Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 200372 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sri Suhartati Astoto
"Di dalam perkembangan dan pertumbuhan yang masih sangat muda dan singkat maka kelahiran/munculnya viktimologi dari bagian kriminologi masih merupakan dan menimbulkan pelbagai tanggapan dari para ilmuwan/para ahli. Di antaranya muncul ungkapan dari Separonic yang menulis bahwa "if victims are only those suffering from criminal act or offences, victimology will a part of the crime problem and consequently, a discipline, within criminology or as B. Mendelsohn suggested, a science parallel to it or the reverse of criminology". Sedangkan kepustakaan kriminologi telah diperkaya dengan pemikiran-pemikiran mengenai masalah korban mulai tahun 1940 dari Von Hentig sampai dengan tahun 1960 dengan pemikiran-pemikiran dari Mendelsohn dan Schaffer. Ditambah dengan hasil seminar Internasional tentang korban kejahatan yang telah beberapa kali diselenggarakan. Dengan kenyataan-kenyataan ini, maka timbul suatu pertanyaan apa yang menyebabkan perhatian kita dan para ilmuwan beralih ke pihak korban. Jawabannya memang tergantung dari aspek mana kita ingin melihatnya. Bilamana beberapa saat yang lampau kita telah terlalu banyak menyoroti peranan pelaku kejahatan baik dilihat dari segi kesalahan maupun dalam usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan ataupun meringankan penderitaannya. Maka sebagai hal-hal yang menyebabkan beralihnya pandangan kita terhadap peranan si korban adalah sebagai yang pertama diungkapkan bahwa si korban acapkali mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya kejahatan misalnya dalam pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya.
Hal kedua yang perlu diketahui jugs bahwa bukan hanya pelaku saja yang diperhatikan hak-haknya tetapi diperhatikan Pula hak--hak si korban. Sehubungan dengan hal ini maka ada suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengetengahkan bahwa bukan saja banyak korban yang tidak mengetahui hak-haknya tetapi ternyata mereka takut atau mungkin tidak dapat melaporkan kejadian yang menimpanya. Dalam hal ini korban kejahatan tidak hanya korban dari kejahatan konvensional, misalnya : pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan pencurian tetapi juga mencakup kejahatan non-konvensional antara lain : terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika, kejahatan melalui komputer dan lain-lainnya. Adapun pembicaraan yang kini menghangat adalah korban yang meliputi pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan umum. Mari uraian-tersebut di atas terlihat bahwa pembahasan tentang masalah korban akan sedemikian luas lingkupnya sehingga perlu dipelajari secara mandiri melalui ilmu pengetahuan yang disebut viktimologi. Dan perlu dipahami pula bahwa korban-korban itu ada kemuagkinan bisa terjadi karena negara ikut berperan/bersalah; dalam hal ini maka negara perlu memberikan kompensasi ( compensation ) kepada si korban di samping kemungkinan adanya restitusi ( restitution ) kepada si korban dari si pelaku. Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat terwujud dalam 2 bentuk :
1). di mana negara merasa turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman si pelaku.
- Wujud kompensasi itu dapat berupa fasilitas pengobatan secara cuma-cuma
- mengganti penghasilan yang hilang
- mengganti biaya pemakaman
- penggantian karena cacat badan
- biaya penasehat hukum untuk membela kepentingan korban.
2). negara ( instansi resmi ) memang bertanggung jawab atas terjadinya korban, misalnya dalam hal bentuk korban karena penyalahgunaan kekuasaan umum; penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, kerugian dalam hal pencemaran lingkungan.
Untuk hal restitusi maka untuk memperolehnya dikaitkan dengan putusan pengadilan, Bentuk-bentuk kerugian pada dasarnya sama dengan diuraikan dalam hal kompensasi. Masalahnya adalah bageimana bila pelaku tidak mau/ tidak mampu membayar restitusi tersebut. Dalam hal ini..."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogo Tri Hendiarto
"Penelitian ini berfokus pada analisis sosiodemografis terhadap risiko mengalami viktimisasi kejahatan di Indonesia dalam konteks individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi risiko seseorang untuk mengalami viktimisasi berdasarkan analisis sosiodemografis. Variabel bebas dari penelitian ini yakni usia, lokasi, status perkawinan, status pekerjaan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Aspek korban merupakan salahsatu indikator utama dalam mengetahui kondisi kriminalitas di Indonesia. Ketika terdapat korban kejahatan maka terdapat kejahatan. Korban kejahatan juga merupakan salah satu indikator dari rasa aman yang dimiliki oleh masyarakat. Rasa aman penting dimiliki oleh setiap individu agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pengalaman viktimisasi dalam penelitian ini diperoleh melalui survey korban yang dilakukan oleh BPS, yakni terdapat dalam survei politik, kemanan dan ketertitiban masyarakat yang dilakukan pada tahun 2002. Unit analisis dari penelitian ini adalah individu yang memiliki usia diatas 17 tahun. Metode statistik yang digunakan adalah dengan analisis statistik deskriptif dengan tabulasi silang dan tabel frekuesi serta analisis statistik inferensia dengan teknik regresi logistik dummy variabel. Penelitian ini bersifat cross sectional. Penelitian menggunakan teknik purposive sehingga hasilnya tidak mewakili karakteristik populasinya. Penelitian juga hanya melihat pengalaman viktimisasi tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan yang dialami oleh responden sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut.
