Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penduduk di perkotaan berkembang dengan sangat pesat. Tahun 1989 jumlah seluruh penduduk di Indonesia 176 juta jiwa, dengan angka pertumbuhan rata-rata 2,1 pertahun akan menjadi 216 juta jiwa pada tahun 2000. Dari jumlah tersebut pada saat ini 27 persen adalah penduduk perkotaan, pada tahun 2000 diprediksikan menjadi 38 persen yang tinggal di perkotaan.Tekanan jumlah penduduk juga dirasakan oleh kota Semarang. Menurut analisis data sekunder hasil sensus penduduk pada tahun 1980 adalah 1.024.940 jiwa, sedangkan pada tahun 1971 masih berjumlah 641.795 jiwa, ini berarti ada peningkatan 59,7 persen selama 9 tahun atau rata-rata 5,3 persen per tahun. Meskipun pada dasawarsa terakhir (1980-1989) pertumbuhan penduduk bisa ditekan, namun kepadatan masih sangat dirasakan untuk daerah-daerah tertentu. Misalnya di wilayah penelitian kepadatan sudah di atas 500 jiwa/ha. Tekanan penduduk yang melebihi daya dukung ini menyebabkan munculnya pemukiman dengan tatanan yang serba tidak teratur. Pemukiman seperti ini tumbuh dengan pesat dan tidak terkendali sehingga menjadi daerah yang kumuh dengan penduduk rendah pendidikan dan penghasilan. Jumlah penduduk miskin itu sendiri di perkotaan pada dasawarsa terakhir ini tidak menunjukkan adanya penurunan yang berarti, bahkan cenderung untuk meningkat.Dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan di perkotaan, Pemerintah melaksanakan suatu program yang disebut Program Perbaikan Kampung. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Program Perbaikan Kampung mempunyai fasilitas bantuan kepada masyarakat yang terdiri dari penyediaan air bersih, perbaikan jalan, perbaikan selokan dan bantuan jamban keluarga.Sedangkan kualitas hidup dalam penelitian ini meliputi lima aspek kualitas, yaitu aspek fisik dilihat dari kelayakan rumah, aspek ekonomi dilihat dari kemiskinan dan persen pengeluaran untuk makan, aspek kesehatan, aspek psikologis dilihat dari kebetahan bertempat tinggal, aspek sosial kemasyarakatan.Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kelima aspek kualitas hidup tersebut di atas dan apakah program perbaikan kampung mempengaruhi kelima aspek kualitas tersebut.Adapun penelitian ini mempunyai tujuan:1. Mengetahui pengaruh Perbaikan Kampung terhadap Kualitas Hidup.2. Mengetahui pengaruh Kondisi Lingkungan Sosial terhadap Kualitas Hidup.3. Mengetahui keberhasilan Program Perbaikan Kampung dalam meningkatkan Kualitas Hidup.Lokasi penelitian adalah tiga Kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah, ditentukan berdasarkan cara purposive sampling. Masing-masing kelurahan diambil satu RW yang merupakan wilayah paling padat penduduknya. Selanjutnya untuk menentukan banyaknya sampel di tiap-tiap RW digunakan cara proporsional random sampling, yang keseluruhannya berjumlah 105 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan masyarakat dan petugas KIP serta observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan literatur dan dari instansi terkait. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan memakai statistik non parametrik, yaitu menggunakan rumus Chi-Square yang diteruskan dengan uji Coefficient Contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel Perbaikan Kampung mempunyai korelasi yang signifikan terhadap Kualitas Hidup dilihat dari faktor layak rumah dengan derajat hubungan yang cukup kuat, berpengaruh pula terhadap faktor Kesehatan dengan derajat hubungan yang cukup kuat, akan tetapi kurang berpengaruh terhadap Kualitas Hidup dilihat dari faktor Kemiskinan, Peranserta dalam Pembangunan dan faktor Kebetahan Bertempat Tinggal.Variabel-variabel Lingkungan Sosial mempunyai korelasi yang signifikan terhadap Kualitas Hidup balk dilihat dari layak rumah, kemiskinan, kesehatan maupun peranserta dalam pembangunan, akan tetapi kurang berpengaruh terhadap kebetahan bertempat tinggal.Jadi dari hasil korelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Perbaikan Kampung lebih berhasil dalam meningkatkan kualitas fisik pemukiman akan tetapi kurang berhasil dalam meningkatkan kualitas ekonomi dan kualitas sosial kemasyarakatan.

---

The population of the city tends to grow very fast. With a 2.1% average annual growth rate, the population of the city, which had been estimated as 176 million in 1989, is predicted to count for 216 millions in the next 2000. At present, 27% of the total city population is found in the urban areas, which means that in the next 2000, the percentage will count for 38%.

