Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDiketahui pada saat sekarang ini, masyarakat di Kotamadya Medan memiliki akses terhadap informasi, di bandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia, antara lain di samping TVRI Stasiun Medan, juga ada RTM -1, RTM -2 dan TV -- 3. Secara keseluruhan pemanfaatan siaran dari ketiga medium asing ini dipandang cukup murah dan tidak dipungut biaya. Seperti halnya peluberan siaran dari TV - 3 Malaysia di Kotamadya Medan, merupakan salah satu aspek dari kemajuan teknologi komunikasi. Tentunya sedikit banyak dapat dimengerti akan membawa pengaruh. Dalam hal ini banyak kaitannya dengan aspek-aspek lain, seperti karakteristik sumber komunikasi, liputan isi media, serta perilaku khalayak. Masalahnya, adalah sampai seberapa jauh aspek-aspek tersebut turut berperan dalam menentukan tanggapan khalayak terhadap sosialisasi politik. Terutama bila khalayak berhadapan dengan masalah dampak dari isi dari pengenaan medium asing ini. Dengan demikian penelitian mengenai dampak pengenaan TV- 3 terhadap sosialisasi politik yang dilakukan, dilihat dari signifikansi akademis dibatasi pada upaya untuk mengkaji hubungan antara motivasi dan kondisi dari penggunaan media oleh khalayak. Guna menjaga validitas dan reabilitas penelitian yang dilakukan, penggunaan model Uses and Gratifications sebagaimana yang dikembangkan oleh pendirinya ( Katz, Blumler dan Gurevitch 1974 : 20 ) sangat membantu penulis. Dalam arti, penggunaan model teoritis ini digunakan, karena diyakini sebagai suatu Cara untuk mencapai jalan pikir yang sistematis dan rasional dari proses penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis data, diketahui bahwa dampak dari pengenaan siaran TV - 3 terhadap khalayak lebih bersifat sebagai peluberan informasi saja, dan bila dikaitkan kepada sosialisasi politik itu sendiri hubungannya sangat lemah. Maksudnya, khalayak hanya menggunakan TV - 3 ini sebagai sarana untuk menambah akses terhadap informasi saja. Dengan demikian tentunya hal ini telah memberikan jawaban secara langsung terhadap prasangka oleh sementara orang di daerah ini, yang cenderung menyatakan bahwa peluberan informasi dari TV - 3 di Kotamadya Medan dapat menurunkan rasa nasionalisme terhadap masalah-masalah pembangunan di wilayah ini telah terbukti. Bahwa pada kenyataannya hal itu tidak dapat diterima begitu saja, dan melalui penelitian ini telah banyak ditunjukkan berupa bukti dan alternatif jawaban dari letak permasalahan yang merupakan salah satu sarana yang mengajarkan kepada anggota khalayak agar dapat berfungsi di lingkungan masyarakatnya. Maksudnya media massa seperti TV - 3 bukanlah salah satu indikator yang menentukan dalam suatu proses sosialisasi politik. Tentunya hal ini dapat ditunjukkan melalui data di lapangan, bahwa pada umumnya kecenderungan khalayak untuk memirsa siaran yang ditayangkan oleh TV - 3 hanyalah sebagai alat hiburan saja. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa pengaruh yang ditimbulkan akibat dari pengenaan siaran TV - 3 belum begitu kuat dampaknya untuk mempengaruhi sosialisasi politik khalayak di daerah ini."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative 2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisi berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakan konsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasi Habermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahui faktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untuk membangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanya komersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahan dibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakan politik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu oleh koalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Media penyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas.

---

This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the 2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising can function as a public sphere of election according Habermas’s conception. In addition, it also discusses how the ownership structure of commercial television and commercial political advertising will influence the public sphere of election. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere and discourse analysis according to Habermas's theory of communication action, as well as the political economy of communication approach to determine the structural factors that influence the public sphere of election.

