Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa sejak dekade akhir abad 18 sampai abad 19 ada usaha-usaha untuk menghidupkan kembali kerajaan Jailolo yang telah lama lenyap dan bagaimana partisipasi masyarakat Halmahera dalam usaha itu.Masyarakat Halmahera yang dibahas di sini terutama mencakup dua wilayah, Halmahera Timur dan Halmahera Utara, yang terkait dengan Raja Jailolo dan keturunannya."

"Wilayah Maluku Utara dalam abad 18 secara politis terbagi dalam tiga kerajaan. Ketiga kerajaan itu mempunyai hubungan formal dan tertulis dengan VOC yang berkepentingan mengamankan monopoli rempah-rempahnya, Ketika kerajaan itu adalah Ternate, Tidore, yang masing-masing berpusat di pulau-pulau kecil dengan Hama yang sama, dan dengan jangkauan kekuasaan formal yang mencakup seluruh Maluku Utara sampai ke Irian Barat dan bagian-bagian tertentu dari pesisir Sulawesi Timur; hanya kerajaan ketiga, Sacan, terbatas pada pulau yang senama ditambah dengan beberapa pulau kecil sekitarnya yang dalam kurun waktu ini kebanyakan tidak berpenghuni.Namun sebelum abad 17 ada pula satu kerajaan lain, kerajaan Jailolo, yang berpusat di pulau Halmahera, pulau yang terbesar di Maluku Utara. Malah menurut legenda-legenda yang sempat dicatat paling kurang sampai abad 14 baru abad 19 itu, kerajaan Jailolo adalah kerajaan yang tertua dan yang utama sebelum hilang dalam awal abad 17 karena dianeksasi oleh Ternate dengan bantuan VOC.Sejak awal abad 17 seluruh pulau Halmahera telah dimasukkan dalam kekuasaan Ternate bagian (utara dan Selatan) dan Tidore (bagian Tengah). Sistem pemerintahan yang dibangun kerajaan itu di pulau yang jauh lebih besar itu, selain berkaitan dengan sistem monopoli VOC juga berkaitan erat dengan kepentingan kedaton-kedaton itu untuk tenaga kerja serta bahan makanan yang disalurkan, antara lain; melalui suatu sistem upeti.Sejak dekade-dekade terakhir abad 18 sampai dekade-dekade pertama abad 19 ada usaha-usaha untuk menghidupkan kembali kerajaan Jailola yang telah lama lenyap itu. Selain iiu dalam pertengahan abad 19 muncul lagi suatu usaha serupa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fakta mengapa peristiwa di akhir abad 18 dan awal abad 19 itu bisa bisa terjadi, hal bagaimana partisipasi masyarakat Halmahera dalam usaha itu, dan (c) mengapa sampai usaha itu tidak berkelanjutan.Pergolakan di kalangan masyarakat Halmahera yang dibahas di sini terutama menyangkut berbagai kolektivitas yang lingkup teritorialnya mencakup dua wi1ayah di Halmahera. Pertama adalah kolektivitas-kolektivitas di Halmahera Timur, dan kedua, berbagai kolektivitas Tobela didistrik Kau (Halmahera Mara). Pertanyaan yang segera muncul adalah mengapa hanya wilayah-wilayah itu saja yang terkait dengan Raja Jailolo? Pertanyaan lainnya yang segera timbul pula adalah siapakah Raja Jailola, bagaimana status sosial Raja Jailaio serta asal-usulnya?Dalam metodelogi sejarah di masa kini, rangkaian peristiwa dengan peristiwa secara berturut-turut saja tidak lagi menjadi tumpuan interpretasi sejarah. Permasalahan yang menjadi perhatian banyak sejarawan sekarang justru adalah menemukan suatu kerangka model eksplanasi yang memadai dan tahan uji. Sudah sejak awal abad ini berbagai usaha ditempuh ke arah itu. Kesadaran itu muncul selain karena ternyata metode konvensional mengabaihan banyak aspek kehidupan manusia juga karena dipengaruhi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh berbagai cabang ilmu sosial yang diperlihatkan pada sejumlah sejarawan, bahwa kesamaan dalam model penelitian, yaitu manusia dan sistem sosialnya, memungkinkan pengembangan metodologi sejarah dengan memperhatikan berbagai konsep yang telah dirumuskan dalam berbagai cabang ilmu-ilmu social tersebut tanpa harus melepashan sama sekali jatidiri ilmu sejarah ?Halmahera, atau bagian-bagiannya, telah banyak mendapat perhatian banyak ahli ilmu-ilmu sosial dalam dekade-dekade terakhir ini, sehingga gambaran mengenai struktur masyarakatnya kini sudah menjadi makin jelas, Terutama para ahli antropologi banyak menaruh minat pada komunitas-komunitas ini dan interaksi sosial, serta alam pikiran yang mendasarinya?"