Population pressure is one of the Semarang city problems. According to the 1980 census, the number of the city population in the same year is 1 024 940, compared to the city population in 1971, i.e. 641 795. That means that within nine years, the city population has undergone an increment of 57.7% or annual average of 5.3%.

Even though during the last decade various efforts had been conducted to control the population growth, in some parts of the city areas, population density is significantly increasing. This is particularly true with regard to the observed areas, where population density is more than 500/sqm. Such population pressure rendered the areas overpopulated and thus exceeding the physical carrying capacity. Such condition has been made severe with the emergence of various disordered population settlements. The uncontrolled settlements have grown very fast, creating slums areas with low-educated and low-income inhabitants adding to the increasing numbers of the urban poor.

In the frame of urban poverty eradication, the government has launched a program named as the Kampung Improvement Program (KIP), aiming to improve the quality of life of the urban poor. This program has been continuously providing social facilities to the urban poor in the form clean water provisions, street improvements, latrines and wastewater infrastructure/ facilities.

In light of its parameters, the quality of life is viewed from five aspect, i.e. (1) physical aspect, represented by housing condition, (2) economic aspect, represented by rate of poverty and percentage of consumption for food, (3) health aspect, (4) psychological aspect, viewed from residential adjustment, and (5) societal aspect.

The study tried to investigate what kind of factors influencing the five aspects of quality of life and whether the Kampung Improvement Program has significant influences on the said aspects.

The objectives of the study are:

1. To study the influence of KIP on the quality of life of the community studied;

2. To study the influence of the social environment on their quality of life;

3. To study the results of the KIP Program in promoting their quality of life

The areas studied covered three villages in the Sub-district of Central Semarang, base on purposive sampling. One RW community association, the population of which is the densest, represents each village. Samples were proportionally and randomly taken, with 105 inhabitants as respondents.

Primary data were collected through interviews using questionnaires, depth interviews with informal leaders and KIP personnel?s, supported by field observation. Secondary data were obtained through literature studies and some connected agencies.

Results of data analysis indicate that KIP variables proved to be having significant correlation with the quality of life in terms of residential adjustment factor, showing a strong degree of relationship. The same variables have also influence on the health factor, showing a strong degree of relationship, even though their influence on the quality of life viewed from the poverty, participation, and residential adjustment are less significant.

Social environment variables have significant correlation with the quality of life of the community in terms of residential adjustment, poverty, health and participation in the program; even though their influence on the residential adjustment are less significant. From the correlation analysis we can assume that the KIP has succeeded in the improvement of the settlement physical quality, yet less succeeded in improving the social and economic quality of the community."

"Krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia menyebabkan aktivitas perekonomian rakyat mengalami kemunduran termasuk di dalamnya adalah usaha budidaya peternakan ikan. Berdasarkan data yang diperoleh pada akhir tahun 1996, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tercatat 27 juta jiwa, namun pada tahun 1999 meningkat menjadi sekitar 54 juta jiwa.Luas wilayah Kabupaten Kampar ± 11.707,60 km2. dengan potensi lahan untuk pengembangan budidaya perikanan air-tawar dalam kolam seluas 2.000 ha yang terdiri dari kolam berpengairan irigasi luasnya 826,60 ha dan kolam tadah hujan luasnya 1.137,40 ha. Pemanfaatan lahan untuk kolam di Kabupaten Kampar tahun 2000 baru meliputi lahan seluas 538 ha, jadi untuk usaha pengembangannya masih terbuka peluang lahan yang sangat besar.Permasalahan dalam penelitian ini adalah:1. Apakah kegiatan budidaya air-tawar kolam dapat meningkatkan kualitas hidup peternak ikan di Kabupaten Kampar2. Faktor- faktor apa saja yang menentukan dalam peningkatan hasil produksi dan pendapatan dari kegiatan budidaya perikanan air-tawar tersebut.Tujuan penelitian ini adalah:1. Mengukur derajat huhungan meningkatnya hasil produksi budidaya perikanan air-tawar dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat2. Menentukan ukuran kolam budidaya yang layak dan dapat meningkatkan pendapatan.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :1. Variabel-variabel budidaya perikanan mempunyai korelasi terhadap kualitas hidup2. Tingkat kemampuan sumber daya manusia masyarakat peternak ikan dalam pengembangan kegiatan budidaya perikanan sangat menentukan berhasilnya upaya peningkatan kualitas hidup.Lokasi penelitian ada tiga kecamatan di Kabupaten Kampar, ditentukan berdasarkan purposed sampling. Masing-masing kecamatan ditentukan tiga desa yang merupakan wilayah yang potensial dalam budidaya perikanan air-tawar dalam kolam. Penentuan banyaknya sampel individu (responden) di tiap-tiap desa digunakan cara simple random sampling, yang keseluruhannya berjumlah 180 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan lapangan serta wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara dengan masyarakat peternak ikan, masyarakat bukan peternak ikan, dengan petugas lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur dan pihak instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.Variabel-variabel kualitas hidup yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 1) Kesehatan masyarakat 2) Pendapatan, 3) Pendidikan, 4) Peran serta, 5) Ketenteraman dan keadilan dan 6) Kualitas lingkungan.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan memakai statistik non-parametrik, yaitu menggunakan rumus Chi-kuadrat yang diteruskan dengan uji contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa peningkatan pendapatan dari usaha budidaya perikanan air-tawar merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.Berdasarkan pengukuran analisis kelayakan usaha budidaya perikanan air-tawar bahwa, ukuran kolam 400m2 layak untuk usaha budidaya ikan.Faktor-faktor yang menentukan dalam usaha pengembangan kegiatan budidaya perikanan air-tawar di Kabupaten Kampar adalah: 1) Faktor pelaku perikanan yaitu masih kurangnya kualitas sumber daya manusia peternak ikan sebagai pelaku langsung usaha perikanan; dan 2) Faktor yang terkait dengan kegiatan perikanan, yaitu: a. Aparatur perikanan yang profesional terbatas jumlahnya , b. Produktivitas Balai Benih ikan (BBI) di Bangkinang kurang mencukupi kebutuhan benih untuk budidaya, hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan dan biaya operasional, c. Kurangnya permodalan untuk pengembangan usaha budidaya d. Koperasi belum berfungsi dengan baik dalam menyalurkan sarana produksi dan memperluas jaringan pemasaran, e. Sarana jalan dan tranportasi di beberapa tempat tertentu kurang memungkinkan untuk pengembangan usaha perikanan, f. Konsumsi ikan per kapita masyarakat per tahun masih rendah dan g. Sarana informasi perikanan masih kurang.

---

The Improvement of the Community Quality of Life through Fresh Water Fish AquacultureThe monetary crisis which influence economy in Indonesia causes people economy activity is undergoing decline include of the fish culture effort. Based on data in 1996, the population who lives under poverty line recorded 27 million person, but in 1999 increase to be 50 million people.

The wide area of Kabupaten Kampar ± 11.707,60 km2, with the land potency for fresh water fish aquaculture development in the pool wide area 2.000 ha consist of pool has irrigation waters system wide area 862,60 ha and temporary pool with the waters system come from rain wide area 1.137,40 ha. The utilization of land for pool in the Kabupaten Kampar for 2000 period consist of wide land 538 ha, the big opportunity effort to develop the land is open widely.

The problem in this research:

1. Does the fresh water fish aquaculture influence the community of life?

2. What kind of factors determine for the income improvement and fresh water fish aquaculture production.

The research has purpose to:

1. Measure degree of relation the increasing of fresh water fish aquaculture production with the community quality improvement

2. Measure benefits pool measurement in order to improve income and life quality entirely.

The location of research is divided into three location such as Kabupaten Kampar, determine is based on purposed sampling. Each sub-district is selected three villages that have potential area for fresh water fish aquaculture. Furthermore in order to determine individual sample (respondent) in every village is used by simple random sampling, with total amount of 180 respondents.

The primary data collection is carry out by using direct observation and also interview based on questionnaire, interview, with the fisherman community, non-fisherman community, with site survey staff. The secondary data source is taken from literature and institution party has connection with the issue.

The variables quality of life is used in this research as follows, 1) Community health 2) Income, 3) Education, 4) Community role, 5) Tranquility and Justice, and 6) Environment quality.

The data analysis is carrying out quantitative by using non-parameter statistic, such as using Chi-quadrate formulation which followed to the contingency test together with qualitative analysis.

Based on the above relation can take into conclusion that income improvement of fresh water fish aquaculture is one of essential factor in term of community life quality improvement has source of revenue.

The problem is recognized in order to develop fresh water fish culture activity effort to increase fishery production and income as follows: 1) The fisherman executor: there is still low of human resources quality as direct executor in the fishery field; and 2) Related factor with the fishery activity such as:

a. Limitation of human resources of fishery apparatus which is professional, b. There is still low of BBI productivity in Bangkinang due to lack of process of seed and operational cost. It is difficult for BBI to implement its function to produce enough and certain kind of fish seed, c. It is not yet investor which invests the asset to develop this pool aquaculture effort, d. It is no function well of the cooperative society to allocate production facility and expand of marketing network, e. Lack of road and transportation facility on several places which possible to develop fishery effort, f. There is still low of fish consumption by community per capita per year and g. lack of information facility."

