Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The research describes the process of the riot in Dili, East Timor after the ballot causing gross violations of human rights. This descriptive research implemented historical approach observing tangible occurrences. The research utilizes collective behavior theories of Neil J. Smelser and Muhammad Mustofa. Smelser proposes that collective behavior occurs cause of structural conduciveness, structural strain, spread of general beliefs, precipitating factors, actions of mobilization and social controls. Meanwhile, Muhammad Mustofa is of a certain opinion that collective behavior occurs in a special atmosphere when a crowd suffers from a foss of control and judges that their cruel, mean, inhuman actions are "just" in order to anticipate their complicated situation.

The result of the research indicates that the riot after Dili riot influenced by political will of Indonesian Government and certain foreign sides to separate East Timor from the unity of Indonesia through the ballot causing the severe polarization of the East Timorese.

The riot after the ballot in East Timor emerged negative reactions, which are conveyed by certain foreign and internal sides in order to execute human rights court. Indonesia government has been performing human rights court based on international law of 1998 Rome Statute.

The riot after the ballot in East Timor could have been minimized if the authority had taken some measures such as reconciliation at all levels of both hostile parties during the process of the ballot. In addition, the authority should have given responsibility of the security during the ballot to international forces.

In order to gain the bright future, both nations the Indonesian and the people of Timor Leste should implement reconciliation for the sake of maintaining the stability and sustaining the development."

"Sepakbola merupakan olahraga terpopuler di dunia, penggemarnya tidak terbatas pada kalangan usia tertentu dan bahkan jenis kelamin (Goldstein, 1979). Sepakbola memiliki kaitan yang sangat erat dengan suporter. Setiap klub sepakbola profesional memiliki kelompok pendukung tertentu. Bahkan, kelompok pendukung tersebut mempunyai namanama tertentu untuk menunjukkan identitas mereka (Roversi dalam Giulianotti dan Williams, 1994). Begitu juga di Indonesia, ada kelompok suporter yang terkenal loyal terhadap klub yang didukungnya, yaitu Aremania kelompok suporter Arema. Walaupun dikenal sebagai pelopor kelompok suporter suportif di Indonesia, Aremania terlibat dalam kerusuhan usai menyaksikan pertandingan Arema lawan Persiwa pada tanggal 16 Januari 2008 di Kediri.Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Teori crowd, Perilaku Agresif dan informasi mengenai sepakbola, hooliganisme, dan kasus kerusuhan Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran pola pembentukan crowd dengan perilaku agresif pada Aremania saat kerusuhan 16 Januari 2008 di Kediri dan melihat apakah terdapat tahapan Smelser didalamnya. Sampel penelitian ini berjumlah 8 orang, yaitu 3 orang menjadi partisipan wawancara sedangkan 5 orang lainnya sebagai anggota diskusi kelompok.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan terlibat dalam kerusuhan setelah mengalami 'dissapearance of concious personality', yaitu hilangnya kesadaran individu terhadap kontrol diri dan kepribadiannya saat berada dalam crowd dan adanya kekuatan anonimitas, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk berperilaku saat berada dalam suatu kelompok, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu diatas namakan sebagai perilaku kelompok. Selain itu, partisipan merasakan/mengalami adanya keenam tahapan Smelser, yaitu structural conduciveness, structural strain, the growth and spread of belief, precipitating factors, mobilization of participant for action, dan the operation of social control pada kerusuhan Aremania tanggal 16 januari 2008 di Kediri.

---

Football is the most fabolous sport in the world. Football lovers are not openended for some stage of age and even sex (Goldstein, 1979). Football have to be concerned with the supporter. Every professional football club have a particular supporter group. In fact, those supporter group has a particular epithet to show their identity. (Roversi in Giulianotti&Williams, 1994). So it too in Indonesia, there is one famous supporter group which noted for their loyalty. That is Aremania, the Arema supporter group. Although be known as a sportive supporters, Aremania engaged in the football riot after watched the game between Arema and Persiwa, January 16th 2008 in Kediri.

The theory as used in this research is : crowd theory, aggressive behavior and information about football, hooliganism, and riot case in Kediri. The purpose of this research is to find out the description of crowd with aggresion formation pattern and Study of Smelser's crowd Stages for Aremania on the Riot Case January 16th 2008 in Kediri. The sampling of this research is eight Aremanias who classified into 3 people become a interview participant and 5 people become member of group discussion.