The results of this study stated that the party political advertising in legislative election dominated by advertising imagery that failed to build a public sphere of election. Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration of media ownership has resulted media bias to a particular political party. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to the election contributed to the political bias of media practices. In this case there has been a colonization of public sphere in the legislative election by a coalition between the party political elite and the media elite for their political interests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build the quality of democracy in Indonesia."

"Maraknya program acara anak di televisi swasta yang tidak aman untuk anak-anak usia 5-14 tahun menjadi kekhawatiran orang tua, pakar pendidikan. Kekhawatiran ini siapa yang harus bertanggung jawab, televisi, pemerintah, atau kembali lagi kepada orang tua, keluarga dan lingkungan?Anak-anak suka sekali menonton televisi, dalam tiap harinya anak-anak dapat menghabiskan waktu untuk menonton televisi selama 3-7 jam dalam sehari. Anak-anak menonton televisi selama 3-7 jam bukan acara khusus untuk anak-anak, karena khusus untuk mereka sangat kurang terutama untuk program acara anak lokal.Dalam seharinya televisi swasta dapat memberikan program acara anak lebih dari dua jam, dimana anak-anak menjadi penonton setia dan anak-anak tidak mengetahui apa yang anak-anak tonton aman untuk anak-anak atau tontonan untuk orang dewasa. Setelah anak-anak menonton apa yang mereka tonton seharian, sikap anak akan seperti apa yang baru saja mereka lihat, jika mereka melihat tontonan kekerasan, anak-anak akan melakukan tindakan kekerasan dan jika anak-anak melihat yang bukan program acara untuk anak-anak, maka anak-anak akan bersikap j auh dari usia mereka.Dengan adanya sebuah kebijakan pada kebijakan siaran khusus kebijakan siaran untuk televisi diharapkan para pengelola televise dapat melihat dan mengikuti aturan yang berlaku. Pada Undang-Undang No 32 tahun 2002 pasal 36 ayat 3 mengatakan Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klasifkasi khalayak sesuai dengan isi siaran.Di dalam teori ekonomi politik mengatakan bahwa ekonomi-politik merupakan studi mengenai relasi-relasi sosial terutama relasi kekuasaan yang secara bersama-sama mendasari produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya. Pada ekonomi politik liberal mengatakan bahwa, liberal political economy mengartikan ekonomi-politik dalam perubahan seosial dan transformasi sejarah tadi, sebagai suatu doktrin dan seperangkat prinsip untuk mengorganisir dan menangani ekonomi pasar, guna tercapainya suatu efisiensi yang maximum, pertumbuhan ekonomi dan kesehjateraan individuEkonomi politik media yang dijalankan televisi swasta untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Televisi menayangkan program yang menjadi kebutuhan pasar tanpa memperhatikan aturan siaran dan etika pertelevisian. Program yang banyak ditonton oleh banyak orang, maka rating dan sharenya altar tinggi, rating dan share tinggi mengakibatkan pengiklan, memasang iklan-iklan pada acara tersebut, iklan yang banyak menghasilkan keuntungan yang menjadi keinginan dan tujuan dari televisi bisnis untuk dapat hidup.Penelitian ini menggunakan paradigma postivistik yang berpendapat bahwa asumsi adalah suatu realitas sosial yang objektif. Karena itu suatu peneliti juga harus objektif, yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu objek atau realitas sosial sebagaimana adanya. Untuk itu seorang peneliti harus menjaga jarak dengan objek yang diteliti, mencegah agar tidak terjadi interaksi antara subjektivitas dirinya dengan objek yang diteliti dan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sebenarnya menunjuk dan menekankan pada proses dimana realitas yang diteliti dipahami dengan pendekatan meyeluruh, melakukan pengamatan menyeluruh dan mendalam dari sebuah keadaan nyata.Yang menjadi penelitian pada tesis ini adalah tiga stasiun televis swasta yaitu pada RCTI, Trans TV dan TV7. Alasan dari pemilihan ketiga stasiun swasta tersebut dikarenakan, RCTI merupakan televisi swasta pertama dengan sembilan program acara, Trans TV dengan dua program acara lokal dan TV7 dua belas program acara anak yang terdiri dari program acara lokal dan dari luar. Dari hasil penelitian yang didapatkan dari peneliti maka RCTI menjadi peringkat satu, Trans TV peringkat dua dan TV7 menjadi peringkat tiga."

