Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Umat Islam Indonesia pada umumnya tengah mengalami perubahan (transformasi), khususnya NU sebagai organisasi keagamaan Islam. (jami'yah diniyah islamiyah) yang anggotanya cukup banyak, mencapai sekitar 15 juta dan cabang-cabangnya tersebar luas di seluruh Nusantara. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi yang ada, sehingga NU ditantang harus mampu merubah format lamanya dalam memandang kehidupan politik dengan format baru, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan konstelasi yang ada yang akan menjamin keberadaan NU itu sendiri. Dengan demikian, maka akan timbul kemungkinan adanya kebudayaan. politik baru pada kalangan warga NU baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sepanjang kehidupannya dari mulai dilahirkan yaitu pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) di Surabaya Jawa Timur oleh Hadratus Syeikh Hasyim Asya'ri dan KH Abdul.Wahab Hasbullah sampai sekarang NU mengalami pasang surut dalam kehidupan politik, partisipasi mereka dalam politik berubah-ubah, sesuai dengan pernbahan pandangan mereka dalam menanggapi kehidupan politik. NU didirikan bermula sebagai organisasi sosial non politik, non kooperasi yang ketat dengan Pemerintah Kolonial Belanda dan sebagai jawaban atau reaksi dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaa'h terhadap gerakan pembaharuan Islam yang tumbuh di Saudi Arabia yang menamakan dirinya Wahabi yang selanjutnya menjalar ke Indonesia melalui Muhamadiyah, Al Irsyad dan Persis. Kemudian pada tahun 1942-1945 NU dipaksa untuk bekerja sama dengan Pemerintah Jepang melalul wadah MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) yang merupakan satu-satunya badan yang menghimpun aspirasi umat Islam di Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, agama dan kelaskaran (bersenjata). Setelah tahun 1945 MIAI berubah menjadi Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) dimana NU dalam Masyumi ini memperoleh status keanggotaan istimewa. Aspirasi politik NU seluruhnya diwakilkan melalui Masyumi. Karena dalam tubuh Masyumi terjadi keretakan, maka NU keluar dari Masyumi dan pada tahun 1952 NU berdiri sendiri sebagai partai politik dan secara langsung bebas berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan atas nama sendiri sampai tahun 1973. NU menyusun program perjuangan sendiri yaitu ingin menegakkan syaria't Islam secara konsekuwen. NU berusaha mewujudkan suatu negara kesatuan berdasarkan Islam yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan memeluk agama, dan kebebasan mempunyai serta mengembangkan pikiran dan paham yang tidak merugikan. Haluan perjuangan NU adalah perdamaian, bentuk negara yang diinginkan adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. "

"Tasawuf dan politik cenderung dianggap sebagai konsep yang saling bertolak belakang. Tasawuf politik merupakan istilah yang menunjukkan sinergitas antara tasawuf dan politik, dimana politik dapat mencapai tujuan idealnya dengan menerapkan nilai-nilai tasawuf. Dalam karya ilmiah ini, hubungan antara tasawuf dan politik diteliti pada komunitas tasawuf perkotaan, yaitu komunitas Kenduri Cinta dan hubungannya dengan partisipasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner dengan teknik purposive sampling. Selain kategori demografi yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap partisipasi politik, terdapat variabel bebas yang diuji antara lain Kepedulian Politik, Motivasi Politik, Situasi dan Lingkungan Politik, Pendidikan Politik, dan Orientasi Politik. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif untuk mengetahui hubungan antar variabel dan metode inferensial untuk mengetahui pengaruh variabel, baik secara parsial maupun global. Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta cenderung rendah. Berdasarkan hasil uji global, semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta. Sementara pada hasil uji regresi, variabel Kepedulian Politik, Motivasi Politik, Pendidikan Politik, dan Orientasi Politik berpengaruh secara positif terhadap tingkat partisipasi politik. Namun, variabel Motivasi Politik berpengaruh secara negatif, sehingga semakin meningkat motivasi politik, maka semakin menurun tingkat partisipasi politiknya. Penelitian ini dapat disempurnakan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan mendalam terkait kecenderungan tingkat partisipasi politik yang rendah pada jamaah Kenduri Cinta.

