Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Interaksi antara manusia dengan lingkungan pada hakekatnya berkembang sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap tantangan yang dihadapi dalam suatu ekosistem. Dengan pegetahuan kebudayaan yang dimilikinya, manusia berusaha melihat, memahami, memilah-milahkan gejala untuk kemudian merencanakan tindakan dan menentukan sikap dalam beradaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan strategi yang dianggap effektif.Upaya pemenuhan kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya senantiasa ditempuh dengan berbagai macam cara antara lain melalui kegiatan pertanian. Aktivitas manusia dalam bidang pertanian tidak lain merupakan pencerminan interaksi antara lingkungan dengan kemampuan manusia untuk mengubah dan mentransfer energi yang diperlukan dalam hidupnya. Meskipun demikian, hal ini tergantung dari kondisi ekosistem yang memberi peluang bagi usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, di samping pemahaman penduduk tentang lingkungannya.Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengambil 120 Kepala Keluarga (KK) sebagai responden yang dipilih secara random pada 3 buah desa yang ditentukan secara purposive. Metodologi yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terpimpin, wawancara mendalam dan studi kepustakaan, serta pengamatan terlibat.Dengan memperhatikan latar belakang lingkungan dan masyarakatnyat maka timbul pertanyaan bagaimana penduduk setempat bertahan hidup di lingkungan yang mempunyai kondisi fisik yang "kurang menguntungkan", apabila dilihat dari mata pencaharian mereka, khususnya dalam bercocok tanam. Lebih lanjut hal itu menunjukan bahwa betapapun "kerasnya" kondisi lingkungan penduduk setempat ternyata masyarakat dapat mengelola sumberdaya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai perwujudan adaptasi aktif mereka. Oleh karena itu timbul pertanyaan lebih lanjut bagaimana masyarakat petani memahami lingkungannya ? Bagaimana mereka sampai pada keputusan beradaptasi terhadap lingkungannya dan bertahan hidup dalam kondisi fisik yang kurang mengunungkan, dengan mengembangkan pencaharian utama bercocok tanam ?Secara umum penelitian ini dimaksud untuk memperoleh pengertian bagaimana ekosistem dan kebudayaan mempengaruhi pilihan strategi adaptasi penduduk di lingkungan savana. Lebih lanjut penelitian ini secara khusus bertujuan :1) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi terhadap kemampuan adaptasi masyarakat petani.2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat sosial petani terhadap kemampuan beradaptasi.3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat kebutuhan hidup masyarakat petani terhadap kemampuan beradaptasi.4) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan masyarakat petani terhadap kemampuan beradaptasi.5) Untuk mengetahui pengaruh orientasi pasar masyarakat terhadap kemampuan beradaptasi6) Untuk mengetahui pengaruh orientasi kerja masyarakat petani terhadap kemampuan beradaptasi.7) Untuk mengetahui strategi adaptasi yang paling relevan agar dapat meningkatkan taraf hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan stabilitas ekosistem savana.8) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan dalam menentukan strategi adaptasi.Sebagai implikasi dari keadaan lingkungan alam yang kurang menguntungkan, maka masyarakat petani di Kecamatan Amarasi menentukan strategi tindakan untuk beradaptasi dengan lingkungannya melalui kegiatan usaha tani terpadu di atas lahan kering. Bentuk kegiatan (dalam pengertian luas) yang dominan adalah perladangan berpindah dengan sistem tebas bakar dan penggembalaan ternak dengan sistem lepas liar.Sebagai akibat dari bentuk kegiatan pertanian seperti tersebut di atas, maka semakin memperbesar areal lahan kritis dalam ekosistem savana yang pada gilirannya menjadi faktor menyebab proses perusakan lingkungan.Akan tetapi berdasarkan hasil pengalaman yang diwarisi secara turun temurun dari para pendahulunya, masyarakat petani di Kecamatan Amarasi dapat bertahan hidup dalam ekosistem savana yang demikian itu. Hal ini disebabkan karena masyarakat petani memiliki "kearifan lingkungan" untuk menetapkan strategi beradaptasi, baik adaptasi secara ekonomis maupun adaptasi secara ekologis.Adaptasi ekologis yang cukup efektif dan masih relevan dilakukan oleh masyarakat petani di Kecamatan Amarasi adalah sistem lamtoronisasi.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan masyarakat petani beradaptasi terhadap ekosistem savana dipengaruhi oleh cultural core (inti kebudayaan) yang meliputi aspek sosial budaya, sosial ekonomi dan penguasaan teknologi yang dijabarkan ke dalam beberapa variabel yaitu orientasi kerja, kebutuhan hidup dan orientasi pasar. Sedangkan variabel yang tidak mempunyai hubungan pengaruh dengan kemampuan beradaptasi dari masyarakat petani adalah status sosial, tingkat pendidikan dan tingkat penguasaan teknologi.

