Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maluku Tenggara saat ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi sumber daya perikanan yang besar tersebut jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dibalik strategis dan prospek yang cerah clan potensi perikanan yang dimiliki Maluku Tenggara, ternyata hingga kini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hampir 80 persen penduduk Maluku Tenggara masih berada dalam taraf kehidupan sosial yang sangat rendah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan mengidentifikasi pengembangan partisipasi masyarakat lokal main stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mensejahterakan masyarakat.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir (nelayan) dan kalangan stakeholder yang meliputi kalangan pemerintah daerah, lembaga legeslatif (DPRD), pihak swasta, lembaga swadaya, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan peneliti (pakar) yang terkait dengan permasalahan pembangunan perikanan dan kesejahteraan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi di lokasi penelitian yang hasilnya kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.Ada tiga temuan penting panting dari penelitian ini. Pertama, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemanfataan sumber daya perikanan sudah cukup banyak, antara lain dalam bentuk: peningkatan pengawasan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem Informasi, pengembangan sarana dan prasarana, pemberian kredit kepada nelayan, mengeluarkan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk Retribusi Pelelangan Ikan dan SK Bupati tentang Harga Dasar Jenis-jenis Hasil Laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan.Kedua, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam bidang sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan cukup banyak antara lain: sarana penangkapan (bagan, hand line, gill net, dsb), sarana budidaya (tripang, rumput laut, ikan kerapu, mujaer dan ikan mas, pengolahan (pengeringan dan pendinginan), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Khusus, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, kapal (motor), alat tangkap (alat jaring, pancing), keramba, jalan dan jembatan, namun kebijakan tersebut dinilai kurang memadai oleh sejumlah pihak, khususnya DPRD, pihak swasta, dan LSM.Ketiga, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan partisipasi masyarakat bagi pemanfataan sumber daya perikanan antara lain terlihat dalam bentuk: kegiatan sosialisasi/penyuluhan kebijakan, kursus dan pelatihan, kegiatan magang, kunjungan promosi, dan pameran lokal maupun nasional, penyediaan dana bergulir dalam bentuk dana modal dan pandanaan, bantuan sarana penangkapan ikan.Dengan merujuk pada temuan tersebut, maka pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfataan sumber daya perikanan dengan lebih banyak mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perlunya respon secara antusias mengenai sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat nelayan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan sektor perikanan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengambilan, pelaksanaan., pengawasan dan evaluasi kebijakan."

"Ikan tongkol lisong (Auxis rochei) merupakan salah satu ikan pelagis dan termasuk dalam suku Scomberidae. Berdasarkan data menunjukkan produksi ikan tongkol lisong yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan potensi sumberdaya ikan tongkol lisong melalui nilai potensi maksimum lestari (MSY) dan upaya optimum dalam kegiatan penangkapan. Aspek biologi menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan tongkol lisong yang didaratkan di PPN Palabuhanratu adalah allometrik positif, yakni pertumbuhan berat lebih cepat daripada pertumbuhan panjang. Berdasarkan TKG diketahui bahwa ikan tongkol lisong yang tertangkap dalam kondisi belum matang gonad. Nisbah kelamin menunjukkan bahwa ikan tongkol lisong betina lebih banyak dibanding ikan tongkol lisong jantan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan ikan tongkol lisong belum melebihi potensi lestari (MSY) dan Jumlah Tangkap Yang Dibolehkan (JTB).

---

Bullet tuna (Auxis rochei) is one of the pelagic fish and are classified in the Scomberidae class. The data shows that bullet tuna production landed in National Fishing Port of Palabuhanratu experiences fluctuations within 10 (ten) years. This research aims to determine the potential resources of bullet tuna by means of the Maximum Sustainable Yield (MSY) value and optimal catch effort. The biological aspect of bullet tuna landed on National Fishing Port of Palabuhanratu shows positive allometric growth, which is weight grows faster than the growth in length. Based on gonad maturation stage of are caught in a state of immature gonads. Sex ratio shows that the number of female bullet tuna is more than the male. Results of analysis shows that bullet tuna in Palabuhanratu not exceeds of the maximum sustainable yield (MSY) and Total Allowble Catch (TAC)."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sektor perikanan, pelabuhan perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan pembangunan regional kabupaten Cilacap. Selin itu untuk mengetahui kecamatan yang menjadi pendorong kegiatan perekonomian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, location quotient, tabel input output regional dengan memakai input output Jawa Tengah tahun 2004, analisis tipologi daerah.

