Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik yang terjadi akhir tahun 1998 berhasil menghancurkan tatanan hidup masyarakat Poso yang telah terbentuk selama ini. Konflik yang bersumber dari interaksi masyarakat sehari-hari dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi yang berbeda tanpa disadari menjadi potensi-potensi konflik laten yang kemudian lahir menjadi bentuk kekerasan, bermula dari perkelahian anak muda yang sedang berpesta minuman keras.Tindakan kekerasan yang oleh media massa disebut dengan kerusuhan Poso Jilid I - V membuat stigma-stigma dan integrasi masyarakat ke dalam kelompok Islam dan Kristen semakin nyata dan menjadi jurang pemisah di antara kelompok yang ada dalam masyarakat Poso. Perbedaan ini semakin menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun suatu kesepakatan damai yang dapat diterima kedua belah pihak bertikai. Pada akhirnya akhir tahun 2001 pertemuan di Malino menghasilkan suatu kesepakatan damai yang dikenal dengan Deklarasi Malino.Deklarasi Malino merupakan upaya damai yang berasal dari kedua kelompok yang bertikai, kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Hasil kesepakatan ini kemudian berusaha direkonsiliasikan kepada masyarakat, khususnya pada kelompok yang telah bertikai. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar kehidupan masyarakat bisa kembali normal tanpa ada ketakutan munculnya konflik baru kembali.Konflik telah terjadi dan hal lain yang memerlukan perhatian adalah bagaimana mengelola dan mengatur konflik yang masih sering terjadi pasca Deklarasi Malino, agar tidak muncul menjadi konflik kekerasan baru di daerah Poso. Serta bagaimana memanfaatkan pengaruh pemuka pendapat, masyarakat ataupun tokoh agama dalam proses manajemen konflik tersebut.Model manajemen konflik yang dikemukakan oleh Ting Toomey adalah kerangka yang digunakan untuk melihat bentuk manajemen yang digunakan masyarakat Poso yaitu bentuk Integrating, Compromising, Dominating, Obliging dan Avoiding. Serta konsep-konsep budaya lain yang dapat membantu melihat fenomena yang ada dalam masyarakat.Dalam melihat bentuk manajemen konflik tersebut, studi ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif, paradigma konstruktivis. Peneliti berusaha menggambarkan secara utuh latar alamiah (masyarakat Paso) pasca Deklarasi Malino.Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan model manajemen konflik Integrating, Avoiding dan Compromising adalah yang dominan dilakukan oleh masyarakat. Keinginan untuk berdamai dengan membentuk berbagai forum yang melibatkan semua lapisan dan kelompok masyarakat juga sangat membantu proses ke arah penyelesaian dan mengatur konflik yang terjadi, khususnya pasca Deklarasi Malino.Pemimpin informal (informal leader) memiliki peranan dan pengaruh yang sangat penting dalam proses manajemen konflik di masyarakat. Mereka menjadi wadah atau media yang menghubungkan pemerintah daerah dengan masyarakat tataran bawah (akar rumput). Mereka berperan dalam merekonsiliasikan hasil-hasil kesepakatan Malino. Para pemuka pendapat ini juga berfungsi sebagai "gate keeper" yaitu menyaring dan mengolah informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat."