Hasil empiris menunjukkan bahwa secara statistik adanya pengaruh yang signifikan dari variabel jenis kelamin perempuan memiliki risiko 0,4 kali dari laki-laki , usia 25 tahun ke atas memililki risiko 0,5 kali lebih besar dari usia 17-24 tahun , responden yang tinggal di jawa memiliki risiko 4,8 kali dibanding diluar jawa, tingkat pendidikan rendah memiliki risiko yang lebih tinggi 0,6 kali dari pendidikan tinggi, dan tingkat pendapatan rendah memiliki risiko yang lebih tinggi 0,4 kali dari pendidikan rendah dikaitkan dengan risiko mengalami viktimisasi ( p<0,05) sedangkan variabel status perkawinan dan status pekerjaan tidak signifikan (p>0,05). Namun bila diinteraksikan dengan jenis kelamin, variabel status perkawinan dan status pekerjaan mengakibatkan memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi pengalaman viktimisasi pada individu. Hasil ini juga mendukung kerangka pikir Hindelang, Gotfredson dan Garofalo (Meier:1993) yaitu pendekatan teori aktivitas rutin dalam menjelaskan pengaruh variabel demografis terhadap kerentanan seseorang untuk menjadi korban kejahatan.
This research is a socio-demographic analysis on individual risks of crime victimization. The research dependent-variable is risk factors for an individual to experience crime victimization. The independent variables acquired through socio-demographic analysis were age, place of residence, marital status, occupation, sex, education, and salary. Understanding crime victims was critical due to the fact that it was an aspect as well as a primary indicator in understanding criminality in Indonesia. This aspect also indicates security belongs to the society members. Such security is important for an individual to improve his quality life in order to participate in national development. Crime victims? experience in this research was obtained through victim surveys conducted by the National Beureau of Statistics (BPS) in its 2002 political, security and social order survey. The research analysis unit was individuals with minimum age of 17 years. The data was processed by a statistical method of descriptive analysis with cross tabulation and frequency table and by an inferential analysis with logistic-regression technique of dummy variable. The research was cross sectional in terms of time.
The empirical result has revealed statistically significant influence from variables of sex(B=1,5), age(B=-0,9), place of residence(B=1,5), education(-0,4) and salary (-0,7). Insignificant influence of marital status and occupation (P>0.05). When crossed with sex, however, the variables of marital status and occupation have impacted significantly on influencing individual experience in crime victimization. The result has supported Hindelang, Gotfredson and Garofalo?s(Meier:1993) routine activity theory in explaining demographic variables? influence on an invidual? susceptibility to be a crime victim. The research findings are expected to be important considerations for the government in designing public policies concerning crime and population. For security is a human right for everyone to improve his quality life in order to participate in the national developmen.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T25615
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Etty Utju R. Koesoemahatmadja
"ABSTRAK
Disertasi ini mengemukakan perihal penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi dan politik) oleh korporasi, yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut antara lain, negara, pemerintah, masyarakat, dan warga negara. Pihak-pihak ini merupakan suatu kelompok korban dari tindak pidana korporasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok korban dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum pada proses peradilan pidana.
Adanya perlindungan hukum tidak terlepas pada peranan penegak hukum, yang berfungsi sebagai alat dalam menegakkan hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan pada proses peradilan dan untuk melindungi korban individual maupun kelompok akibat tindak pidana korporasi. Korban tindak pidana korporasi membutuhkan pemulihan kembali bempa kompensasi maupun hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan tindak pidana.
Bentuk atau jenis tanggung jawab pelaku tindak pidana (korporasi) dalam proses peradilan pidana (bqmpa putusan pengadilan), masih berorientasi pada kepentingan atau hak individu dad pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya pada putusan sidang pengadilan berlandaskan konsep ? asas retributif? yaitu suatu asas yang menitikberatkan kepada kepentingan dan melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Seyogyanya putusan pengadilan dalam menanggulangi masalah tindak pidana korporasi berdasarkan pada konsep ?rasa keadilan masyarakat" yang berasaskan ?keadilan restoratif" tanpa meninggalkan asas ?keadilan retributif? bagi pelaku tindak pidana.

