Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pimpinan rumah sakit dalam mengambil keputusan membutuhkan informasi yang memenuhi aspek kualitas memadai termasuk informasi akuntansi, agar keputusannya sesuai dengan kenyataan. Sistem pengendalian intern merupakan aspek yang penting untuk diteliti, karena merupakan faktor penentu keandalan kualitas informasi akuntansi. Tujuan penelitian adalah diperolehnya gambaran tentang keadaan dan hubungannya antara Sistem Pengendalian Intern dengan Kualin yang berlaku, sehingga dapat diketahui cara penanggulangannya.Penelitian dilakukan secara sensus dengan populasi sebanyak 53 responden yang terdiri dari manajemen menengah dan manajemen bawah yang terlalui arus data dan informasi akuntansi pendapatan rawat jalan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur Kualitas informasi akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern yang berlaku dicek silang dengan observasi langsung.Analisa persentase digunakan untuk mendapatkan gambaran baik tidaknya Kualitas Informasi Akuntansi Pendapatan Rawat Jalan dan kuat lemahnya Sistem Pengendalian Intern , analisa statistik digunakan untuk mengetahui derajat korelasi dan besarnya slope garis regresi serta indeks koefisien korelasi determinasi (r2). Bagan alir sistem digunakan disamping untuk mendukung analisa persentase dan analisa statistik juga digunakan untuk memungkinkan dalam penilaian secara cepat efektif tidaknya Sistem Pengendalian Intern yang berlaku.Hasil penelitian adalah sebagai berikut1. Berdasarkan pendapat responden mengenai kualitas informasi akuntansi pendapatan rawat jalan memberikan gambaran kurang memenuhi aspek kualitas yang memadai.2. Baik pendapat responden, maupun hasil observasi langsung yang ditampilkan dalam diagram alir arus data dan informasi akuntansi, demikian pula bila dikaitkan dengan Perda No. 2 tahun 1968 menunjukkan Sistem Pengendalian Intern yang berlaku tergolong lemah.3. Semua elemen Sistem Pengendalian Intern mempunyai korelasi positif dengan kualitas informasi akuntansi berkisar 0,26-0,41. Sedangkan urutan elemen Sistem Pengendalian Intern yang didasarkan pada koefisien korelasi determinasi (r2) adalah pertama Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan (17%), kedua Pegawai yang Ralevan dan Jujur (10%) , ketiga Struktur Orgainisasi (7%) dan yang terakhir Praktek yang sehat (6%). Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, disamping r2 yang terbesar juga mempunyai korelasi yang positif kuat dengan elemen Sistem Pengendalian Intern lainnya yaitu struktur organisasi sebesar 0,62 dan pegawai yang relevan dan jujur sebesar 0,80. Sedangkan besarnya slope garis regresi, maka pegawai yang relevan dan jujur yang terbesar yaitu sebesar 0,41, kemudia sistem otorisasi dan prosedur pencatatan sebesar 0,39, praktek yang sehat 0,31 dan struktur organisasi sebesar 0,30. Susunan prioritas intervensi yang didasarkan pada hasil analisa korelasi dan regresi sederhana tersebut diatas adalah pertama Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan kedua pegawai yang relavan dan jujur. Sedangkan dua elemen Sistem Pengendalian Intern lainnya pada urutan ketiga dan empat.Bagan alir sistem mendukung juga hasil tersebut diatas yang menunjukkan adanya kelemahan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.Disarankan untuk dilakukan pengembangan Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dan dilakukan upaya untuk mendapatkan pegawai yang relevan dan jujur."

"ABSTRAKHAIs (Health-care Associated Infection) adalah infeksi yang terjadi atau yang didapat di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan setelah 48 jam atau lebih, dan bukan merupakan dampak dari tanda dan gejala infeksi sebelumnya. Meskipun dapat dicegah dengan menjaga kebersihan tangan, HAIs masih banyak terjadi di di negara miskin dan negara berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran praktik menjaga kebersihan tangan pada tenaga kesehatan di RSUD Jati Padang dengan menggunakan data sekunder dari penelitian Tim PPI RSUD Jati Padang Pada Tahun 2020. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode analisis univariat dengan jumlah sampel 71 tenaga kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (92%) sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang menjaga kebersihan tangan. Namun, dari sisi praktik menjaga kebersihan tangan, masih ada sekitar 31% responden yang masih kurang baik dalam praktik menjaga kebersihan tangan.