"Tesis ini membahas tentang proses pelaksanaan Perjanjian Malino dan menganalisis dampaknya terhadap penyelesaian konflik Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif Data diperoleh dari para informan yang terdiri dari tokoh-tokoh Perjanjian Malino, yakni anggota Delegasi Islam dan Kristen, Mediator, Peninjau dan tokoh tertentu yang dianggap kompeten. Para informan juga diambil dari tokoh-tokoh yang menentang pelaksanaan dan basil basil Perjanjian Malino. Teori yang digunakan adalah teori-teori konflik, khususnya tend sandmen primordial dari Clifort Geertz yang menjelaskan tentang cumber konflik. Berkenaan dengan proses penyelesaian konflik, digunakan teori resolusi konflik (conflict resolution) dari Than Borton dan dan teori konflik dan konsensus yang diperkenalkan oleh Maswadi Rauf.Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, Perjanjian MaIino telah berransung dalam suasana dialogis, damai dan demokratis. Para pihak yang bertikai berhasil mensepakati 11 butir kesepakatan perdamaian karena keinginan yang kuat untuk mengbentikan konflik di Maluku. Kedua, dampak positif Perjanjian Malino adalah berkurangnya eskalasi konflik dan kekerasan di Maluku, bahkan saat ini konflik sudah berhenti sama sekali. Ada tiga hal yang menyumbangkan kepada kondisi tersebut. 1) Keberhasilan memulangkan Laskar Jihad dan pembubaran FKM/RMS, 2) Keberhasilan melakukan penegakan hukum dan keamanan, dan 3) Keberhasilan pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial. Namun demikian, penelitian ini rnenemukan bahwa Perjanjian Malino masih menyimpan beberapa kelemahan yang cukup serius, sebab perjanjian tersebut tidak menyentuh persoalan mendasar yang menjadi altar persoalan konflik Maluku. Seperti menguatnya sentimen keagamaan, kecemburuan sosial dan ekonomi serta konflik alit politiilc dan birokrasi.Secara teoritis penelitian ini rnemprkuat teori primordialisme-Geertz bahwa sentimen primordial yang disusupi oleh factor-factor eksternal seperti politic, ekonomi dan provokasi akan melahirkan konflik yang sangat dahsyat. Untuk menyelesaikan konflik sosial seperti yang terjadi di Maluku, maka pendekatan teori konsensus belumlah mencukupi, sehingga diperlukan langkah langkah resolusi konflik yang bersifat transformatif, untuk menjamin perdamaian secara berkelanjutan.

---

This thesis examines the implementation process of Malino Agreement and analyse its impact to conflict resolution in Molucca. In this research, the method of descriptive qualitative is applied. Data is collected from informants, who are main actors of the agreement, such as delegation members from Islam and Christian sides, mediator, observer and certain competence people who oppose the implementation of the agreement. Theory which is used is theory of conflict, especially the theory of primordial from Clifford Geertz that explains the sources of conflict. Related to the conflict resolution, the theory of conflict resolution from John Borton and the theory of conflict and consensus from Maswadi Rauf are applied in this thesis.

The conclusions of the research are 1) Malino Agreement has proceeded in discursive, peaceful and democratic situation. The actors involved in the agreement have achieved 11 items of peace agreement because of forceful eagerness to end up the conflict; 2) positive impact of the agreement is the decrease of conflict escalation and anarchism in MoIucca, yet nowadays the conflict has completely stopped. There are three factors which contribute to that condition, which are the accomplishment of the returning of Laskar Jihad and the dismissal of FKMIRMS, the success of law enforcement, and the ability to restore social economic life. However, this research found that the agreement has several serious weak points because it does not affect basic problems of the root of the conflict. For example of the basic problems are religion sentiment, social economic discrepancy and political and bureaucratic conflict elite.

Theoretically, this research is strengthen the theory of primordialism initiated by Geertz that primordial sentiment is interfered by other external factors such as politics, economic, and provocation that endorse greater conflict. To resolve social conflict in Molucca, hence the approach of consensus theory is not enough, hence transformative conflict resolution is needed to guarantee permanent harmony."

