Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber Daya Alam (SDA) merupakan pendukung kelangsungan hidup kita masa kini dan yang akan datang. Salah satu SDA Hutan yang kini di kembangkan ialah Taman Nasional. Pada Taman Nasional terdapat fungsi lindung, sumber plasma nutfah, fungsi ilmiah, fungsi rekreasi, fungsi bina cinta alam dan ekosistem percontohan. Hasil daripenelitian-penelitian maupun survei tentang Taman Nasional merupakan hal yang perlu sekali. Hasil penelitian tadi dapat merupakan masukan untuk pembinaan SDA kita demi kehidupan umat manusia. Laporan-laporan hasil survei dan penelitian Taman Nasional ini perlu ditata sehingga merupakan informasi yang diketahui, dijangkau, dimanfaatkan pada saatnya yang tepat dan disebarluaskan untuk keperluan selanjutnya. Masalahnya saat ini penyajian informasi tadi belum memadai. Tulisan ini mempunyai hipotesis sebagai berikut:a. bahwa banyak informasi dari hasil penelitian belum tersedia dan terjangkau oleh para peneliti.b. bahwa informasi itu diperlukan. Dari hasil penelitian yang diadakan: Informasi yang tersedia di Taman Nasional-Taman Nasional rata-rata sebesar 25,6% dari seluruh penelitian yang pernah diadakan, sedang 74,4% lainnya tidak diketahui tempatnya. Diketahui bahwa hasil survei dan penelitian tentang Taman Nasional-Taman Nasional sangat diperlukan oleh para peneliti untuk keperluan penelitian lebih lanjut. Maka perlu diadakan penataan dalam penyajian informasi tersebut, sehingga Informasi Taman Nasional tadi dapat diketahui keberadaannya, dapat dijangkau dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya dibutuhkan. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah memperoleh laporan hasil survei dan penelitian tentang Taman Nasional-Taman Nasional. Untuk memperolehnya dapat dilakukan dengan cara-cara:Pertama : Menghubungi setiap Taman Nasional untuk mengetahui nama dan alamat peneliti yang meneliti di Taman Nasional tersebut.Kedua : Menghubungi instansi yang memberi tugas penelitian untuk meminta laporan hasil penelitian tersebut.Ketiga : Mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga pendidikan yang mengevaluasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Instansi atau lembaga pendidikan dapat menyerahkan satu copy laporan kepada "pusat informasi". Keempat : Setelah laporan diperoleh, laporan diolah. Langkah berikutnya ialah pengolahan yaitu: dengan menginventarisasinya, mengkatalogisasi, mengabastrak, membuat "review"nya dan akhirnya menerbitkan. Dengan adanya penerbitan, hasil olahan ini kemudian dapat disebarluaskan hingga informasi Taman Nasianal ini dapat diketahui dengan cepat.

---

Natural Resources are formed to support our present and future existence continuously. National Park is one of the forest natural resources which has been developed. It has numerous functions such as protection, germplasm resources, recreation, nature care and model for ecosystem.

Both survey and research results on National Parks are urgently needed. They become consumption of the development of Natural Resources for the sake of mankind.

These National Park survey and research reports have to be organized so that the information is accessible, useable and subsequently disseminated for future purposes.

At this very moment the problem is that the information is not adequately available. This thesis has the following hypotheses:

a) That information resulting from research activities are not available nor accessible to the researchers.

b) That these information are needed.

Based on this investigation it is concluded that:

· Only 25,6% of the information submitted is available, the remaining 74.4% can not be located.

· It is understood the survey and research reports on National Park are urgently needed for further activities. There for, it is necessary to organize the information, to be able to make them available whenever they are needed.

The first thing to be done is obtaining the survey and research reports on National Park. In order to obtain them:

First : Contact each National Park, to get the names and actresses of the scientists who made the investigation.

Second : Contact the agency in charge of the research project, to get the research reports.

Third : Set up cooperation with agencies or educational institutions which have assessed the performed research.

Forth : Process the reports received.

The following steps are: recording, cataloguing, abstracting, reviewing and finally publishing. As a result the publication can be disseminated to make people aware of the existence of the information on National Park."

"Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai perilaku pencarian informasi peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Responden dalam penelitian ini adalah peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam perilaku pencarian informasi, peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional lebih menyukai menggunakan internet dibandingkan memanfaatkan perpustakaan BPHN karena faktor keterbatasan waktu. Walaupun keterbatasan waktu menjadi hambatan, kelompok peneliti adalah kelompok yang mempunyai komitmen untuk tetap memanfaatkan perpustakaan BPHN di dalam mencari informasi.

---

The aim of this research is to describe the information seeking behaviour of researchers of BPHN in using the library of BPHN. This research used quantitative approach with survey method. The results of this research showed that in information seeking behaviour, the researchers of BPHN like using internet better than using the library of BPHN because of time limitation. Even though time limitation becomes obstacle, the researchers as a group in BPHN have commitment to use constantly the library of BPHN in information seeking."

"Disertasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi struktur kesenjangan informasi beserta celah-celah struktur dan dinamika peran tertius di dalam jaringan informasi pariwisata selam pada Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo. Pengumpulan data dilakukan melalui desain exploratory sequential mix-methods terhadap 20 (dua puluh) pemangku kepentingan industri pariwisata selam dan 62 (enam puluh dua) pemandu selam lokal. Berdasarkan hasil koding tematik dan analisis jaringan menggunakan lensa teori celah struktur, studi ini menemukan beberapa temuan menarik. Pertama, informasi-informasi sosiokultural lebih mendominasi struktur kesenjangan informasi pariwisata selam daripada informasi-informasi teknis kepariwisataan itu sendiri. Kedua, terdapat beberapa aktor yang mampu memainkan peran keperantaraan informasi melalui strategi tertius gaudens dan tertius iungens, sehingga dapat mengokupasi posisi-posisi yang signifikan di dalam celah-celah struktur jaringan informasi pariwisata selam, terutama dalam hal diskursus informasi sosiokultural. Ketiga, dari temuan beberapa tertius sebelumnya, salah seorang di antaranya begitu kompeten dalam memainkan peran dan strategi bertransformasi menjadi tertius contingens dengan piawai memainkan peran dan strategi dualitas tertius gaudens dan tertius iungens, baik secara bergantian maupun bersamaan, sebagai bentuk mekanisme adaptasinya terhadap kondisi gejolak jaringan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi konsep strategi keperantaraan informasi tertius contingens tersebut.

---

This dissertation aims to explore the structure of information gaps along with the structural holes and dynamics of tertius roles in the dive tourism information network in Komodo National Park, Labuan Bajo. The data are gathered by exploratory sequential mix-methods design of 20 (twenty) dive tourism industry stakeholders and 62 (sixty-two) local dive guides. Based on the results of thematic coding and network analysis using the lens of structural holes theory, this study found several interesting findings. First, sociocultural information dominates the structure of diving tourism information gaps rather than the tourism technical information itself. Second, there are several actors capable of playing the roles of information brokerage through the tertius gaudens and tertius iungens strategies, so they can occupy a significant position in the structural holes of dive tourism information network, especially in the case of sociocultural information discourse. Third, from the findings of several tertius before, one of them was so competent in playing tertius duality strategies, both serially or simultaneously, as a form of adaptation mechanism to the network churn conditions, thus causing her to transform into a tertius contingens. Further studies are needed to explore the information brokerage concept of tertius contingens strategy. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran sebuah perpustakaan khusus instansi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi peneliti hakim dan layanan yang diberikan Perpustakaan MK dalam memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa perpustakaan Mahkamah Konstitusi sudah dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim. Layanan yang dimiliki perpustakaan Mahkamah Konstitusi sudah mampu memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim, walaupun ada beberapa koleksi yang harus ditambah untuk meningkatkan peran perpustakaan yang lebih baik lagi.

---

abstractThis research examines the role of a special library of a governmental body in fulfilling the need of information by the judges? researchers. This research is to identify the need of information by the judges? researchers and the services provided by Perpustakaan Mahkamah Konstitusi in fulfilling the need of information by the judges? researchers. This research is a qualitative research withdescriptive design. The result of this research shows that Perpustakaan Mahkamah Konstitusi has been able to fulfil the need of information by the judges? researchers. The services provided by Perpustakaan Mahkamah Konstitusi has been able to fulfill the need of information by the judges? researchers, even though there are some collection that should be added to increase the role of a better library."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan program Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan observasi dilapangan dan merekomendasikan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan CSR di Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Cianjur Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Metode kerja dalam penelitian ini meliputi tahap evaluasi menggunakan kerangka konseptual dengan analisis deskriptif serta rekomendasi teknis dan tahap penyusunan rekomendasi strategi menggunakan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT, program CSR di PTN Cianjur adalah agressive (poin 2,22;1,75) merupakan posisi yang strategis. Usulan strategi pengembangan yang dapat diterapkan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat usia produktif, optimalisasi penggunaan dana, dan meningkatkan kinerja penyuluh, Polhut, PEH dan operator dalam pelaksanaan kegiatan CSR."