---

ABSTRACT

HAIs (health care-associated infections) are infections that people get from hospitals or health care facilities that occur after 48-hours of treatment. Hand hygiene practice is a simple and effective way to prevent HAIs, however, their prevalences remain high in poor and developing countries. This study aimed to describe hand hygiene practices among health workers in RSUD Jati Padang, a public hospital in South Jakarta, Indonesia. This descriptive study used secondary data from the hospital research team in 2020. A univariate analysis method was conducted with a sample of 71 health workers. The results of this study indicated that the majority of respondents (92%) already have good knowledge about hand hygiene practices. However, in terms of maintaining hand hygiene practices, there were still around 31% of respondents who were not maintaining hand hygiene practices regularly."

"Penanganan program kesehatan bagi masyakat tidak mampu adalah tanggung jawab Pemerintah. Melalui subsidi diharapkan penanganan tersebut menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan pengobatan. Agar subsidi yang ada tepat, baik secara ukuran kuantitatif maupun kualitatif maka periu dilakukan perhitungan biaya yang rill dan evaluasi terhadap penerimaan subsidi tersebut kepada pihak yang memang membutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kecukupan subsidi pasien tidak mampu di lnstalasi Rawat Jalan RSUD Koja berdasarkan perhitungan biaya satuan dan bagaimana evaluasi penerimaan subsidi tersebut untuk pasien yang benar-benar tidak mampu (validasi). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, pengumpulan data sekunder dan survei lapangan untuk validasi pasien tidak mampu.

Hasil penelitian menyimpulkan besarnya biaya satuan pelayanan rawat jalan untuk pasien tidak mampu adalah sebesar Rp. 104.000,- termasuk biaya obat, yang diperoleh dengan perhitungan analisis biaya Activity Based Costing. Evaluasi ketepatan subsidi kepada Pasien tidak mampu yang berhak menerima dengan kriteria yang telah ditetapkan memiliki validitas ketidakmampuan sebesar 96 %. Sebanyak 4 % sisanya merupakan pasien tidak mampu yang berasal dari luar Jakarta Utara sehingga tidak diperhitungkan.

Untuk mendapatkan angka subsidi yang mencukupi kebutuhan pengobatan pasien tidak mampu maka pemerintah perlu memperhitungkan besar biaya satuan. Dan untuk pelaksanaan prosedur dan ketepatan pemberian subsidi tersebut perlu dilakukan pengawasan dari pihak terkait.

Daftar bacaan : 35

---

Analysis on Cost Subsidy for the Poor at Ambulatory Care Service unit, Koja General District HospitalProtecting the poor is Government's responsibilities. Implementation of subsidy policy seems to be the important strategy to meet the medical treatment need for the poor effectively. To ensure appropriateness of the subsidy, calculation on the unit cost is needed.

The objective of this study is to obtain information on subsidy for Ambulatory in Unit of Koja General District Hospital based on the unit cost and validation of those who entitled to obtain the subsidy.

The study showed that the cost was Rp. 104.000,- based on Activity Based Costing analysis. It is also confirmed that 96% subsidy provided is distributed to the entitled person. The remaining 4% was dedicated for those who reside outside North Jakarta.

Based on the study result, the Government need to calculate the unit cost of subsidy for the poor. To ensure the appropriateness and sufficient subsidy, control to the subsidy disbursement is needed.