"Studi-studi tentang kemiskinan sudah banyak dilakukan di Indonesia. Berbagai model dan pendekatan untuk merumuskan dan mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini tidak terhitung lagi. Namun satu hal yang patut dipertanyakan dan merupakan bagian inti pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah: apa yang dipahami oleh masyarakat miskin sendiri tentang dirinya? Jika mereka diberi ruang untuk berbicara, apa yang akan mereka katakan tentang diri dan eksistensinya? Secara sadar maupun tidak, sebetulnya melalui studi-studi tersebut, kita telah banyak terlibat dalam mendefinisikan dan mengkonstruksikan realitas sebuah masyarakat yang kita sebut masyarakat miskin. Berbagai indikator di pakai untuk mengkategorikan masyarakat berdasarkan kepentingan sang peneliti. Di sini terjadi distorsi terhadap eksistensi masyarakat secara substansial. Pada sisi ini, dengan menggunakan logika Spivak 'can the subaltern speak',' maka jelas sekali terlihat kesenjangan dalam konstruksi berpikir kalangan peneliti dan objek yang ditelitinya yakni masyarakat miskin itu sendiri. Dengan memasukan variabel agama dalam memotret realitas kebudayaan kemiskinan pada suatu komunitas masyarkat, studi ini sebetulnya mencoba menjawab pertanyaan, pengaruh ide protestantisme Weber dalam konteks Maluku yang notabene menganut paham Calvinisme dalam ajaran kegerejaannya. Kebudayaan kemiskinan sebagai pendekatan teori akan juga dikaji dengan menperhatikan secara khusus konteks geografis masyarkat kepulauan di Tanimbar Utara yang menjadi fokus atau lokasi penelitian ini. Pendekatan teori kebudayaan kemiskinan tidak dimaksudkan untuk memperdebatkan secara sejajar teori atau pendekatan lainnya terhadap kemikinan (strukturl). Kebudayaan kemiskinan sebagaimana yang dimaksudkan Lewis adalah sebuah upaya yang lebih dari pada sekedar memperbaiki status sosial kalangan miskin. Menurut Lewis, dalam kebudayaan kemikinan justru lebih mudah membuat orang miskin menjadi tidak miskin, daripada menghapuskan kebudayaan kemiskinan dari realitas orang kaya sekalipun. Kebudayaan kemiskinan merupakan penerusan nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi di kalangan masyarkat miskin tersebut. Jika kebudayaan kemiskinan sebagai sebuah problematika sosial mesti mendapat penanganan secara serius dan sistematis, maka studi ini menganggap pentingnya posisi dan peran agama dalam mentrasformasikan sistem nilai tersebut dalam masyarakat berkebudayaan kemiskinan. Agama memiliki peran yang strategis dan fundamental dalam sebuah sistem masyarakat. Di kepulauan Tanimbar Utara, peran agama sangat menentukan berbagai hal dalam peradaban masyarakat setempat. Agama yang dimaksudkan dalam studi ini adalah Protestantisme di Maluku, yang dalam catatan sejarah masuknya bersamaan dengan misi dagang Belanda (VOC). Masuknya protestantisme di Maluku, telah merubah secara signifikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Sumbangan yang paling nyata dari protestantisme di Maluku adalah ekspansi keagamaan yang menyebar secara merata di seluruh negeri di Maluku tanpa terkecuali. Selain itu di bidang pendidikan, sumbangan paling besar juga diberikan oleh Belanda selama masa pendudukannya di bumi Cengkih dan Pala ini. Namun tidak dapat disangkal bahwa, dengan terbukannya fasilitas yang disediakan oleh kolonialisme Belanda, juga terjadi pergeseran yang substansial dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Maluku. Di Ambon-Lease misalnya, rasionalisme dan filsafat Barat telah mereduksi hakekat kebudayaan masyarakat setempat dengan struktur institusi 'tiga batu tungkunya' (selanjutnya disingkat TBT). Artevak-artevak kebudayaan asli masyarakat Ambon-Lease (seperti bahasa daerahnya) telah hilang tanpa bekas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan adat kepercayaan masyarkat setempat (termasuk cara penyembahannya kepada Tuhan/Upu) yang diyakini sebagai Penguasa Langit dan Bumi, diganti dan dianggap sebagai penyembahan berhala oleh logika dan rasionalitas Barat tersebut. Di Tanimbar Utara, meskipun tidak terjadi pereduksian terhadap artevak kebudayaan masyarakat setempat, namun pemaknaan struktur TBT yang diganti dengan peran strategis dari gereja untuk kepentingan misi dagang Belanda telah mendominasi konstruk masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah lagi jika dilihat dari fakta keterisolasian dan marginalisasi yang sudah lama menjadi realitas sosial masyarakat di kepulauan Tanimbar Utara tersebut. Konteks geografis yang lebih luas wilayah laut daripada wilayah daratnya ini, telah menjadi kondisi di mana stigma masyarakat tertinggal, menjadi fakta kehidupan mereka. Pada level kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sangat terasa dampak diskriminasi yang sangat kuat. Namun masyarakat itu hidup terus dan mengalami kondisi keterpurukan ini sebagai bagian dari sejarah panjang mereka. Muncul sikap apatis dan pasrah terhadap nasib, dengan sendirinya melegitimasi fakta bahwa masyarakat ini 'mapan dalam keterpurukan'. Pemaknaan kontekstual terhadap pendekatan teori kebudayaan kemiskinan (Lewis) dan The Protestant Ethic (Weber) dalam konteks dan sejarah perkembangannya tentu akan berbeda dengan konteks di mana studi ini dilakukan. Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa kebudayaan kemiskinan justru menjadi persoalan yang serius di masyarakat. Persoalan kontekstual adalah gereja dan stakeholders lainnya dalam masyarakat tidak memiliki pengetahuan cukup tentang fenomena kebudayaan kemiskinan. Ini berakibat pada model intervensi yang sering keliru dan salah sasaran. Etika protestan sebagai 'baju hangat' dalam konteks masyarakat materialisme ini cenderung dilepaskan, dan karena itu etika protestantisme kemudian menjadi apa yang disebut Weber sebagai 'sangkar besi' peradaban masyarakat agama-agama dewasa ini.