---

Interaction among humans with their environment is basically progressing as a manifestation of active responses against challenges met in any ecosystem. With their cultural knowledge, humans try to see, understand and identify symptoms, plan their actions and determines attitudes in adapting to the environment by developing strategies, which are supposed to be effective.

Efforts to fulfill human necessities in order to survive are always achieved through various ways such as through agriculture represent reflection of interactions between environmental condition and human ability to modify natural resources and transferring them into energy they need yet; this depends on the ecosystem condition that gives opportunity for humans to survive, beside people is understanding about their environment.

This research is carried out in the Sub-District of Amarasi, District of Kupang, East Nusa Tenggara; using 120 heads of household (K<) as respondents, purposively selected by random sampling from villages.

Methodological approach used is descriptive qualitative, where data collection was conducted with the help of guided interviews and depth interview, supported by Library Studies, and participant observation.

Taking the background of environment into consideration, there is question as to how the local inhabitants in the ecosystem could survive in the ecosystem that has physical condition, which is less profitable seen from their way of living, especially in cultivation. It was also indicated how hard the local ecosystem condition might be. In reality the inhabitants are able to manage the available resources to fulfill their necessities as a manifestation of their active adaptation. Further questions are how the peasant community perceives their ecosystem and how they arrive on a decision to adapt to their ecosystem and survive in a natural condition, which is less profitable, by developing cultivation as the main economic activity. This research is meant to study how ecosystem and cultural affects community strategic adaptation alternative in a savanna ecosystem.

Further, this research is especially supposed

1) To know the influence of technology application on the adaptation ability of the peasant community.

2) To know the influence of life necessities standard of the peasant community on their adaptation ability.

3) To know the influence of education level of the peasant community on their adaptation ability.

4) To know the influence of social status of the peasant community on their adaptation ability.

5) To know the influence of market orientation of the peasant community on their adaptation ability.

6) To know the influence of work orientation of the peasant community on their adaptation ability.

7) To know the strategic adaptation which is most relevant in order to obtain living standard increase by keeping the harmony and stability of the savanna ecosystem.

8) To know the influence of environment in deciding strategic adaptation.

As implication of the condition of the natural ecosystem, which is less profitable, the peasant community in the Sub-District of Amarasi determine their strategic adaptation to their environment by way of integrated cultivation activity on the dry fields. The dominant cultivation activities (in broad meaning) are slash and burn shifting cultivation system and natural animal (wildlife) pastoral system.

As result from such kind of activities, critical areas are extending, causing environmental deteriorations.

But, based on experiences, which are inherited form, their ancestors, from generation to generation the peasant community in the Sub-District of Amarasi has been able to survive in the savanna ecosystem. This is due to the fact that the peasant community have "environmental wisdom" to determine strategic adaptation, either economic or ecologic. Ecologic adaptation, which is still effective and relevant that performed by the peasant community in .the Sub-District of Amarasi is "Lamtoro cultivation system". In this research it was found that the peasant community's ability in adapting themselves to the savanna ecosystem is being affected by their cultural core that cover their cultural, social, and economic aspects, and their technological mastery that are formulated in some variables i.e. work orientation, life necessities and market orientation. Whereas variables that have no influences on the adaptation ability of the peasant community are social status, educational level and technological mastery."

