Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan penelitian tentang Pembangunan Yang Berbasis Masyarakat Melalui Program Perencanaan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) di Desa Cibening Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Terbentuknya program ini dilatar belakangi adanya kecenderungan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan keterlibatan dalam mengevaluasi pembangunan ditingkat desa, maka peneliti mencoba untuk mengkaji dan memahami proses pelaksanaan Program Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi, masukan-masukan dan data tentang proses pelaksanaan Program Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD), yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan melalui teknik purposive sampling yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Bappeda Kabupater Bekasi, Pengurus, Koordinator lapangan, dan pendamping lapangan dari Lembaga Bina Masyarakat Mandiri (BM2). Selain itu juga diperoleh dari Aparat Kecamatan Setu, Aparat Desa Cibening, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Cibening dengan teknik snowball dimana penentuan informan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan informasi dari informan, peneliti menggunakan teknik observasi, in depth interview, dan studi dokumentasi. Ketiga cara tersebut merupakan bagian dari mekanisme trianggulasi atas jawaban masing-masing informan sebagai bagian dari hasil penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini merupakan salah satu pembelajaran bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan aspirasi dan prioritas-prioritas kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Terlaksananya program ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang melatarbelakanginya yaitu UU No. 22 tahun 1999, Propeda, Renstrada dan Repetada Kabupaten Bekasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi tahap persiapan yang terdiri dari evaluasi program, penentuan lokasi sasaran dan menyusunan tujuan, sasaran dan kebijakan dalam pelaksanaan program. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dimana pada tahap ini lebih bersifat informatif dalam bentuk sosialisasi yang diadakan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk fasilitator desa yang didampingi oleh tenaga pendamping lapangan (Lembaga BM2). Tahap ketiga meliputi pengembangan, pemberdayaan dan evaluasi program dengam melibatkan masyarakat Desa Cibening dan perangkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam bentuk proposal usulan desa untuk diajukan pada tingkat kecamatan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan prakarsa, swadaya, partisipasi, kerja sama, memberdayakan kemampuan dan potensi masyarakat serta sumber-sumber yang ada dalam masyarakat melalui diskusi kelompok, wawancara, observasi, brain storming, role playing dan studi dokumentasi.Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh gambaran yang menunjukkan adanya perubahan pada pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat desa yang didalamnya menyangkut jangkauan kepentingan, sosial, fisik dan organisasi sosial dimana masyarakat, desa, lembaga kemasyarakatan mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu orientasi pembangunan yang bersifat bottom up tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat melainkan juga peran pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah (development by government) yang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berbasis masyarakat diseluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan kebutuhan atas dasar kondisi, permasalahan, dan potensi-potensi yang tersedia dalam masyarakat. Upaya yang diusulkan melalui program ini adalah (1) Diperlukan adanya pengembangan wawasan dan kesiapan sosial baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, masyarakat Desa Cibening dan LSM sehingga perlu untuk mensosialisasikan program secara berkesinambungan, (2) Dalam pelaksanaan program ketertibatan antara perencana dan pelaksana (pemerintah, warga masyarakat, dan LSM) sehingga perlu dikembangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing atas dasar kesepakatan bersama dari hasil evaluasi program, (3) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendamping lapangan dengan Tatar belakang pendidikan yang berbeda diperlukan adanya pelatihan yang berjenjang dengan tujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang bervariasi."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."