---

The studies of poverty have been done by many scholars in Indonesia. Diverse theoretical perspectives and schemes to formulate and to find solutions to overcome this problem are unaccountable. Be that as it may, the intriguing questions remains: what are the perceptions of poor people about themselves? If they have been given space to speak, what are they going to say about themselves and their existence? Consciously or unconsciously, actually through these studies, we have been involved in defining and constructing realities about society of the poor. Various indicators have been used to categorize society according to the interests of researchers. On one hand, distortions of the existence of society has taken place substantially. On the other hand, by using Spivak's terms, 'can the subaltern speak', it is obvious that there are gaps in the structure of mind between researchers and the object of their study which is society of the poor themselves. By inserting religion as variable in potraying the reality of the culture of poverty in one society, this study actually addresses a specific research problem as to how Weber's Protestant Ethic's influence in the context of Moluccans who are the follower of Calvinism. The culture of poverty as a theoretical perspective will be examined by focusing specifically the context of insular society in North Tanimbar which is the focus of this study.The theoretical model of the culture of poverty in this study is not meant to discuss equally another theoretical perspectives to poverty (structural). The culture of poverty as proposed by Lewis is more than an attempt improve the social status of the poor. According to Lewis, it is easier for one to use the culture of poverty to make the poor less poor, than to eliminate the culture of poverty from the rich. The culture of poverty is the reproduction of values from one generation to another among the poor. If the culture of poverty as a social problem has to be considered seriously and sistematically, this study emphasizes the importance of the position and the role of religion in transforming these values among the poor. Religion has strategic and fundamental role in society. In North Tanimbar, the role of religion is very decisive. The religion discussed in this study is Protestantism, which came to Maluku along with the Dutch colonialism. The arrival of Protestantism in Maluku has changed significantly the social and cultural life of its people. The most important contribution of Protestantism in Maluku is the religious propagation across the region. However, it can not be denied that with the various facilities provided by the Dutch colonialism, substantial changes in the social and cultural life of Moluccans has taken place. In Ambon-Lease for example, rationalism and western philosophy have been reducing the essence of culture in local society with its 'tiga batu tungku' sructural institutions. The artefacts of the original culture of Ambon-Lease (local language, for instance) has dissapeared. All the things related to local beliefs (including the God worship/Upu) has been replaced because it is considered as idoltry by the logic and western rationality. In North tanimbar, although the reduction to the local cultural artefacts has not been occurred, the structure of 'tiga batu tungku' has been replaced by the strategic role played by the church, and it has come to dominate the structure of the people's mind. This condition actually has been worsened by the geographical situation of North Tanimbar which is structurally marginalized by the central government. The geographical context of this area has becoming their stigma as underdeveloped society. Above all, North Tanimbar has been discriminated for years in trems of central government's policy. Be that as it may, the people has been living in this situation and consider it as a part of their long history as the poor.Contextual meaning of the theoretical perspective of the culture of poverty by Lewis and the Protestant Ethic by Weber in their context and developmental history will be different with the context discussed in this study. Be that as it may, the empirical data show that the culture of poverty has become the major social problem in society. Above all, the church and the other stakeholders do not have adequate knowledge about this phenomenon. As a consequences, the mode of interventions made by government or non government organizations have often been wrong. The Protestant Ethic as 'warm cloth' in the context of materialism society tends to ignore, and because of that, the Protestant Ethic has become what Weber called 'iron cage' to the civilization of the society of religion in contemporary era."

