Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tragedi Tanjung Priok telah berlangsung 20 tahun silam. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyclesaikan kasus tersebut. Tidak sedikit usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para korban untuk mencari keadilan, namun saat Orde Baru masih berkuasa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Usaha-usaha yang mereka lakukan sepertinya terbentur tembok yang sangat kokoh yang sangat sulit bagi mereka untuk menembusnya. Lalu kemudian jatuhnya Ordc Baru memberi titik terang untuk mencari keadilan karena pintu-pintu keadilan itu telah dibuka. Lalu yang menarik bagi peneliti kenapa ketika pintu-pintu keadilan itu mulai terbuka, tapi justru para korban menempuh cara Islah yang berarti mereka rela melepas para tersangka yang telah membuat mereka menderita, bebas begitu saja.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (depth interview) Data didapatkan dari beberapa sumber seperti wawancara terhadap korban langsung maupun tidak langsung (keluarga Korban) kasus Tanjung Priok, aparat yang terlibat pada tragedi tersebut, dokumen-dokumen yang terkait dalam Kasus Tanjung Priok serta sumber-sumber lainnya.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dipilihnya Islah atau rekonsiliasi sebagai jalan untuk menyelesaikan kasus Tanjung Priok 1984, karena ada beberapa faktor determinan. Pertama, faktor politik hal ini terkait dengan kedudukan para tersangka yang merasa tidak aman dengan semangat reformasi pasta jatuhnya Orde Baru. Kcmudian faktor berikutnya, faktor ini terkait dengan para korban maupun keluarga korban Tragedi Tanjung Priok. Mereka melakukan Islah karena merasa sangat lelah dan sudah capek untuk memperjuangkan keadilan yang tak kunjung tiba. disamping itu ada keinginan untuk mengurangi beban bangsa ini dengan mereka melakukan Islah. Kcmudian faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Di mana secara ekonomis para korban maupun keluarga korban sangat kesulitan. sehingga ketika ada tawaran Islah, mereka tidak bisa menolaknya, apalagi dengan iming-iming kompensasi yang menggiurkan. Dan ternyata uang sekali lagi menjadi raja, sekaligus menjadi penentu termasuk pada kasus Islah Tanjung Priok ini."

"Penelitian ini menganalisisbagaimanakekerasan simbolik terjadi melalui komentar di Instagram dengan menggunakan metode semioika Barthes. Kekerasan simbolik terjadi dalam pemaksaan nilai-nilai yang diangap ideal dalam suatu kelompok tertentu. Teks yang dipertukarkan dalam Instagram ditempatkan sebagai norma pembenar dengan memanfaatkan otoritas seperti kitab suci agama Islam, untuk mengatur bagaimana cara perempuan berpakaian. Mitos yang disosialisasikan dalam arena Instagram adalah bagaimana penanda nilai moralitas seorang perempuan dapat diamati melalui pakaian yang dikenakannya dan mitos perempuan sebagai pemicu hasrat seksual serta mitos ibuisme. Mimikri terjadi dalam bentuk peniruan terhadap karakter maskulin ketika perempuan yang melakukan kekerasan simbolik mencoba berdiri sebagai subjek dengan cara mendominasi perempuan lainnya.

---

This research analayze how symbolic violence happens through Instagram. Using Rholand Barthes semiotic as methode, research foound that symbolic violence happens thorugh the the coercion of value ideals that believed by majority. Text legitimized by trustworthy authorithy such as holly book of Islam. Those who utterthe power words exert to controlling other’s way of dressing. Myths that socialized through Isntagram are women’s moral judgement based on their way of dressing myth, women as a trigger of sexual harrasment myth and ibuisme myth. Mimikri take a form ini mimickin gmasculinity values."