"Meskipun taman nasional berperan penting dalam mendukung aktivitas manusia, kesadaran masyarakat masih rendah karena mereka umumnya mengabaikan dan meremehkan manfaat dari hutan. Kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Tujuan dari studi ini adalah untuk meninjau beberapa studi terdahulu, menentukan metode yang tepat dan menyusun panduan penilaian ekonomi dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Meskipun taman nasional ini memiliki keunikan, taman nasional ini dinilai terlalu rendah oleh studi terdahulu. Kelebihan dari Metode Penilain Kontingensi membuat metode ini sesuai untuk diterapkan pada manfaat konservasi keanekaragaman hayati dan air. Apilkasi sebelumnya dari Metode Biaya Perjalanan menyarankan bahwa manfaat rekreasi dari TNGGP dapat dinilai dengan metode ini. Taksiran Nilai yang didapat dari penerapan metode yang disarankan dapat membantu pemerintah dan pengelola TNGGP dalam pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan perlindungan terhadap taman nasional ini.

---

Although national park plays an important role in supporting human activities, people?s awareness still remains low because they are often neglected and underestimate forest benefits. This condition leads to more pressures on the environment. The objective of this study is to review several previous studies, to determine the suitable method and to construct total economic valuation guidelines of the Gunung Gede Pangrango National Park (GGPNP). Although, this national park has unique features, it was undervalued previous studies. Advantages of Contingent Valuation Method make this method suitable to be applied in biodiversity conservation and watershed values. Moreover, Travel Cost Method previous applications suggest that recreational benefit in GGPNP can be evaluated using this method. The estimated value provided by application of the proposed method is supposed to help the government and GGPNP management allocating their resources to increase this national park protection."

