Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisa faktor-faktor yang menentukan prestasi perusahaan pasangan usaha dari lembaga modal ventura (lembaga pembiayaan keuangan), yang mengemukakan bahwa keberhasilan perusahan pasangan usaha tergantung dari karakteristik wirausahawan, struktur industri yang dimasuki dan strategi yang digunakan perusahaan tersebut, dengan menggunakan model: Prestasi perusahaan pasangan usaha = f ( karakteristik wirausahawan, struktur industri, strategi bisnis ). Dalam pengujian model ini dikemukakan 7 hipotesis, mengenai faktor-faktor yang berpengaruh menentukan prestasi(keberhasilan) perusahaan pasangan usaha. Hipotesis ini diajukan berdasarkan atas permasalahan : Bagaimana bentuk karakteristik wirausahawan yang dapat mempengaruhi prestasi perusahaan pasangan usaha ? Struktur industri yang bagaimana yang mempengaruhi prestasi perusahaan pasangan usaha ? Strategi bisnis yang bagaimana yang mempengaruhi prestasi perusahaan pasangan usaha ? Bagaimana bentuk interaksi antara masalah yang tersebut pada butir (1), (2) dan (3) ? Data yang digunakan untuk pengujian ini berasal dari 40 perusahaan pasangan usaha (baik yang berhasil maupun yang gagal), data tersebut diambil dari 3 lembaga pembiayaan keuangan termasuk sebuah perusahaan modal ventura. Secara keseluruhan dari pengujian hipotesis ini ditemukan dukungan yang kuat terhadap model tersebut, bahwa prestasi perusahaan pasangan usaha dipengaruhi oleh karakteristik wirausahawan, struktur industri dan strategi bisnis-nya. Interaksi ketiga variabel ini jauh lebih penting dalam menunjang prestasi perusahaan pasangan usaha, dart pada masing-masing variabel berdiri sendiri-sendiri. Seperti diketahui bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura di Indonesia mencontoh model Amerika, dengan mengemukakan cara kerja yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang terkemuka di Jepang, akan memberi gambaran lain terhadap alternatif cara pembiayaan tersebut."

"Tugas pokok yang diemban Pertamina meliputi tugas pengusahaan, yaitu usaha peningkatan produksi, pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dan energi di dalam negeri, meningkatkan iklim investasi dan ketaatan dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Pertamina melakukan kerjasama dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) dengan investor asing dengan sasaran untuk optimasi pendapatan Negara.Baik dalam Model Perjanjian PBB, OECD dan UU pajak domestik menjelaskan kegiatan dalam pertambangan dan penggalian sumber alam sebagai adanya bentuk usaha tetap (BUT) tanpa persyaratan waktu (time test). Konsep BUT tersebut diperkenalkan untuk menentukan hak pemajakan (taxing right) dari suatu negara sumber (peserta perjanjian) atas laba usaha yang diperoleh perusahaan penduduk negara mitra perjanjian. Bentuk usaha tetap KPS yang telah berproduksi sebagai subyek Pajak Penghasilan dan Branch Profit Taxation.Dalam upaya peningkatan penerimaan disektor pajak dan perluasan pengertian obyek pajak dalam UU PPh, terdapat usaha-usaha untuk memberlakukan industri minyak sama dengan industri pada umumnya yang mengakibatkan rnasalah-masalah seperti pengenaan pajak penghasilan atas overhead & technical charges kantor pusat; penggunaan tarif tax treaty untuk branch profit taxation yang tidak sesuai dengan Kontrak KPS; apakah Indonesia mempunyai hak pemajakan terhadap pengalihan working interest diantara perusahaan minyak asing di Iuar negeri; konsolidasi wilayah kuasa pertambangan (WKP) dan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BUT KPS bidang Migas.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu membahas masalah-masalah yang ditemui dalam aplikasi perpajakan BUT KPS bidang Migas dengan teori perpajakan. Sumber datanya diperoieh dari beberapa BUT KPS di Jakarta serta teknik pengumpulan datanya melalui teknik kepustakaan, wawancara dan observasi.Dari hasil pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan, Biaya alokasi overhead dan technical charges kantor pusat dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto BUT KPS bidang migas; Indonesia, negara dimana BUT KPS terletak, mempunyai hak pemajakan atas keuntungan yang diterima dari pengalihan working interest oleh perusahaan minyak asing kepada perusahaan minyak asing Iainnya di Iuar negeri; Perusahaan minyak asing di negara mitra perjanjian dapat menggunakan tarif tax treaty untuk branch profit taxation. Hal tersebut tidak berlaku bi|a terdapat pengecualian, seperti dalam tax treaty Indonesia dengan negara mitra perjanjian seperti Amerika Serikat, Australia dan Korea Selatan; Surat Menteri Keuangan yang mewajibkan setiap KPS/partner eksplorasi dan produksi migas mempunyai NPWP tersendiri dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan Jasa teknik, manajemen dan jasa Iainnya yang diberikan oleh BUT KPS produksi kepada BUT eksplorasi tidak dipotong PPh Pasal 23, karena dalam kontrak telah diatur, bahwa pemberian jasa tersebut tidak terkena pajak sepanjang pembebanannya at cost."