Abstract
This desertation issues the misuse of power (economicalty and politicalty) by corporation, which violates the social and economic rights of the people. Crime victims caused by those corporation are the state, government, society, and citizens itself. The problem faced by these victims are back grounded by the lack of law protection by the government in law enforcement for judicial crime process.
The existence of law protection cannot be separated from the role of law enforcers, functioning as a tool uphold the law to achieve justice in the judicial process and to protect individual and group victims as the result of corporate crime. Corporate crime victims need some medicine for their trauma in the form compensation, and punishment of the party which committed the crime.
Forms and types of responsibility of the party which committed the (corporate) crime in the judicial crime process (in the form of court devision) still circles on the interest and individual rights of the party which commited the crime. This shows that the law enforcement againts corporate crimes in the judicial process in indonesia, especially on the court decision, is based on the retributive concept, a concept which concentrates on protecting the best interest and the rights of the party which committed the crime.
The court decision in handling a case of corporate crime should be based on the people?s justice concept whith a touch of restorative justice concept without leaving behind the retributive justice concept for the party. Which committed the crime.
ABSTRAK
"
2003
D1134
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Etty Ucu Ruhayati
"ABSTRAK
Disertasi ini mengemukakan perihal penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi dan politik) oleh korporasi, yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut antara lain, negara, pemerintah, masyarakat, dan warga negara. Pihak-pihak ini merupakan suatu kelompok korban dari tindak pidana korporasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok korban dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum pada proses peradilan pidana.
Adanya perlindungan hukum tidak terlepas pada peranan penegak hukum, yang berfungsi sebagai alat dalam menegakkan hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan pada proses peradilan dan untuk melindungi korban individual maupun kelompok akibat tindak pidana korporasi. Korban tindak pidana korporasi membutuhkan pemulihan kembali bempa kompensasi maupun hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan tindak pidana.
Bentuk atau jenis tanggung jawab pelaku tindak pidana (korporasi) dalam proses peradilan pidana (bqmpa putusan pengadilan), masih berorientasi pada kepentingan atau hak individu dad pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya pada putusan sidang pengadilan berlandaskan konsep ? asas retributif? yaitu suatu asas yang menitikberatkan kepada kepentingan dan melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Seyogyanya putusan pengadilan dalam menanggulangi masalah tindak pidana korporasi berdasarkan pada konsep ?rasa keadilan masyarakat" yang berasaskan ?keadilan restoratif" tanpa meninggalkan asas ?keadilan retributif? bagi pelaku tindak pidana.

Abstract
This desertation issues the misuse of power (economicalty and politicalty) by corporation, which violates the social and economic rights of the people. Crime victims caused by those corporation are the state, government, society, and citizens itself. The problem faced by these victims are back grounded by the lack of law protection by the government in law enforcement for judicial crime process.
The existence of law protection cannot be separated from the role of law enforcers, functioning as a tool uphold the law to achieve justice in the judicial process and to protect individual and group victims as the result of corporate crime. Corporate crime victims need some medicine for their trauma in the form compensation, and punishment of the party which committed the crime.
Forms and types of responsibility of the party which committed the (corporate) crime in the judicial crime process (in the form of court devision) still circles on the interest and individual rights of the party which commited the crime. This shows that the law enforcement againts corporate crimes in the judicial process in indonesia, especially on the court decision, is based on the retributive concept, a concept which concentrates on protecting the best interest and the rights of the party which committed the crime.
The court decision in handling a case of corporate crime should be based on the people?s justice concept whith a touch of restorative justice concept without leaving behind the retributive justice concept for the party. Which committed the crime."
2003
D700
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Permana
"Kejahatan mempunyai dampak yang luas bagi kesejahteraan manusia. Kejahatan dapat mengganggu  bisnis dan perdagangan, menyebabkan penurunan investasi maupun tabungan masyarakat, terjadinya migrasi dan sebagainya. Tulisan ini mencoba menganalisis pengaruh akses keamanan terhadap peluang menjadi korban kejahatan. Beberapa literatur yang ada menggunakan jumlah polisi, namun kami berpendapat bahwa akses keamanan mungkin lebih penting karena dapat menggambarkan distribusi pada level desa/kelurahan. Akses keamanan dalam penelitian ini adalah jarak desa/kelurahan tempat tinggal ke kantor polisi terdekat. Idealnya, semakin dekat dengan kantor polisi maka peluang seseorang menjadi korban kejahatan akan menurun. Hasil analisis regresi panel logistik menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pengaruh jarak ke kantor polisi dengan peluang seseorang menjadi korban kejahatan. Hal ini bisa disebabkan karena kinerja kepolisian Indonesia yang belum baik.