"Taman Nasional merupakan salah satu tipe kawasan konservasi yang telah di bangun di Indonesia dan merupakan satu-satunya kawasan yang telah dikelola secara khusus oleh unit pengelola tersendiri di bawah Kementerian Kehutanan. Pengelolaan kawasan didukung oleh Pemerintah Pusat baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang berbeda, antara lain sebagai mitra pengelolaan dan penerima manfaat. Pengelolaan taman nasional secara efektif memerlukan ketersediaan dana yang cukup. Data yang ada menunjukkan adanya selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi yang sampai saat ini sebagian besar masih ditanggung oleh pemerintah pusat. Kekurangan ketersediaan pendanaan pemerintah tersebut telah memicu pencarian alternatif pendanaan dari sumber-sumber lain. Penghapusan utang (DNS) merupakan salah satu alternatif yang memperoleh banyak dukungan pemerintah dan berbagai organisasi sejak dimulainya program tersebut pada tahun 1981. DNS juga merupakan salah satu alternatif pendanaan yang dianggap berhasil dan terus dikembangkan untuk pendukung pelaksanaan kegiatan konservasi. Memperhatikan tuntutan terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan keterbatasan sumberdaya yang dapat disediakan oleh Pemrintah, maka pengukuran efektivitas pengelolaan Taman Nasional menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Studi dilakukan dengan menggunakan metode Management Effectiveness Tracking Tool (METT) dengan analisa yang ditujukan terhadap substansi/kontek, perencanaan, input, proses, keluaran dan dampak. Analisa juga ditujukan untuk menunjukan korelasi efektivitas dengan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia sebagai input utama dalam pencapaian efektivitas pengelolan taman nasional. Penilaian menunjukkan bahwa TN Gunung Gede Pangrango memiliki rasio jumlah staff terhadap kawasan paling tinggi, yaitu 6 orang per luas 1000 ha dan telah menyediakan anggaran $ 63.36/ha dengan alokasi untuk kegiatan yang bersifat intervensi sebesar 60%. Dukungan sumberdaya manusia dan anggaran di TN Gunung Gede Pangrango relatif lebih tinggi dibanding dengan taman nasional lain. Kondisi tersebut didukung dengan distribusi staf dan alokasi kegiatan yang bersifat intervensi terhadap habitat, biodiversitas habitat, pengembangan masyarakat dan pemanfaatan taman nasional telah membuat TN Gunung Gede Pangrango dikelola paling efektif. Di sisi lain, TN Way Kambas yang menghadapi tekanan paling tinggi akibat perambahan, perburuan, dan lain-lain telah mengalokasikan anggaran paling besar untuk pengamanan kawasan. Kegiatan lain yang bersifat pemanfaatan bagi masyarakat sekitar dan pelibatan pemangku kepentingan lain kurang terlalu diakomodir dalam alokasi pendanaan dengan jumlah staff yang kurang memadai. Strategi tersebut telah membuat pengelolaan TN Way Kambas kurang efektif, walau pendanaan ditingkatkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya didukung dengan jumlah dana, namun juga di dukung oleh kegiatan yang strategis yang dapat memberikan kontribusi manfaat langsung terhadap ekonomi masyarakat. Peningkatan penyediaan anggaran Ditjen PHKA dari Rp. 441 milyar pada tahun 2006 menjadi Rp 731 milyar tahun 2009 telah membatu meningkatkan pendanaan terhadap taman nasional dari US$ 2.35 per ha menjadi US$ 3.19 di tahun 2009. Secara total, nilai tersebut juga telah mengurangi adanya selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan dana sebesar US$ 81,94 juta. Analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa skema peghapusan utang (DNS) menjadi salah satu opsi untuk mengisi selisih pendanaan tersebut. Total utang pemerintah Indonesia yang harus dibayar pada tahun 2010 adalah US$ 180,834 juta. Nilai utang tersebut termasuk yang berasal dari program ODA yang harus dibayar melalui skema bilateral sebesar US$ 32,932 juta dan US$ 24,824 melalui skema multilateral. Bilateral merupakan cara yang paling sering digunakan dalam proses persetujuan DNS. Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan manfaat bagi para pihak, kepentingan debitor, aturan dan ketentuan setiap kreditor. Sebagian besar program DNS ditujukan untuk pendidikan, kesehatan dan program lingkungan hidup. Dua program DNS yang telah disepakati adalah DNS III-Green program dengan pemerintah Jerman dan TFCA Sumatera dengan Pemerintah Amerika Serikat. Beberapa isu yang muncul dalam pelaksanaan DNS adalah mekanisme pembayaran dan transparansi serta keterlibatan pemangkukepentingan lain. Mekanisme reimbursement untuk pelaksanaan program DNS III dilakukan dengan menyediakkan anggaran kegiatan dalam anggaran kementerian teknis pelaksana setiap tahun. Sedangkan TFCA menggunakan mekanisme trust-fund untuk penyediaan dan pembayaran dana sehingga memungkinkan untuk melibatkan banyak pihak lain dalam pelaksanaan kegiatannya. Belajar dari berbagai program penghapusan utang yang telah dan sedang berjalan, maka beberapa isu yang disampaikan di atas perlu dipertimbangkan dalam pengembangan program DNS selanjutnya. Selain itu pengelolaan kegiatan DNS yang efektif akan membantu meningkatkan kepercayaan dan peluang untuk mengembangkan prospek program selanjutnya.

---

National Park is one of the many types of protected areas established in Indonesia. It is the only protected area category which has been fully managed by national park implementing unit (authority) under the Ministry of Forestry. The management included budget and human resources was set up by central government while local government has different roles, which are as a partner and beneficaries. Effective management of protected areas requires sufficient funding as the main input for the management. It is well documented, however, that there have been obvious shortage of funding for the management of protected areas in Indonesia, which rely heavily on government budget. Due to this shortage funding availability from the government, many organizations have been trying to find new alternative ways of funding. Debt for nature swap (DNS) is one alternative that has gained many supporters since the inception in 1981 either from government, non government organization (NGO)s or even private sectors. It has been one of the most successful funding opportunity created to date and many donors have used it in many ways by giving more allocated funds to be swaped.