"Permasalahan kemiskinan pascakonflik sosial sudah berlangsung beberapa tahun, akan tetapi proses untuk merehabilitasi masyarakat tersebut belum berhasil secara optimal. Masyarakat pascakonflik sosial membutuhkan suatu upaya pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat itu kembali ke keadaan semula, bahkan lebih baik.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat pascakonflik sosial melalui program Community Based Livelihood Initiatives (CBLI) di desa Lalubi, kecamatan Crane Timur, kabupaten Halmahera Selatan, propinsi Maluku Utara. Program ini dijalankan oleh sebuah lembaga non pemerintah, yaitu Yayasan Tanggul Bencana (YTB).Permasalahan ini diambil karena sudah begitu banyak pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Semuanya itu turut berperan dalam pembangtinan, sekecil apa pun peran mereka, termasuk program CBLI yang ditangani oleh YTB.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berusaha untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pola pemberdayaan masyarakat melalui program CBLI. Pemilihan informan merupakan informan yang lebih mengetahui secara teknis dan Iangsung sebagai sumber data yang dicari. Untuk pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview), partisipan observasi, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik itu digunakan untuk saling melengkapi sehingga dapat mengungkapkan realita sesungguhnya dari berbagai jawaban informan.Adapun teori yang dijadikan rujukan dan kerangka analisis dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan oleh tentang pendekatan pemberdayaan dalam upaya menumbuhkembangkan peranan stakeholders dan mengembangkan metodologi pembinaan dalam pelaksanaan pemberdayaan itu sehingga menjadikan masyarakat berdaya yang berarti juga kemandirian masyarakat. Selain itu konsep Intervensi Kesejahteraan Sosial menurut Cox (2001) yang merupakan tahapan pemberdayaan dari tahapan persiapan, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi program.Hasil penelitian menunjukkan suatu hubungan peranan yang terjadi antara peran pemerintah desa, peran tokoh agama, peran organisasi non pemerintah yang dalam hal ini adalah YTB mempunyai peranan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta program yang realistis bagi kebutuhan masyarakat.Hasil penelitian dari wawancara mendalam adalah melalui pendekatan kelompok terjadi proses penguatan di dalam masyarakat. Masyarakat menentukan sendiri pengurus kelompoknya, membuat aturan-aturan, membuat sanksi-sanksi yang disepakati, pemecahan masalah secara musyawarah, kesadaran untuk mengembalikan dana pinjaman, dan adanya tabungan kelompok.Dikaitkan dengan kebijakan YTB, hasil penelitian mendalam dari program CBLI belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pemberdayaan yang mengarah kepada kemandirian, yang terlihat sangat kuat adalah pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi variabel adanya menumbuhkembangkan kerja sama dan keterpaduan antara unsur stakeholders, menumbuhkembangkan fungsi partisipasi masyarakat dalam kelompok sasaran, peningkatan kesadaran, dan peningkatan motivasi sudah berjalan dengan baik. Sedangkan peningkatan sumber daya manusia (intelektual) melalui peningkatan ketrampilan belum sesuai dikarenakan kebutuhan yang baru berjalan dari proses pelaksanaan program hanya kepada pembimbingan administrasi pembukuan yang sederhana.Penelitian ini juga menemukan, bahwa proses pelaksanaan program CBLI memiliki tahapan-tahapan dan relevan dengan tahapan Intervensi Kesejahteraan Sosial yang dirumuskan oleh Cox (2001). Meskipun dalam aktivitasnya berbeda, tetapi secara substansi pola penanganan program CBLI dan Cox relatif sama.Kendala yang dihadapi lembaga dalam pemberdayaan masyarakat melalui program CBLI terkait dengan koordinasi secara strulctural dari pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan di desa Lalubi, faktor internal dari WG yang secara personal hanya ditangani oleh satu orang saja, yang mengakibatkan CO hanya menunggu petunjuk dari WG, dan pada kelompok sasaran, dimana motivasi dan kepercayaan terhadap anggota kelompok yang lain belum sepenuhnya.Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka disarankan agar lembaga melakukan konsolidasi pengurus WG yang difasilitasi oleh YTB, CO juga diberikan kepercayaan dalam mengelola kelompok. Saran kepada Kelompok Sasaran adalah pertemuan kelompok perlu terus dijaga agar menghindari ketidakpercayaan dan turunnya motivasi untuk mengembangkan diri, kelompok juga perlu menjaga aturan-aturan kelompok yang disepakati bersama, dan perlunya saling membantu dan mendukung semacam rantai agar anggota kelompok yang sudah menjalankan usaha dapat membeli dan menjual sehingga terjadi putaran uang yang lancar. Saran kepada Pemerintah Daerah adalah meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan."