It is very important to understand about crime, both the offenders or victim behavior. Because its have a big impact on human well-being. Shock of business and trade, decrease in investment and saving, migration choice so on. This paper analyzes effect of security access on probability victimization. While other similar studies use number of police, we argue access may be more important. We define access to security as the shortest distance from the village/district of residence to the nearest police station. Ideally, getting closer with access to security will reduce probability victimization. We have found no evidence about the relationship between police station and probability victimization in Indonesia. This is maybe because  uneficiency of Indonesian police department."
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53537
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Astuti
"This study attempts to identify a person?s self-susceptibility and fear of crime against sexual abuse with the coping mechanism of women night workers at the karaoke recreation centers in the region of West Jakarta, by testing the power of each variable based on bi-variants as well as multi-variants connections. As the intervening variable the writer presents the fear of crime variable against sexual abuse. This variable is presented with the purpose to know whether the power of connection between the vulnerability variable and the coping mechanism variable among women night workers shall weaken after the intermediate variable is added."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
H.S. Gunadi Sjarif
"Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) dengan keberadaannya sebagai Negara hukum (rechtstaat) memiliki konsekuensi yang melekat padanya, bahwa konsepsi (rechtstaat) maupun konsepsi (the rule of law), menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada Negara yang di sebut (rechtstaat). Pada setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah dalam kategori “berat”, atau ringan “ringan”, akan menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation), bentuk pemulihan itu dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlindungan terhadap saksi dan korban, menjadi sesuatu yang penting dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, karena merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berdampak luas baik tingkat nasional maupun internasional. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran HAM berat. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu regulasi yang diharapkan dapat memecahkan kebuntuan serta terbukanya wacana tentang persoalan pemulihan (reparasi) bagi saksi dan korban. sehingga mampu mengatasi kelemahan-kelamahan yang selama ini terjadi dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Dari pengalaman tiga pengadilan pelanggaran HAM berat yang sudah dilaksanakan di Indonesia yaitu kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura. Tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi dan restitusi. Bahwa keputusan-keputusan dalam kasus-kasus tersebut menyatakan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan menimbulkan korban, tetapi karena pelaku mendapat vonis bebas, dengan demikian tidak ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Kegagalan dari beberapa pengadilan HAM berat untuk melakukan proses penghukuman yang efektif dan memberikan remedies kepada korban menyisakan banyak pertanyaan mengenai proses pengadilan yang terjadi. Ketidakberhasilan pengadilan HAM ini, selain membebaskan para terdakwa, juga tidak mampu memenuhi hak-hak korban, yang meliputi hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban.

Indonesia is a State of law (rechtstaat) with its existence as a state law (rechtstaat) have consequences attached to it, that the conception (rechtstaat) and conceptual (the rule of law), putting human rights as one of the characteristic of the state of the call (rechtstaat). At any violation of human rights, whether in the category of "heavy" or light "light", will give rise to an obligation for the State to seek recovery (reparation), a form known as the recovery of compensation, restitution and rehabilitation. Protection of witnesses and victims, to be something important in the case of human rights violations that heavy, because it is a criminal offense that is classified as high impact both nationally and internationally. Demands on the resolution of cases of gross human rights violations have prompted the enactment of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, which was then followed by Law Number. 26 Year 2000 on Human Rights Court, is intended to address issues of human rights violations particularly serious human rights violations. Then the enactment of Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims is one regulation that is expected to break the deadlock and open discourse on issues of recovery (repair) of witnesses and victims. so as to overcome the weaknesses that have occurred in the context of the protection and fulfillment of the rights of victims and witnesses. From the experience of the three trials gross human rights violations that have been implemented in Indonesia, namely the case of gross human rights violations in East Timor, Tanjung Priok and Abepura. None of the victims received compensation and restitution. That decision-making in such cases states have serious human rights violations and cause casualties, but because the perpetrator gets acquittal, thus there is no obligation to make restitution to the victim. Failure of a human rights court to make the process effective punishment and provide remedies to victims leaves many questions about the litigation occurred. The failure of these human rights court, in addition to freeing the defendants, also unable to fulfill the rights of victims, which includes the right to compensation, restitution and rehabilitation for victims.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35108
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Tri Widyanto
"ABSTRAK<>br>
Tulisan ini mencoba menganalisis bagaimana moral panic dapat terjadi pada kasus begal di Indonesia. Analisis ini menggunakan lima elemen dari moral panic dari Goodde dan Ben-Yehuda yaitu concern, consensus, hostility, disproportion, dan juga volatility dengan memberikan contoh pada masing-masing elemen tersebut. Penulis melakukan analisis terhadap pemberitaan kasus begal dalam media di Indonesia dan bagaimana media melakukan konstruksi tentang kejahatan begal melalui berita-beritanya. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa media mengkonstruksikan begal sebagai kejahatan yang serius dan berbahaya. Melalui judul dan konten berita, media membuat masyarakat khawatir secara berlebihan. Hal inilah yang memicu moral panic dan fear of crime.

