Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan reformasi politik di Indonesia menuntut perubahan politik mendasar. Reformasi politik menghendaki adanya keterbukaan politik yang luas, sehingga muncul banyak partai politik. Pemilu tahun 1999 di DKI Jakarta menghasilkan wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta. Pemilu tersebut mengantarkan PPP sebagai partai politik pemenang kedua, yang mempunyai peran signifikan di dalam mengeluarkan aspirasi konstituennya. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana interaksi politik anggota Fraksi PPP dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2002.Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dari sumber informan, melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari suatu penelitian lapangan (field research). Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai buku dan dokumen tertulis, melalui suatu penelitian kepustakaan (library research). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, teori partai politik. teori elit. dan teori komunikasi politik.Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002 FPPP DPRD DKI Jakarta belum berperan secara memadai, karena belum ada interaksi politik yang baik. Baik antar anggota FPPP maupun dengan fraksi lainnya. Pada awalnya FPPP merupakana satu-satunya fraksi yang menggulirkan calon gubernur berasal dari betawi asli dan wacana pemlihan secara langsung. Ide ini tidak berhasil diperjuangkan. Kemudian Hamzah Haz, selaku Ketua Umum DPP PPP yang juga sebagai Wakil Presiden RI, mendorong FPPP berkoalisi dengan FPDI-P dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002, hal ini pun tidak berhasil dijalankan. Dalam proses politik selanjutnya terjadi interaksi politik antar fraksi di dalam dewan secara ketat, di mana kemampuan memanfaatkan peluang politik sangat menentukan. FPPP hanya mendasarkan perhitungan suara hasil pemilu tahun 1999, akibatnya perhitungan tersebut tidak tepat dan pasangan yang diunggulkan FPPP, Sutiyoso dan Chudlary kurang mendapat dukungan. Sedangkan pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo mendapat dukungan dari FPDI-P, FPG, dan FPKP, ditambah rekomendasi dari Megawati Sukarno Putri yang juga merupakan Presiden R.I. Hal tersebut membuat pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2002-2007.

---

The Role of Partai Persatuan Pembangunan's Faction Members in DPRD DKI Jakarta in Succeeding the Governor of DKI Jakarta, A. Study Case on the 2002 Election of DKI Jakarta's Governor Position.Political reformation movement in Indonesia demanded for significant political changes. Political reformation looked for a wider political openness which led to the emergence of many political parties. The 1999 local election at DKI Jakarta had selected member of local parliament (DPRD DKI Jakarta), in which Partai Persatuan Pembangunan (PPP) became the second winner with significant role as a channel of its constituent's aspiration. The core problem of this research is how members of PPP faction in DPRD DKI Jakarta interact politically during the 2002 Election of the Governor of DKI Jakarta.

This research is a descriptive qualitative research. Data collected through 2 sources: primary data in the form of in-depth interview and secondary data in the forms of books, newspapers and meeting reports. The unit of analysis used the organization, focusing on the observation on individual members. The whole problems are analyzed descriptively. The collection of data was conducted by library research and field research. The theories that used in this research are political representative theory, political parry theory, elite theory, and political communication theory.

During the 2002 Election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, the PPP faction of DPRD DKI Jakarta have not played significant role due to the lack of good political interaction, between members of PPP faction and with other factions. In the beginning, PPP faction in DPRD DKI Jakarta was the only faction who demanded the candidate of DKI Jakarta's governor came from indigenous Betawi and the election process to be held directly. These demands failed to get supports due to the lack of preparation on many things. Hamzah Haz as the chairman of PPP as well as Vice President of Indonesian Republic underlined the importance of Vice President position to be maintained, which called upon coalition to be established between PPP and PDI-P faction. It was clear depicted in the PPP faction struggle to place Tarmidi Suhardjo (from PDI-P faction) and Chudlarv (PPP faction) as candidates of Governor and Deputy Governor. In the following election process, the political interaction between various factions inside the DPRD DKI Jakarta taken place very fierce, where the ability to take advantage of chances became very important_ PPP faction only took account the support based on the result of 1999 election, hence they miscalculate and the PPP faction's candidates, Sutiyoso-Chudlarr, did not get enough support. Meanwhile the candidate Sutiyoso-Fauzi Bowo got the supports from PDI-P, PG and PKP factions as well as Megawati Soekarno Putti's recommendation, the President at that time. This made Sutiyoso and Fauzi Bowo won the DKI's Governor Election for the period of 2002-2007."

"ABSTRACTPenyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Daerah Otonomnya secara tidak langsung menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Besarnya jumlah tindak pidana korupsi di daerah yang terungkap membuktikan upaya pencegahan dan pemerantasan korupsi masih belum maksimal dilakukan. Selain para penegak hukum, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Skripsi ini akan membahas mengenai peningkatan efektivitas peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan studi atas Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-empiris dengan dengan kajian penelitian terhadap efektivitas hukum, meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme kerja Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta secara garis besar meliputi 3 tiga aspek, yakni pengaduan, order by governor, dan pembangunan sistem terintegrasi. Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi dengan cara menerima laporan pengaduan oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penindaklanjutan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, serta pemberian penghargaan terhadap peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta perlu membuat peraturan tentang mekanisme peran serta masyarakat secara rinci, terutama dalam hal laporan pengaduan oleh masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan media informasi seperti website atau aplikasi sejenis untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta. Bidang Pencegahan Korupsi DKI Jakarta hendaknya mempersiapkan sistem yang terintegrasi serta menambah anggota dalam tim bila diperlukan agar mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

---

ABSTRACTThe transfer of authority to the Regional Government to regulate its Autonomous Region indirectly creates opportunity for corruption at the region level. The large amount of corruption in the area revealed, proves that the efforts to prevent and eradicate corruption has not been done to the fullest yet. Aside from the law enforcer, community participation is needed to prevent and fight corruption. This thesis will discuss about increasing the effectiveness of community participation especially in preventing corruption crime by studying the Governor rsquo s Team for Development Acceleration GTDA . The research method used by the author is juridical empirical with research studies on the effectiveness of the law, including knowledge of the community, public awareness and the application of law in society, with descriptive research type. From the results of this study, it is known that the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta is authorized and responsible to the Governor and Vice Governor. Working Mechanism of GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta highlights 3 three aspects, namely complaint, order by governor, and development of integrated system. The GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta, maximizes community participation in the framework of preventing corruption by receiving reports of complaints by the community, involving the community in the follow up of complaints about alleged corruption acts, and giving awards to community participation. To increase public participation, the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta needs to make regulation on the mechanism of community participation in detail, especially in the case of reports of complaints by the public. Increasing community participation can also be done by providing information media such as websites or similar applications to facilitate the public to obtain information related to the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta. Prevention of Corruption DKI Jakarta should prepare an integrated system and additional members in the team if necessary in order to increase public participation in the prevention of criminal acts of corruption."