The result of this research shown that participant who engaged in the riot case in Kediri undergone a dissapearance of concious personality, and there is the anonimity power. What is more, six stages of Smelser's contained in the riot case January 16th 2008, in Kediri."

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoieh pemahaman' yang. komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri dari perspektif suami maupun istri dalam konteks sosial budaya. Data dikumpulkan melalui wawancara terfokus, dilakukan terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dan suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan serta pihak terkait yang melakukan usaha untuk mencegah kekerasan terhadap istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Janis kekerasan yang dilakukan suami adaiah mencakup kekerasan fisik, verbal dan ekonomi. Dari perspektif pelaku, kekerasan dianggap sebagai hal yang lumrah. Pelaku bersikap menutup-nutupi fakta atau mengambil rasionaiisasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi daiam keluarga dan menganggap apa yang telah dilakukannya adalah hak pribadinya sehinga orang Iuar tidak periu campur. Hal berbeda terjadi pada istri. Bila istri menyadari bahwa apa yang terjadi merupakan suatu perlakuan yang meianggar haknya yang tidak seharusnya terjadi akan lebih mudah mengungkapkan kejadian sesungguhnya. Tetapi bagi istri yang masih bimbang akan merasa malu bila masalah keluarga diketahui orang lain. Hal lain yang terungkap daiam peneiitian ini adaiah bahwa tradisi barfaque tidak berkontribusi langsung pada kekerasan terhadap istri. Namun yang menjadi akar permasalahan kekerasan terletak pada peran dan status subordinasi perempuan di dalam sistem sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya penelitian pada suami,non kekerasan terungkap bahwa faktor komunikasi yang terbuka dapat mencegah konflik dalam keluarga. Rekomendasi yang diberikan adalah diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi, baik( dari segi pendidikan terhadap keluarga,masyarakat, profesional dan menciptakan suatu sistem hukum yang melindungi istri sebagai korban kekerasan domestik.

---

This study intends to gain a comprehensive insights on matters related to wife-abuse from the perspectives of husbands as perpetrators and wives as the victims in socio-cultural context. Data gathered through focused interviews to abusive and non-abusive husbands as well as competent authorities concerned with wife-abuse. Results of study reveal that types of abuse perpetrated by the husbands fall into three categories: physical assault, verbal abuse and economic violence. From the perpetrators' perspectives, violence is prevalent. They tend to conceal facts or rationalize what had happened at home. They also believe that it is their rights to do whatever they want to do with their wives and no outsider shall intervene his rights and privacy. From the victims' perspectives, in the case that the victim have already perceived that the act is a violation against their rights, they would find it easy to disclose the factual case to the public. On the other hand, if the wives still believe that violence against wives is a private matter, exposing the violence to the outsiders will bring a disgrace to them. Other finding shows that the tradition of barlaque does not directly account for the wife abuse. The root of problem is more to the subordinate roles and status of women within the prevailing social system than the barlaque alone. Study also finds that non-violent husbands believe that communication plays a key role to avoid domestic conflicts."