Due to to growing concerns over the global obligation to effectively managed protected areas and the limited resources of the government to meet the obligation, it is important to assess how the national parks in Indonesia have been financed and staffed to the endeavour to achieve the management effectiveness. This study using the existing developed criterias such as Management Effectiveness Tracking Tool (METT) to show the differences of the analyzed substances or contex, planning, input, process, output and outcome. Analysis were also done to correlate the effectiveness measurement with financial and human resources provision.

These two variables were used as the most important inputs contributing to the effectiveness of the national park?s management. The assessment showed that the ratio between rangers and its forest was six per 1,000 ha in Gunung Gede Pangrango is highest. The measurement on the highest allocated budget among those seven national parks were Gunung Gede Pangrango National Park ($63.36/ha) which more than 60% allocated for management activities of the park. It was obvious that the inputs, in term of budget and human resources for Gunung Gede Pangrango NP were much higher among other national park. It was also support by higher distribution staff and activities on the intervention on habitat, biodiversity, community development and utilization of national park become better startegic to acheived the highes effectiveness management in Gunung Gede National Park.

On the other side, Way Kambas National Park which had the highest threat from encroachment, poaching and others, have been allocated most of the fund in mitigating the threats and none in others related to the direct benefits of community surrounded the park. In regard to the limitation of number of personnel, strategic activities to involve other resource in dealing the threat is not well addressed. The condition lead into less effectiveness of management the national park eventhough the total budget provided is increased. Total amount of budget has strongly correlates with management effectiveness. However to improve the effectiveness in managing national park, it should improve other strategic activities on sharing benefit and community development instead of only focussing on the reducing/mitigating threat.

Considering the increasing of budget providing by Government from Rp. 441 bilion in 2006 to Rp 731 bilion in 2009, it has been contributed the increasing financing for national park from US$ 2.35 per ha in 2006 became US$ 3.19 per ha in 2009. In totally, it was also reduced the gap of financed alocated up to US$ 81,94 milion which faced on 2006. Further analysis revealed that debt swap for nature (DNS) scheme would be one of the best sources to fill the financial gap for the protected areas management. The total debt Indonesia should be pay on 2010 is US$ 180,834 milion. Under the ODA scheme, the debt amount should be pay under the bilateral scheme is US$ 32,932 milion and US$ 24,824 through the multilateral scheme.

In term of negotiation, bilateral (between states) is the most common process to deal with DNS program with special attention to the balancing benefit for all stakeholder, preference of debitor, role and regulation of each creditor. Mostly the swap creditor prefers to work on the education, health and environment programs. Two programs have been agreed for nature, namely Germany-DNS III green program and US Government-TFCA (Tropical Forest Conservation Action)-Sumatera. There are also issues and challenges in term of implementation of DNS especially on the payment and disbursement mechanism, transparancy and other stakeholder involvement. Inserted into the government budget with the reimbursement system applied for German-DNS and trust-fund mechanism applied for TFCA. Higher stakeholder involvement is highly consider in TFCA implementation.

Learning from the past and on going debt swap programs, some issues mentioned above will need to be taken into consideration as well as improving the trust and efective management of the DNS program to enlarge the impact on the program and prospective for other future agreement."

"Skripsi ini membahas penyebab kemiskinan petani di zona penyangga kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran penyebab kemiskinan petani menggunakan Sustainable Livelihood Framework yang fokus pada 5 tema besar yaitu; (1) konteks kerentanan, (2) aset-aset mata pencaharian, (3) organisasi, kebijakan dan proses, (4) strategi mata pencaharian, (5) hasil-hasil mata pencaharian. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penyebab kemiskinan di zona penyangga kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango lebih dominan pada kerentanan perubahan iklim dan serangan hama, serta rendahnya sumber daya manusia terutama pada pendidikan.

---

This thesis is discussing on causes of poverty of farmers in Sukaresmi Village around Buffer Zone of Gede Pangrango National Park. This is a qualitative research with a descriptive method. The purpose of this research is to describe causes of poverty of farmers based on Sustainable Livelihood Framework focusing on five points; (1) Vulnerability Context, (2) Livelihood Assets, (3) Organization, Policy and Process, (4) Livelihood Strategies, (5) Livelihood Outcomes. The result of this research shows that the causes of poverty of farmers around buffer zone are dominant on climate change, pest infestations and lack of human resources such as education."