"ABSTRAKPencemaran udara merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh berbagai negara, pencemaran udara terjadi karena peningkatan perindustrian, perubahan perilaku masyarakat dan turunnya daya dukung alam (Carrying capacity).Keadaan udara dapat dibagi dua bagian yaitu keadaan udara diluar ruangan dan keadaan udara didalam ruangan. Keadaan udara didalam ruangan sangat mempengaruhi kesehatam manusia karena lebih dari 80% keberadaan manusia ada dalam ruangan.Kualitas udara dalam ruangan. dipengaruhi oleh bahan bangunan, perlengkapan ruangan, keadaan udara diluar ruangan, kepadatan ruangan, perilaku penghuni ruangan dan sistem ventilasi. Kualitas udara dalam ruangan yang relatif jelek dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti: hidung tersumbat, kepala pusing, iritasi inata , iritasi kulit, batuk, sakit kepala, kerongkongan leering, pegal, mual, lesu dan sesak nafas, bila penghuni rungan mengalami ± 213 dari gangguan kesehatan tersebut diatas dan gangguan tersebut hilang setelah beberapa saat keluar dari ruangan, kejadian demikian disebut sindroma pencakar langit. Kejadian sindroma pencakar langit tidak hanya disebabkan oleh kualitas udara dalam ruangan jelek tetapi juga dapat disebabkan oleh beban kerja, physiko social , ergonomi kerja, lama berada dalam ruangan dan status gizi karyawan. Pada penelitian ini hanya menghubungkan kejadian sindroma pencakar langit dengan kualitas udara dalam ruangan dengan kadar oksigen, CO, C02, NOx , formaldehid, koluni bakteri, koloni Jamur, kecepatan aliran udara, kelembaban, suhu clan debu.Kantor gubernur terdiri dari 24 lantai untuk menjaga kesegaran udara dalam ruangan digunakan sistem pengatur udara terpusat. Dori 24 lantai 4 lantai (4 ruangan) menjadi unit analisa penelitian, setelah dianalisa kadar parameter kualitas udara dalam ruangan masih dibawah nilai ambang batas, tetapi kadar oksigen mendekati nilai ambang batas yaitu 19,5% (NAB 19%).Setelah dianalisis bivariat didapat kadar formaldehid dan jumlah koluni bakteri memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian sindroma gedung pencakar langit dan kadar formaldehid di ruangan biro umum 0,16 ppm jumlah koluni bakteri 33 kolunilpetri, kadar formaldehid diruang biro kepegawaian 0,022 ppm jumlah koluni baktri I7 kolunilpetri, kadar formaldehid diruang biro lingkungan hidup 0,22 ppm clan kadar koluni kuman 83 kolunilpetri, kadar formaldehid di ruang biro kakda 0,16 ppm dan kadar koluni baktreri 13 kolunilpetri.Karena kadar formaldehid dan jumlah koluni bakteri memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian sindroma gedung pencakar Iangit maka diberikan pembatasan ruangan yang memilki kadar formal dehid 31,29 p. g/tn3 udara dan koluni bakteri 33 kolunilpetri dinggap memiliki kualitas udara rendah.Dari justifikasi diatas didapat kualitas udara ruangan biro umum dan kualitas udara ruangan biro lingkungan hidup memilki kualitas udara relatif jelek, untuk keperluan analisis selanjutnya maka populasi yang berada diruangan biro umum clan ruangan biro lingkungann hidup dinggap sebagai kelompok terpapar.Setelah dianalisis dengan menggunakan uji kai kuadrat tidak didapat perbedaan yang bermakna kejadian sindroma gedung pencakar langit pada kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar, tetapi resiko mendapat sindroma gedung pencakar langit pada kelompok yang terpapar 1,26 - 1,68 kali mendapat sindroma gedung pencakar langit dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar (OR=1,26-1,68).Gangguan kesehatan yang paling banyak dirasakan adalah: kerongkongan kering, lesu (67,5 %), pegal (65%), hidung tersumbat (60%), batuk, sakit kepala, kepala pusing (55%), mual (52,5%), iritasi mata (42,5 %) dan sesak nafas, iritasi kulit (22,5%)

---

Assosiation of between Indoor Air Quality to Sick Building Syndrome (Crossecsional Study in Governoor Office DKI Jakarta 1996) The air pollution is countries development problem, that is increas industrial, change behavior public and natural get low carrying capacity.The air quality is situation two know that is outdoor air and indoor air. The indoor air quality to have influence health effect because the indoor human around most 80 %.The air indoor quality to influence by contraction material, outdoor air quality, equepment, employer density, employer behavior and ventilation system. The low indoor air quality to make rise health impertububle so sinus congestion, dizzines, nausea, shortness of breath, skin iritation, fatigue, headache, dry throat and eye irritation. The if employer to experience ± 213 health impertubable and just moment lossed at outdoor is sick building syndrome. The sick building syndrome not be only to low indoor quality but it works loading, ergonomic, indoor duration and health status. The study was only assosiated of sick building syndrome to indoor air quality as oxigen. CO, C02, NOX, fomaldehide, colonyfungi, colonybactery, velocity, humidity, temperature and dust.The governor office to existingfloor 24th, to keep indoor freshing to make air conditioner central system. The exist floor 24th and than 4 floor (space) to appoint analyze unit study. The analized to chemistry concentration indoor air to low still threshold limit value but concentration oxigen nearest threshold limit value so 19,5 % (TLV 19%).The analized of bivariat be acquired is formaldehide concentration and colony bactery to have significant as sick building syndrome, that is space public 0,16 ppm and colony bactery 33 colony/plat, formaldehide concentration in space employer 0,022 ppm and colony bactery 17 colony/plat, formaldehide concentration is space living environment is 0,22 ppm and the sum colony bactery 83 colony/plat, formaldehide concentration in space kakda 0,116 ppm and the sum colony bactery 13 colony/plat.The formaldehide concentration and the sum colony battery is significant as sick building syndrome therefore do it limited give to formaldehide 0,16 ppm and colony bactery 33 colony/plat to know low air quality.The justificated is public space and living environmental space to have low indoor air quality, and then continue analyzed necessaries then public population space and living environmental population spce to concidered at risk population (exposure group).The chi squared analyzed so then not significant of sick building syndrome to exposure group with non exposure group. Butat risk sick building syndrome to exposure group 1,26-1,68 time to sick building syndrome on account of non exposure group."

"Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017, cukup berbeda dengan pemilihan lain di banyak daerah. Dengan adanya kandidat yang dipromosikan oleh partai politik daripada kader partai dan juga status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan memiliki masyarakat yang heterogen membuat pemilihan DKI Jakarta menjadi perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk partai politik nasional besar, pemilihan DKI Jakarta jelas merupakan target yang harus dimenangkan. Pemilihan DKI Jakarta tahun 2017 juga digunakan oleh parpol sebagai ajang 'pemanasan' menjelang Pemilihan Umum 2019. Pencalonan Basuki Tjahaya Purnama cukup kontroversial karena awalnya Basuki tidak mau bergabung dengan parpol karena menurut dia selalu ada mas kawin, serta memberikan sinyal ke depan secara mandiri. Penolakan di internal PDIP terasa dengan kader kader terutama dari dewan DPD PDIP DKI Jakarta. Juga, dugaan korupsi dan reklamasi  juga menjadi kontroversi. Karena keputusan PDIP untuk mendukung Basuki Tjahaya Purnawa menjadi fokus utama, para peneliti ingin tahu bagaimana konflik politik partai PDI-P dan juga apa faktor di balik PDI Perjuangan membawa Basuki Tjahaya Purnama sebagai calon Gubernur di Jakarta 2017 Jakarta Pemilihan. Sumber data penelitian ini dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan sendiri dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen, media atau literatur sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Informan yang menjadi sasaran peneliti untuk melihat dinamika yang terjadi di internal PDIP adalah pengurus DPP, pengurus DPD dan pihak yang keluar dari PDI Perjuangan. Untuk menyeimbangkan informasi, peneliti juga mencari informasi dari beberapa media (cetak atau elektronik) yang terkait dengan diskusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika politik internal yang disebabkan oleh Basuki Tjahaya Purnama, khususnya DPD DKI yang menginginkan kader yang menjadi calon peserta lomba dalam pemilihan DKI Jakarta, Basuki juga memiliki karakter keras dan menganggap partai politik tidak penting. , kebijakan buruk dan komunikasi yang buruk, juga tidak mau ikut seleksi oleh DPD DKI Jakarta. Rekrutmen Basuki adalah dominan, dimana pengusungan Basuki merupakan hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri, meskipun terdapat achievement oriented.