"Kondisi desa-desa di seluruh Indonesia sebelum dilaksanakannya Repelita, pada umumnya sangat memprihatinkan, khususnya keterbatasan prasarana desa, tingkat pendidikan relatif rendah dan pendapatan perkapita penduduk demikian rendahnya. Bertitik tolak dari berbagai masalah keterbatasan itu maka Pemerintah memberikan setiap desa, Inpres Bantuan Pembangunan Desa yang dimulai sejak Repelita I. Meningkatnya dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa dari tahun ke tahun telah mengurangi penduduk miskin dari 60% (1970) menjadi 11,36 % pada tahun 1995, dengan jumlah desa tertinggal 20633 desa.Dalam upaya mempercepat proses pengentasan kemiskinan maka pemerintah memberikan setiap desa dana IDT sesuai Inpres No. 5 Tahun 1993. Untuk melihat keberhasilan program Inpres dapat diwujudkan perlu diteliti, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT dalam perspektif penanganan kemiskinan di Desa tertinggal.Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka alat analisis yang digunakan adalah model deskriptif dan didukung analisis kuantitatif model regresi liner berganda. Dan dari hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dengan sangat nyata, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT adalah Peranan Pendampingan PP), Peranan Aparat (PA), Kemampuan Pokmas (KP), Jenis Usaha (7U), Pengawasan (EP), Motivasi Pokmas (MP) dan Distribusi Pendanaan (DD) (koefisien determinasi sebesar 65,25%).Secara parsial bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh positif terhadap PED sebagai berikut :1. PP berpengaruh positif terhadap PED, artinya bila PP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,2732%.2. Bila PA ditingkatkan 1 % maka PED akan meningkat sebesar 0,17%.3. Bila KP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,057 % .4. Bila MP ditingkatkan 1 % maka PED akan meningkat sebesar 0,047%.5. Bila DD ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,035%.6. Bila .7U ditingkatkan 1% maka PED akan ineningkat sebesar 0,053%.7. Bila EP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,0525%.Berdasarkan faktor-faktor dominan tersebut maka strategi meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT dalam penanganan kemiskinan di desa tertinggal, adalah pertama, meneruskan kontribusi kebijakan IBD dan IDT dengan melalui prioritas program pada faktor-faktor yang diduga sangat berpengaruh tersebut. Kedua, memformulasikan kebijakan pemerintah yang bare sebagai pemantapan program pendukung XBD dan XDT secara terpadu dan terintegrasi lintas sektoral."

"Tesis ini akan mengevaluasi Program P3DT-III dari aépok pelaksanaan perencanaan dengan. rnasalah pokok penelitian adalah ? Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukukung Desa Tertinggal. Dari masalah pokok tersebut selanjutnya diuraikan pertanyaan penelitian yaitu : (1) Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal '? (2) Apakah dalam proses perencanaan itu masyarakat telah dilibatkan dan bagaimana partisipasi masyarakat di dalanmya.Penelitian ini bertujuan (1) untuk memperoleh gambaran dan pemahaman lebih jauh tentang proses Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (PBDT) : (2) untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal.Penelitian dan pengamatan lapangan dilaksanakan selama lebih kurang 2 (dua) bulan, yaitu bulan Sepember sampai dengan bulan Oktober 2001. Lokasi Penelitian adalah di Kecarnatan Salirnpaung Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 20 buah Desa sebagai wilayah penelitiarr Dalam pengamatan terhadap proses Perencanaan Program P3DT-DI Pola Kombinasi di Kecamatan Salimpaung tersebut diketahui bahwa mekanisme perencanaan itu telah dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) I sampai 4- Setiap fonun diskusi UDKP menghasilkan kesepakatan-kesepakalan yang dituangkan ke dalam Reacana Strategis (Restra) Kecamatan dan Program lnvestasi Kecamatan (PIK).Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program P3DT-III di Kecamatan Salimpaung diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Diskusi Sektor (KDS). KDS-lah yang menerima dan menjaring usulan pembangunan prasarana dari masyarakat untuk selanjutnya diseleksi dan disusun skala prioritasnya. KDS juga yang rnembawa usulan pembangunan prasarana itu ke dalam diskusi-diskusi UDKP di Tingkat Kecamatan. Selanjutnya proses itu diindikasikan bahwa dalam proses perencanaan PBDT tersebut partisipasi masyarakat terwuj ud dalam bentuk tingkatan yang terdiri dari : Berbagi Informasi, Mekanisme Penyaroaian Pendapat, Mekanisme Kerjasama Pembuatan Keputusan dan Mekanisme Mempennndah Pembcrdayaan Akhimya disimpulkan bahwa proses perencanaan program pembangunan di Kecamatan Salimpang telah berlangsung secara partisipatif."