---

This research was conducted to know fisheries sector, Cilacap Oceanic Fishing Port and Regional Developmen of Chilacap Region. In addition to knowing the district which become the economic activities promotor. Analysis used in this research is descriptive analysis, location quotient, regional input ouput table by using the input output of central Java in 2004, the regional analysis typology."

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumberdaya alam maupun jumlah penduduk yang tersebar di 27 propinsi. Daerah khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu propinsi yang sekaligus menjadi ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta menjadi menarik karena merupakan pusat Pemerintahan, perdagangan, industri dan jasa serta pendidikan. Kondisi ini menjadikan kehidupan Jakarta sangat dinamis dengan peredaran uang yang cukup tinggi. Sebagai akibat Jakarta menjadi sasaran urbanisasi dari berbagai wilayah, baik dari pulau Jawa maupun luar Jawa. Pertumbuhan penduduk Jakarta menjadi sangat tinggi mencapai 1,99% per tahun sedangkan luas wilayah sekitar 590 km persegi (BPS, 1996). Tahun 1995 penduduk Jakarta telah mencapai jumlah 9.112.000 jiwa dengan kepadatan 15.455 jiwa per kilometer persegi (BPS, 1996 : 34-36). Suatu angka yang cukup tinggi dibanding di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebaran. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan, pertanian maupun lainnya. Pembangunan sektor pertanian, khususnya sub sektor perikanan di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan manusia dan masyarakat tani ikan, nelayan pada khususnya Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan satu dari lima wilayah Kotamadya di DKI Jakarta yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkannya usaha budidaya ikan konsumsi air tawar dan ikan hias. Secara teknis hal yang mendukung adalah ditetapkannya Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air (RUTRK DKI Jakarta Tahun 1995-2005), kuantitas air larian 239.780 m3 per hari (Beni Benyamin Suharto, 1992: 20) yang memungkinkan digunakan 20%nya untuk kegiatan budidaya ikan serta kualitas air yang ada rata-rata di atas kondisi minimal toleransi kehidupan ikan yaitu Oksigen (02) 2,2 mgr/liter, Karbon Dioksida (CO2) 1,8 ppm?"

"Penelitian ini bertujuan mengetahui beberapa aspek biologi cumi-cumi yang tertangkap ja r ing cumi dan didaratkan di PPP Bajomulyo Juwana Pati (hubungan panjang berat, nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad(TKG), CPUE, dan MSY) dan menentukan status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap komoditas cumi-cumi di Juwana Kabupaten Pati, serta menentukan strategi pengelolaan secara berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan di PPP Bajomulyo Juwana Pati pada bulan juni sampai Agustus 2012. Metode yang digunakan adalah sample survey terhadap cumi-cumi yang ditangkap oleh kapal jaring cumi yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPP Bajomulyo Juwana Pati. Sedangkan untuk analisis status keberlanjutan menggunakan Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH), dan untuk menyusun prioritas strategi menggunakan pairwise comparasion. Cumi-cumi (Loligo duvauceli Orbigny,1848)yang tertangkap dan didaratkan di PPP Bajomulyo juwana mempunyai sifat pertumbuhan alometrik negatif dengan nilai b < 3, yaitu pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan beratnya. Hasil perhitungan nisbah kelamin menunjukkan cumi-cumi jantan lebih banyak daripada cumi-cumi betina dengan perbandingan 2:1. Hasil pengamatan TKG menunjukkan bahwa cumi-cumi di Juwana yang paling banyak tertangkap pada saat matang gonad adalah TKG III dan pada kisaran 40%-50% hasil tangkapan cumi-cumi sudah melewati ukuran pertama kali matang gonad. Status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap komoditas cumi-cumi di Juwana adalah dimensi ekologis 41,19 ( kurang berkelanjutan), ekonomi 74,07 (cukup berkelanjutan), sosial 49,65 (kurang berkelanjutan), teknologi 59,72 ( cukup berkelanjutan). Apabila dilihat secara multidimensi, kegiatan perikanan tangkap komoditas cumi-cumi dengan alat tangkap jaring cumi di Juwana dalam kondisi cukup berkelanjutan (nilai indeks 56,15). Arahan strategi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan perikanan tangkap komoditas cumi-cumi berdasarkan skala prioritas adalah: 1) Upaya peningkatan koordinasi dan kemitraan antar stakeholders. 2) Upaya pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya.3) Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan. 4) Upaya penyempurnaan, peningkatan, pemantauan,dan penegakan peraturan tentang pemanfaatan ruang wilayah pengelolaan cumi-cumi. 5) Upaya bersama dalam peningkatan taraf hidup nelayan dan pengembangan institusi. 6) Upaya bersama penerapan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilengkapi pula dengan 15 program implementasi.