---

The DKI Jakarta Pilkada in 2017 is quite different from other elections in many regions. The presence of candidates promoted by political parties rather than party cadres as well as the status of DKI Jakarta as the capital city of the country and having heterogeneous communities makes the election of DKI Jakarta a concern for all the people of Indonesia. For large national political parties, the election of DKI Jakarta is clearly a target that must be won. The election of DKI Jakarta in 2017 is also used by political parties as a 'warming up' event ahead of the 2019 General Election. Basuki Tjahaya Purnamas candidacy is quite controversial because Basuki initially did not want to join political parties because according to him there were always dowry, as well as independently providing forward signals. The internal PDIP rejection was felt with cadre cadres, especially from the council of the DKI Jakarta PDIP. Also, allegations of corruption and reclamation have also been controversial. Because the PDIP's decision to support Basuki Tjahaya Purnawa was the main focus, the researchers wanted to know how the political conflict of the PDI-P party and also the factors behind PDI Perjuangan brought Basuki Tjahaya Purnama as the Governor candidate in Jakarta 2017 Jakarta Election. The source of this research data is by collecting primary and secondary data. Primary data, namely data obtained directly through interviews. Secondary data used alone in this study are data obtained indirectly such as documents, media or literature in accordance with the research objectives. Data collection techniques used by researchers are in-depth interviews and literature studies. The informants who were the target of the researchers to see the dynamics that occurred inside the PDIP were DPP administrators, DPD administrators and those who left PDI Perjuangan. To balance information, researchers also seek information from several media (print or electronic) related to the discussion. The results of this study indicate that there has been an internal political dynamics caused by Basuki Tjahaya Purnama, especially the DKI DPD who wants cadres who are candidates in the DKI Jakarta election contest, Basuki also has a strong character and considers political parties not important. , bad policies and poor communication, also do not want to participate in the selection by the DKI Jakarta DPD. Basuki Recruitment is a dominant Ascrieptive Style, where Basukis support is a prerogative of Megawati Soekarno Putri, even though there is achievement oriented."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 mdash;1982 dalam membenahi angkutan umum berbasis jalan raya, khususnya pada bus kota, taksi, dan opelet. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada era Tjokropranolo, pembenahan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembaruan armada angkutan umum tanpa adanya pembenahan sistem angkutan umum yang terpadu. Perbaikan pelayanan tidak berjalan dengan konsisten dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang direncakan. Pembenahan tersebut memberi dampak positif dan negatif dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi pengusaha angkutan umum. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan Tjokropranolo tidak berhasil menyelesaikan permasalahan angkutan umum di Jakarta.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the policy of DKI Jakarta rsquo s Government in the period of the Governor Tjokropranolo 1977 ndash 1982 in improving the public road transport, especially the city buses, taxis, and opelets. Historical method is used as the method for the research. In this research, it is found that in the era of Tjokropranolo, the improvement had the tendency to focus more on the rejuvenation on the public vehicles without the improvement of the integrated transport system. The improvement of the service did not perform consistently and also did not follow through with the objective and the target as planned. That improvement had positive and negative impact on economic, social, and cultural aspects for the service users, as well as the public transport keepers. Generaly, the policy that had been establised by Tjokropranolo did not solve the public transportation problems in Jakarta. "

"Penelitian ini membahas tentang analisis perubahan Peraturan Gubernur tentang kawasan dilarang merokok. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari perubahan kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan, kebijakan publik, dan perubahan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses perubahan dan alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data instansi terkait, buku, karya akademis, media internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok dimulai dari proses perumusan kembali, adapun tahapan yang dilalui adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penomoran, autentifikasi dan penyebarluasan, serta pendokumentasian peraturan gubernur. Alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur adalah berdasarkan hasil penelitian tentang kadar partikel halus yang dilakukan BPLHD DKI Jakarta yaitu dari beberapa tempat khusus merokok yang berada di dalam gedung terdeteksi melewati ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Berdasarkan jajak pendapat, kebijakan dengan tidak memperbolehkan adanya tempat khusus merokok didalam gedung mendapat dukungan lebih dari 90% dari masyarakat DKI Jakarta.

---

The research explains the analysis of the policy changes in the governor’s regulation no smoking areas. This research was conducted in Jakarta views of public policy changes. Theory used in this research is the theory of policy, public policy, and policy changes. The purpose of the research is to explain how the process of change and the reason for the governor regulations concerning no-smoking area in Jakarta. The research method used is used qualitative approach with descriptive research. The primary data in this research is form field study conducted by interviewing the parties involved in the research, while secondary data in this research is from literature study conducted by collecting data of government institutions, books, academic works, internet media.

By this research, These results indicate that the process of regulatory governor change on no-smoking area starting from the reformulation process, while the phase that is planning, preparation, discussion, enactment and numbering, authentication and dissemination, as well as regulatory documentation governor. Reason to governor regulatory changes is based on the results of research on levels of fine particles carried Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jakarta that of a dedicated smoking areas inside the building undetected past the threshold set by WHO. Based on the poll, the policy does not allow any smoking in the building where the support of more than 90% of the people of Jakarta."