"Skripsi ini membahas tentang multiple victimization perempuan korban KDRT yang menjalani proses hukum (pidana dan perceraian). Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana viktimisasi terjadi di tiga ranah kehidupan perempuan, yaitu viktimisasi ranah domestik, ranah hukum, dan ranah sosial masyarakat (pasca keseluruhan proses hukum) dengan menggunakan teori feminis hukum yang menjelaskan bahwa gender berpengaruh terhadap ketidakadilan hukum yang dialami perempuan, dan feminis radikal yang menjelaskan bahwa opresi terhadap perempuan terjadi di hampir keseluruhan hidup perempuan. Dua orang perempuan korban KDRT yang menjalani proses hukum menjadi subjek penelitian yang pengalamannya digunakan untuk melihat bagaimana multiple victimization pada perempuan korban KDRT yang menjalani proses hukum adalah sebuah bentuk opresi terhadap perempuan.

---

This thesis studying about multiple victimization on women who become a victim on domestic violence who through on law process (criminal law and divorce). Research conducted by looking how victimization occurred in three domain of women life, domestic sphere, the legal sphere, and social aspect of the community (after the whole process of law). Using the feminist legal theories that explain about how gender affect the legal injustices experienced by women, and radical feminists where explain that the oppression of women occurs almost the entire life of women. Two women as a victim of domestic violence who undergo the legal process is the subject of research whose experiences are used to analyze this research. Critical approach is used to see how multiple victimization of women victim of domestic violence who through the legal process is a form of oppression of women."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan peran unit PPA di Polres Metro Jakarta Utara danJakarta Selatan serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penanganankekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, observasi danstudi literatur. Hasilnya adalah unit PPA membagi kategori layanannya menjadidua yaitu proses pelayanan korban dan penyelesaian kasus. Faktor-faktor yangmenghambat berasal dari internal korban, eksternal korban dan internal organsiasikepolisian. Rekomendasi yang diberikan adalah memperbanyak jumlah polwanyang berkualitas dan responsif gender, menambah jumlah unit PPA hinggatingkatan Polsek untuk memaksimalkan jangkauan pelaporan kasus.

---

ABSTRACTThis research describes the role of PPA in North and South Jakarta Resort Policeand identify the obstacles and challenges in handling cases of violence againstwomen. This research used qualitative methods and utilized structured interviewsand observations for data collection. Results show that the PPA divides itsservices into two categories, services for the victims and completion of the case.Inhibiting factors originate internally and externally in the victim, and internallywithin the police. Recruiting more qualified and gender responsive policewomenand add more PPA units on the sub-district level is recommended."

"Tesis ini meneliti tentang pendampingan dan penegakan hukum kasus KDRT. Korban KDRT membutuhkan pendampingan karena ketahanan individunya terganggu. Maka akan memberi pengaruh terhadap ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional. Secara normatif pendampingan korban KDRT yang merupakan pemenuhan hak-hak korban telah diupayakan secara maksimal sehingga penanganan menjadi lebih optimal. Dalam prakteknya pendampingan korban kasus KDRT itu terdapat kendala. Penelitian kualitatif ini dengan pendekatan deskriptif analisis. Metodologi dengan wawancara mendalam dengan berpedoman dimana penulis menyembunyikan peran berharap agar mendapat informasi yang lebih banyak dari informan dengan fenomenologi data primer dan data sekunder. Data primer dari wawancara mendalam berpedoman dengan 4 (empat) tempat studi kasus yaitu di LBH APIK, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Bareskrim Polri dan Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder dari berbagai literatur, baik berupa buku, artikel surat kabar, leaflet, internet. Penelitian ini memfokuskan penegakan hukum dan pendampingan korban KDRT. Dan untuk pendampingan korban KDRT karena merupakan kasus yang spesifik tidak seperti kasus-kasus lain memerlukan penguatan, pemulihan dan pemberdayaan. Untuk kendala dalam hal ini pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadikan korban ketakutan. Adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dengan korban KDRT, sehingga proses hukum terhambat. Di Kepolisian kasus KDRT dianggap sebagai kasus rumah tangga diselesaikan secara non ligitasi (solusi damai saja). Pertanyaan di pihak Kepolisian menyudutkan korban. Maka peluang terjadinya kasus KDRT adalah dengan tidak ditahannya pelaku ancaman tindak kekerasan akan kembali muncul lagi, yang mengancam keselamatan korban. Solusi damai tidak cukup untuk menangani kasus KDRT berpeluang kondisi psikis mengalami trauma menjadi-jadi mengingat pengalaman kekerasan yang dialami, Pertanyaan yang menyudutkan akan menjadikan korban tidak percaya diri dan tidak mau memakai jalur hukum dengan berbagai alasan.