"Bahasa dalam proses nation-building dan dekolonisasi sebuah bangsa merupakan aspek yang sangat penting, karena bahasa dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Tulisan ini fokus pada kajian mengenai pengaruh bahasa terhadap proses nation-building dalam kaitannya dengan dekolonisasiTimor-Leste sebagai sebuah bangsa. Kompleksitas sejarah menyebabkan masyarakat Timor-Leste terbagi menjadi beberapa kelompok generasi dengan penguasaan bahasa yang berbeda. Berangkat dari praktik berbahasa sehari-hari yang dibedakan menjadi ranah formal dan nonformal, diketahui bahwa bahasa memiliki peranan penting dalampembentukan identitas bangsa. Tuntutan untuk menguasai setidaknya empat bahasa: Tetum, Portugis, Inggris, dan Indonesia memiliki konsekuensi dan membuat bahasa kemudian menjadi tantangan bagi proses nation-building dan dekolonisasi Timor-Leste. Pendidikan selalu menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengonstruksi identitas masyarakatnya dan bahasa adalah alat yang mendukungnya. Namun, hal yang seringkali luput dari perhatian adalah bahwa praktik berbahasa pada ranah formal dan nonformal sama sekali berbeda. Artinya, kekuatan dan kontrol terhadap proses nation-building dan dekolonisasi juga berbeda.Language is a crucial aspect in the process of nation-building and decolonization of a nation by means of its power to influence other aspects, such as economic, politic, culture, and education. This paper focuses on the influence of language towards the nation-building process in the decolonization of Timor-Leste as a nation. The consequences of historical complexity construct several generation groups of Timorese with distinct language proficiency. Drawing from language practice in everyday life which is distinguished to formal and nonformal sphere, known that language has a significant role in the formation of national identity. The demand to be proficient at thevery least in four language: Tetum, Portuguese, English, and Indonesian leads to the consequences and language subsequently becomes the challenge for nation-building and decolonization process of Timor-Leste. Education has always been used by the state to construct national identity and language is an instrument to promote the process.However, the discrepancy between formal and nonformal sphere of practicing language usually unrecognize. By which it means, the power and control towards the process is also distinctive."

"Latar belakang: Frambusia banyak ditemukan di negara tropis dan 75% kasus baru terdeteksi pada anak kurang dari 15 tahun. Diagnosis klinis sulit karena dapat menyerupai lesi penyakit lain. Namun pada praktiknya, diagnosis lebih sering ditegakkan berdasarkan temuan klinis dan epidemiologis, karena pemeriksaan serologis dianggap tidak praktis. Tujuan: Mengetahui kesesuaian gambaran klinis frambusia menurut pedoman WHO dengan kepositivan TPHA pada anak usia 1-12 tahun. Metode: Uji deskriptif. Subyek penelitian dilakukan pemeriksaan klinis sesuai lesi frambusia menurut WHO, lalu dikategorikan sebagai terduga frambusia dan bukan frambusia. Seluruh subyek dikonfirmasi dengan pemeriksaan TPHA. Dihitung besar kesesuaian keseluruhan, kesesuaian positif, dan negatif antara dugaan klinis dan TPHA. Hasil: Total subyek penelitian adalah 493 anak. Sebanyak 32 subyek terduga klinis frambusia dan 22 subyek dengan hasil TPHA positif. Proporsi kesesuaian keseluruhan antara gambaran klinis WHO dan TPHA adalah 90,67%, dengan proporsi kesesuaian positif 18,18%, dan proporsi kesesuaian negatif 94,06%. Kesimpulan: Nilai kesesuaian keseluruhan yang tinggi disebabkan karena kepositivan TPHA sangat kecil dibandingkan total subyek. Kepositivan gambaran klinis frambusia menurut WHO hanya memiliki kesesuaian sebesar 18,18% dengan pemeriksaan TPHA, sehingga tidak cukup sebagai sarana penapisan penyakit. Tidak ditemukannya gambaran klinis menurut WHO memiliki kesesuaian sebesar 94,06% dengan TPHA yang negatif.

---

Background: Yaws is most prevalent in tropical countries and 75% of new cases are in children younger than 15 years. Clinical diagnosis can be confused with other skin diseases. However, physician often diagnose the disease based on clinical and epidemiological finding, because serological examination is impractical.

Aim: To identify the conformity of yaws’ clinical manifestation based on WHO classification and TPHA in children age 1-12 years.

Method: Descriptive study. All subjects were examined based on WHO classification, and then categorized as suspected or nonsuspected cases. TPHA were done to all subjects. Data collected were calculated to identify the proportion of overall agreement, positive percent agreement and negative percent agreement between clinical diagnosis and TPHA.

Result: 493 subjects included in this study. There were 32 subjects with suspected yaws and 22 with reactive TPHA. The proportion of overall agreement between suspected case and TPHA were 90,67%, with positive percent agreement of 18,18%, and negative percent agreement of 94,06%.

Conclusion: The high value of overall agreement can be due to rare case compared to total subjects. The positiveness of yaws’ clinical manifestation based on WHO classification only had the conformity of 18,18% with TPHA result, which means that clinical diagnosis alone is nonreliable as screening tool. The negativeness of the clinical manifestation had the conformity of 94.06% with TPHA result."