"ABSTRAKKonflik horizontal di Poso Sulawesi Tengah yang terjadi dalam kurunwaktu 1998-2001 mengakibatkan perubahan tatanan sosial dalam masyarakatPoso. Penelitian ini ingin melihat proses-proses komunikasi antar budayamasyarakat Pamona dan Bugis pasca konflik khususnya manajemen konflik,proses facework dalam negosiasi wajah, identitas, stereotipe, prasangka danetnosentrisme serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya dalam interaksinya.Dengan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan metoda etnografi dimanapeneliti terjun langsung dan tinggal bersama-sama masyarakat Poso di beberapadaerah. Pada proses negosiasi dan rekonsiliasi konflik jika dilihat menggunakanface negotiation theory maka kedua komunitas cenderung bersifat kolektivistikdan menyelesaikan konflik dengan menjaga ‘wajah’ kelompok lainnya. Gayapenyelesaian konflik antar kedua komunitas cenderung sebagian menggunakancompromising style, pasca konflik justru negosiasi yang banyak digunakan adalahavoiding style. Stereotipe, Prasangka dan Etnosentrisme yang berkembang darimasing-masing kelompok dapat menjadi hambatan dalam proses-proseskomunikasi antar budaya serta kerentanan dan kerawanan akan potensi konflikberikutnya.

---

ABSTRACTHorizontal conflicts in Poso, Central Sulawesi, which occurred in the period1998-2001 resulted in changes in the social order in the society Poso. This studywanted to see the processes of intercultural communication between Pamonasociety and Bugis post-conflict especially conflict management, negotiationprocess in the face facework, identity, stereotypes, prejudice and ethnocentrism aswell as social aspects, economic and cultural interaction. Using interpretiveparadigm, qualitative approaches and of ethnography method, the researcherdirectly involved and lived together people of Poso in some areas. In thenegotiation process and conflict reconciliation when viewed using facenegotiation theory, the two communities tend to be collectivistic and resolveconflicts by keeping the 'face' of others. Style of conflict resolution between thetwo communities tend to mostly use the compromising style, post-conflictnegotiations are widely used it is avoiding style. Stereotypes, prejudice andethnocentrism that developed from each group can be a bottleneck in theprocesses of intercultural communication as well as the vulnerability andinsecurity will be the next potential conflict."

"Situasi keamanan di wilayah Eropa mengahami perubahan semenjak berakhirnya perang dingin. Seiring dengan perubahan yang terjadi tersebut maka sifat-sifat ancaman keamanan Nato juga mengalami sejumlah perubahan. Untuk menghadapi sifat-sifat ancaman yang berbeda ini, Nato mulai mengadakan peruhahan-perubahan dalam strateginya, Nato merasakan strategi deterrence tidak lagi dirasa cukup atau kurang tepat dalam menangani isu-isu keamanan yang baru tersebut. Untuk menerapkan peran baru Nato sebagai manajemen konflik yang baru dilakukannya path saat berakhirnya perang dingin. Nato tidak saja menggunakan kekuatan militer semata-mata, namun juga menggunakan sarana kemitraan, dialog dan kerjasama. Peran sebagai manajemen konflik merupakan suatu hal yang baru bagi Nato, sehingga masih banyak kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang muncul berkenaan dengan itu.Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran baru Nato sebagai manajemen konflik di Kosovo, yang diantaranya dilakukan melalui intervensi militer dan misi penjaga perdamaian. Konsep besar yang digunakan adalah manajemen konflik yang dikutip dari pendapat T. William Zartman, yang terdiri dari military intervention, peacekeeping forces, unilateral reform assistance, dan mediation. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan intervensi militer dan peacekeeping Nato di Kosovo. Dalam menganalisa intervensi militer dan peacekeeping Nato di Kosovo, tidak terlepas dari konflik manajemen Nato lainnya seperti mediasi.Berdasar analisa data, disimpulkan bahwa terdapat berbagai kekurangan-kekurangan yang kemudian menyebabkan manajemen konflik yang dilakukan oleh Nato kurang efektif, sehingga walaupun pertikaian etnis di Kosovo dapat dihentikan dan terciptanya kembali keamanan, namun tindakan yang dilakukan oleh Nato dapat menimbulkan suatu contoh yang kurang baik dalam hubungan internasional."