"Mengharapkan hadimya seorang Tokoh yang didengar, dihormati, dan disegani, adalah suatu dambaan tersendiri bagi masyarakat di Maluku saat ini. Betapa tidak, negeri yang terkenal, toleran dan konpromis, dalam nuansa heterogenitas masyarakat yang kental tersebut, kini diporak-porandakan oieh konfiik, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikannya. Koniiik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini, hampir dapat dikata berhasil meluluh-lantakan semua tatanan sosial Iokal yang selama ini terbangun mapan di masyarakat meialui proses-proses kultural. Dengan kata lain, pemirnpin dan kepemimpinan di Maluku dalam skala kecil (in grup), maupun masyarakat secara luas, saat ini dipertanyakan.Padahal, berbicara mengenai pemuka pendapat di Maluku, tidak kurang banyaknya orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemuka pendapat. Berbagai pengalaman telah membuktikan bahwa Iewat kepemukaannya, para pemuka pendapat memperiihatkan peranannya yang dominan dan signiiikan, di masyafakat. Kepemukaan mereka telah banyak dibuktikan dalam hai penyelesaian konfiik yang terjadi di masyarakat, dimana tidak periu mengikutsertakan pihak Iuar (termasuk TNI dan Polri).Dalam sejarah perjalanan masyarakat di Maluku, kemampuan pemuka pendapat dalam mengelola konflik terlihat sedemikian rupa, sehingga konflik dengan dampak yang negatif sekalipun, mampu dikelola menjadi kekuatan yang positif. Hasilnya adalah, terbangunnya relasi-relasi sosial, kohesi sosial bahkan integrasi sosial. Kenyataan ini yang melahirkan hubungan-hubungan seperti, Pela dan Gandong.Ketika konflik terus berlanjut, orang lalu menanyakan dimana peran pemuka pendapat yang selama ini ada ? siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemuka pendapat, dan bagaimana perannya saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mendorong dilakukannya studi ini.Dari hasil studi di lapangan, ditemukan seiumlah fakta berkaitan dengan permasalahan sebagaimana diajukan di atas. Pertama, konfiik yang terjadi sejak 19 Januari 1999, adalah konflik yang direncanakan, dengan memanfaatkan sejumlah persoalan sosial seperti, masalah mayoritas- minoritas, masalah kebijakan politik pemerintahan Orde Baru, masalah kesenjangan sosial, ekonomi antara pusat dan daerah, masalah imigran dan penduduk asli, serta masalah politisasi agama. Kedua, Konfiik berhasil membangun fanatisme kelompok yang sempit, dimana setiap orang mengidentifikasi dirinya secara subyektif berbeda dengan orang lain di Iuar kelompoknya. Dengan demikian, kepemukaan seseorang sering mengalami gangguan komunikasi dalam berhadapan dengan kelompok di Iuamya (out group). Ketiga, Masuknya kelompok Iuar dalam jumlah besar dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar, adalah faktor kendala tersendiri bagi berperannya seorang-pemuka pendapat secara signiikan di Maluku.Untuk maksud studi ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Dengan metode ini diharapkan akan dapat dituliskan secara sistimatis semua fenimena konflik yang terjadi di masyarakat pada Iatar alamiahnya, dan bagaimana peran pemuka pendapat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis strategi AMAN dalam memperjuangkan hak masyarakat adat Pagu yang direnggut oleh Pemerintah Indonesia dan PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep Social Movement Sidney Tarrow sebagai alat analisa. Penelitian ini menemukan bahwa AMAN belum berhasil secara maksimal dalam memperoleh hak-hak masyarakat adat Pagu. AMAN juga belum sepenuhnya mampu mempengaruhi dan mengubah perilaku aktor negara, yaitu Pemerintah Indonesia dan Multinational Corporation (MNC), yaitu PT. NHM. Terdapat lima faktor yang menyebabkan strategi yang digunakan belum berhasil secara maksimal, yaitu (1) Ketidakmampuan AMAN secara konsisten dalam memperoleh dukungan masyarakat luas, (2) Konflik internal masyarakat adat Pagu, (3) Keterbatasan sumber daya AMAN, (4) PT. NHM terus memperluas areal pertambangan, (5) Motif politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi pembingkaian (framing) isu menjadi metode yang cukup kuat dalam menggalang dukungan dan memberikan tekanan terhadap negara. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan di level nasional memiliki implikasi terhadap level internasional. Dengan begitu, terjadi proses difusi antara advokasi nasional dan advokasi transnasional