"Proses perencanaan pembangunan melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee (Lemasme) di kampung Kebo wilayah adat Pantai Utara, distrik Pantai Timur, kabupaten Pantai pasca otonomi daerah merupakan langkah awal dari pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Hal ini dirasakan bagi mereka/orang-orang yang seakan-akan telah lama dipaksa tunduk/takluk dan baru merasa/menikmati alam demokrasi karena mereka diberikan kebebasan bersuara menurut keinginan mereka tanpa intervensi dari pihak lain. Sebelum dikeluarkan UU Otonomi Daerah No. 25 Tahun 1999 sistim perencanaan yang partisipatif, aspiratif yang ditetapkan melalui permendagri No 09 Tahun 1982 rupanya telah dimanipulasi oleh pusat untuk kepentingan tertentu yang kemudian telah menempatkan masyarakat hanya sebagai objek yang diam dan bisu dimana mereka jarang diajak untuk menunjukkan/menyampaikan keinginan, aspirasinya dalam setiap usulan program pembangunan sebagai hak warga negara untuk memperoleh manfaat dari pembangunan bahkan pemerintah di daerahpun menerima dan menjalankan keinginan dari atas. Bentuk partisipasi umumnya dimobilisasi dalam melaksanakan dan menerima kehendak luar tanpa diikutkan dalam perencanaan oleh sebab itu sifat partisipasi hanya mendukung keinginan pusat dengan falsafahnya masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mendukung dan mengikuti apa yang dirancang oleh Pusat melalui Bappenas. Meskipun telah dikeluarkan UU Otonomi Daerah No. 25 Tahun 1999 dimana sistim perencanaan yang partisipatif, aspiratif dipandang perlu dibangun sesuai dengan keberadaan sosial budaya lokal dengan melibatkan stakeholder dan grassroot namun dalam belum dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih (good governance).Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk, tingkat dan faktor pendorong, penghambat partisipasi suku Mee dalam proses perencanaan pembangunan melalui lembaga masyarakat adat dengan mengacu pada teori serta upaya atau mengetahui dan memahami cara apa yang telah dilakukan dan dapat dilakukan agar kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di kampung Kebo dan wilayah adat Pantai Utara dapat lebih terwujud.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya ialah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka. Informan-informan penting yang menjadi sampel penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam musyawarah adat (MA), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi suku Mee dimobilisasi oleh pemerintah dan Lemasme (Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee), dan dalam pelaksanaan musyawarah dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh personil Lemasme (Lemasme Masyarakat Adat Suku Mee) yang disebut "Tonawi" yang merangkap beberapa jabatan. Sementara itu posisi masyarakat adat meskipun telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam mengusulkan aspirasi program pembangunan, mereka belum sepenuhnya memahami bahwa merekalah yang berhak mengambil berbagai keputusan.Berangkat dari pemahaman diatas dan kondisi umum partisipasi suku Mee dalam perencanaan pembangunan di kampung Kebo dan wilayah adat Pantai Utara jika dinilai berdasarkan DELAPAN TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT menurut Arnstein menunjukkan bahwa tingkat partisipasi suku Mee dalam perencanaan pembangunan berada pada tangga pertama NON PARTICIPATION dan tangga ke dua TOKENISME. Dengan pengertian bahwa dua tangga pada Non Partisipasi adalah bentuk-bentuk peran serta yang dinamakan terapi dan manipulasi. Sedangkan di tingkat Tokenisme yaitu tingkat dimana peran serta masyarakat didengar dan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada tingkat ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan pada masyarakat. Pemahaman diatas dapat dirumuskan bahwa suku Mee telah menghadiri, mendengar dan mengusulkan program pembangunan tetapi mereka tidak memiliki jaminan bahwa apa yang diusulkan dapat diterima oleh pengambil keputusan.Penyampaian aspirasi masyarakat melalui Lemasme (Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee) wilayah adat dan kampung dapat berjalan karena masyarakat yang diundang telah hadir dan menyampaikan usulan program pembangunan. Usulan yang disampaikan lebih mengarah pada kepentingan umum wilayah khususnya pembangunan sektor sosial. Hambatan yang dihadapi selain didominasi oleh tokoh lokal, diantara masyarakat yang terlambat mengetahui informasi perencanaan pembangunan mudah merasakan dipasifkan dan cenderung mencurigai bahwa hasil musyawarah dapat merugikan dan hanya mementingkan kelompok tertentu (kerabat saja), namun demikian personality tokoh lokal dapat menetralisir. Oleh sebab itu yang terpenting disini adalah membangun komunikasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan tetap melibatkan tokoh lokal yang merepresentasi tiap dusun dan marga di kampung Kebo dan wilayah adat dalam proses perencanaan pembangunan."