"Dalam Production Sharing Contract (PSC), PT. PR sebagai kontraktor memiliki kewajiban untuk memberikan laporan aktivitas bisnisnya kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Dalam laporannya ini terdapat perhitungan pembagian revenue antara kedua entitas. Pembagian revenue berupa perhitungan Equity to be Split (ES) dan Contractor?s Share (CS). Perhitungan ES menggunakan rumus 𝐸𝑆=𝑇𝐿−𝐹𝑇𝑃−𝐶𝑅−𝐼𝐶 dan CS menggunakan rumus 𝐶𝑆=𝑝.𝐸𝑆+𝑝.𝐹𝑇𝑃 dengan TL adalah Total Lifting, FTP adalah First Tranche Petroleum, CR adalah Cost Recovery, dan IC adalah Investment Credit. Setelah dilakukan perhitungan, maka PT. PR menyajikannya dalam bentuk Financial Quarterly Report (FQR) yang dilaporkan setiap tiga bulan.

---

In the Production Sharing Contract (PSC), PT. PR as a contractor has the obligation to provide its business activity reports to the Oil and Gas Upstream Regulator and Implementing Agency (BP Migas). In this report there is a calculation of the division of revenue between the two entities. The division's revenue in the form of calculation Equity to be Split (ES) and the Contractor's Share (CS). Calculation using the formula 𝐸𝑆=𝑇𝐿−𝐹𝑇𝑃−𝐶𝑅−𝐼𝐶 and 𝐶𝑆=𝑝.𝐸𝑆+𝑝.𝐹𝑇𝑃 with TL is Total Lifting, FTP is the First Tranche Petroleum, CR is the Cost Recovery, and IC is the Investment Credit. After doing the calculations, then the PT. PR presented in the form of Quarterly Financial Report (FQR) are reported every three months."

"Tesis ini membahas mengenai studi perbandingan pengaturan joint ventures di Indonesia dengan beberapa yurisdiksi lain, yaitu Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Studi perbandingan pengaturan joint ventures tersebut terutama ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan obyek penelitian berbasis norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan. Pengaturan joint ventures dari aspek persaingan usaha di yurisdiksi tersebut belum dilakukan secara khusus melalui suatu undang-undang tersendiri, namun biasanya tersirat dalam pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan secara khusus mengenai kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint ventures melalui peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan mengenai joint ventures tersebut sebaiknya menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak oleh para pihak dalam pembentukan joint ventures dengan aspek hukum persaingan usaha dan hukum perusahaan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong terciptanya persaingan usaha secara sehat serta mencegah timbulnya praktek monopoli dalam kerja sama antar pelaku usaha melalui pembentukan joint ventures.

---

This thesis discusses comparative study among some countries, which compare Indonesian joint ventures regulation with other jurisdiction from other countries, such as Japan, Singapore, United States of America, and European Union. This comparative study is reviewed from competition law aspect. This research employs descriptive research method with qualitative approach. To be more specific, this research employs normative research method. This research adapts legal norms for the object of research in legislation. In addition, the cases have been concretely established by the judge and have been decided in the court. Joint ventures regulation from business competition aspect has not been performed particularly through its own legislation but it is generally implicit in the regulation of an unfair business and anti-monopoly.

The result of the research suggest that Indonesian Government should consider doing a special arrangement of cooperation among business in the form of joint ventures through its own legislation. Joint ventures regulation should adapt the principle of contractual freedom by the parties in establishing of joint ventures to legal aspect competition and corporate law. This is aims to ensure legal certainty and encourage a fair competition. In addition, this can prevent monopolistic practice in partnership or business through the establishment of joint ventures."