"Udara merupakan suatu media yang penting bagi kehidupan, tanpa udara akan tidak ada suatu kehidupan diatas bumf. Kualitas udara kita cenderung menurun dari tahun ke tahun, akibat dari kegiatan-kegiatan antropogenik, khususnya kegiatan-kegiatan transportasi yang mengemisikan gas-gas dari partikel dari knalpot ke dalam udara, yang menyebabkan pencemaran udara. Tingginya tingkat mobilitas kendaraankendaraan bermotor pribadi di DKI Jakarta yang diikuti dengan banyaknya pemakaian bahan bakar, yang kenyataannya tidak ramah lingkungan. Apabila keadaan ini terus berlangsung tanpa ada pengelolaan, maka tentu saja akan menyebabkan kehidupan penduduk perkotaan menjadi terancam. Batasan permasalahan meliputi sejauh mana peranserta pemilik kendaraan-kendaraan pribadi dalam memenuhi persyaratan-persyaratan termuat pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9512000 tentang: Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor Pribadi di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Mengidentifikasi sumber-sumber polusi yang kebanyakan berasal dari kendaraankendaraan bermotor yang menurunkan kualitas udara ambient dalam bentuk gas-gas polutan , partikel dan asap.2. Mengidentifikasi peranserta masyarakat dan peranserta dalam pengelolaan kualitas udara perkotaan dalam bentuk system pemeriksaan emisi dan perawatan dari kendaraan-kendaraan pribadi.3. Mengidentifikasi peranserta institusi masyarakat dalam pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan-kendaraan pribadi.4. Mengidentifikasi faktor-faktor Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman serta strategi yang digunakan dalam pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraankendaraan pribadi di propinsi DKI Jakarta. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan-masukan kepada pemilik kendaraan bermotor, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan sumbangan ilmiah kepada pembangunan ilmu lingkungan hidup pada umumnya. Hipotesis kerja yang diuji pada penelitian khususnya adalah bahwa masyarakat dapat meningkatkan perannya dan peransertanya lewat sistem pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan-kendaraan bermotor dalam rangka pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para responden memiliki pengertian dan kesadaran tentang peraturan-peraturan yang ada; namun mereka jarang secara teratur meng-tuned up kendaraan mereka sebagaimana diinstruksikan dalam keputusan Gubernur. Para responden juga radar bahwa pencemaran udara perkotaan kebanyakan disebabkan oleh emisi gas buang dan kendaraan-kendaraan bermotor. Kenyataannya 90% dari jumlah responden setuju diberlakukannya peraturan yang ketat, dan 87% menunjuk bahwa pemerintah propinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara. Hanya sekitar 43.2% dari pemilik kendaraan bermotor yang meng- tuned up secara teratur, 15.4% hanya apabila ada kerusakan pads mesin kendaraan, dan sisanya terdiri dari mereka yang tidak pernah meng-tuned up kendaraannya. Bengkel-bengkel mobil yang telah memperoleh ijin uji emisi di Jakarta Selatan menyatakan bahwa jumlah kendaraan pribadi yang memeriksan dan merawat masih rendah. Berdasarkan dari hasil penelitian ini direkomendasikan bahwa sekalipun jumlah kendaraan motor pribadi adalah tetap atau bertambah pada masa yang akan datang, jumlah Perjalanan (trips) perlu dikurangi, dan para pemilik kendaraan bermotor perlu lebih memperhatikan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti basin yang tidak ber-timbal. Lebih jauh pula dianjurkan bahwa sistem baru perlu menggalakkan untuk mendorong para pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam peraturan, dan suatu standar mutu peranserta masyarakat untuk menuju kepada unjuk kerja yang professional sangat diperlukan. Strategi-strategi yang direkomendasikan dalam rangka program pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor milik pribadi adalah sebagai berikut:a) Strategi S-O, berdasarkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pengendalian pencemaran udara lewat implementasi Keputusan Gubernur Nomor 95/2000 tentang Pemeriksaan Ernisi dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik pribadi,b) Strategi W-O, untuk menyelenggarakan program sosialisasi berdasarkan kerjasama dan peranserta dalam pengelolaan system pengawasan emisi dan perawatan kendaraan bermotor milik pribadi.c) Strategi S-T, menganjurkan dengan efektif kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pembatasan jumlah perjalanan perhari dari kendaraan bermotor.d) Strategi W-T. Melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif untuk mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh mobilitas kendaraan bermotor yang tinggi. Berdasarkan strategi-strategi yang direkomendasikan, kiranya jelas bahwa pemberlakuan persyaratan-persyaratan yang ada pada keputusan Gubernur merupakan pengejawantahan salah satu dari upaya-upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan peningkatan budaya masyarakat dalam pelestarian kualitas lingkungan Iewat perubahan sikap dan perilaku dari pars pemilik, dan menuju kepada pengelolaan dari lingkungan binaan dalam segi pengelolaan sarana fisik dan infrastruktur seperti manajemen lalu-lintas dan sarana pemantau kualitas udara dan lain-lain.