---

This thesis examines the law enforcement and assistance in the domestic violence (KDRT) cases. The domestic violence victims need assistance because their individual resistance is disturbed so it will give an influence on family resilience, environmental sustainability, community and national resilience. Normatively the assistance of domestic violence victims that represent the fulfillment of the rights of victims have been pursued maximally so that the handling becomes more optimal. In practice, there are many constraints in assisting the domestic violence victim cases.

This qualitative research represents descriptive analysis approach with methodology of in-depth interviews in which the author undercover his role on hoping in order to obtain more information from informants with the phenomenology of primary data and secondary data. The primary data of the in-depth interviews are guided with 4 (four) places of case studies namely at LBH APIK, P2TP2A of DKI Jakarta Province, National Police Criminal Investigation (Bareskrim Polri) and Polres Metro Jakarta Timur while the secondary data are from various literature, in the form of books, newspaper articles, leaflets, and Internet.

This study focused on the law enforcement and assistance to the domestic violence victims. The assistance to the domestic violence victims is a specific case, not like other cases that require reinforcement, recovery, and empowerment. The constraint in this case is that the doers are not arrested so that the victims of domestic violence become afraid. The different perception between law enforcement officers in this case the police and victims of domestic violence cause the legal process hampered. In the police, the domestic violence cases are considered as household affair that should be resolved in non-litigation (peaceful solution only). The questions by the police are cornering the victims. Thus, the chances of domestic violence cases, because the doers are not arrested, the threats of violence will be repeated, that threaten the safety of the victim. Peaceful solution is not sufficient to handle domestic violence cases since it is likely that psychic condition will get trauma, due to the violence that they experienced. The cornering questions will make the victims have no self-confidence and do not want to take legal action with a variety of reasons."

"Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga (KDRT) memberikan dampak yang sangat merugikan kaum perempuan, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial korban. Dampak psikologis yang dominan dirasakan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah timbulnya PTSD (Post-Traumatic Strees Disorder), seperti: stres, depresi, Dampak jangka pendek (rasa marah, terhina, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan), rasa tidak berdaya, sering menangis dan berbagai gangguan psikologis lainnya. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa KDRT memberikan dampak yang sangat mengganggu pada Ketahanan Individu seorang perempuan yang menjadi korban KDRT hingga beberapa diantaranya berdampak pada keinginan untuk bunuh diri. P2TP2A DKI Jakarta memberikan berbagai pelayanan, salah satunya di bidang pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT agar terciptanya Ketahanan Individu yang lebih baik dengan cara melakukan pendampingan psikologis, advokasi, informasi, mediasi serta rujukan ke rumah aman (Shelter). Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan studi dokumentasi, dimana informannya adalah lima orang Perempuan korban KDRT dan tiga orang Petugas Pendamping/Konselor dan Psikolog yang bertugas pada Lembaga P2TP2A DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak ditemui adalah kekerasan ganda (fisik,psikis, seksual & ekonomi), yang berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikis korban sehingga akhirnya akan mengganggu Ketahanan Individu korban. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh Psikolog yang bertugas di P2TP2A DKI Jakarta adalah dengan cara memberikan konseling psikologis, membentuk kelompok dukungan (support group) dan rujukan ke rumah aman (Shelter). Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A ini bermanfaat dalam mendukung dan membantu korban agar kembali berdaya dan tidak terpuruk dalam kekerasan sehingga mampu bangkit dan menggunakan kembali mekanisme psikologiknya secara optimal dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dimilikinya sebagai proses menuju Ketahanan Individu yang lebih baik agar dapat berpartisipasi di segala bidang kehidupan khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya.