ABSTRACT<>br>
This article tries to analyze how moral panic can occur in begal case in Indonesia. This analysis uses five elements of moral panic from Goode and Ben Yehuda which are concern, consensus, hostility, disproportion, and volatility with examples given on each elements. The author analyze news regarding begal cases in Indonesia and how media develops construction on begal through its news. The results of this article shows that media constructs begal as a serious and dangerous crime. Through title and content of its news, media exaggerately creates anxiety and fear. this what triggers moral panic."
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
"Pengadilan HAM, jaminan terhadap peradilan yang adil demi melindungi manusia dan harkat kemanusiaan harus diwujudkan selaras dengan prinsip bangsa Indonesia yang berketuhanan dan berkeadilan. Dibentuknya Pengadilan HAM menjadi parameter awal yang akan menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi dan memajukan HAM seperti yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee). Pengadilan HAM juga menjadi batu loncatan menuju reformasi system hukum di Indonesia. Jaminan hak atas peradilan yang adil diatur pada Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian lebih dijabarkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman. Namun demikian apa yang before the law dan according to law belum tentu demikian nyatanya before the court dan according to the court. Pengalaman empiris menunjukkan kepentingan korban pada Pengadilan HAM seringkali dilanggar karena berbagai kepentingan politik. Demi menjaga akuntabilitas proses peradilan pada Pengadilan HAM, perlu keterlibatan masyarakat sebagai kontrol agar semakin meningkatkan keperdulian atas terselenggaranya peradilan yang adil. Hal yang sangat penting adalah jaminan persidangan terbuka untuk umum yang merupakan bagian dari fair trial dengan tujuan melindungi terdakwa atau kepentingan korban dari kerahasiaan sebuah persidangan tanpa adanya pengawasan publik. "
JK 11 (1-4) 2014
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Juniati
"Permasalahan korban belum menjadi pengetahuan umum dan dasar bagi para pembuat regulasi, masih mencari bentuk terbaik dalam perlindungan korban. Situasi struktural menjadikan konsumen sebagai target yang tepat untuk menjadi korban, karena perlindungan korban masih dikelilingi oleh pemilik kekuasaan. Perlindungan korban yang terjadi selama ini selalu melibatkan intervensi negara dengan menggunakan prinsip-prinsip kekuasaan polisi atau aparat hukum terkait. Dalam kasus konsumen meikarta, kejahatan korporasi bukan satu-satunya masalah, akan tetapi kebanyakan yang terjadi adalah kejahatan korporasi. Bahkan konsumen tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban kejahatan tersebut. Tesis ini membahas tentang upaya perlindungan korban dari kejahatan korporasi yang terjadi pada konsumen Meikarta, dimana sangat diharapkan dapat dilakukan secara efektif tanpa intervensi dari aspek kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan menekankan pada data-data hasil lapangan, observasi dan wawancara narasumber mengenai upaya perlindungan korban karena kejahatan korporasi khususnya konsumen Meikarta. Tujuan penelitian yaitu memposisikan korban dalam perlindungan sebagai pusat dalam proses pelayanan korban.

The problem of victims has not become common knowledge and basic for regulators, still looking for the best form in victim protection. The structural situation makes consumers the and right target and victims because the protection of victims is still surrounded by power owners. The victim's actions that have occurred during this cell involve state intervention using the principles of police or related law enforcement powers. In the case of Meikarta consumers, corporate crime is not the only problem, but most of what happens is a corporate crime. Even consumers don't realize they're victims of such crimes. This thesis discusses efforts to protect victims from corporate crimes that occur in Meikarta consumers, which is expected to be done effectively without intervention from consumers. the aspect of power. This study is qualitative method research with emphasis on field results data, observations, and interviews of sources about efforts to protect victims due to corporate crimes, especially Meikarta consumers. The purpose of the study is to position the victim in protection as a center in the process of victim service."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>