"ABSTRAKUndang undang penyiaran mengamanatkan adanya keberagaman kepemilikan dan konten karena televisi merupakan bagian dari ranah publik Namun di Indonesia keberagaman konten dan kepemilikan tidak terjadi Hal tersebut karena kesalahan dalam penafsiran undang undang tentang kepemilikan dan proses konsolidasi Konsentrasi kepemilikan televisi ini menyebabkan konten siaran menjadi relatif sama dan banyaknya konten yang memfasilitasi kepentingan pemilik baik dari kepentingan ekonomi politik dan pribadi.

---

ABSTRACT

The Act of Broadcasting mandates the diversity of ownership and content because television is part of public area However in Indonesia the diversity of content and ownership does not occur It happens because misinterpretation of The Act of Broadcasting about ownership and consolidation process This concentration of television ownership also affects the broadacast content became relatively similar and there are some broadcasting content that facilitates the interests of the owner from economic politic and private aspect."

"Tesis ini membahas konstruksi pcmberitaan berita politik yang mengarah pada praktik pragmatisme politik dalam konteks pemberitaan selebriti politisi. Hal ini berawal dari pergeseran pers dalam menempatkan kepuasan khalayak yang sekadar memenuhi dorongan pragmatis politik, sosial dan psikhis. Gejala ini mengaburkan peran media sebagai institusi yang mendorong pendidikan politilc. Pers lebih memihak pada Iogika ekonomi media yang berorientasi komersial. Jumalisme politik yung puritan mengalami metamorfosis menjadi komodiiikui politik melalui ikon selebriti politisi. Penelitian ini merupakan peneiitian kualitatif yang mcncrapkan analisis framing untuk mengetahui frame beritanya dun Critical Discourse Analysis versi Fairclough sebagai instrumen analisanya pada level mesa dan makro.

---

This thesis discusses the construct of political news that is related to political pragmatism practices in the context of politician-celebrity journalism. it stars with the press' should in placing public satisfaction that only fulfills the drive of political, social, and physiological pragmatism. This phenomenon fades the media role that is commercial-oriented. The puritan political journalism experiences metamorphosis becoming political accommodation through politician celebrity icon. This analysis is qualitative which applies framing analysis to define news frame and Critical Discourse Analysis of Fairclough version as its analysis instrument in meso and macro level. The recommendation of this research is awaking the importance of media literacy to the readers upon newspaper journalism in political landscape which originally is a social construct of a system that prevails in media?s capitalism structure."

