiakan remunerasi oleh pemsahaan mergerdan akuisisi dengan prlnsip tetap mempertahankan motivasi pegawainya.Dalam merancang sistem harmonisasi remunerasi, ada beberapa tahapan perencanaanyang harus dilakukan. Langkah awal sebelum memulai perencanaan adalah denganTujuannya adalah agar dapat merancang program-program remunerasi yangmengarahkan pelilaku pegawai sehingga dapat menguntungkan baik bagipegawai maupun perusahaan. Dalam memahami perilaku tersebut., taori yangdigunakan adalah tentang motivasi. Di mana teori ini diharapkan dapatmernberikan infonnasi tentang bagaimana mengembangkan masing-masingbagian motivasi dan bagaimana mengevaluasi hasil dari masing-rnasing bagianproses tersebut.Beberapa alternalif perlu dibuat dan dikaji secara seksama dalam menentukanpendekatan yang akan diambil dalam perumusan hannonisasi kebijakanremunerasi tersebut. Diantara alternatif yang ada adalah: pertama, total kebijakanremunerasi mengacu kepada salah satu kebijakan perusahaan dari keduaperusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Alternatif ini mempakanpendekatan yang sederhana dan mudah prosesnya sehingga waktu yangdiperlukan relatif singkat.Altematif kedua merupakan total kebijakan nemunerasi berdasarkan kepadakebijakan yang sudah ada dan prinsip yang paling menguntungkan bagi pegawai.Kebijakan ini juga sering dikenal sebagai ”cherry picking? Yakni memilihkebijakan-kebijakan yang terbaik diantara kedua legacy yang ada sehingga konsep”apapun yang lebih tinggi” (which ever is higher) adalah yang dipilih. Bilakebijakan ini dilaksanakan tentunya akan membuat setjap pegawai senang namunpada sisi lainuya ada hal yang perlu diperhatikan terutama biaya yang timbulakan luar biasa.Altematif ketiga adalah kebijakan remunerasi diharmonisasikan secara bertahapdengan berusaha mendekatkan “gap” antara kebijakan remlmerasi yang sejenisdengan memfokuskan pada harmonisasi nilai nominal antara satu dengan yanglainnya. Dalam altematif ini ada kemungkinan kelompok tertentu akanmendapatkan tambahan ataupun mengalarni pengurangan baik dari segi nominalmaupun dari segi program yang diterima. Namun prinsip yang digunakan dalamkebijakan ini adalah tidak terjadinya penurunan total remunerasi yang diterimapegawai. Alternatif ini jika diimplementasikan tidaklah mudah dan memerlukanwaktu yang panjang serta harus melakukan komunjkasi secara intens kepadapegawai unluk memberikan pemahaman-pemahaman atas perubahan yang teljadi.Berdasarkan altematif yang ada, penulis juga berusaha memberikan rekomendasiyang terbajk dalam pelaksanaan hanznonisasi tersebut. Dalam perumusanharmonisasi remunerasi ini tidak lepas dari survei data pasar dan best practiceyang dilakukan oleh perusahaan atau indusiri lain dengan mengkonsolidasikandengan kondisi intern organisasi; peraturan-peratunan dari pemezintah tentangketenagakenjaan agar kelak nanli tidak akan timbul masalah-masalah yang bersifathukum perdata; peraturan-peraturan dari korporat agar pada setiap bisnis unityang ada secara global akan konsisten dan seragam dalammengimplementasikannya; dan pertlmbangan-pertimbangan lainnya sepertikemudahan administrative. Serta keinginan untuk menghilangkan budaya superiormasing-masing legacy.Diharapkan dengan adanya kebijakan yang murni barn akan menghilangkanperbedaan dan menciptakan kondisi kexja yang lebih kondusif serta memotivasipegawai dalam berkarya sesuai dengan fllosofi remlmerasi perusahaan yaknirnemiliki sistem remunerasi yang menarik (atrractive) sehingga dapat merekrutpegawai dari pasar; dapat mempertahankan (retain) pegawai yang bagus dalamorganisasi dengan demikian tidak akan meninggalkan perusahaan serta dapatmemotivasi (motivate) pegawainyaDalam penulisan ini juga akan diberikan gambaran tahapan-tahapan yang hamsditempuh dalarn merumuskan pelaksanaan remunerasi yang tepat. Selain itu jugaada beberapa rekomendasi berkenaan dengan slrategi komunikasi kepada seluruhpegawai.;"