References: 35"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kota Mataram Provinsi NTB tahun 2021. Implementasi kebijakan dianalisis dengan melihat aspek struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan partisipasi masyarakat. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Puskesmas Dasan Agung, dan Puskesmas Karang Pule di Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan PIS-PK masih perlu dioptimalkan kembali. Struktur birokrasi berdasarkan SOP dan fragmentasi masih perlu diperbaiki agar lebih teratur dan menyentuh segala lini. Disposisi atau penerimaan dan motivasi pelaksana sebenarnya di awal sudah baik, tetapi karena banyak kendala yang terjadi menyebabkan semangat pelaksana menurun. Sumber daya dari aspek staf, biaya, dan fasilitas masih belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan PIS-PK khususnya permasalahan aplikasi yang menyebabkan data PIS-PK di salah satu puskesmas yang tidak dapat diinput ke dalam aplikasi. Komunikasi belum berjalan efektif, kejelasan informasi yang diberikan oleh dinas kesehatan kepada puskesmas masih perlu diperbaiki. Untuk dukungan lintas sektor dan organisasi profesi masih perlu ditingkatkan kembali. Partisipasi masyarakat sudah terlibat dalam PIS-PK, tetapi belum mengetahui secara jelas terkait PIS-PK.

---

This study aims to analyze the implementation of the Healthy Indonesia Program with a Family Approach (PIS-PK) policy in Mataram City, NTB Province in 2021. Policy implementation is analyzed by looking at aspects of bureaucratic structure, resources, communication, economic, social, and political conditions, and public participation. This research design is qualitative research with in-depth interviews and data analysis. Triangulation of data is done by triangulation of sources and metode. This research was conducted at the NTB Provincial Health Office, Mataram City Health Office, Puskesmas Dasan Agung, and Puskesmas Karang Pule in Mataram City. The results of this study indicate that the implementation of the PIS-PK policy still needs to be re-optimized. The bureaucratic structure based on SOPs and fragmentation still needs to be improved so that it is more organized and touches all lines. The disposition or acceptance and motivation of the implementers were actually good at the beginning, but because of many obstacles that occurred, the enthusiasm of the implementers decreased. Resources from the aspect of staff, costs, and facilities still do not fully support the implementation of PIS-PK, especially application problems that cause PIS-PK data in one of the puskesmas that cannot be input into the application. Communication has not been effective, the clarity of information provided by the health office to the puskesmas still needs to be improved. Cross-sectoral support and professional organizations still need to be improved again. Community participation has been involved in PIS-PK, but is not yet clear about PIS-PK.

"

"Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur utama pantura dengan kondisi geografis yang berbukit banyak turunan, tanjakan, dan tajam menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kabupaten Batang membentuk PSC 119 Si Slamet pada tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 4 tahun 2013, Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 15 tahun 2017. Kabupaten Batang melakukan inovasi meluncurkan aplikasi berbasis android bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dibidang kesehatan khususnya pelayanan gawat darurat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu SPGDT Public Safety Center PSC 119 SI SLAMET sebagai inovasi layanan gawat darurat Pra Rumah Sakit menggunakan teori Knowledge Management dan Servqual. Metode pengumpulan data secara kualitatif dengan indepth interview dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSC119 SISLAMET adalah pemberian cara baru layanan kegawatdaruratan yang memberi kemudahan akses kepada masyarakat dengan cara menelepon ke nomor 119, sms, whatsapp atau aplikasi berbasis android selama 7 hari 24 jam dengan target respon time maksimal 10 menit. Layanan ini berkualitas baik lihat dari dimensi tangible, reliability,responsiveness, assurance serta empathy. Akan tetapi dalam pelaksanaanya sosialisasi yang kurang maksimal kepada sebagian masyarakat. Rekomendasai yang diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisai PSC 119 Si Slamet, melengkapi dokumen, dan peningkatan mutu pelayanan PSC 119.

---

Batang regency is one of the regencies in Central Java province which is located in main line of pantura with geographical condition which is hilly many derivative, incline,and sharp become one cause of high traffic accident number. Batang regency establishes PSC 119 Si Slamet in 2016 as stated in Presidential Instruction No. 4 of 2013, Permenkes No. 19 of 2016 and Pergub Jawa Tengah No. 15 of 2017. Batang District innovation launched android based applications aimed at improving the quality of health services in the field of health in particular emergency services. The purpose of this research is to know service quality of Integrated Emergency Management System SPGDT Public Safety Center PSC 119 SI SLAMET as an innovation of pre hospital emergency service using Knowledge Management and Servqual theory. Method of collecting data qualitatively with indepth interview and document review.