"ABSTRAKKewang adalah lembaga sosial di desa-desa Pulau Saparua, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap tindakan semena-mena dari penduduk luar desa maupun penduduk desa itu sendiri, terhadap segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah-tanah desa yang merupakan lumbung alami dari masyarakat itu sendiri. Salah satu usaha Kewang dalam melaksanakan fungsinya, ialah menetapkan Sasi. Sasi adalah larangan untuk memetik hasil atau panenan dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya agar tanaman dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam melaksanakan fungsinya, Kewang berpedoman pada norma-norma pengendali (adat istiadat).Lembaga social ini sudah ada sebelum bangsa-bangsa Eropa (Portugis, 1512; Belanda, 1599) menguasai Saparua. Maka tradisi Kewang ini sebenarnya telah lama berakar dalam masyarakat Saparua. Peranannya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan juga tidak diragukan lagi. Tetapi seiring dengan perkembangan di dalam masyarakat, maka efektivitas fungsi Kewang ini terus merosot, sehingga banyak desa-desa di pulau Saparua yang meninggalkan tradisi Kewangnya.Salah satu desa di pulau Saparua yang cukup lama mempertahankan fungsi Kewangnya adalah desa Ihamahu. Malahan atas keberhasilannya dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan di desanya, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 1982, Korps Kewang Ihamahu memperoleh penghargaan Lingkungan Hidup Nasional berupa pahatan Kalpataru tiga dimensi berlapiskan emas murni. Tampaknya saat itulah puncak keberhasilan Kewang desa Ihamahu, karena pada masa-masa berikutnya efektivitas fungsinya terus merosot, menyusul kewang-kewang lainnya di banyak desa desa dalam wilayah pulau Saparua.Kenyataan sebagaimana diuraikan di atas telah mengundang pertanyaan, faktor-faktor apa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap makin melemahnya efektivitas fungsi Kewang di Pulau Saparua.Dengan menggunakan desain survai dalam telaah korelasi, dipilih enam variabel yang akan diamati kaitan fungsionalnya. Variabel-variabel itu ialah: Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, Fertumbuhan Penduduk, Efektivitas Fungsi Norma Pengendali, Sikap Pimpinan Desa, dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa:- Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, dan Pertumbuhan Penduduk, tidak berkorelasi secara signifikan dengan Efektivitas Fungsi Norma Pengendali.- Efektivitas Fungsi Norma Pengendali tidak berkorelasi secara langsung dengan Efektivitas Fungsi Kewang, tapi melalui Sikap Pimpinan Desa.Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: Bahwa norma pengendali atau adat-istiadat tidak selalu dapat melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat. Sebaliknya keputusan-keputusan pimpinan formallah yang justru memegang peranan penting.Berkenaan dengan itu, usaha pelestarian kemampuan lingkungan di desa oleh masyarakat tidak akan dapat diandalkan tanpa peranan aktif pimpinan desa. Berdasarkan kenyataan tersebut betapapun kedudukan dan peranan pimpinan formal yang didukung oleh sistem pemerintahan nasional masih lebih penting daripada pimpinan adat, walaupun seringkali kehadiran pimpinan formal itu menimbulkan kecemburuan sosial.

---

ABSTRACT

Kewang is a social institution in the villages of Pulau Saparua which functions as a controlling agent toward arbitrary action of inhabitants living outside the village as well as inhabitants of the village itself, toward all what grows and lives on village land which forms a natural rice-barn of the society itself. One of the efforts of Kewang in the performance of its function is to determine Sasi. Sasi is a prohibition to collect harvest in certain periods. The objective thereof is to facilitate the vegetation to provide its optimal yield.

In performing its function Kewang is guided by controlling norms based on customs and traditions.

This social institution existed already before European nations (Portuguese, 1512; Dutch, 1599), governed Saparua. Therefore this Kewang tradition is in fact rooted in the Saparuan society since a long time ago.

Its role the management of natural resources and environment is also not to be doubted any more. In line with the development in the society, however, the effectiveness of the Kewang function is ever declining so that many villages in Saparua leaves their Kewang tradition. One of the villages in Pulau Saparua which has maintained the Kewang function long enough is the village of Ihamahu. For its success in managing natural resources and environment .in its village, at the commemoration of Life Environment Day on 5 June 1982 Ihamahu Kewang Corps has obtained National Life Environment appreciation in the form of a Kalpataru three dimensioned carving with a lining of pure gold. It seems that it was the peak of successful Kewang achievement in the village of Ihamahu because at the therafter following periods the effectiveness of its function is ever declining, following other Kewang in many villages in the Pulau Saparua region.