---

This research is aimed to find out some biology aspects of caught squid which was landed to PPP Bajomulyo Juwana Pati(the relation among length, weight, gender, maturity level, CPUE, and MSY) and determine the sustainable status caught fishery cultivation of loligos commodity in Juwana Pati regency, as well as to set its sustainable cultivation strategy. This research was conducted in PPP Bajomulyo Juwana Pati during June 2012 until August 2012.

The used method was sample survey on loligos that was caught by loligos net ship and landed its harvest to PPP Bajomulyo Juwana Pati. Furthermore, in order to figure its sustainable analysis status using Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH), while to arrange its strategic priority using pairwise comparasion. The captured and landed in PPP Bajomulyo Juwana had the anal metric negative growth nature with level < 3, which meant that its length addition faster than its weight.The calculation of gender showed loligos male was more than female comparing 2:1.

The result of TKG monitor showed that loligos in Juwana was the most caught on maturity season of gonad TKG III ranging from 40%-50% the loligos caught had been over first gonad maturity. The sustainable status of loligos fishery cultivation in Juwana was dimensi ecology 41,19(less sustainable),economy 74,07(fair sustainable),social 49,65(less sustainable),technology 59,72( fair sustainable).As seen on multi-dimension way, the capturing loligos fisher by using loligos net-equipment in Juwana was in fair sustainable condition (index value 56,15).

The required strategy on loligos commodity fishery cultivation based on priority scale as follows: 1) Enhancing coordination and partnership among the stakeholders.2) Controlling the resource usage and management.3) Improving the quality of human resources and fishermen.4) Increasing the monitoring and regulation enforcement about spatial usage of loligos cultivation.5) Cooperation action to elevate the fishermen welfare and institution development.6) Sharing applied knowledge and technology equipped with 15 implementation program."

"Penelitian ini bertujuan untuk (1) menilai kinerja kelompok nelayan yang telah menerima bantuan modal usaha perikanan; (2) menganalisis dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap peningkatan hari kerja dan peningkatan pendapatan nelayan serta (3) mengukur dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap penyerapan tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui kuisioner dengan populasi adalah rumah tangga perikanan yang termasuk klasifikasi miskin, dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden yang terbagi dalam kelompok aksi, (66 sampel) dan kelompok kontrol (33 sampel). Analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni analisis dampak kebijakan terhadap perubahan hari kerja dan pendapatan responden pada sebelum dan setelah berlakunya kebijakan dengan menggunakan serangkaian pengujian statistik serta analisis kinerja kelompok nelayan dengan menggunakan metode IPA (Importance Performance Analysis). Berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha perikanan berdampak positif terhadap pengembangan kegiatan usaha minabisnis di kawasan minapolitan, hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan hari kerja nelayan sebesar 50,4 % (peningkatan hari kerja selama 8 hari), peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata berjumlah 2 orang serta peningkatan pendapatan nelayan pada kelompok aksi sebesar 76% (Rp. 896.555) pasca pemberlakukan bantuan modal usaha perikanan. Berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan performa kinerja kelompok, terdapat beberapa indikator dalam aspek kinerja yang masih perlu ditingkatkan kembali terutama peningkatan modal usaha, pembukuan biaya operasional dan hasil produksi, dan keberlanjutan usaha, serta penerapan hasil pembinaan dan pelatihan. Untuk pengembangan kawasan minapolitan di masa mendatang, diperlukan dukungan pemerintah dalam menyediakan industri penunjang kegiatan perikanan, terutama industri yang dapat menyediakan produksi pakan dan bibit unggulan.