---

Domestic violence against women has resulted in considerable detriment to them of physical, psychological and social disadvantages. The most dominating psychological effect occurs to women due to the abuse in their domestic situation which causes Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). This can cause stress and depression. The short-term consequences appear in the form of anger, feeling humiliated, loss of appetite, sleep disorder, losing weight, powerlessness, feeling sorrow as well as other psychological matters. It becomes obvious that domestic violence has attributed to women's individual resilience in the way of their roles in society and the worst case scenario is that some women even attempt suicide. The P2TP2A DKI Jakarta provides assistance in the form of counseling. One of the skills taught is self-empowerment of abused-women. This should assist them with being able to get on their feet. The victimized women will be assisted to gain their resilience through psychological support, advice, information, mediation and access to shelter.

The research method that was used to gain information consisted of a qualitative approach using in-depth interviews, observations, and library research. The subjects were five victimized-women suffering from domestic violence and the counselor as well as psychiatrist who worked at P2PT2A Institution DKI Jakarta. The research found that multi-forms of violence were common involved physical, psychological and sexual abuses as well as economic reasons. Those abusive matters leave unbearable consequences on the victims both physical and mentality and finally disturb the victims individual resilience.

Based on the research, the psychiatrist at P2TP2A DKI Jakarta have suggested that counseling, establishing support groups and shelters are the best forms of psychological empowerment. The psychological empowerment is useful in support and helping the victims to regain their capabilities so they are to get on their feet. They are supposed to reconnect their psychological mechanisms to optimum level to assist in coping with the problems they face. Having achieved the better individual resilience, they will be able to participate in their social life in particular and generally in the National Development."

"Tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun demikian pada kenyataan perkawinan bukanlah tanpa masalah sehingga seringkali terjadi kekerasan dalam dalam rumah tangga untuk itulah pemerintah membentuk Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKDRT dan tujuan dibentuknya undang undang ini adalah untuk menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia aman tenteram dan damai Namun adakalanya laporan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di dasari rasa emosional sesaat yang kemudian melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian namun tidak jarang juga terjadi ketika pada akhirnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dapat diselesaikan ataupun karena didorong pertimbangan perkembangan anak pasangan suami istri tersebut akhirnya dapat kembali berdamai Dalam keadaan yang demikian maka korban cenderung menjadi tidak lagi berniat untuk melanjutkan perkaranya sampai ke tingkat persidangan yang jutsru akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang sudah kembali rukun tersebut Kesulitan yang timbul bagi aparatur di tingkat penyidikan dalam memilih untuk tidak melanjutkan perkara kekerasan dalam rumah tangga dimana antara pelaku dan korban telah tercapai perdamaian karena tidak semua delik yang diatur Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dirumuskan sebagai delik aduan karena dalam penanganan perkara KDRT hukum acara yang digunakan pada dasarnya mengacu pada KUHAP maka upaya penyidik dalam mencari kemungkinan penyelesaian diluar pengadilan hanya terbatas sebelum pelapor secara resmi memasukan laporannya mengingat setelah laporan diteruskan oleh kepolisian yang berwenang maka penanganan perkara tersebut akan mengikuti alur penanganan perkara pada umumnya sebagaimana yang diatur didalam KUHAP penuntutan tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban juga tidak serta merta menghentikan proses penuntutan perkara tersebut hal ini berarti bahwa walaupun terjadi perdamaian antara pelaku dan korban penuntut umum pada dasarnya harus tetap melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dan perdamaian merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam menentukan berat ringannya pidana yang dituntut atas perbuiatan terdakwa Untuk itu diperlukan adanya konsep diversi terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tujuan Undang Undang PKDRT yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