The fact as described above has raised the question; what factors are really responsible for the weakening of the effectiveness of the Kewang function in Pulau Saparua. In the application of a survey design in a correlation research six variables were chosen of which the functional correlation ship will be observed. Mentioned variables are: Level of Education, Contact with the Outside World, Population Growth, Effectiveness of the Controlling Norm Function, attitude of the Village Headman, and the Kewang Effectiveness Function.

The investigation result shows that:

- Levels of Education, Contacts with the Outside World, and Population Growth have no significant correlation with Controlling Norm Effectiveness Function.

- Controlling Norm Effectiveness Function has no direct correlation with Kewang Effectiveness Function, but is the case via (through) the attitude of village headman.

Hence from the mentioned investigation result can be concluded that a Controlling Norm or Customs and Tradition is not always in a position to perform a social control on society. Contrariwise the decisions of the formal leading authority just play an important role. In connection thereof the effort to make an everlasting environment in the village by the society cannot be relied on without the active role of the village headman. Based on mentioned fact, however that may be, the position and the role of the formal leading authority backed (supported) by a national government system is more important than a backing adat authority, although the pretence of a formal leading authority often cause a social suspicion."

"ABSTRAKJumlah penduduk kota Jakarta yang tergolong berpenghasilan rendah atau miskin adalah sekitar 68% dari keseluruhan jumlah penduduk (widyapura Desember 1985) dan mereka menghuni lingkungan permukiman buruk (slum area) yang luasnya sekitar 50% luas kata Jakarta (Ramto 1985). Kenyataan bahwa masyarakat yang berkualitas hidup rendah labih banyak dari pada yang berkualitas hidup tinggi, dan luasnya lingkungan permukimah buruk itu merupakan masalah utama kota Jakarta.Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah D.K.I.(Pemda) Jakarta untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, tetapi hasilnya relatif kecil (Silaban et al. 1981; Karamoy et al. 1982). Upaya-upaya yang telah dilaksanakan tersebut bersifat fisik separti Proyek Mohamad Husni Thamrin - I, mau pun non-fisik seperti pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan sebagainya.Mungkinkah kurang berhasilnya Pemda dalam mengatasi permasalahan di atas adalah karena terdapat perbedaan persepsi kualitas hidup antara masyarakat dengan Pemda mengenai faktor-faktor yang harus mendapat prioritas perbaikan, agar peningkatan kualitas hidup masyarakat berjalan lebih cepat? Mungkinkah ada Perbedaan persepsi mangenai cara-cara memperbaiki Faktor-faktor yang mempangaruhi peningkatan kualitas hidup itu ?Adapun tujuan dari penalitian ini adalah mengetahui persepsi masyarakat mengenai kebutuhan pukok yang dirasakan, yang dapat mempercepat proses peningkatan kualitas hidup mereka. Berdasarkan hal tersebut akan dapat dirumuskan strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diteliti dan dapat pula ditentukan persyaratan tata ruang daerah penelitian."