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi keadilan sistem penggajian baik keadilan eksternal maupun keadilan internal yang berlaku pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan bagaimana memformulasikan sistem penggajian yang adil dan Iayak berdasarkan beban kerja dan nilai jabatan yang dipangku oleh pegawai. Masalah penggajian pegawai negeri sipil sesuatu yang perlu dianalisa, karena secara umum rendahnya disiplin dan kinerja serta tingginya perburuan terhadap penghasilan yang tidak legal ditengarai salah satu penyebabnya adalah buruknya sistem penggajian di birokrasi. Untuk itu analisa atau pengkajian sistem penggajian berdasarkan karakteristik dan nilai jabatan perlu terus dikembangkan sebagai bahan masukan penyempurnaan sistem penggajian yang sedang berlaku.Selanjutnya setelah permasalahan dirumuskan, maka perlu didukung oleh kerangka teoritis yang meliputi strategi kompensasi ( Amstrong dan Murlis.2003), asas keadilan dalam kompensasi ( Adam.1983, John dan Malthis.2002) dan struktur gaji kompensasi ( Ruky.2002 dan Purba 1995). Untuk memformulasikan sistem penggajian berdasarkan nilai jabatan, maka perlu dilakukan Evaluasi Jabatan ( Ruky.2002) sehingga bisa menggambarkan nilai masing-masing jabatan yang terdapat di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.Dalarn penelitian ini metodenya adalah diskriptif analitis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, sampel yang diambil adalah sebanyak 110 responden dari populasi 163 pegawai yang terdiri dari pejabatan eselon ll, III, IV dan staf. Pengambilan sampel dengan cara sampel sederhana (simple random sampling) penentuan jumlah dengan teknik Slovin. Metode analisa yang digunakan adalah Teknik rentang kriteria, analisis faktor dan sistem point.Analisa data penelitian dengan teknik rentang kriteria dilakukan untuk meiihat kondisi penerapan prinsip keadilan pada sistem kompensasi. Diperoleh hasil bahwa secara umum kondisi sistem penggajian yang berlaku secara eksternal sudah cukup adil, namun secara internal, pegawai merasakan bahwa sistem penggajian belum adil. Analisa data ini apabila dilihat dari pendapat kelompok pejabat struktural, prinsip keadilan kompensasi baik secara eksternal maupun internal masih dirasakan belum adil sedangkan kelompok staf secara eksternal merasa adil, namun secara intemal merasakan belum adil. Apabila dikelompokkan menurut tingkat pendidikan maka kelompok pendidikan tingkat SLTA dan Diploma menyatakan bahwa sistem kompensasi baik eksternal maupun internal telah dirasakan cukup adil, sementara kelompok sarjana dan pascasarjana baik scara eksternal dan internal menyatakan belum adil.Dari hasil teknik rentang kriteria, mengindikasikan perlu dilakukan upaya pembenahan sistem kompensasi khususnya keadilan internal dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan yang dipangku. Upaya memformulasikan sistem penggajian ini dilakukan dengan penentuan faktor pekrjaan dengan analisa faktor sehingga diperoleh faktor utama pekerjaan, yang secara hipotetis dalam penelitian ini diberi nama upaya kerja, kondisi kerja dan kemampuan kerja. Selanjutnya faktor utama pekerjaan tersebut ditentukan bobot dan tingkatannya, sehingga bisa diperoieh nilai pekerjaan dengan sistem point, selanjutnya berdasarkan perhitungan sistem point akan diperoleh total point, total point ini juga dapat diartikan sebagai harga atau nilai suatu jabatan. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil total point jabatan yang disimulasikan mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, sistem penggajian yang menyamaratakan berdasarkan tingkat atau eselonering akan berimplikasi pada rasa keadilan internal."

"ABSTRAKAnalisis Kesiapan Sistem Remunerasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan Tahun 2017 RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan BadanLayanan Umum Daerah BLUD. Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitunganyang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasiberdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUDPesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifdengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsikesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas denganpenghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasidan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belummampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapatmenurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untukmenerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikanregulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yangdipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadappendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yangdiajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini.

---

ABSTRACTRemuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan in2017 based on Governor DKI Jakarta Regulation No. 222 Year 2016RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board BLUD. This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221 2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system basedon Governor Regulation No 222 2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research."