The results show that the PSC119 SI SLAMET is a new way of emergency service that provides easy access to the public by calling to the number 119, sms, whatsapp or android based applications for 7 days 24 hours with a target response time of maximum 10 minutes. The service is of good quality see from tangible dimension, reliability, responsiveness, assurance and empathy. However, in the implementation of socialization is less than themaximum to some communities. Recommendations include the need to improve the socialization of PSC 119 Si Slamet, complete the document, and improve the servicequality of PSC 119."

"Kartu Sehat adalah kartu jaminan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin yang dapat digunakan untuk mendapatkan paket pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan kartu sehat dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatannya, serta mencari faktor yang paling signifikan terhadap pernanfaatan kartu sehat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan studi " Cross Sectional ". Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang mendapatkan kartu sehat di wilayah kerja Puskesmas Kejaksan. Jumlah responden terpilih sebesar 204 orang. Faktor-faktor yang diteliti meliputi faktor predisposisi (pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi sakit dan jumlah anggota keluarga), faktor memungkinkan (ketersediaan pelayanan, jarak, sarana transportasi, dan biaya transportasi), faktor menguatkan (sikap petugas kesehatan dan kader kesehatan) dan faktor kebutuhan pelayanan kesehatan. Pengolahan data dengan menggunakan program SPSS for windows versi 10.01. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kartu sehat di wilayah kerja Puskesmas Kejaksan sebesar 42 % dan yang tidak memanfaatkan kartu sehat sebesar 58 %. Hasil analisis dengan menggunakan chi-square diperoleh faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna dengan pemanfaatan kartu sehat adalah pengetahuan, persepsi sakit, ketersediaan pelayanan kesehatan, kader kesehatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.Analisis multivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang sangat berhubungan dengan pemanfaatan kartu sehat. Dari analisis multivariat ini bahwa faktor pengetahuan, sikap responden, persepsi sakit, ketersediaan pelayanan kesehatan dan jarak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan kartu sehat. Variabel yang paling signifikan terhadap pemanfaatan kartu sehat adalah ketersediaan pelayanan kesehatan.Disarankan dalam era desentralisasi, Pemerintah Daerah bersama DPRD melalui Dinas Kesehatan perlu mengupayakan bentuk konkrit untuk mensubsidi pelayanan kesehatan bagi golongan miskin dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan. Mampu membuat perencanaan program JPS-BK yang dapat disatukan dengan program sosial lainnya (integrated) dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia. Disarankan juga adanya peninjauan kembali penetapan wilayah berlakunya kartu sehat dengan mempertimbangkan kemudahan pencapaian tempat pelayanan, selain itu perlu adanya peningkatan pengetahuan bagi kader kesehatan tentang tujuan dan manfaat kartu sehat serta meningkatkan persepsi sakit masyarakat. Penelitian lanjutan diperlukan dengan rancangan penelitian gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif.

---

Health card is a guarantee health care card for the poverty. which can use to get a free health service package at the public health service centre as the local government already maintain. The aim from this research is to have a view of the utilization health card and the relation factors by the usage, and to look the most significant factor for utilization health card. This research is a quantitative method using a " crops sectional " study design. In this research population are the head of family who got a health card at the Kejaksan health service centre district . The choosen respondence quantity were 204 people. The factors which had been researched , predisposition factors involved education, knowledge, act, sick perception and a quantity of family member. Enabling factors involved health service facility, distance, transportation media and transportation fee, reinforcing factors involved provider behaviour and health cadre and health service needs factors. The data processing by using SPSS program for window 10.01 version.

Result of research showed utilization health card at the Kejaksan health service centre district are 42 % and who didn't utilization of health card are 58 %. The analysis result by using chi-square have factors are correlated with the utilization of health card are knowledge, disease perception, and health service facility, health cadre and health service needs.