"ABSTRAKPembangunan pertanian sub-sektor perkebunan di Indonesia telah dikembangkan dalam berbagai pola, di antaranya adalah pola Unit Pelaksana Proyek (UPP) dan pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun). Pengembangan perkebunan dengan pola PIR bertujuan untuk membangun masyarakat pekebun yang berwiraswasta dan sejahtera dengan melibatkan pengusaha perkebunan dan petani, dalam suatu sistem hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengusaha perkebunan bersama-sama dengan instansi terkait membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya melalui pembinaan petani.Di daerah Riau, pengembangan perkebunan dengan pola PIR telah dilaksanakan sejak tahun 1981. Salah satu di antaranya adalah PIR Khusus (PIR-Sus) Sei Tapung di Kecamatan Tandun, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Riau. Proyek PIR-Sus ini mengusahakan budidaya kelapa sawit seluas 7.670 ha, meliputi 5.000 ha kebun plasma dan 2.670 ha kebun inti. Bersamaan dengan itu telah dimukimkan pula 2.500 kepala keluarga (KR) petani peserta yang terdiri dari 2.000 KK petani asal transmigrasi dan 500 KK petani lokal.Kegiatan proyek PIR-Sus sejak periode persiapan hingga periode pembayaran kembali, diduga telah menimbulkan dampak pada lingkungan hidup, khususnya terhadap Cara hidup petani lokal, terutama tentang persepsinya mengenai alokasi waktu. Kajian tentang alokasi waktu ini perlu dilakukan, karena di satu sisi perubahan jenis usaha tani dari tanaman pangan dan/ atau kebun karet ke usaha tani kebun kelapa sawit menuntut perubahan alokasi waktu. Sebab waktu yang diperlukan untuk usaha tani tanaman pangan hanya 144 hari kerja per ha per musim, sedangkan untuk mengelola dua ha kebun kelapa sawit yang telah menghasilkan diperlukan waktu 342 hari kerja per tahun. Di sisi lain ada kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat local, bahwa dalam seminggu biasanya mereka bekerja lima hari. Hal ini berarti dalam setahun hanya ada 260 hari kerja. Atas dasar ini diduga bahwa perubahan jenis usahatani akan mempengaruhi pola alokasi waktu petani lokal memperoieh penyuluhan yang relatif intensif, terpadu dan berkesinambungan dari pihak PTP sebagai pengelola PIR-Sus Sei Tapung. Sebagai hasil penyuluhan itu diduga telah terjadi perubahan persepsi petani lokal yang menjadi peserta PIR terhadap arti pentingnya waktu. Perubahan persepsi terhadap waktu tersebut dapat diketahui dari tanggapan petani tentang jumlah alokasi waktu untuk berbagai kegiatan. Bagi pihak pembina petani (penyuluh), pola alokasi waktu petani merupakan informasi penting terutama dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan yang tepat sasaran, tepat waktu, sangkil dan mangkus. Untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak penyuluhan yang dilakukan terhadap persepsi petani mengenai alokasi waktu.Mengetahui apakah ada perbedaan persepsi petani PIR dan non-PIR mengenai alokasi waktu ; dan untuk melihat apakah ada hubungan jenis usahatani dengan persepsi petani mengenai alokasi waktu.Sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian, diajukan hipotesis penelitian, yaitu persepsi petani mengenai jumlah alokasi waktu berhubungan dengan keikutsertaan petani dalam PIR, frekuensi kehadiran mengikuti penyuluhan dan jenis usahatani. Persepsi mengenai alokasi waktu diukur dengan tanggapan responden terhadap jumlah alokasi waktu, yang dibedakan atas tiga kategori tangga (RT) dan jumlah waktu yang dinikmati (K). Sedangkan keikutsertaan petani dalam PIR dibedakan atas dua kategori yaitu petani PIR dan petani non--PIR. Frekuensi mengikuti penyuluhan dibedakan atas tiga kategori yaitu kurang, sedang dan sering. Sedangkan jenis usahatani dibedakan atas usahatani tanaman pangan, tanaman kebun karet dan tanaman kebun kelapa sawit.Perselitian terhadap petani PIR dilakukan di Desa Tapung Jaya, sedangkan terhadap petani non-PIR dilakukan di Ke1urahan Ujungbatu, dengan jumlah sampel 20 persen dari masing-masing sub-populasi . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan, sedangkan analisis data dilakukan dengan uji statistik kai kuadrat 2(X ).Berdasarkan asumsi semula bahwa faktor produktifitas petani dianggap sama (diabaikan) maka dari hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa:1) Rata-rata alokasi waktu petani PIR untuk B adalah 8,0 jam per hari, untuk RT 1,0 jam per hari dan untuk K 10,4 jam per hari. Sedangkan rata-rata alokasi waktu petani non-PIR untuk B adalah 6,5 jam per hari, untuk RT 1,2 jam per hari dan untuk K 11,7 jam per hari. Berdasarkan alokasi waktu tersebut, maka waktu luang petani PIR dan non-PIR masing--masing adalah 4,6 jam per hari.2) Ada perbedaan alokasi waktu petani PIR dengan petani non-PIR, di mana alokasi waktu B petani PIR lebih banyak dari petani non-PIR. Apabila dibandingkan dengan jam kerja baku (8,0 jam per hari) maka petani PIR lebih giat bekerja dari petani non-PIR. Sedangkan alokasi waktu untuk RT dan K petani PIR lebih sedikit dari petani non-PIR. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan masuknya petani lokal menjadi peserta PIR cenderung bertambah besar jumlah jam bekerjanya, sebaliknya berkurang jumlah waktu untuk kegiatan rurnah tangga dan jumlah waktu yang dinikmati.3) Berdasarkan asumsi semula bahwa faktor produktifitas petani dianggap sama, ternyata ada perbedaan rata-rata alokasi waktu untuk berbagai kegiatan antara petani tanaman pangan, petani kebun karet dan petani kebun kelapa sawit. Dilihat dari rata-rata alokasi waktu bekerja, petani kebun kelapa sawit lebih giat dari petani kebun karat maupun petani tanaman pangan.4) Dengan mengasumsikan bahwa faktor umur, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan merupakan faktor yang diabaikan, maka ternyata ada hubungan antara frekuensi kehadiran petani mengikuti penyuluhan dengan rata-rata alokasi waktu B, RT dan K. Frekuensi penyuluhan yang dihadiri petani berkorelasi positif dengan rata-rata alokasi waktu B, sebaliknya berkorelasi negatif dengan rata-rata alokasi waktu RT.5) Dilihat dari rata-rata alokasi waktu luang (L) petani PIR dan non-PIR, (4,6 jam per hari) maka bagi petani PIR akan lebih sangkil bila dialokasikan untuk kegiatan rumah tangga dan waktu yang dinikmati khususnya untuk kebutuhan sosial dan kebutuhan rekreasi. Sedangkan bagi petani non-PIR, jumlah waktu luang tersebut akan lebih sangkil bila dialokasikan untuk bekerja dan kegiatan rumah tangga.Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa pertimbangan sebagai berikut:1) Mengikutsertakan petani lokal yang menjadi peserta PIR, ternyata mampu merubah perilaku mereka dalam mengalokasikan waktu untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, diusulkan agar petani lokal yang akan menjadi peserta PIR ditingkatkan jumlahnya.2) Dari rata-rata alokasi waktu B, petani PIR lebih giat dari petani non-PIR. Besarnya jumlah jam kerja petani PIR disebabkan oleh perubahan Jenis usahatani (sistem kerja) ke arah diversifikasi usaha. Oleh karena itu untuk membina petani non-PIR agar waktu bekerjanya meningkat maka perlu ada upaya ke arah diversifikasi usaha dari pemanfaatan waktu luang.3) Keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan ternyata mempunyai dampak positif dalam merubah persepsi petani tentang arti pentingnya waktu, hal ini tereermin dari pernyataan petani dalam mengalokasikan waktunya. Untuk menirigkatkan jumlah jam kerja petani lokal, salah satu alternatif yang diusulkan adalah menyelenggarakan penyuluhan yang intensif, terpadu, dan berkesinambungan.4) Karena pola alokasi waktu petani berhubungan dengan jenis usahatani tertentu, maka agar penyuluhan yang diberikan kepada petani tepat waktu dan tepat sasaran, maka pihak penyuluh perlu mempertimbangkan pola alokasi waktu yang berlaku bagi masing-masing petani menurut jenis usahataninya_ Dalam hal ini waktu luang merupakan waktu yang tepat untuk memberikan penyuluhan kepada petani.