---

The purpose of marriage is to establish a happy and everlasting family or household based on the sole Almighty God however in reality marriage is not without problems as domestic violence often occurs Therefore the Law No 23 of the year 2004 on Elimination of Domestic Violence has been enacted by the government and its objective is to maintain the unity and the harmony of a happy safe calm and peaceful household Nevertheless occasionally the report on domestic violence happened due to temporary emotional turmoil and then this act was reported to the police However it often happened that the domestic violence occurring could be ended or it stopped because of the consideration of their children rsquo s development so that the couple finally could get back together again peacefully In such a condition the victim tends to no longer have the intention to proceed with the case to the court hearings since it will cause the tension to appear in the household which has calmed down Difficulties appear for the apparatus in the investigation phase in the cases where the victim chooses not to proceed with the case of domestic violence since the perpetrator and the victim have settled the matter The difficulties occur because not all misdemeanors governed by the Law Number 23 of the year 2004 on Elimination of Domestic Violence are formulated as offense In handling domestic violence cases the law of procedure applied basically refers to KUHAP Penal Code so the effort of the investigator to seek for the possibility of settlement outside court is limited to only before the person reporting officially submits his her report considering that after the report is followed up by the relevant police officers the handling of the case will comply with the case handling procedure in general as governed in KUHAP The accomplishment of settlement between the perpetrator and the victim cannot automatically put an end to the case prosecution process This means that even though there is settlement between the perpetrator and the victim the general prosecutor basically has to continue proceeding with the case to the court and the accomplishment of the settlement is the factor which is considered by the general prosecutor to determine the seriousness of the criminal act prosecuted based on what the accused has done Consequently it is necessary to have a diversion concept towards domestic violence cases as the objective of the Law on Elimination of Domestic Violence is to maintain the unity of the harmonious and prosperous household "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan memaparkan kompleksitas pengalaman perempuan yangmengalami tindak pemaksaan hubungan seksual tanpa cara kekerasan fisik atauancaman kekerasan fisik melalui berbagai cara oleh kekasihnya, seperti bujuk rayu,janji palsu, dan tipu muslihat dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya pasal285 KUHP yang membahas tentang perkosaan. Pengaturan terkait marital rape dalamUU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggatidak menjadi fokus analisis mengingat studi kasus penelitian adalah pada relasipacaran. Dalam menganalisis permasalahan kekerasan seksual dalam relasi pacaran,penulis menggunakan teori the continuum of sexual violence dari Liz Kelly dan feministlegal methods dari Bartlett. Metode penelitian adalah studi kasus dengan pendekatankualitatif berperspektif feminis. Melalui penelitian ini, penulis berargumentasi bahwapengalaman perempuan yang mengalami pemaksaan hubungan seksual yang dicapaitanpa cara kekerasan fisik oleh kekasihnya berpotensi untuk tidak terdokumentasikanoleh hukum karena sempitnya definisi hukum tentang perkosaan di Indonesia. Padahal,perempuan yang menjadi korban mendapat dampak yang sangat buruk dari tindakperkosaan tersebut. Sebagai implikasi, akses perempuan untuk mendapat keadilan danpemulihan tidak terjamin dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan demikian, rumusantindak pidana terkait perkosaan sudah seharusnya mengalami proses redefinisi yangmemiliki keberpihakan bagi perempuan korban.ABSTRACTThis study aims to describe the complexity of women experience in the rape case by theact of non- physical violent by her lover, such as seduction and false promise. The studysee this problem through the legal system in Indonesia, especially article 285 of theCriminal Code (KUHP) which discusses about rape. Article related marital rape in LawNumber 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Domestic Violence is not the focus ofanalysis considering the case study research is on dating relationships. For analyzingthe problem, the author uses the continuum of sexual violence theory by Liz Kelly andfeminist legal methods from Bartlett. The research method is case study with qualitativeapproach with feminist perspective. Through this study, the authors argue that theexperience of women who have forced nonviolent sexual intercourse has the potential tobe undocumented by the law because of the narrowness of the legal definition of rape inIndonesia. As an implication, the fulfillment of the rights of women victims to getprotection is not guaranteed within the framework of Indonesian law. Thus, theformulation of criminal offenses related to rape should have undergone a redefinitionprocess."