"Tesis ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji pengalaman-pengalaman para anggota keluarga beda agama dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik interpersonal diantara mereka. ini menggunakan paradigma konstruktivism dan metodel strategi fenomenologi. dengan harapan pengalaman-pengalaman interaksi dan situasi konflik para informan dapat diperoleh sesuai pola pikir dan pemahaman mereka sendiri. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran kecenderungan tingkat nilai-nilai individualistik-kolektivistik, penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan, dan maskulinitas-feminitas mereka yang terlibat konflik. Sesuai dengan sifat dan strateginya, data penelitian ini diperoleh dari tujuh pasangan informan dari keluarga beda agama yang berlokasi di seputar Jabotabek, dengan cara wawancara inerdalam (in depth interview).Dalam pembahasannva. penelitian ini menggunakan analisis tahapan (phases analyses), dimana pengalaman konflik dianalisa dalam enam tahap: tahap kondisi awal, tahap kesadaran dan frustrasi, tahap konflik aktif, tahap solusi/nonsolusi, tahap tindak lanjut, dan tahap konflik terselesaikan. Setelah pengalaman-pengalaman konflik para informan ditahapkan, kemudian penulis menganalisanya dengan menggunakan pendekatan 1 perspektif variabilatas budaya dalam analisisnya yang meliputi empat dimensi: individualism-collectivism, power distance, uncertaintv avoidance, dan masculinity-femininity.Dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa perbedaan agama dan adanya nilai-nilai budaya kolektivistik (collectivism) yang dianut oleh keluarga menjadi kondisikondisi awal bagi kemunculan konflik dalam keluarga. Secara umum, situasi dan perilaku konflik yang terjadi dalam keluarga beda agama, tidak bisa dilepaskan dari integritas dan loyalitas para anggota keluarga tersebut terhadap kepentingan, tujuan, keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok, dimana keluarga tersebut menjadi anggota atau mengidentikkan diri dengannya.Memilih pasangan hidup yang berlainan agama atau pindah agama yang dilakukan anak merupakan perilaku menyimpang yang menimbulkan ketidakpastian dalam sistem keluarga Sehingga keluarga tidak bisa mentolerirnya. tentunya dengan pertimbangan dan ukuran norma dan kebenaran absolut. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa keluarga, dimana konflik terjadi, cenderung memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi (uncertainty avoidance).Dalam penolakannya itu, mereka tidak jarang memaksakan keinginan dan menuntut kepatuhan dan anak-anaknya dengan menunjukkan kekuatan, kekuasaan dan kontrol. Sehingga tidak heran jika mereka dalam menghadapi konflik sering menggunakan gaya kompetitif yang lebih mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Sementara di pihak lain, anak sering berusaha agar hubungan baik dengan orang tua tetap terjaga. Sehingga mereka sering menggunakan gaya konflik akomodatif. Hal ini cerminan dari budaya jarak kekuasaan (power distance) yang tinggi yang dianut keluarga.Kondisi di atas sering menyebabkan pihak-pihak yang terlibat mempersepsikan konflik secara ekspresif dimana konflik hanya menjadi pelepas ketegangan yang berasal dari rasa kebencian dan permusuhan. Mereka tidak bisa memisahkan permasalahan dengan orangnya. Konflik jarang diselesaikan langsung pada permasalahan. Sehingga situasi dan perilaku konflik sarat dengan pesan-pesan nonverbal yang penuh ambiguitas. Hal ini sebagai wujud dari pola komunikasi konteks tinggi yang mereka pergunakan. Serta hasil temuan lapangan juga menunjukkan adanya beberapa indikasi yang mencerminkan kecenderungan budaya maskulinitas dalam keluarga."