---

Sufism and politics tend to be considered as contradictory concepts. Political Sufism is a term that shows the synergy between Sufism and politics, where politics can achieve its ideal goals by applying the values of Sufism. In this study, the relationship between Sufism and politics is examined in an urban Sufism community, namely the Kenduri Cinta community and its relationship with political participation. The aim of this research is to determine the level of political participation and analyze the factors that influence the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation. The method used in this research is a quantitative method by distributing questionnaires with a purposive sampling technique. Apart from the demographic categories which include age, gender, education level, and economic level which will be analyzed how the impact toward political participation, other independent variables also had been tested including Political Concern, Political Motivation, Political Situation and Environment, Political Education and Political Orientation. Data analysis was carried out using descriptive methods to determine the relationship between variables and inferential methods to determine the influence of variables, both partially and globally. The results show that the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation tends to be low. Based on the results of the global test, all independent variables together have an impact toward the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation. Meanwhile, in the regression test results, Political Concern, Political Motivation, Political Education and Political Orientation have a positive effect on the level of political participation. However, the Political Motivation variable has a negative impact, so that the more political motivation increases, the lower the level of political participation. This research can be refined by using qualitative methods to obtain more detailed and in-depth information regarding the tendency for low levels of political participation among the Kenduri Cinta congregation."

"Pembahasan terhadap topik yang melihat adanya korelasi antara tingkat status sosial ekonomi dengan partisipasi politik ini, sesungguhnya diilhami oleh suatu obsesi pada gagasan yang agafc besar, yaitu demokrat isas i. Adapun yang penulis maksud dengan demokratisasi adalah proses pengambilan dan pengaplikasian nilai-nilai demokrasi secara utuh dalam setiap kegiatan politik. Untuk mewujudkan hal tersebut, satu hal yang tak bisa ditawar-tawar adalah perlu adanya perluasan partisipasi politik rakyat aecara mandiri (autonomous}, Namun di dalam fcenyataannya, perluasan partisipasi politik rakyat tersebut, tidak hanya terkait dengan sistem politik secara makro, tetapi juga berkelindan dengan segi-segi kehidupan sosial dari rakyat itu sendiri. Dalam hal ini faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan dan penghasilan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik rakyat. Dari beberapa studi yang dilakukan oleh para ilmuwan politik seperti Almond, Infceles, Verba dan Nie, menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara tingkat pendidikan dengan sikap kewarganegaraan yang aktif. Variabel-variabel seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pefcerjaan, penghasilan, dan usia dapat disejajarkan dengan variabel pendidikan dalam menentukan tindakan-tindakan politik. Temuan yang diperoleh oleh para sar.jana tersebut, nienibukt ikan bahwa tingkat status sosia! ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik. Dari pernyataan tersebut, lahirlah rumusan "semakin tinggi ti ngkat status sosial ekonomi seseorang, semakin tinggi tingkat partisipasi politikoya". Dalam kaitannya dengan masyarakat pekerja sektor informal, penulis ingin melihat, apflkah rumusan tersebut di atas tetap terjaga keberlakuannya terhadap suatu lapisan masyarakat kota yang berdasarkan tingkat status sosial ekonomi bcrada pada posisi yang rendah. Atau apakah akan ditemukan hal-hal baru yang khusus berkenaan denoan kehidupan mereka yang unik. Singkatnya penelitian ini dapat dikatakan suatu usaha verifikasi terhadap teori yang melihat adanya hubungan antara tingkat status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik dengan mencoba menerapkannya pada masyarakat peker.ja sektor informal. Dipilihnya masyarakat sektor informsi sebagai objek kejadian , mengingat kelompok ini keberadaannya merupakan suatu fenomena yang menarik di wilayah perkotaan. Hal itu disebabkan oleh jumlah mereka yang dari masa ke raasa terus bertambah secara meyakinkan, sehingga secara fcuantitatif merupakan sumber daya politik yang cukup potensial untuk diberdayakan. Selain itu, persoalam umum di negara Dunia Ketiga sampai saat ini adalah bagaimana meningkat kan partisipasi politik masyarakatnya yang cenderung apatis. Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet , Kotamadya Jakarta Selatan.Dipilihnya kelurahan tersebut sebagai lokasi penelitian, berdasarkan beberapa pert imbangan, antara lain merupakan salah satu sentra dari para pefcerja sektor informal, sebab jaraknya yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan perdagangan. Selain itu, kedudukannya juga berada dalam satu wilayah di mana penulis melangsungkan pendidikan. Hasil yang ditemukan melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa para pekerja sektor informal memi 1 iki latar belakang status sosial yang rendah, tetapi tidak dengan status ekonominya. Demikian juga, untuk bentuk partisipasi politik yang melibatkan banyak waktu, biaya, tenaga dan pikiran, serta yang berupa aksi protes, partisipasi mereka cenderung rendah. Tetapi untuk bentuk partisipasi politik yang tidak bersifat intensif dan menyita waktu seperti penggunaan suara dalam pemilu , keikutsertaan mereka cenderung tinggi. Hasil uji hipotesis melalui analisa tabel silang, menunjukkan bahwa untuk partispasi politik yang tidak bersifat intensif dan berupa aksi protes, seperti pada penggunaan suara dalam pemilu dan melakukan aksi demontrasi atau mogak, variabel pendidikan dan penghasilan tidak berpengaruh , Sementara untuk partisipasi politik yang bersifat intensif seperti ikut organisasi , mencari koneksi dan melakukan lobi variable pendidikan dan penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan sifat pekerjaan yang dimiliki oleh para pekerja sector informal apakah yang menetap atau tidak menetap, tidak memiliki berpengaruh terhadap semua bentuk partisipasi politik yang ada."

"Studi partisipasi politik pada awalnya memusatkan perhatian pada determinan-determinan dan pola-pola partisipasi politik dalam kaitanya dengan aspek modernisasi sosial ekonomi. Masalah modernisasi sosial politik berkaitan dengan masalah kemiskinan di perkotaan. Dalam pandangan umum, Pemerintahan yang baik adalah tercermin dari pikiran publik, partai dan legislator yang independen. Idealnya kelembagaan politik yang ada adalah merupakan repesentasi dari rakyatnya. Dengan partisipasi politik maka diharapkan antara warga yang miskin diperkotaan dan pembuat kebijakan atau keputusan politik dapat saling memahami terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Partisipasi politik warga Bantaran Ciliwung dalam Pemilihan umum 1999 merupakan fenomena menarik apalagi diadakan pada masa reformasi politik di Indonesia.Dalam penelitian terdapat dua variabel, yaitu : variabel bebas (Independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Studi ini merupakan penelitian lapangan (field research), Teknik penelitian yang digunakan adalah obeservasi dan wawancara mendalam (indepth interview) serta studi kepustakaan dan dokumentasi. Pendekatan penelitian adalah deskriptif-kualitatif dengan data yang bersifat eksploratif Lokasi penelitian di Bantaran Ciliwung, Kelurahan Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Kodya Jakarta Timur. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap mengetahui banyak terhadap pokok permasalahan tersebut dengan menggunakan pedoman wawancara (guide interview).Pemilihan umum 1999 berbeda dengan sebelumnya. Kualitas Pemilu 1999 dipengaruhi oleh kebebasan berpolitik, komunikasi politik dan pemberian sesuatu dalam politik. Media komunikasi politik mempengaruhi, pertama, dalam hal isu-isu politik (pesan, program, platform dan agenda partai). Kedua, pendidikan politik (wawasan politik). Ketiga, perilaku politik. Pemberian sesuatu dalam politik memberi semangat dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, terutama dalam kampanye sedang dalam pemberian suara dan penghitungan suara tidak ditemui. Partisipasi politik warga Bantaran Ciliwung dalam Pemilu 1999 tinggi, namun dalam pengambilan keputusan warga menyerahkan kepada tokoh politik yang lebih tinggi, bahkan ada yang masa bodoh dengan politik karena merasa bukan merupakan urusan utamanya."