---

ABSTRACT

This reseach analyzes AMANs strategy in fighting for the rights of the Pagu indigenous people which were taken away by the Government of Indonesia and PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). This study uses qualitative methods and Sidney Tarrows Social Movement advocacy strategy concept as an analytical tool. This study found that AMAN had not succeeded optimally in obtaining the rights of the indigenous people of Pagu. AMAN also has not fully been able to change the behavior of state actors, namely the Government of Indonesia and Multinational Corporation (MNC), namely PT. NHM. There are five factors that have led to the strategy being used has not succeeded optimally, namely (1) Inability of AMAN to mobilize public support consistently, (2) Pagu indigenous peoples internal conflicts, (3) Limitations of AMAN resources, (4) PT. NHM continues to expand the mining area, (5) Political motives. This study also found that the strategy of issue framing became a quite powerful method of mobilizing support and putting pressure on the state. In addition, this study also shows that social movements carried out at the national level have implications for the international level. Therefore, there is a diffusion process between national advocacy and transnational advocacy.

"

"Indonesia memiliki keunggulan di sektor pertambangan, dengan sumberdaya mineralnya yang melimpah, salah satunya adalah nikel. Menurut data Kementrian ESDM pada tahun 2020, cadangan nikel Indonesia, sebagian besar 90% tersebar di daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Daerah penelitian berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara dengan tipe deposit atau endapan nikelnya adalah tipe endapan nikel laterit yang berasal dari batuan dasar Komplek Batuan Ultrabasa Halmahera (Ub). Batuan dasar pada endapan nikel laterit, memiliki peranan penting dalam menghasilkan karakteristik endapannya. Namun sampai saat ini penelitian mengenai hal tersebut masih jarang ditemukan terutama pada daerah penelitian sehingga menarik untuk dilakukan studi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik endapan nikel laterit yang dihasilkan dari jenis batuan dasar yang berbeda, serta potens unsur yang ada. Penelitian diawali dengan klasifikasi batuan induk analisis petrologi, petrografi, dan statistik deskriptif dari data geokimia, kemudian dilanjutkan dengan memodelkan kadar Ni menggunakan metode interpolasi Inverse Distance Weighting (IDW). Hasil penelitian didapati bahwa daerah penelitian tersusun atas batuan ultramafik harzburgit dan dunit. Dari hasil analisis data geokimia pada setiap lapisan, didapati bahwa persentase nikel tertinggi terdapat pada lapisan saprolit yang dihasilkan dari batuan dasar dunit dengan kemiringan lereng dominan sangat landai.

