Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIdealnya, tujuan akhir dari negara Indonesia adalah terciptanya suatu masyarakat yang makmur, dengan kesejahteraan umum yang adil dan merata. Penegasan ini adalah merupakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha pembangunan pada berbagai bidang, terutama pembangunan dibidang ekonomi, yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 antara lain ; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan azas kekeluargaan. Cabang-cabang yang panting bagi negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 ini adalah merupakan dasar demokrasi dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi, guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara sebagaimana yang dikemukakan diatas. Dalam gerak langkahnya untuk menjalankan pembangunan tersebut diperlukan berbagai lembaga dan badan usaha sebagai pelaku ekonomi, Salah satu bentuk Lembaga (badan usaha) tersebut yang sesuai dengan semangat dan jiwa pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi, hal ini disebabkan karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang mempunyai karakteristik yang selaras dengan pasal 33 tersebut, baik konsep, struktur, tujuan maupun pengelolaannya, dengan demikian pada prinsipnya koperasi ini berbeda dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya (BUMN, Badan usaha swasta). Diantara ciri khas tersebut yang menonjol adalah orientasi (tujuan) dari koperasi, koperasi berorientasi kepada anggota dan masyarakat umum, dengan kata lain koperasi berusaha untuk tujuan mengembangkan dan meningkatkan kesejahtraan anggota dan masyarakat umum, hal ini secara prinsip berbeda dengan badan usaha lainnya, yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemilik / perseorangan dan keuntungan. Ciri khas lainnya adalah pada kekuasaan dan wewenang, kekuasaan tertinggi pada koperasi terletak pada rapat anggota, hal ini merupakan pencerminan dari bentuk demokrasi dalam badan usaha ini. Dalam wadah rapat anggota tersebut setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu didasarkan kepada hak perseorangan anggota, dan tidak didasarkan kepada besarnya modal yang disetorkan."

"ABSTRAKKondisi ekonomi Makro memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia pada umumnya. PEMILU pertama kali pemilihan Presiden secara langsung membawa sentimen positif pada bursa saham di Indonesia termasuk saham Bank Mandiri. Kondisi perbankan nasional secara umum membaik terlihat dari peningkatan porsi kredit yang diberikan, peningkatan dana pihak ketiga dan meningkatnya rasio permodalan.Bank Mandiri merupakan bank BUMN yang sangat strategis bagi Indonesia. Sejak mega merger 4 bank Pemerintah yang melahirkan Bank Mandiri, injeksi kas yang digunakan untuk membeli Obligasi Pemerintah RI sebesar Rp 178 triliun, hingga IPO Bank Mandiri pada tahun 2003, Bank Mandiri menimbulkan berbagai opini kontroversi mengingat besamya biaya dan potensi biaya tambahan yang dikeluarkan Pemerintah.Saat ini saham bank Mandiri memiliki kapitalisasi pasar dan saham teraktif no 2 yang terbesar di pasar modal kita selain itu bank ini merupakan 10 besar Perusahaan ditinjau dari besamya asset perusahaan yang go publik. Namun jika ditinjau secara relative valuation saham bank ini terbilang murah dibandingkan dengan saham bank-bank besar lainnya seperti Danamon dan BCA. Berdasarkan analisa yang kami lakukan secara teknikal maupun fundamental saham bank Mandiri temyata dapat memberikan keuntungan yang memadai. Dari penelitian yang kami lakukan terhadap saham BankMandiri, Bank Danamon dan BCA temyata dalam melakukan investasi saham bila kita menggunakan analisa teknikal pada saat kondisi pasar bullish, imbal hasil yang kita dapatkan masih lebih besar dari pada sistem trading buy and hold. Apalagi jika kita menggabungkan analisa fundamental dengan teknikal maka investasi saham yang kita lakukan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kondisi pasar saham yang sedang bullish karena besarnya pengaruh sentimen positif terutama akibat PEMILU Presiden secara langsung serta sentiment negatif akibat harga minyak yang melonjak serta peningkatan suku bunga FED di Amerika Serikat telah menyebabkan IHSG naik turun secara signifikan, akibat harga saham bergerak volatile, ternyata penggunaan analisa teknikal sangat bermanfaat.Fluktuasi harga saham menimbulkan risiko serta peluang mendapatkan return yang cukup besar. Penggunaan signal beli dan jual dalam analisa teknikal sangat membantu pengambilan keputusan investasi. Dalam investasi jangka pendek secara teknikal Bank Mandiri ternyata menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan Bank Danamon dan BCA padahal ke dua bank tersebut mempunyai kesehatan yang lebih baik dilihat dari segi NPL.Berdasarkan hasil valuasi harga saham Bank Mandiri dengan metode Free Cash Flow to Equity (FCFE) diperoleh harga saham Mandiri sebesar Rp 1.897 per lembar saham pada akhir tahun 2004, sedangkan harga saham Bank Mandiri saat penutupan pada akhir tahun 2004 adalah sebesar Rp 1.925 per lembar. Atas analisa tersebut diketahui intrinsic value saham bank Mandiri lebih rendah dari harga pasarnya. Namun perlu diingat bahwa intinsic value ini diperoleh dengan metode valuasi FCFE yang sangat bergantung pada berbagai asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi Cashflow perusahaan di masa depan dan besarnya expecteted rate of return yang diinginkan investor."