"Penelitian ini dilakkan di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura.Sikap dan prilaku politik kiyai NU baik secara institusi maupun individu dalam berpolitik praktis tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ajaran agama yang mereka anut. Kiyai pondok pesantren Annuqayah yang mengikuti faham ahlu sunnah wal jama'ah. Paham yang bersumber dari ajaran agama tersebut akan mempengaruhi sikap dan prilaku kiyai dalam kehidupan sehari-hari termasuk berpolitik. Politik kiyai NU sangat dipengaruhi oleh politik kaum Sunni, dimana sebagai ciri khas politik kaum Sunni adalah selalu mencari jalan tengah dan menghindar dari konflik.Budaya politik kiyai Annuqayah, dalam melihat politik berdasarkan sudut kacamata mereka masing-masing. Sehingga timbul keragaman dalam berpartai. Begitu pula, motivasi mereka. Salah satu motivasi masuk politik, adalah karena kewajiban agama dan sebagai sarana berda'wah. Mereka beranggapan bahwa sarana yang paling efektif untuk memperjuangkan hak-hak rakyat adalah lewat politik, misalnya untuk memperbaiki nasib rakyat melalui perbaikan aturan-aturan atau Undang-Undang atau alokasi anggaran. Sangat sulit kalau ingin ada perubahan memperbaiki nasib masyarakat tanpa melalui jalur politik. Dengan kata lain bahwa politik kiyai NU adalah ingin merubah masyarakat bukan merubah sistem pemerintahan.Sudah selayaknyalah jika ingin menang dalam pemilihan anggota legislatif kiyai berusaha dan berjuang untuk memenangkan partainya, tapi di Annuqayah, dalam meraih kemenangan, mereka masih memegang nilai-nilai yang mereka yakini, misalnya bagi orang yang sudah meyakini satu partai, maka yang lain tidak mempengaruhi orang yang sudah berpartai.Kepemimpinan kiyai di pondok pesantren Annuqayah tidak lagi bersifat sentralistik, tapi sudah ada pendelegasian wewenang kepada kiyai lain, meskipun tidak semuanya wewenang tersebut bisa dilimpahkan pada generasi (kiyai) mudanya. Dalam menjalankan pondok pesantren kiyai dibantu oleh pengurus yang terdiri dari santri senior. Kepada pengurus inilah kiyai memberi, kebebasan untuk membuat aturan-aturan atau tata tertib di pondok. Pengurus dipilih secara langsung oleh santri memalui perwakilan santri-santri yang ada di setiap pondok."

"Sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 lalu, wacana dan praktik demokrasi dan demokratisasi dalam konteks kehidupan sosial politik di Indonesia nampaknya menjadi paradigma mainstream. Realitas inl pada akhirnya mendorong munculnya gagasan otonomi daerah dan good governance dalam ranah tata pemerintahan. Baik otonomi daerah--sebagai bentuk faktual dari konsep desentraliasi--maupun wacana good governance, keduanya memiliki penekanan (aksentuasi) yang cukup kuat terhadap konsep partisipasi masyarakat atau publik (public participation) Dalam logika kedua wacana tersebut, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat terbangunnya sistem pemerintahan yang demokratis dan keseimbangan relasi tiga pilar (state, market dan society). Partisipasi masyarakat tidak saja dimaknai dalam bentuk keterlibatan semu dalam proses pembangunan yang bersifat mobilisasi, namun keterlibatan daiam proses kebijakan publik secara integral, balk daiam perencanaan, implementasi maupun evaluasi kebijakan.Hampir dipastikan, semua pemerintah daerah secara normatif telah mengakomodasi semangat yang terkandung dalam konsep otonomi daerah dan good governance. Namun seringkali, praktik partisipasi di lapangan oieh pemerintah daerah lebih bersifat artifisial--seremonial dan cenderung mengarah pada mobilisasi dukungan. Sementara kalangan LSM berupaya untuk mendorong munculnya partisipasi publik melalui dua pendekatan, edukasi publik serta membentuk perda partisipatif dan transparansi. Pertanyaannya kemudian, jika semua kalangan telah sepakat untuk mendorong munculnya partisipasi publik, maka alternatif kebijakan apakah yang dapat dijadikan instrumen daiam mencapai tujuan tersebut.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana peran aktor-aktor kebijakan dalam mendorong munculnya partisipasi publik di Kota Bandung. Kendala apakah yang terdapat daiam domain setiap aktor daiam mewujudkan partisipasi tersebut serta alternatif kebijakan apakah yang paling relevan dan layak untuk direkomendasikan sebagai instrumen dalam implementasi peningkatan partisipasi publik di Kota Bandung?Penelitian inl menggunakan metode AHP dalam memetakan pandangan responden serta mencari bobot prioritas daiam memilih aiternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi publik di Kota Bandung, menurut responden-yang terdiri unsur pemerintah, LSM, akademisi dan Anggota Dewan-prioritas kebijakan yang perlu dilakukan adalah penguatan civil society. Diikuti kemudian oieh penguatan legislatif sebagai alternatif kedua. Pembuatan perda partisipatif justru menjadi alternatif ketiga. Dalam pandangan responden, perda tidak menjamin dengan serta merta peningkatan partisipasi