---

The purpose of this research is to (1) assess the performance of fishermen groups who have received capital supports from the government; (2) analyze the impact of fisheries capital grants to the number of working days and income of fishermen, and (3) measure the impact of fisheries capital grants to the rate of employment in minapolitan area.

The research method is done by conducting survey through questioners to the fishermen household as its population; 99 respondents as the sample of surveys, which is then divided to action group which is the group who accepted the capital grants (66 respondents) and control groups who didn`t accept the capital grants (33 respondents). The analysis technique that is used in this research is divided into two parts, which the first, is the policy impact analysis of the changes of the numbers of working days, and the income of respondents, before and after the grant is given, by using a series of statistical test; the second is performance-group analysis by using IPA (Importance Performance Analysis).

Based on statistic test results, it is known that the implementation of minapolitan region development has given positive impact to the economic growth of the fishermen. This can be known by the fact that there is an increase of fishermen`s working days up tp 50,4% (equal to 8 days), increase of employment rate, and also the increase of fishermen`s income up to 76% (equal to Rp 896.550).

Based on the performance analysis of the fishermen`s group, some indicators that needs to be improved are: the increases of capital, administrations of operational charges and productions fee, and the continuations of economic activities, and the applications of trainings and knowledge. To improve the development of minapolitan region in the future, government supports in providing the complementary industry for fishery activities is needed, especially the ones which provides fisheries seeds and foods."

"Pengamatan kandungan logam berat Pb, Cd, Cu, Zn dan Ni di perairan muara Sungai Membramo Papua telah dilakukan pada bulan Agustus 2003. Hasilnya menunjukkan kandungan Pb, Cd, Cu, Zn, dan Ni masih sesuai dengan Nilai Ambang Batas yang ditetapkan oleh Kementerian KLH 1988 untuk kepentingan perikanan. Secara keseluruhan dalam air laut kadar Zn lebih tinggi dibandingkan dengan logam yang lain, sedangkan dalam sedimen kadar Ni lebih tinggi. Data ini menunjukkan bahwa pada saat pengamatan perairan muara Sungai Membramo lebih banyak menerima masukan limbah yang mengandung Zn dan Ni.

---

Heavy Metals Content Pb, Cd, Cu, Zn And Ni In Sea Water And Sediment In Membramo Estuary And Its Relationship With Fishery Cultivation. Obervation on heavy metals Pb, Cd, Cu, Zn and Ni content in Jakarta Bay were carried out in August 2003. The results showed that the Pb, Cd, Cu, Zn, and Ni content still in line with threshold value stated by for fisheries. By the all, in sea water Zn content is higher compared to the others, while in sediment Ni is higher. This data showed the result show that on waters of Membramo River Zn and Ni waste than others elements."