Multivariate analysis was use in this research are aim to find most related factors with utilization health card. From this mukivariale analysis that knowledge factors, respondence attitude, disease perception, health service facility and distance, were found significantly related to the utilization health card. The most significant variable for utilization health card is health service facilities.

In desentralization era suggested, the local government together with DPRD through Health Departement needs to work out the concrete shape to afford health service for poverty in order to guarantee the availability of health service. Able to make The Sosial Safety Net plan program which can be unified by another Social Program ( integrated ) concern by the resources. Also suggested to reorganization of the geographical coverage of the health card by considering the case of service location achievrnent, besides that it's very important there's a knowledge increasing for the health cadre about the purpose and aim of health card and increasing perception about disease. The advanced research needed by researched combination design between quantitative and qualitative."

"Penetapan tarif Puskesmas Tanjung Paku selama ini belum mengacu pada suatu analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan kemampuan membayar masyarakat dan bagaimana tarif yang rasional di Puskesmas Tanjung Paku, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku kota Solok. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500,﷓ Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.

---

The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.

This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.

The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.

From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration. "

"Meningkatnya Usia Harapan Hidup UHH di Indonesia telah meningkatkan jumlah populasi lansia. Pada 2016, jumlah lansia di Indonesia mencapai lebih dari 7 total penduduk. Meningkatnya UHH menyebabkan angka kesakitan karena penyakit degeneratif semakin tinggi. Akses lansia terhadap pelayanan kesehatan penting untuk diperhatikan karena lansia rentan menderita sakit dan disabilitas. Angka kesakitan lansia tahun 2015 sebesar 25,05 , meningkat dari 24,8 pada tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan pada lansia. Penelitian ini merupakan analisis kuantitatif menggunakan data sekunder Susenas 2016 dengan desain potong lintang terhadap 48.971 lansia yang mengalami keluhan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 58,32 lansia sakit memanfaatkan pelayanan rawat jalan ke FKTP, FKTL, dan fasilitas kesehatan formal lainnya. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan pada lansia adalah usia lebih dari 90 tahun, kepemilikan jaminan, regional, status ekonomi, rasio puskesmas, jarak ke FKTP, jarak ke FKTL, riwayat rawat inap, status rokok, gangguan aktivitas, dan keparahan keluhan. Gangguan aktivitas merupakan faktor yang paling berhungan dengan pemanfaatan rawat jalan lansia. Saran dari studi ini adalah menerapkan strategi jemput bola agar banyak lansia memanfaatkan Posyandu lansia, memperkuat program home care bagi lansia renta maupun lansia tidak mandiri. Selain itu, memperluas cakupan jaminan kesehatan untuk lansia miskin, meningkatkan jumlah Puskesmas santun lansia, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia dan mendukung program kesehatan lansia.

---

Life expectancy in Indonesia has improved, consequently it increased number of elderly population in Indonesia. In 2016, the number of elderly people reached more than 7 of the total population. In addition, the number of morbidity due to degenerative diseases is increase. In 2015, the morbidity rate of elderly people in Indonesia was 25.05 , increased from 24.8 in 2014. Health conditions of the elderly and their access to care are important for policy makers to develop a better plan This study was conducted to determine the use of outpatient health services among elderly. This research was using secondary data from Susenas 2016. The study design was cross sectional covering 48,971 elderly in Indonesia who experienced perceived health symptom. The results of the study showed that 58.32 of sick elderly used outpatient services to the primary care FKTP , secondary care FKTL , and other formal health facilities. Factors related to the utilization of outpatient health services by elderly were age more than 90 years , health insurance, regional, economic status, availability of health centers, distance to health facilities, history of hospitalization, smoking status, activity disorder and perceived severity of illness. Disorder in doing daily activity is the dominant factor that related to the use of outpatient care among the elderly. This study suggests to initiate effort that proactively involve elderly to utilize Posyandu, strengthen home care program, increase number of elderly friendly health center, expand health insurance coverage for poor elderly, and improve cross sectoral coordination in creating elderly friendly environment as well as supporting elderly health program."

"Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Sukabumi masih rendah ditandai dengan AKB yang tinggi (52,00) masih diatas rata-rata Jawa Barat (42,33). Akan tetapi, perhatian pemerintah masih rendah, berdasarkan rata-rata alokasi APBD tahun 2000 s.d. 2004 hanya 4.72 %. Penelitian ingin mengungkap faktor-faktor yang menyebabkannya. Melalui pendekatan sistem, diteliti setiap komponen yang mempengaruhi kebijakan pengalokasian APBD berdasarkan Kepmendari 29 tahun 2002. Masing-masing komponen sesuai fungsinya ditempatkan pada input-proses output dan umpan balik, dengan menggunakan metode kualitatif, melalui penelusuran data sekunder dan wawancara mendalam dengan aktor yang mengusulkan dan menetapkan APBD. Komponen yang diteliti meliputi Renstrada, Propeda, Repetada, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, UR, Pemandangan Umum DPRD Terhadap LPJ Bupati.Hasil penelitian menunjukkan terjadi aliran input yang kontras, pada level kebijakan (Renstrada, Propeda dan Repetada) bidang kesehatan merupakan isu utama pembangunan, akan tetapi pada dua input lain yaitu UR hanya 0.66 % dan Pokok-pokok Pikiran DPRD hanya 6.85 ?o, sehingga besaran APBD yang dialokasikan masih melebihi tuntutan UR. Hal ini menunjukkan adanya peran Dinas Kesehatan sebagai satu-satunya pihak yang mengusulkan program kesehatan.Ke depan, perlu dilaksanakan peningkatan pendidikan dan promosi kesehatan kepada masyarakat dan aparat di desa dan kecamatan agar kesadaran akan kebutuhan pembangunan kesehatan meningkat, sehingga terjadi penguatan input. Penguatan input akan efektif dilaksanakan pada tahap pelaksanaan penjaringan aspirasi di tingkat desa pada bulan Pebruari s.d. Mei, di Tingkat Kecamatan bulan Mei s.d. Juni. Kondisi saat ini, dari sisi teknis penetapan APBD, satu-satunya komponen yang dapat mengajukan program berikut besaran biaya yang diperlukan hanya Dinas Kesehatan, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan menyusun RASK, agar terjadi penguatan proses.Penelitian juga menemukan, dalam kondisi masyarakat yang ada, perlu hati-hati dalam mengaplikasikan semangat desentralisasi. Kasus ini menunjukan, tidak selamanya tuntutan rakyat merupakan tuntutan yang seluruhnya harus didahulukan, dan dengan keterbatasan anggaran yang ada, model pembangkitan partisipasi masyarakat merupakan pilihan program yang sangat membantu pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, seperti pola dana stimulan dan dana jaminan dalam pelaksanaan Strategi Desa Sehat, secara nyata mampu melahirkan efek bola salju dalam penyediaan sarana sanitasi dasar di desa.Daftar Bacaan :30 (22, 1982-2004)

---

Analysis on Funding Allocated in Local Budget (APED) in the Implementation of Decentralization of Health Development in Sukabumi District Year 2004Health condition of people in Sukabumi District was quite low reflected by high IMR (52,00), beyond the average rate of West Java (42.33). Despite of this, government's concern is still low as reflected by low percentage of fund allocated in the local budget period 2000-2004 of only 4.72%. This study intended to reveal factors behind it. Through system approach, all components that influence the policy on funding allocation based on Ministry Decree no. 2912002. Each component was placed in the input-process-output and feed back scheme according to its function, using qualitative method, secondary document review, and in-depth interview with actors who propose and determine the Local Budget. Components under study included "Strategic. Planning", "Propeda", "Repetada", "Pokok-Pokok Pikiran DPRD", "UR", and "Pemandangan Umum DPRD terhadap LPJ Bupati".

The study shows that there was a contrast input flow, in the policy level (Renstrada, Propeda, Repetada), health sector was positioned as main development issue, but it was not reflected in the other two inputs, i.e. UR only 0.66% and Pokok-Pokok Pikiran DPRD only 6.85%. The allocated fund was bigger than the proposed budget and was a sign of role played by Health Office, as the only actor who proposed the health programs.

