Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tawuran telah menjadi kebiasaan sehari-hari kalangan anak muda Jakarta. Di antara kasus tawuran di Jakarta, salah satunya adalah tawuran antar geng di Mallbog yang terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun 2002, tawuran antar geng berubah menjadi tawuran antar warga Mallbog. Penulis berminat melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui bagimana sejarah- tawuran di Mallbog dan gambaran terjadinya tawuran antar geng di Mallbog.Untuk mengumpulkan data, penulis memakai teknik wawancara melalui percakapan intensif. Wawancara memakai pertanyaan tak berstruktur sehingga informan tidak ditempatkan sebagai obyek penelitian tetapi sebagai subyek penelitian. Informan diberi kebebasan berbicara selama masih berada dalam lingkup penelitian. Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang anggota geng Five, geng War dan beberapa warga Mallbog.Sejarah terjadinya tawuran Mallbog dimulai tahun 1985. Sebelum itu, geng War (berlokasi di RW 04) dan geng Five (RW 05) bersahabat dan main bersama. Pertikaian antar mereka dipicu oleh sikap saling mengejek. Kemudian berubah menjadi adu mulut, perkelahian dan tawuran. Dua geng menjadi sensitif satu dengan lainnya. Akibatnya tawuran sering terjadi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa tahapan tawuran antar geng di Mallbog. Tahapan pertama yaitu "tahap pendahuluan". Terdapat dua realitas sosial mengapa tawuran menjadi pilihan dalam menyelesaikan konflik: yaitu tradisi dan dendam. Tahapan kedua adalah "tahap titik didih" atau "tahap eskalasi". Titik didih muncul ketika ada pemicu dari geng Five yang kemudian dibesar-besarkan oleh geng War. Selanjutnya, kedua geng memilih waktu pada malam hari bulan puasa dengan alasan: a. kebiasaan dan b. Malam hari bulan puasa memiliki arti "malam panjang". Tahapan ketiga adalah "tahap konflik terbuka". Terdapat dua realitas konflik terbuka yaitu: a. Tawuran antar geng Five dan War; b. Tawuran antar warga di Mallbog. Tahapan keempat adalah "tahap peredaan konflik". pada tahapan ini aparat keamanan datang dan menenangkan suasana. Aparat melakukan razia dan pihak pemerintahan memanggil perwakilan geng War dan geng Five agar menanda-tangani kesepakatan untuk tidak mengulangi tawuran."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kecelakaan lalulintas maut Xenia di Tugu Tani, Jakarta.Pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Afriyani Susanti yang dalam keadaan mabuk miras dan narkoba telah menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan di trotoar dan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia serta tiga orang mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut, Afriyani Susanti dan ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Afriyani Susanti yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan dan melakukan penggabungan perkara penanganan kasus tragedi maut Tugu Tani kedalam salah satu bentuk gabungan tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan berusaha meneliti ketentuan dan data yang terkait dengan permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, lengkap dan penerapan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (gabungan tindak pidana) sudah sesuai dengan teori hukum pidana.

---

ABSTRACTSkripsi ini membahas kecelakaan lalulintas maut Xenia di Tugu Tani, Jakarta.Pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Afriyani Susanti yang dalam keadaan mabuk miras dan narkoba telah menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan di trotoar dan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia serta tiga orang mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut, Afriyani Susanti dan ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Afriyani Susanti yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan dan melakukan penggabungan perkara penanganan kasus tragedi maut Tugu Tani kedalam salah satu bentuk gabungan tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan berusaha meneliti ketentuan dan data yang terkait dengan permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, lengkap dan penerapan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (gabungan tindak pidana) sudah sesuai dengan teori hukum pidana."