"Penelitian tahap pertama ini dimaksudkan untuk mengkaji akar-akar penyebab konflik manifest yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 1994 - 1998, dan kemudian mencoba mencari formulasi penyelesaian konflik tersebut berdasarkan model-model kearifan tradisional (traditional wisdom) yang berkembang di dalam masyarakat. Untuk itu proses penelitian semula akan dibagi kedalam beberapa tahap, yakni tahap eksplorasi, focus group discussion(I), systemic aprroach, focus group discussion (II), uji coba model, penerapan dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahap pertama (eksplorasi) ditemukan bahwa secara teoritis dan empiris terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik manifest di Indonesia, baik yang bersifat vertikal dan horizontal. Konflik yang bersifat vertikal terjadi karena adanya disparitas yang menyolok antara sebagian kecil kelompok yang menguasai sumber kekayaan alam, ekonomi dan kekuasaan yang berlebihan dengan masyarakat kebanyakan. Secara horizontal, konflik manifest terjadi sebagai akumulasi dari perluasan batas-batas kelompok etnik dan budaya, bergesernya peran pimpinan formal akibat intervensi negara yang berlebihan serta perbenturan kepentingan politik, ideologi dan agama. Mekanisme terjadinya konflik memperlihatkan keterlibatan dari elit-elit politik, sebagai tahap pertama, untuk kemudian secara perlahan bergeser pada tingkat (leve) masyarakat di bawah. Dengan demikian, harapan untuk mengantisipasi konflik sangat terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan pelayanan publik, penghargaan terhadap hak azasi manusia, keaneka ragaman, demokratisasi dan ruang untuk menyampaikan kritik. Di samping itu, peran dan akses yang lebih besar pada pimpinan (informal) masyarakat setempat untuk mengaktualisasikan diri sebagai bagian yang harus diperlakukan sama dengan institusi (kelompok) lainnya yang terutama dikendalikan oleh negara.

---

This first step of research intended to analyze the roots causes of conflicts manifest which occur during 1994 to 1998 in Indonesia, and then also to tray to formulate that conflicts solution based on traditional wisdom that emergence in Indonesian society. The research process, therefore, will be divided into several steps such as exploration, focus group discussion (I), systemic approach, focus group discussion (11), trying model, implementation and evaluation. Based on the first step of the research (exploration), it can be finned that theoretically and empirically, there are several causes of Indonesia conflicts manifest. Vertically, manifest conflicts occur because of disparity of long range distance between small groups, which have natural, power, and economical resources with mass societies. Horizontally, conflicts manifest emergence because of accumulation of enlarging ethnic and cultural boundaries, and change of informal leader role because of state intervention, political interest conflicts, ideology and religion. From conflict mechanism shows that political elites involved, in the first step, then gradually changes to mass societies (low level). Therefore, to anticipate societies traditional wisdom, related close to people economics empowerment, improve public facilities, human rights, pluralism, democracy and space to government criticism. Besides that, there also improvement of informal leader role to tray to self-actualization as a part of societies, which is, has the same level with government institutions."

"Fenomena konflik kekerasan yang terjadi pada masyarakat lokal di kampung Gabus Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi adalah merupakan fakta sosial yang terjadi sejak jauh sebelum tahun 1999-an. Konflik ini merupakan konflik laten yang menyimpan benih dendam yang kapan dan dimanapun dapat muncul kembali. Penelitian ini difokuskan kepada pengungkapan dari akar penyebab terjadinya konflik, dampak yang muncul pasca terjadinya konflik serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data yang primer dan dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui wawancara mendalam melalui informan kunci antara lain masyarakat dan pelaku, tokoh masyarakat, aktivis LSM serta anggota legislatif. Penelitian ini mengangkat studi rangkaian konflik kekerasan di kampung Gabus karena lokasi ini mempunyai intensitas konflik yang tinggi dan secara geografis berada di sebelah utara pusat perkotaan Kabupaten Bekasi dan berbatasan dengan kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Untuk mempertajam penemuan dan pengetahuan serta penganalisaan yang tajam, peneliti melakukan diskusi dengan para ahli.Hasil penemuan penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di kampung Gabus disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Faktor tersebut diantaranya adalah adanya faktor sejarah yang sedemikian keras sehingga membentuk dan menginternalisasi pada karakteristik dikebanyakan masyarakat Gabus sampai pada generasi sekarang. Selain juga faktor lemahnya sumber daya manusia yang ditandai dengan rendahnya pendidikan, kesadaran persaudaraan dan semakin termarginalisasinya masyarakat lokal dari sektor perekonomian serta lemah dan lambannya reaksi aparat keamanan. Konflik ini kemudian membawa dampak terhadap hilangnya kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini, stigma yang melekat membawa pengaruh terhadap tingginya kesulitan masyarakat Gabus mendapatkan kesempatan untuk dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan nasional maupun multi nasional yang ada di wilayah Bekasi. Selain itu, akibat konflik ini membawa keterbatasan mereka dalam melakukan hubungan interaksi dengan masyarakat lain. Selama terjadinya konflik, penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat responsip dan hanya formalitas untuk meredam konflik saat itu saja.Karena itu disimpulkan bahwa akar penyebab dari terjadinya konflik tidak berdiri sendiri dan merupakan satu-kesatuan yang saling terkait sehingga diperlukan pola penyelesaian yang harus dilakukan sesegera mungkin dan secara cepat menyeluruh serta terpadu (komprehensif) dengan memperhatikan faktor yang saling terkait tersebut."