"Tesis ini akan melihat bagaimana keterkaitan sektor perikanan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya, baik terhadap sektor penyedia input maupun sektor yang mengunakan output sektor perikanan laut maupun air tawar. Dengan melihat daya penyebaran dan derajat kepekaannya, ingin diketahui apakah sektor perikanan laut dan air tawar merupakan sektor andalan di DKI Jakarta. Tesis ini juga akan melihat berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.Model 1-0 akan dipergunakan dalam tesis ini dan sebagai alai anaiisis digunakan tabel 1-0 DKI Jakarta Tahun 2000 yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Sedangkan besarnya kebutuhan investasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan sebesar 1% sektor perikanan, dihitung dengan menggunakan koefisien ICOR.Hasil analisa menunjukkan sektor perikanan laut maupun air tawar bukan merupakan sektor andalan di DKI Jakarta karena daya dorong sektor ini terhadap perekonomian relatif kecil (kurang dari satu). Demikian juga derajat kepekaan sektor perikanan laut maupun air tawar relatif kecil. Pengembangan sektor perikanan dapat dilaksanakan secara tidak Iangsung dengan jalan mengembangkan sektor-sektor yang mempunyai derajat kepekaan relatif tinggi di perekonomian. Seperti sektor jasa restoran.Sektor perikanan laut maupun air tawar mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain di perekonomian, lebih banyak dari sisi sumber input dari pada dari sisi pengguna output. Sedangkan jika dilihat dari penanannya (%) sektor tersebut temyata mempunyai keterkaitan dengan sektor lain di perekonomian dari sisi output lebih besar dari pada input.Investasi yang dibutuhkan sektor perikanan laut maupun air tawar untuk meningkatkan laju pertumbuhan sebesar 1%, dengan PDRB sektor perikanan 2003 sebesar Rp.34,38 miliar , ICOR 6,57 adalah sebesar Rp. 2,26 miliar.Karena keterbatasan lahan untuk kegiatan budidaya air tawar, maka pengembangan dapat lebih di arahkan pada kegiatan produksi di sektor perikanan laut. Selain itu mengingat Jakarta adalah kota jasa, maka diharapkan pengembangan sektor perikanan bergeser ke jasa pemasaran hasil perikanan."

"Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta mempunyai tugas berupa pelayanan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala antara lain banyak peraturan yang mengikat, tuntutan / kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Selain itu sumberdaya petugas secara kuantitas dan kualitas pada tingkat pelayanan dilihat dari segi keandalan belum mencukupi, kurang mentaati aturan main yang ada, disamping itu dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat masih terdapat distorsi, terdapat praktek - praktek birokratis, sehingga memperlambat pelaksanaan pelayanan dan menyebabkan ekonorni biaya tinggi.Jenis layanan yang dimaksud adalah pelayanan pengurusan surat Izin Usaha Perikanan (IUP), karena meskipun merupakan kewajiban masyarakat untuk memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) bagi yang berusaha di bidang perikanan, tetapi kesadaran masyarakat untuk mengurusnya masih sangat kurang.Permasalahan utama yang ingin dikaji berdasarkan ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :1. Bagaimana tingkat kepuasan pegawai terhadap kinerja internal dalam proses pembuatan surat Izin Usaha Perikanan (IUP) ?2. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna layanan surat Izin Usaha Perikanan (IUP) berdasarkan tingkat kepentingan dan persepsi terhadap kinerja pelayanan ?Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan penerbitan surat Izin Usaha Perikanan (IUP) di DKI Jakarta. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Menilai kinerja pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP), berdasarkan evaluasi kinerja internal organisasi / lembaga menurut kepuasan pegawai dan evaluasi kinerja pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) menurut tingkat kepentingan / harapan serta persepsi terhadap kualitas pelayanan berdasarkan pandangan masyarakat pengguna pelayanan;2. Mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP).Metode yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana dikatakan oleh J. Supranto (1997) adalah menggunakan analisis tingkat kepentingan dan kinerja / performance. Responden terdiri dad 30 prang pegawai yang bertindak sebagai pemberi pelayanan (provider) dan 45 orang yang sudah melakukan pengurusan Izin Usaha Perikanan (IUP). Untuk mengukur kepuasan pelanggan, baik pada pelayanan internal maupun ekstemal, maka digunakan variabel sesuai dengan dimensi SERQUAL yang dikemukakan oleh Zeithmal, Parasuraman dan Berry (1990) yaitu tangible, responsiveness, reliability, assurance dan empathy.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan evaluasi dengan hasil temuan sebagai berikut :1. Kinerja yang dicapai dalam proses penerbitan perizinan usaha perikanan (IUP) yaitu 3.00 dengan tingkat harapan / kepentingan sebesar 3.63. Kesenjangan antara keduanya adalah - 0.63 yang berarti bahwa tingkat kinerja / pelaksanaan yang dicapai belum sesuai dengan tingkat harapan / kepentingan. Sedangkan berdasarkan analisis tingkat kepuasan pegawai sebesar 79.35 % berada pada skala puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100 %)2. Kinerja yang dicapai dalam proses penyampaian perizinan usaha perikanan (IUP) yaitu 4.30 dengan tingkat harapan / kepentingan sebesar 4.63. Kesenjangan antara keduanya adalah - 0.33 yang berarti bahwa tingkat kinerja / pelaksanaan yang dicapai belum sesuai dengan tingkat harapan / kepentingan masyarakat pengguna layanan. Sedangkan berdasarkan analisis tingkat kepuasan pelanggan sebesar 89.20 % berada pada skala sangat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100 %)Kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari temuan diatas adalah berupa faktor - faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan penilaian pegawai yaitu penataan eksterior dan interior sesuai dengan bidang kerja, kesempatan mengembangkan potensi individu, ketepatan jam kerja, kesesuaian penghasilan dibanding beban kerja dan kesempatan mendapat promosi. Sedangkan berdasarkan penilaian masyarakat pengguna layanan adalah tindakan segera dalam penyelesaian masalah, kemampuan memenuhi ketepatan waktu dan kepastian biaya sesuai standar.