---

Community Participation In The Management Of Air Quality in the DKI Jakarta Province. ( A review of the Gubernatorial Decree no 95/2000 on the Emission Inspection and Private Motor Vehicles Maintenance in the DKI Jakarta Province)Air constitutes an important media for life, without air not a single life can exist on this earth. The quality of our air tends to degrade from year to year, due to human activities, in particular transportation activities which emit gases and ashes from the exhaust pipes into the air, causing air pollution. The high rate of private motorcars mobility in the DKI Jakarta is being followed by high consumption of fuels, which are evidently not environmentally friendly. Such continuing condition if remains unmanaged, will eventually cause the urban citizens life endangered.

The problem formulation is limited to what extent the participation of private motorcars owners comply to the provisions contained in the DKI Jakarta Gubernatorial Decree no 95/2000 on The Emission Inspection and Private Motor Vehicles Maintenance in the DKI Jakarta Province.

The objectives of the study are as follow:

1. To identify air pollution sources which are dominantly generated by motor vehicles which degrade the ambient environmental quality in the forms of smoke and ash particles.

2. To identify the community perception and participation in the management of urban air quality in terms of emission inspection system and private motor vehicles maintenance.

3. To identify the community participation institutions in the emission inspection and private motor vehicles maintenance.

4. To identify the Strength (S), Opportunity (0), Weakness (W), and Threat (T) factors and strategies which are used in the emission inspection and private motor vehicles maintenance in the DKI Jakarta Province.

The significance of the study is to provide strategic management inputs to the private motor vehicles owners, the provincial Government of DKI Jakarta, and scientific contribution to the development of environmental science in general. The working hypothesis tested in this particular study is that the community can promote their roles and participation through the emission inspection and private motor vehicles maintenance system in terms of the DKI Jakarta air quality management.

Results of study indicate that the respondents have understanding and awareness of the existing regulations; however they rarely let their cars to be tuned-up regularly as instructed by the Decree. The respondents are also aware that urban air pollution is mostly caused by motor vehicles exhaust emissions. In fact 90% of the total respondents agree that strict law enforcement should be conducted, and 87% indicate that the provincial Government has authorities to manage the air quality and control air pollution. Only about 43,2% of car owners regularly tuned - up their vehicles, 19,8% rarely tuned-up their vehicles, 15,4% only if they have engine disorders, and the rest never let their vehicles being tuned - up. The licensed car workshop in the South Jakarta admit that the rate of inspection and maintenance of private cars is quiet low.

Based on the results of study it is recommended that eventhough the number of private motor vehicles is constant or tends to increase in the future, the number of trips should be made decreased, and that car owners should pay more attention toward environmental - friendly fuels utilization, such as the use of unleaded gasoline. Further it is also recommend that a new system should be promoted to push the owners to comply to the legal provisions contained in the Decree, and a standard of quality of community participation toward more professional performance is deemed necessary.

Recommended strategies in terms of emission inspection and private motor vehicles maintenance programme are as follow:

a) S - 0 strategy, based on the high rate of community awareness of the air pollution control to implement the DKI Jakarta Gubernatorial Decree No 9512000 on the Emission inspection and private motor vehicles maintenance.

b) W - 0 Strategy, to enhance the programme socialization based on cooperation or partnership in the management system of inspection and maintenance of private motorcars

c) S - T Strategy, to render the high rate of community awareness more effective in the limitation of motor car daily trips.

d) 1N - T Strategy, to make the programme socialization more intensive to anticipate environmental inspacts generated by the high rate of cars mobility.

Based on the recommended strategies, it is clear that the implementation of the provisions contained in the Decree constitutes one of the efforts to preserve the living environmental function and the promotion of socio - cultural environmental quality due to the owners behavioural changes, and toward better management of the man - made environment in terms of the management of the physical means and infrastructure such as traffic management, air quality monitoring devices, etc."