"Skripsi ini membahas tentang lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan formal non bank Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dimana keduanya mempunyai perbedaan karakteristik . Skripsi ini memberikan perbandingan dari lembaga-lembaga tersebut tentang penyediaan akses kredit dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akses kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terbuka luas bagi masyarakat serta perlindungan hukum yang tegas pengaturannya tetapi masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses kredit karena masalah prosedural dan obyek jaminan (agunan). Sedangkan akses kredit pada KSP/UUSPK lebih terbatas karena lebih mengutamakan kepentingan anggota sebelum kepada yang lainnya dan perlindungan hukumnya kurang tegas pengaturannya. Hasil penelitian menyarankan supaya pemerintah memperluas akses kredit dan meningkatkan upaya perlindungan hukumnya kepada masyarakat dalam memudahkan akses kredit.

---

This thesis discusses about financial institutions in general and formal non-bank financial institutions Saving and Loans Cooperative / Savings and Loans Cooperative Business Unit (KSP / UUSPK) both of which have different characteristics. This thesis provides a comparison of these institutions on the provision of access to credit and legal protection to the public. Writing this using the normative legal research methods.

The study concluded that access to credit provided by financial institutions is wide open to people and protection of the law firm public settings but have difficulty in accessing credit because of procedural and object security (collateral). While access to credit at KSP / UUSPK more limited because he prefers the interests of members before the others and the protection of the law is less strict settings. The results suggest that the government should expand access to credit and increase the legal safeguards to the public in facilitating access to credit. "