"Penyidikan tindak pidana merek sangat khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek menganut sistem delik aduan.Tindak pidana merek seringkali terjadi karena harga barang dengan merek terkenal sangat mahal, pelaku tindak pidana merek dapat meraih keuntungan dengan mudah, tidak peril] ijin serta tidak perlu mengeluarkan biaya promosi. Tindak pidana merek menimbulkan banyak kerugian kepada pemegang hak atas merek yang sah, masyarakat selaku konsumen dan negara dari sektor pajak. Penyidik dari Satuan Indag Polda Metro Jaya dalam menangani tindak pidana merek masih terbatas pada perbuatan-perbuatan tanpa hak atas merek sesuai dengan UU No. 15 tahun 2001 penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dan sama pada pokoknya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis serta memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan. Perbuatan tindak pidana merek mengenai indikasi geografis maupun indikasi asal sampai saat ini belum ditemukan oleh penyidik Satuan Indag Polda Metro Jaya. Namun demikian bersamaan dengan terjadinya tindak pidana merek tersebut seringkali juga ditemukan pelanggaran terhadap UU. Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lainnya.Penyidikan tindak pidana merek dipengaruhi oleh faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor dana, sarana atau fasilitas; faktor masyarakat ; dan faktor kebudayaan. Penyimpangan yang terjadi dalam proses penyidikan oleh penyidik antara lain berbentuk meminta bantuan dana penyidikan; uang jaminan penyidikan; penggelapan barang bukti; meringankan sangkaan; menunda pengiriman SPDP; diskriminasi penyidikan; setoran bulanan; intervensi kasus.Pengorganisasian penyidikan sudah dilaksanakan, namun pada tahap perencanaan dan tahap pengawasan belum dilaksanakan dengan baik."

"ABSTRAKWilayah Indonesia baik daratan maupun perairan menyimpan banyak peninggalan dari masa lalu Peninggalan Wilayah Indonesia, baik daratan maupun perairan, menyimpan banyak peninggalan dari masa lalu. Peninggalan-peninggalan tersebut memiliki nilai budaya, sejarah, arkeologi serta memiliki nilai penting bagi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau keagamaan sehingga disebut sebagai warisan budaya. Namun dalam kenyataannya, banyak peninggalan tersebut yang menjadi objek penjarahan, pencurian, dan perusakan sebelum sempat dipelajari dan diteliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Skripsi ini meneliti mengenai perlindungan hukum pidana terhadap warisan budaya bawah air tersebut. tersebut memiliki nilai budaya sejarah arkeologi serta memiliki nilai penting bagi pendidikan ilmu pengetahuan dan atau keagamaan sehingga disebut sebagai warisan budaya Namun dalam kenyataannya banyak peninggalan tersebut yang menjadi objek penjarahan pencurian dan perusakan sebelum sempat dipelajari dan diteliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan Skripsi ini meneliti mengenai perlindungan hukum pidana terhadap warisan budaya bawah air tersebut

---

ABSTRACTThe territories of Indonesia, both land and water, treasures heritages. The heritages have cultural and historical, archaeological values and are crucially valued for edication, science, and/or religion, earning them the name of cultural heritage. In the reality, however, many of the heritages become the objects of pillage, theft, and vandalism before they could give their roles on education to be studied and researched. This thesis researches the protection of criminal law for the underwater cultural heritages. "

"Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norms sosial lainnya serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berkeinginan memberantas kejahatan dan kejahatan itu sendiri bisa dilakukan oleh laki-laki maupun wanita, balk dewasa maupun anak-anak. Di dalam pemberantasannya bentuk dan caranya berbadabeda satu dengan yang Iainnya berkembang sesuai dengan jamannya.Kejahatan berkaitan erat dengan pemidanaan, dalam perkembangannya pidana mengalami perubahan balk bentuk, sifat maupun tujuannya_ Sekarang pemberian pidana dimaksudkan sebagai sarana pembinaan yang merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa pelaksanaan pidana tidak dimaksudkan untuk perampasan kemerdekaan seseorang, tetapi sebagai sarana untuk membina narapidana. Narapidana tidak saja sebagai obyek namun juga sebagai subyek dalam mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana maka lembaga pemasyarakatan merupakan Ujung tombak untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Namun di dalam pelaksanaan pembinaan tersebut lembaga pemasyarakatan mempunyai hambatan-hambatan baik yang berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan seperti petugas pemasyarakatan dan narapidana itu sendiri, juga berasal dari luar lembaga pemasyarakatan seperti partisipasi masyarakat yang menunjang suksesnya pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di LPW Tangerang, kasus yang terbanyak adalah narkotika dan psikotropika. Pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana disesuaikan dengan minat dan bakat dan narapidana itu sandiri, sehingga nantinya pembinaan (terutama ketrampilan) yang diterimanya tersebut dapat dijadikan modal usaha bila keluar dari LPW Tangerang ini.Bila hash pembinaan terhadap narapidana ini dinilai dart banyaknya residivis, maka LPW Tangerang dapat dikatakan telah berhasil dalam membina narapidana. karena hanya ada beberapa orang saja yang menjadi residivis, selebihnya dapat menjadi manusia yang taat pada hukum dan berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitamya."