publik. Justru proses edukasi publik yang dilakukan oleh kalangan civil society perlu mendapat dukungan berbagal pihak termasuk pemerintah daerah. Partisipasi publik yang ideal mencerminkan kesadaran warga negara untuk secara aktif berperan dalam proses pengaturan (governance) kehidupan bermasyarakat (civic engagement). Faktor pendidikan dalam arti yang luas merupakan salah satu media untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap hak dan kewajibannya. Dalam konteks tersebut, peran dan posisi civil society sangat strategis dan perlu mendapat dukungan dalam mempercepat munculnya partisipasi publik di Kota Bandung. Civil society memiliki daya gerak dan daya dorong yang cukup untuk menciptakan partisipasi publik yang diharapkan."

"Keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum merupakan suatu tindakan memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dipercaya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Oleh karena keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum selain berfungsi sebagai salah satu bentuk partisipasi politik, juga sekaligus merupakan pengejawantahan kekuasaan yang absah oleh rakyat. Rakyat yang melakukan pemilihan dalam pemilu didorong oleh suatu keyakinan bahwa aspirasi dan kepentingannya dapat tersalurkan atau setidaknya diperhatikan. Kecenderungan untuk memilih salah satu kontestan pemilu terbentuk oleh suatu proses sosialisasi yang berjalan sepanjang kehidupan manusia, sehingga keyakinan tersebut dapat menguat dan dapat pula memudar tergantung sejauhmana sosialisasi tersebut berproses. Menguat atau memudarnya keyakinan pemilih berdampak terhadap dukungan suara yang diberikan terhadap OPP. Gejala seperti itu hampir ditemui dalam setiap kesempatan pemilu, di mana kecenderungan pemilih untuk memilih salah satu OPP tidaklah selalu sama atau tetap. Terbukti dari, setiap pemilu selalu terjadi perubahan dan pergeseran perolehan suara yang diperoleh masing-masing OPP. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, selama lima kali pemilu (1977-1997) perolehan suara PPP selalu menurun kecuali dalam pemilu 1997 naik secara drastis dua kali lipat lebih, yakni dari 13,52 % menjadi 31,88 X. Sebaliknya dengan PDI yang selalu mengalami kenaikan dan turun secara mencolok, yaitu dari 17,45 % pada pemilu 1992 menjadi 2,21 % dalam pemilu 1997. Sedangkan perolehan suara Golkar menunjukkan penurunan, kecuali pada pemilu 1992 naik 2,12 % dan turun kembali dalam pemilu 1997 sebesar 3,12 %. Naik turunnya perolehan suara tersebut menunjukkan adanya pergeseran perilaku memilih, dengan kata lain perubahan perolehan suara yang diperoleh OPP mencerminkan terjadinya perubahan perilaku memilih yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini ingin mengungkap Faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan perilaku memilih dalam pemilu 1997 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi. Pertanyaan pokok yang dibahas nenyangkut mengapa terjadi perubahan perilaku memilih dalam pemilu 1997 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan perilaku memilih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi. Dalam konteks ini faktor-faktor identifikasi partai, isu, calon, pemimpin formal, pemimpin informal dan kelompok memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku memilih. Guna menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penyebaran kuesioner kepada 75 orang responden dan wawancara dengan berbagai pihak yang dipandang tahu banyak terhadap persoalan itu. Penetapan responden dilakukan melalui teknik sampling probabilita melalui penarikan sampel secara berkelompok (cluster sampling) dan penarikan sampel sistimatis (sys tima ti c random sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor identifikasi partai yang didasarkan atas ikatan agana/keagamaan dan ikatan tradisi/adat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku memilih dalam pemilu 1997. Hal itu disebabkan pengaruh identifikasi Golkar dan PDI dengan pemilih tergolong rendah, berbeda dengan PPP yang pengaruhnya tergolong tinggi. Faktor lain adalah pengaruh pemimpin informal, terutama tokoh agama (ulama) dan tokoh masyarakat melalui himbauan dan ajakannya untuk mendukung dan memenangkan OPP tertentu. Hal menarik lainnya yang dapat ditemukan adalah mulai memudarnya dukungan ulama terhadap Golkar yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan terhadap beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dan masalah pencalonan anggota legislatif yang mengandung unsur KKN. Dilain pihak beralihnya dukungan tokoh masyarakat berkaitan dengan kekalahan Kepala Desa yang lama dalam proses pemilihan Kepala Desa. Sedangkan para mantan Kepala Desa tersebut masih memiliki pengaruh dalam masyarakat. Sedangkan faktor-faktor lain seperti isu, calon, pemimpin formal dan kelompok pengaruhanya tergolong rendah, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan perilaku memilih."