"Dari data pada Bank Indonesia diketahui bahwa sepanjang tahun 2004, kredit Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) telah menunjukkan kinerja yang terus membaik. Sampai dengan bulan September 2004 (Triwulan III-2004), baki debet kredit UKMK telah mencapai Rp. 262,7 trilyun, meningkat sebesar 23,1 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah baki debet kredit UKMK tersebut adalah 50,7% dari total kredit perbankan (Rp. 518,4 trilyun) dan sebagian besar merupakan sektor produktif. Dari jumlah perkembangan kredit yang cukup signifikan tersebut tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh UKMK dalam memanfaatkan dana lembaga trust "perbankan". Permasalahan yang selalu dihadapi oleh UKMK adalah masalah permodalan dan tersedianya agunan yang memenuhi persyaratan bank teknis.Dengan kondisi tersebut diperlukan adanya peranan pemerintah dalam mengangkat keberadaan dan memberdayakan UKMK Dalam hal Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 99/Kpts/MENTRANS-KOP/1970 tanggal 1 Juli 1970 telah membentuk suatu Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Kemudian PP No. 51/1981 jo PP No. 27/1985, LJKK meleburkan menjadi Badan Usaha Mink Negara (BUMN) di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000, Pemerintah telah memperluas jangkauan kepada UKMK dalam penjaminan kredit dengan perubahan nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana) Sebagai satu-satunya lembaga penjamin kredit yang dimiliki oleh pemerintah, Perum Sarana berupaya untuk memberikan mediasi penjaminan kepada kegiatan usaha UKMK dalam menjembati kendala permodalan dan persyaratan agunan yang memenuhi persyaratan bank teknis. Sampai dengan 30 September 2004 (Triwulan III-2004) Perum Sarana telah menjamin kredit senilai Rp. 7,747 trilyun suatu jumlah yang cukup material dan signifikan bagi stimulus bisnis penjaminan kredit di Indonesia.Seiring dengan perkembangan produk perbankan yang semakin kompetitif dalam menarik perhatian nasabah. Kini dalam dunia perbankan dikenal 2 (dua) lembaga kredit yaitu kredit cash loan dan kredit non cash loan. Kedua jenis tersebut sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha baik berskala korporasi yang konglomerasi maupun sekelas UKM. Keberadaan kredit non cash loan ini diminati oleh kalangan pengusaha sekelas UKM, mengingat dengan kehadiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah memberikan kesempatan kepada UKMK untuk dapat berkiprah secara aktif dalam kegiatan usaha di bidang pengadaan barang dan jasa.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Industri perbankan menaruh perhatian yang cukup intens untuk pengembangan UKMK yaitu memanfaatkan salah satu product knowledge yaitu 'Kredit Non Cash Loan". Kredit Non Cash Loan ini dapat berupa UC Impor, Negosiasi Wesel Ekspor, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Forex Line dan Bank Garansi. Jenis kredit non cash loan yang cukup diminati oleh UKMK adalah Bank Garansi. Dalam pemberian fasilitas Kredit Non Cash Loan berupa bank garansi kepada UKMK, Bank Mandiri juga mempersyaratkan adanya agunan/collateral yang mempunyai nilai marketable yang tinggi dan dilindungi dengan status hukum yang pasti dalam hak kepemilikan agunan/collateral tersebut. Persyaratan demikian menimbulkan hambatan bagi UKMK dalam memperoleh fasilitas kredit non cash loan tersebut. Dengan adanya keberadaan lembaga penjamin kredit "Perum Sarana? hambatan yang dialami oleh UKMK dapat dieliminasi mengingat keberadaan Perum Sarana adalah sebagai lembaga penjamin kredit UKMK yang dapat berfungsi sebagai pengganti agunan/collateral yang tidak dimiliki UKMK.Berkaitan dengan penjaminan kredit non cash loan (bank garansi) oleh Perum Sarana juga menimbulkan pertanyaan mendasar di bidang hukum apakah penjaminan terhadap kredit non cash loan diperkenankan oleh konsepsi atau konstruksi hukum penjaminan yang berlaku di Indonesia. Pemanfaatan konstruksi hukum penanggungan hutang sebagaimana termuat pada Pasal 1820-1850 KUHPerdata dalam konstruksi penjaminan kredit non cash loan (bank garansi) merupakan sumbangan hukum dalam pembangunan ekonomi khususnya memberikan solusi bagi UKMK dalam mengakses ke lembaga trust "perbankan". Perlu dipahami selama ini bisnis di bidang penjaminan kredit belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap dibandingkan bisnis di bidang asuransi kredit sehingga dalam memberikan pelayanan penjaminan kredit non cash loan kepada UKMK perlu mencari terobosan hukum (legal loophole) yang tidak menimbulkan gesekan dengan konsepsi dasar hukum konstruksi penjaminan. Perlu dipahami bahwa antara penjaminan kredit dan asuransi kredit adalah 2 (dua) konstruksi hukum yang berbeda. Sebagai perbandingan diambil contoh dari negara Jepang yang mempunyai lembaga penjaminan, kredit dan lembaga asuransi kredit dalam pengembangan UKMK.Sampai saat ini lembaga penjaminan kredit belum mempunyai peraturan perundangan-undangan yang terkodifikasi dibandingkan dengan lembaga asuransi kredit. Dalam hal ini akan dikaji secara hukum apakah diperkenankan melakukan konstruksi hukum penjaminan atas kredit non cash loan (bank garansi) tersebut. Diharapkan terobosan hukum atas konstruksi hukum penjaminan seperti penjaminan kredit non cash loan ini dapat memberikan implikasi yang positif bagi pembaharuan konstruksi hukum penjaminan dan memberikan manfaat yang positif dalam mendukung UKMK dalam memperoleh akses ke perbankan."

"Development of self-supporting villages in Indonesia; collection of articles"

"Perbankan sangat erat hubungannya dengan sektor riil mengingat perannya sebagai penghubung (intermediasi) bagi surplus spending units dan deficit spending units. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, "transmission channel" yang dipergunakan oleh Bank Indonesia adalah perbankan. Kinerja keuangan menjadi salah satu alat untuk menilai keberhasilan suatu bank. Tesis ini berupaya untuk melihat faktor-faktor eksternal yang diwakili oleh tingkat suku bunga SRI, produk nasional bruto (GNP), indeks pasar modal (IHSG) dan nilai tukar (Kurs) yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Kinerja yang dimaksud diwakili oleh rasio tingkat imbal hasil bagi pemilik modal (ROE) dan aset secara keseluruhan (ROA), rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (LDR) dan rasio kecukupan modal (CAR)."