---

The sub-sector farming of agricultural development in Indonesia is extended in some patterns, two of them are Project Implementation Unit (Unit Pelaksana Proyek (UPP)) and Nucleus Estate Plantation (Perusahaan Intl Rakyat Perkebunan (PIR-Bun)) patterns. The purpose of farming extension with PIR patterns is the development of farmers society entrepreneurship and wealth, involving the entrepreneurs and farmers, in mutuality symbiosis system, integration and continuation. To achieve this objective, farming entrepreneurs and related institutions should assist and guide the surrounding smallholders by developing the farmers.

In Riau Province, farming development of PIR patterns has been executed since 1981. One of these patterns is Special PIR (PI} Khusus or PIR-Sus) Sei Tapung in Tandun Sub-district, Kampar, Riau Province. This PIR-Sus project developed palm farming in 7.870 ha, included 5.000 ha plasma farm and 2.670 ha nucleus farm. At the same time, this area has been habitated by 2.500 families of PIR farmers, i . e 2.000 transmigrant families and 500 local inhabitant families.

It is expected that the activities of PIR-Sus project, since preliminary period up to the repayment period, have proceeded the environmental impact, especially to the local farmers perception on time allocation. A study on this time allocation of farmers is necessary, because of the changing type of agribusiness from food, plantation and r or rubber farming to palm farming, needs changing of time allocation. Agribusiness of food plantation requires 144 working days' per ha per year, as well as 342 working days per year to manage two ha of productive palm farming. Beside that, the local society traditionally works for five days per week and 260 days per year. It is expected that the changing type of agribusiness will influence the pattern of local farmers allocation of time.

PIR local farmers' get information intensively, integrated and continuously from PTP official, manager of PIR-Sus Sei Tapung. It is expected for the changing PIR member of local farmers' perception on the meaningful of time. Change of perception on time is indicated by the farmers? response on time allocation for a variety of activities. Patterns of farmers time allocation give an important information to the PIR informants, especially for the purpose of efficiency, effectiveness and on time of information activities. Getting data on this subject, it is necessary to perform research:

To evaluate the impact of information which is performed on farmers perception about time allocation; To know whether there is a different perception among PIR farmers' and non-PIR farmers' on time allocation; o note down whether there is relationship between types f agribusiness with farmers perception on time allocation.

As a temporary answer, it is necessary to develop research hypothesis, that there is a relationship between the farmers perception on the amount of time allocation with their participating in FIR, frequency of attending the information sessions and types of agribusiness. The perception on time allocation is indicated by the farmers response on time allocation for amount of time allocation is three categories of the amount of time allocation, i.e. the amount of time for working activities (bekeria (BY), the amount of time for housekeeping activities (rumah tng (RT)), and the amount of time for consumption (konsumsi (IC)). Two categories of farmers? position are PIR and non-PIR farmers'.

Frequencies of attending farming information are seldom, often, and very often. And types of agribusiness are agribusiness of food plantation, of rubber farming, and of palm farming.

Research on PIR farmers' was carried out in Tapung Jaya village and on non-PIR farmers' in Ujungbatu village, with 20 percent samples for each sub-population. Data collecting techniques are interview and observation. Analysis of data is 2 chi-square (X ) statistical test.

Conclusions of this analysis of data are:

The average time allocation of PIR farmers' for B is 8,0 hours per day, for RT is 1,0 hour per day, and for K is 10,4 hours per day. The average time allocation of non-FIR farmers' for B is 6,5 hours per day. The leisure time of FIR farmers' and non-PIR farmers' is only 4,6 hours per day.

Time allocation difference of PIR and non-PIR farmers' is that time allocation of PIR farmers' for B has more time than non-FIR farmers'. According to standard working time (8,0 hours per day), FIR farmers' are more active than non-FIR farmers'. Because time allocation of PIR farmers' for RT and K is less compared to that of non-PIR farmers', there is an inclination that farmers who become FIR members spend more time on FIR activities than on household activities and consumption of time.

Based on earlier assumption that each farmers has an equal productivity, it appears that there is a different of the average time allocation for a variety if' activities among food plantation farmers, rubber farming farmers, and palm farming farmers. For the average time allocation of B, palm-farming farmers are more active than food plantation farmers and rubber farming farmers.

Without including age, education and earning factors in this assumption, it seems there is a relationship between the frequency of farmers attending the information sessions with the average time allocation given to B, RT and K. Frequency of information activities of attended farmers has positive correlation with the average time allocation for B, but the negative correlation with the average time allocation for VT.

Regarding to the average amount of leisure time of .PIR and non-PIR farmers' which is 4,6 hours per day; it is more efficient if it is used for household activities and consumption of time, specifically for recreation and social activities. On the other hand it will be more efficient for to use that time for work and household activities.

Based on the above conclusion, there are some recommendations:

change their behavior of time allocation of productive activities. Therefore the members of PIR local farmers' should be pushed up.

According to the average time allocation for B, PIR farmers' are more active than non-PIR farmers'. The number of agribusiness diversification that positively influence the income level. To increase the working hour capacity of non-PIR farmers', we should enhance the diversification of business and the spending of leisure time.

Participation of farmers in the information activity has positive impact in changing farmers perception on the meaningful (important) of time; it is reflected from farmers behavior in allocating their time.

According to the correlation of farmers time allocation patterns and type of certain agribusiness, the information activities given to the farmers on time and on the right target, the informants should consider to the patterns of time allocation of farmers type of agribusiness. Leisure time is the right time to give information to farmers."