"Tulisan ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi mengenai upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengatasi konflik yang terjadi diantara pihak Serikat Pekerja dan pihak Manajemen dalam organisasi PT. X.Konflik terjadi dalam organiaasi PT. X karena terdapat sasaran-sasaran yang saling bertentangan diantara pihak manajemen dan pihak serikat pekerja. Dalam menghadapi krisis moneter, pihak manajemen memiliki sasaran melakukan efisiensi biaya untuk menyelamatkan perusahaan sedangkan pihak serikat pekerja memiliki sasaran menaikkan jumlah pendapatan untuk mempertahankan kesejahteraan mereka. Sasaran lain yang juga saling bertentangan adalah sasaran pihak manajemen untuk menerapkan sistem penggajian baru yang berfokus pada prestasi dan kompetensi sehingga karyawannya memiliki daya saing sedangkan sasaran pihak serikat pekerja adalah mengganti sistem penggajian baru yang berlaku karena tidak mengindahkan Iama keria, latar belakang pendidikan formal, serta jumlah tanggungan keluarga. PT. X perlu mengatasi masalah tersebut agar konflik yang terjadi dapat bersifat konstruktif dan positif bagi kedua belah pihak pada khususnya dan organisasi pada umumnya. Upaya dalam mengatasi masalah konflik dapat dilakukan dengan pendekatan kompromi (compromising). Pendekatan ini lebih menekankan pada kesediaan masing-masing pihak untuk menurunkan tuntutannya dan mengambil jalan tengah dari kepentingan kedua belah pihak, yaitu pihak manajemen dan pihak serikat pekerja. Pilihan-pilihan tindakan untuk menangani konflik mengarah pada manajemen konflik yaitu upaya penggunaan teknik pemecahan konflik agar bersifat konstruktif bagi organisasi secara keseluruhan Dalam menangani konflik pada PT. X, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Strategi pemecahan masalah tersebut terbagi atas 2 bagian. Pertama, yaitu dalam memecahkan masalah besaran penghasilan dapat dimulai dari diadakannya forum bipartit yaitu pertemuan tatap muka dari pihak Serikat Pekerja dan pihak Manajemen sebagai pihak-pihak yang mengalami konflik dengan maksud mengidentifikasi masalah dan memecahkannya lewat pembahasan yang terbuka dalam proses Negosiasi Kedua, yaitu dalam memecahkan masalah pemberlakuan sistem penggajian, maka ditetapkan suatu sistem penggajian baru yang berazaskan keadilan lalu disosialisasikan pada seluruh jajaran manajemen dan karyawan."