"Penelitian ini berkisar tentang aktifitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) dalam melakukan pendidikan politik kepada kelompok perempuan yang ada di masyarakat. Aktiftas PPSW ini dalam perjalanannya menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi partsipasi politik perempuan di masyarakat yaitu di kelurahan Pondok Rangon, Jakarta Timur.Penelitian ini dilatarbelangi dengan kondisi makro Indonesia setelah kejatuhan rejim Orde Baru dimana terjadi partisipasi politik masyarakat. Kondisi seperti itu juga membuat kelompok-kelompok perempuan, yang selama ini termarginalkan dalam politik, ikut berpartisipasi dalam berbagai hal. Tak terkecuali anggota kelompok perempuan yang berada di lapis bawah dan menamakan dirinya kelompok "Melati" yang selama ini didampingi PPSW di daerah Pondok Rangon, juga ikut berpartisipasi politik dalam lingkup komunitasnya.Dari latar belakang persoalan seperti disebut di atas, pertanyaan penelitin diajukan seputar; pertama, bagaimana gambaran partisipasi politik di kalangan anggota kelompok perempuan lapis bawah (kelompok Melati) yang ada di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Kedua, bagaimana gambaran pendidikan politik sebagai bentuk sosialisasi politik yang dilakukan PPSW terhadap anggota kelompok perempuan lapis bawah. Ketiga, bagaimana dampak pendidikan yang dilakukan PPSW dengan partisipasi politk perempuan lapis bawah yang selama ini terjadi di Pondok Rangon.Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitati Hal ini dilakukan untuk bisa menggambarkan partisipasi politik anggota kelompok perempuan Melati, dan pendidikan politik yang dilakukan PPSW selama ini di Pondok Rangon, dan bagaimana dampak pendidikan politik itu secara mendetail.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendidikan politik yang dilakukan PPSW selama ini mempunyai pengaruh pada tingkatan anggota kelompok yang menjadi kader lokal. Sedangkan pada tingkatan anggota kelompok Melati lainnya, dampak pendidikan tersebut kurang banyak manfaatnya, bahkan bagian kelompok ini hanya memanfaatkan kelompok Melati sebagai sarana untuk simpan pinjam semata. Atau dengan meminjam analisa Caroline Q.N. Moser, seorang analisis gender, bahwa bagian kelompok perempuan ini hanya menggunakan kelompok sebagai wahana untuk pemenuhan kebutuhan "praktis" semata.Rekomendasi dari hasil peneletian ini, PPSW selaku LSM pendamping harus melakukan refleksi terhadap pendidikan politik yang selama ini dilakukan terhadap kelompok perempuan dampingannya. Dalam konteks itu, pendidikan "community organazing" yang menjadi "awal (inti)" dalam strategi pendidikan politik yang digagas PPSW, harus dicermati ulang dalam implementasinya dilapangan. Sementara itu, pada tingkat kelompok Melati, anggota yang menjadi kader harus terus melakukan tugas-tugas "pengorganisasiannya" secara kontinue, terkhusus di lingkup komunitas Pondok Rangon."