"Penelitian ini membahas tentang fungsi ruang publik pada stasiun televisi swasta Rajawali Citra Televisi Indonesia. Ruang publik merupakan suatu konsep yang digagas oleh Jurgen Habermas. Ruang publik merupakan suatu celah yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara, di mana publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Konsepsi public sphere pada intinya juga menunjuk kepada suatu kawasan atau ruang yang "netral" di mana publik memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sejajar pula, bebas dari dominasi negara ataupun pasar. Dalam konsep ruang publik terdapat tiga kondisi ideal, yakni pertama ialah akses yang sama terhadap informasi; kedua, tidak ada perlakuan istimewa terhadap peserta diskusi dan prinsip ketiga, mengemukakan alasan-alasan yang rasional dalam berdiskusi dan juga dalam mencari konsensus. Usaha-usaha untuk mencari norma bersama tersebut dilakukan dengan partisipasi bebas dalam diskusi. Memang validitas historis empirik keberadaan ruang publik ataupun kelayakannya masih banyak dipertanyakan namun setidaknya konsep ruang publik amat relevan ditempatkan sebagai sebuah konsepsi normatif yang bisa dijadikan acuan sejauh mana suatu masyarakat telah mampu memenuhi salah satu dimensi kehidupan bernegara yang demokratis. Kajian ini merupakan kajian yang menggunakan pendekatan kritis, sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan data digunakan tiga metode, yakni wawancara mendalam, analisis isi, dan studi pustaka. Sebagai konsekuensi,penelitian yang bercorak kritis, penelitian ini melakukan analisis pada tiga level, yakni level mikro atau level teks, level meso, dan level makro. Pada level teks, analisis dilakukan dengan menggunakan sebuah kerangka evaluasi. Kerangka evaluasi tersebut disusun berdasarkan konsep ruang publik Habermas. Keseluruhan analisis dilakukan dengan berpedoman pada konsep ruang publik yang diajukan oleh Habermas. Temuan pada level mikro menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik di RCTI masih sangat minim, hal itu antara lain tercermin dari adanya ketimpangan akses yang diberikan kepada publik cut dan publik yang mewakili masyarakat umum, serta tidak ditayangkannya acara-acara diskusi yang memungkinkan terselenggaranya diskusi publik yang rasional dan kritis, padahal esensi ruang publik terletak pada penyelenggaraan diskusi rasional dan kritis yang melibatkan publik serta membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik. Hasil analisis pada level meso menunjukkan bahwa sebagai sebuah institusi yang menggunakan benda publik, yakni gelombang elektromagnetik, RCTI masih belum menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas antara lain karena adanya motif-motif ekonomi. Pada tataran makro, hasil penelitian memperlihatkan bahwa liberalisasi yang muncul dalam industri media selain menimbulkan dampak positif juga memunculkan fundamentalisme pasar. Fundamentalisme pasar ini membuat tayangan-tayangan di layar kaca televisi swasta Indonesia nampak lebih menyiratkan "selera konsumen" dan tuntutan para pengiklan, ketimbang mengakomodasikan apa yang menjadi kepentingan publik. Sebagai sebuah institusi bisnis memang merupakan hal yang wajar apabila akumulasi modal menjadi tujuan utama televisi swasta, namun karena dalam kegiatan operasionalnya televisi swasta menggunakan public goods, yakni gelombang elektromagnetik, sehingga televisi swasta tetap diharapkan untuk dapat menjadi ruang publik yang sesungguhnya, yang memungkinkan publik menyelenggarakan diskusi yang rasional dan kritis, terbebas dari tekanan pasar maupun penguasa. Sebagai implikasi teoretis dari penelitian ini, apabila melakukan kajian tentang ruang publik pada media televisi hendaknya program-program acara yang akan diteliti merupakan program acara yang memang memungkinkan publik untuk dapat berpartisipasi dan terlibat dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan."

"ABSTRAKPenelitian ini berusaha mengkaji basis ekonomi eksternal dan internal dari perkembangan pertelevisian swasta yang secara pesat berkembang sekitar empat tahun terakhir ini di Indonesia. Studi ini menunjukkan bukti-bukti yang mengkonfirmasi thesis bahwa televisi swasta memberi kemungkinan luas bagi berlangsungnya dominasi budaya dan komunikasi yang pada gilirannya membawa pada dominasi ekonomi negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, terhadap masyarakat Indonesia. Berbeda dengan stasiun televisi pemerintah, stasiun swasta- karena serangkaian karakteristiknya sebagai lembaga bisnis yang sangat tergantung pada iklan. Hampir-hampir secara kodrati menggantungkan dari pada impor program televisi di Barat.Namun, studi ini juga menunjukkan bahwa lahirnya kebutuhan akan tv swasta bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia justru menjadi mata-rantai, penting (bila bukan terpenting) dari sebuah proses panjang sejak awal Orde Baru."