"CPP ( Coastal Plain Pekanbaru) di Riau adalah suatu kumpulan ladang-ladang minyak yang aktif berproduksi sampai sekarang. Luas areanya 9,996 km persegi dengan jumlah lapangan berproduksi adalah 25 buah dan jumlah total sumur minyak 435 buah. CPP ini dioperasikan oleh PT. CPI berdasarkan kontrak Production Sharing dengan Pertamina yang kontraknya berakhir pada bulan Agustus 2001 dan kemudian oleh Pemerintah Pusat diperpanjang sampai Agustus 2002.Kumpulan ladang minyak ini yang dikenal dengan nama CPP Blok, sekarang menjadi rebutan antara Pemerintah Propinsi Riau dengan PT. CPI untuk mengelolanya. Pemerintah Propinsi Riau dengan dukungan masyarakat Riau melalui Kongres Rakyat Riau II dan semangat otonomi daerah berkeinginan untuk segera mengambil alih kumpulan ladang minyak ini untuk dikelola, setelah masa kontrak PT. CPI dengan Pemerintah Pusat Berakhir. Sedangkan PT. CPI juga berkeinginan untuk melanjutkan kontrak mereka dalam mengelola Blok CPP, atau minimal mereka tetap diikut sertakan sebagai partner dari Pemerintah Propinsi Riau dalam mengelola kumpulan ladang minyak tersebut.Untuk melihat kesungguhan dari rencana serta keinginan dari Pemerintah Propinsi Riau dalam mengelola CPP Blok ini, maka melalui pendekatan analisis AMP ( Analytic Hierarchy Process) terhadap tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan, akan terlihat mana dari tujuan dan strategi tersebut yang pantas untuk dilaksanakan demi tercapainya sasaran dari Pemerintah Propinsi Riau yaitu keinginan mereka untuk mengelola Blok CPP. Analisa dari AHP ini diambil dari persepsi/penilaian dari 6 responden expert yang terdiri dari kelompok Praktisi/Tekhnorat, Tokoh Masyarakat dan Akademisi. Terlebih dahulu mereka akan menentukan hirarkhi dari tujuan dan strategi yang akan dipakai melalui kuesioner awal yang diberikan kepada mereka. Setelah itu baru responden ini mengisi kuesioner AHP.Pada pihak Pemerintah Propinsi Riau, untuk tujuan terlihat bahwa expert ternyata memilih "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Riau" sebagai tujuan yang harus diprioritaskan agar sasaran bisa tercapai. Sedang strategi yang harus dimainkan adalah mencari "Dukungan Masyarakat Riau", meningkatkan "Kualitas SDM Daerah Riau di bidang perminyakan" dan bersikap "Mandiri dan Profesional".Dengan proses yang sama dengan Pemerintah Propinsi Riau, pihak PT. CPI lebih memprioritaskan "Sebagai salah sumber benefit bagi perusahaan" sebagai tujuan utama dari motivasi mereka untuk mencapai sasaran yang diinginkan yaitu turut serta mengelola CPP Blok. Sedangkan strategi yang dimainkan oleh mereka adalah "Melakukan lobby yang intensif kepada pihak Pemerintah Propinsi Riau" dan "Meningkatkan program Community Development untuk masyarakat Riau".Akhirnya konflik ini diselesaikan dengan Game Theory (Teori Permainan) dengan memakai pendekatan AHP untuk menghasilkan solusi yang bersifat win-win solution antara kedua belah pihak. Untuk pihak Pemerintah Propinsi Riau, jika ingin mencapai sasarannya maka harus memainkan strategi "Meningkatkan Kualitas SDM Daerah Riau di bidang perminyakan" dan strategi mencari "Dukungan Masyarakat Riau" yang maksimal. Sedangkan pihak PT. CPI harus memainkan strategi "Melakukan lobby yang intensif kepada Pemerintah Propinsi Riau" dan strategi "Meningkatkan program Community Development untuk masyarakat Riau'". Jika strategi-strategi diatas yang dimainkan oleh kedua belah pihak, maka akan diperoleh hasil yang menggernbirakan dan tidak ada pihak yang akan dirugikan oleh pihak yang lain."