---

Perception Of Internal Customers (Employees) And External Customers (Public) Towards The Service Of Issuing Fishery Enterprise License In Fishery And Maritime Livestock Service, Special Province Of JakartaFishery and Maritime Livestock Service, Special Province of Jakarta is responsible for providing public services, however, in its implementation it faces various obstacles among others are many confining rules and regulations, the society's ever changing demands. Apart from that in the light of competency both quantitatively and qualitatively it remains insufficient, lacks obedience to the rules of the game, on top of that the distortion in the implementation stage still occurs such as the red tape practice that slows down the process of service provision resulting in high cost economy.

The service referred to above is the service of administering the issue of fishery enterprise license (or referred to as IUP). The issue of IUP becomes more complicated because from the public part they lack awareness to have the IUP for their business although in fact it is their responsibility to possess it.

The core issues to be researched and developed based on the scope of the matter are as follows:

1. How high or how low is the employees' level of satisfaction towards the internal performance in the process of issuing IUP?

2. How high or how low is the level of satisfaction of the service users based on the level of interest and perception towards the service performance?

In general She objective of this research is to obtain information on the service of issuing IUP in the Special Province of Jakarta. Specifically the objective can be broken down as follows:

1. to measure the service performance of issuing IUP, based on the evaluation of internal organization performance according to the employees' satisfaction and IUP service performance evaluation based on the interest/hopes and perception towards the service quality according to the service users' views.

2. to identify the matters or obstacles encountered in implementing the service of issuing IUP.

The method used in the research, as stated by Supranto (1997), is analysis of the level of interest and performance. The respondents comprise of 30 employees acting as service providers and 45 people acting as service users. To measure the customers' satisfaction, both those of the internal group and of the external one, a variable is used in line with SERQUAL dimension expressed by Zeithmal, Parasuraman and Berry (1990), that is, tangible responsiveness, reability, assurance and empathy.

The research used descriptive and evaluative method with the following findings:

1. The performance of the process of issuing IUP achieved 3.00 with 3.63 on the level of interest or hopes. The gap between the two is 0.63 which means that the level of performance achieved is not yet in line with the level of interest or hopes. Whereas based on the analysis of the employees' satisfaction it reached 79.35% or in the satisfactory scale, it has not yet achieved the optimum satisfaction (100%).

2. The performance of the process of informing IUP achieved 4.30 with 4.63 on the level of interest or hopes. The gap between the two is 0.33 which means that the level of performance achieved is not yet in line with the level of interest or hopes of the service users. Whereas based on the analysis of the customers' satisfaction level, it reached 89.20% of in the very satisfactory scale, it has not yet achieved the optimum satisfaction (100%).

The conclusion and recommendations that can be given based .on the above findings are in the form of factors that need to be paid attention to in an effort to boost the quality of services based on the employees' evaluation, that is, exterior and interior structure should be in line with the field of work, opportunity to develop individual potential, punctuality of working hours, income adjustment in congruence with the work load, and an opportunity to get promotion. As from the customers' evaluation, they want the service providers to take immediate measures to solve the problems, to have an ability to meet deadline and to have a fixed cost in line with the standard one."