"Skripsi ini membahas mengenai pengalaman tujuh perempuan dengan delapan kategori yang terdiri dari empat perempuan berada pada hubungan perkawinan dan tiga perempuan tidak berada pada hubungan perkawinan. Keduanya samasama sama-sama dituntut untuk menjadi ibu melalui institusi heteroseksual yang sah (perkawinan).Keharusan yang mereka dapatkan untuk berheteroseksual dan menjadi ibu tak lepas dari konstruksi seksualitas perempuan yang menempatkan perempuan untuk berheteroseksual dan menjadi ibu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus feminis. Pada akhirnya penelitian ini menemukan bahwa keharusan mereka untuk menjadi ibu dalam institusi perkawinan merupakan kekerasan simbolik karena keputusan mereka untuk menjadi ibu tidak didasarkan pada persetujuan dan pilihan yang bebas melainkan sebagai bentuk pemenuhan konstruksi seksualitasnya sebagai perempuan.

---

This study discusses the experiences of seven women, four of whom being in marital relationships and three being unmarried, using eight categories. Both kinds are expected to be mothers through legal heterosexual institution, id est marriage. The necessity for women to be heterosexualized and become mothers are being attached to the construction of female sexuality that places women to heterosexualize and be mothers. This study uses qualitative methods with a focus on a case study of feminism. This study found that their obligation in becoming mothers under marital institution is seen as a form of symbolic violence as their decision in becoming mothers are not based on choice and consent but rather a form of fulfillment of their sexual construction as a female."

"Kekerasan seksual di Indonesia merupakan salah satu permasalahan hukum yang dianggap serius, Dalam menanggapi hal tersebut Indonesia mengatur hukuman pidana tambahan yakni kebiri kimia dan tercantum pada Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Ditengah polemic pro dan kontra Presiden Joko Widodo secara Resmi Menanda tangani Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan timbul banyaknya polemik terkait keberadaan hukuman ini, maka penulis akan melakukan penelitian terkait penerapan hukuman kebiri kimia dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis perbandingan hukum, pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan bahwa hukuman kebiri kimia di beberapa negara sangat memerlukan peran dari ahli medis untuk dapat melakukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, dan hukuman kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena dianggap memiliki gangguan kelainan mental yakni pedofilia. Pada saat ini para dokter masih menolak akan keberadaan hukuman kebiri kimia dikarenakan bertentangan akan kode etik profesinya, akan tetapi penulis menemukan bahwa seharusnya dokter dapat mengambil peran penuh dalam penerapan hukuman ini sebagai bentuk menjaga kondisi Kesehatan baik secara mental maupun fisik sehingga hukuman ini dapat menjadi bentuk rehabilitasi atau pengobatan atas perbuatan menyimpang dari pelaku.

---

In Indonesia sexual violence is one of the legal issues that considered as serious crime. For the response of this issue, Indonesia regulates additional criminal penalties called chemical castration and Written in UU No. 17/2016 about the Second Amendment to UU No. 23/2002 Child Protection Becomes Law. In between of the pro and cons of this sentence, President of Indonesia Joko Widodo Officially Signed Government Regulation No. 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying Out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. With the emergence of many polemics related to the existence of this punishment, the authors will conduct research related to the application of chemical castration using normative juridical research methods with qualitative analysis methods. This research is using comparative legal analysis approach, an analysis approach to statutory regulations. The results of this study the authors found that chemical castration in several countries fully depends on the role of medical experts to give chemical castration sentences, and chemical castration punishment is for perpetrators of sexual crimes against that are considered to have a mental disorder, namely pedophilia. At this time doctors still reject the existence of chemical castration punishment because it conflicts with the professional code of ethics, but the authors found that doctors should be able to take a full role in implementing this punishment as a form of maintaining health conditions both mentally and physically so that this punishment can be a form of punishment. rehabilitation or treatment of the perpetrator's deviant acts."