---

Indonesia has an advantage in the mining sector, with its abundant mineral resources, one of which is nickel. According to data from the Ministry of Energi and Mineral Resources in 2020, most of Indonesia's nickel reserves, 90% are scattered in Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi and North Maluku. The research area is located in East Halmahera Regency, North Maluku with the type of nickel deposit or deposit being laterite nickel deposit type originating from the bedrock of the Halmahera Ultrabasic Rock Complex (Ub). The bedrock in laterite nickel deposits has an important role in producing the characteristics of the deposit. However, until now research on this matter is still rarely found, especially in the research area, so it is interesting to conduct further studies. This study aims to determine the characteristics of laterite nickel deposits produced from different types of bedrock, as well as the potential of the elements present. The study begins with the classification of the source rock with petrological analysis, petrography, and descriptive statistics from geochemical data, then proceeds with modeling the levels of Ni using the Inverse Distance Weighting (IDW) interpolation method. The results showed that the study area is composed of ultramafik harzburgite and dunite rocks. From the analysis of geochemical data for each layer, it was found that the highest percentage of nickel was found in the saprolite layer produced from dunite bedrock with a very gentle dominant slope."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan terkini hubungan sosial antara antara kelompok masyarakat Islam dan Kristen pasca konflik horizontal di Propinsi Maluku Utara. Penelitian ini sangat penting dilakukan sehingga dapat diketahui secara akurat pola hubungan sosial antara kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat diambil sejumlah kebijakan tertentu untuk memperkuat pola hubungan yang mendukung dan menetralisir pola hubungan yang menghalangi pelaksanaan pembangunan di Maluku Utara.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan hasil wawancara dengan para informan. Untuk mendukung data tersebut, penelitian ini juga dilakukan dengan metode observasi.Dari basil penelitian menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak telah melakukan akomodasi yang pada intinya adalah ingin membangun kembali kebersamaan seperti sedia kala. Dengan akomodasi tersebut itu pula, akhirnya mengantarkan kedua belah pihak pola hubungan selanjutnya yaitu kerja sama, persaingan dan konflik. Kerja sama antar kedua belah pihak terjadi dalam bidang - bidang sosial kamasyarakatan, ekonomi, dan politik. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kepentingan yang sama, kemudian persaingan terjadi pada bidang ekonomi, pendidikan dan politik. Dalam bidang pendidikan dan politik, pihak Muslim lebih unggul dibandingkan dengan kelompok masyarakat Kristen. Sedangkan dalam bidang ekonomi pihak Kristen lebih unggul. Konflik yang terjadi antara mereka adalah konflik laten berupa sikap prasangka dan kebencian serta perasaan dendam.Keterlibatan Pemerintah Daerah dan LSM dalam normalisasi hubungan antara kedua belah pihak dimulai dari pencegahan konflik untuk memelihara perdamaian, membentuk perdamaian sampai membangun perdamaian. Dalam pencegahan konflik pemerintah daerah dan aparat keamanan sedikit menggunakan paksaan yang oleh penulis disebutkan dengan keterlibatan langsung, sementara keterlibtan tidak langsung adalah dimana Pemerintah Daerah dan LSM hanya memfasilitasi dan mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perundingan damai.Dalam upaya normalisasi hubungan antara kedua belah pihak, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain : 1). Adanya kesamaan nasib dan kesamaan etnis; 2). Saling ketergantungan secara ekonomi; 3). Adanya intervensi dan pihak ketiga. Sedangkan Faktor penghambat adalah: 1). Kondisi geografis Maluku Utara; 2). Adanya kebencian.dari kedua belah pihak; 3), Adanya kelompok-kelompok kepentingan yang sengaja menciptakan instabilitas.Oleh karena itu, dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di Maluku Utara maka perlu dilakukan dialog-dialog dalam semua level masyarakat, pendistribusian sumber-sumber perekonomian yang adil dan merata Sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat merusak hubungan mereka sendiri."