"Tesis ini membahas mengenai prinsip Proficiency dan Due Professional Care oleh Auditor dalam pencegahan ‘Creative Accounting’. Berbagai kasus yang terjadi terkait pelanggaran dan penyimpangan ‘Creative Accounting’ biasanya dilakukan atas kolaborasi antara akuntan, auditor internal serta manajemen di perusahaan dengan auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal ini sebagai ‘gatekeeper’ memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah hal terkait pelanggaran dan penyimpangan ‘Creative Accounting’. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan dan seberapa besar pengaruh prinsip Proficiency dan Due Professional Care dalam penerapannya untuk mencegah ‘Creative Accounting’. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan survei. Responden dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Depok. Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan melakukan purposive sampling dan selanjutnya dengan convenience sampling. Metode analisis data menggunakan uji validitas, relibialitas, asumsi klasik dan regresi linear berganda. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Proficiency dan Due Professional Care yang dijalankan oleh auditor yang bekerja pada 15 KAP di wilayah Jakarta dan Depok dapat diterapkan dengan baik, dan juga dijalankan secara konsisten serta berpengaruh terhadap pencegahan ‘Creative Accounting’.

---

This thesis discusses the principles of Proficiency and Due Professional Care by auditors in the prevention of 'Creative Accounting'. Various cases that occur related to violations and irregularities of ‘Creative Accounting’ are usually carried out in collaboration between accountants, internal auditors and management in companies with external auditors who work in the Public Accounting Firm (KAP). This external auditor as the ‘gatekeeper’ has an important role in detecting and preventing things related to ‘Creative Accounting’ violations and deviations. The purpose of this study is to explain how the application and how much influence the principles of Proficiency and Due Professional Care have in their application to prevent 'Creative Accounting'. The method used is a quantitative approach using a survey. Respondents in this study were auditors who worked at the Public Accounting Firm (KAP) in the Jakarta and Depok areas. The sampling technique used multistage random sampling with purposive sampling and furthermore by convenience sampling. Methods of data analysis using validity, reliability, classical assumptions and multiple linear regression tests. From the research results, it is concluded that the application of the principles of Proficiency and Due Professional Care carried out by auditors who work at 15 KAPs in the Jakarta and Depok areas can be applied properly, and is also carried out consistently and has an effect on the prevention of 'Creative Accounting'."

"Narapidana bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi ketahanan sosial yang pada gilirannya akan memiliki kontribusi bagi ketahanan nasional. Perubahan pendangan tentang penjara dan pemidanaan dari konsep hukuman menjadi konsep pemasyarakatan menjadikan kelompok masyarakat ini merupakan aset masyarakat yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mereka bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat kita.Dengan perubahan konsep tersebut diatas pola pembinaan narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan menjadi tema yang sangat penting. Pola pembinaan dengan program-program yang menyangkut aspek mentalitas, kecerdasan, ketrampilan kerja dan religiusitas menjadi sebuah tuntutan yang penting. Departemen Kehakiman sejak lama memiliki program rehabilitasi bagi lembaga-lembaga pemasyarakatan dengan tujuan para peserta anak didiknya yang tidak lain adalah para terhukum pelaku tindak pidana bisa kembali ke masyarakat dan diterima masyarakat sekaligus bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya tanpa harus melakukan tindak kejahatan lagi. Program-program pembinaan narapidana juga diharapkan agar para peserta didik yang sudah bebas bisa kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.Indikator keberhasilan pembinaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta, yang menjadi lokasi penelitian ini, memang belum ada, kendati bisa dilihat dari jumlah pemberian asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat, serta angka residivis yang cukup signifikan. Departemen Kehakiman belum memiliki mekanisme penilaian keberhasilan dan monitoring untuk para alumni anak didiknya yang sudah kembali ke masyarakat.Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta memberikan implikasi yang signifikan terhadap perubahan perilaku narapidana baik yang masih di dalam lembaga pemasyarakatan maupun yang sudah bebas. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana dampak pembinaan narapidana terhadap ketahanan sosial masyarakat dan yang pada gilirannnya memiliki dampak kepada kondisi ketahanan nasional.Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sudah baik kendati ditemukan pula sejumlah hal yang menjadi kelemahan yang bisa mendorong ketidakberhasilan pembinaan. Demikian juga tidak ditemukan mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan pembinaan, sebagaimana evaluasi yang dilakukan sekolah-sekolah terhadap anak didiknya."