In the future, it is necessary to improve the health education and promotion to community as well as health personnel in the village and sub-district level to increase the awareness of health needs as to strengthen inputs. Input strengthening will be effectively implemented in the implementation of aspiration catch stage in the village level in February-May period, and in the sub-district level at May-June period, The present condition, Health Office is the only one who can propose programs and budget plan and hence there was a need to improve the skill to develop RASK as to strengthen the process side.

The study also found that in the existing situation, implementation of decentralization is to be implemented cautiously. This case shows that people demand was not to be agreed all the time, and with budget limitation, the participatory model is the most appropriate way to help achieving health objectives. For example stimulant funding scheme, and insurance funding in the Healthy Village Strategy, all have proven to be effective in creating snowballing effect in providing basic sanitation scheme in the village.

References : 30 (22, 1982-2994)"

"ABSTRAKTesis ini merupakan suatu penelitian dengan metode penelitian kualitatif terhadapupaya peningkatan mutu pelayanan poliklinik spesialis Rumah Sakit RS Citama diBogor Tahun 2015. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan upayapeningkatan mutu pelayananan di poliklinik spesialis RS Citama. Penelitiandilakukan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang upaya yangdilakukan untuk peningkatan mutu pelayanan di poliklinik spesialis rumah sakittersebut selama tahun 2015. Upaya peningkatan mutu pelayanan yang baik adalahdengan menerapkan manajemen mutu terpadu. Keberhasilan upaya peningkatan mutupelayanan di poliklinik spesialis di rumah sakit ditentukan oleh input yang tersedia,yaitu tenaga, sarana dan prasarana, dana dan metoda yang tersedia, serta bagaimanaproses peningkatan itu sendiri berlangsung sehingga pada akhirnya akanmempengaruhi pencapaian atau output. Proses perbaikan mutu yang digunakanmelalui langkah-langkah identifikasi sikap karyawan, identifikasi kebutuhanpelanggan, identifikasi masalah, analisis masalah, solusi potensial dan implementasisolusi Gaspersz, 2003 . Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkaninformasi mengenai bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan di poliklinikspesialis RS Citama. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa tenaga kesehatan dipoliklinik RS Citama jumlahnya belum mencukupi untuk kebutuhan pelayanan dirumah sakit tersebut. Sarana dan prasarana dan metode yang tersedia perlu diperbaiki.Sedangkan dana yang disiapkan untuk upaya peningkatan mutu sudah dialokasidengan cukup baik. Proses pelaksanaan manajemen mutu terpadu sudah ada tetapitidak berjalan dengan baik.Kata kunci : mutu pelayanan, poliklinik spesialis, manajemen mutu terpadu.

---

ABSTRACTThis thesis is a study with qualitative research methods towards improving the qualityof service of a specialist policlinic Citama Hospital in Bogor during 2015. Thepurpose of research is to investigate the implementation of quality improvementefforts in the specialist policlinic Citama hospital. The study was conducted bygathering as much information about the efforts made for improving quality ofservice in the hospital specialist policlinic during 2015. Efforts to improve the qualitygood service is to implement an integrated quality management. The success ofquality of service improvement in specialist policlinic in hospitals is determined bythe input provided, namely personnel, facilities, funding and methods are available,and how the upgrade process itself takes place that will ultimately affect theachievement or output. Quality improvement process used through measuresemployee attitudes identification, identification of customer needs, problemidentification, problem analysis, potential solutions and implementation of solutions Gaspersz, 2003 . Depth interviews were conducted to obtain information on howefforts to improve the quality of service in a specialist policlinic Citama hospital. Itcan be concluded from this study that the health worker at the specialist policlinicCitama hospital was not sufficient for the needs of his number of services at thehospital. Facilities and infrastructure and the available methods need to be improved.While funds are prepared for quality improvement efforts also allocated fairly well.The process of implementing integrated quality management already exists but it isnot going well.Key word quality of service, spesialist policlinic, integrated quality management"