"ABSTRAKSesudah Pulau Greenland, pulau Irian adalah merupakan pulau kedua terbesar di dunia. Ia berbentuk sebagai seekor naga, kepalanya menghadap ke arah Barat tepat di bawah garis Khatulistiwa. Badan serta ekornya terletak di sebelah Utara dari setengah bagian Timur benua Australia. Tetapi ada pula yang menggambarkan pulau yang letaknya di ujung Timur Indonesia ini sebagai seekor burung raksasa. Pada saat ini pulau Irian dipisahkan oleh garis perbatasan yaitu 141° Bujur Timur yang membagi pulau itu menjadi dua ialah : a. Sebelah Timur, bermula adalah daerah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diserahkan administrasinya kepada Australia kemudian pada tahun 1975 menjadi sebuah negara merdeka dengan nama Papua New Guinea (PNG). b. Sebelah Barat yang mula-mula bernama Irian Barat karena terletak di sebelah Barat, kemudian Irian Barat merupakan suatu propinsi sendiri dengan nama baru Irian Jaya. Garis perbatasan 141º yang berlaku sekarang ini baru diadakan pada tanggal 16 Mei 1895 di Graven hage, negeri Belanda pada waktu pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris merasa perlu menetapkan perbatasan antara wilayah kekuasaan masing-masing di pulau Irian. Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terletak antara 0°Garis Khatulistiwa-9° Lintang Selatan, 130° Bujur Timur -141° Bujur Timur dengan jarak terjauh dari Barat ke Timur sekitar 1.221 km dan jarak terjauh dari Utara ke Selatan sekitar 999 km merupakan propinsi yang termuda setelah Propinsi Tingkat I Timor Timur. Tanggal 1 Mei 1986 genap sudah usia Propinsi Irian Jaya 23 tahun sejak kembalinya ke pangkuan Ibu Pertiwi. Walaupun telah berusia 23 tahun keadaan Propinsi Irian Jaya pada umumnya masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan Propinsi Daerah Tingkat I lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini disebabkan pemerintah jajahan Hindia Belanda dahulu tidak pernah menaruh perhatian terhadap pulau Irian ini, seperti diungkapkan oleh R.C. Bone dalam bukunya "The Dynamics of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem" yang dikutip oleh Ross Garnaut-Chris Manning, menyebutkan : "Irian jajahan Belanda sebagai anak tiriHindia Belanda, daerah terlupa yang hanya berguna sebagai benteng terhadap gangguan asing, suatu tempat tamasya untuk hukuman tugas bagi pegawai- pegawai sipil yang melanggar disiplin dan sebagai tempat pengasingan untuk pejuang-pejuang kemerdekaan". Di samping faktor tidak diperhatikannya Pulau Irian oleh penjajah Hindia Belanda dahulu faktor-faktor lainnya adalah: a. Faktor geografis yang sangat luas (diperkirakan sekitar 410.660 km2 atau 3,5 x pulau Jawa) dengan topografinya yang sangat bervariasi. b. Faktor penduduk yang sangat langka dibandingkan luasnya dengan jumlah hanya sekitar 1,2 juta jiwa hidupnya terpencar-pencar dengan isolasi alam yang masih sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi."

"Pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat menunjukan pola semakin ke bagian wilayah utara tingkat pertumbuhannya semakin baik. Demikian pula dengan pola tingkat konektifitas jaringan jalan yang terjadi di tingkat kabupaten/kotamadya yaitu wilayah bagian utara memiliki tingkat konektifitas yang lebih tinggi dibandingkan di bagian selatan bahkan rata-rata mendekati angka (100%). Pola tersebut dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan tingkat konektifitas jaringan jalan."

"Masyarakat miskin di sekitar hutan tidak berdaya terhadap kekuatan dari luar (kebijakan pemerintah, sistem produksi dan sistem pasar), serta keterbatasan dalam dirinya (SDM yang rendah), sehingga mereka tidak bisa mengelola sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjarahan kayu di hutan merupakan alternatif terakhir mereka, walaupun disadari tindakan itu melanggar hukum, merugikan dirinya sendiri dan juga orang banyak, serta pemerintah. Alternatif solusi untuk menangani masalah ini, yaitu menghilangkan faktor dari luar yang menghambat dan meningkatkan faktor dari dalam yang terbatas dengan melibatkan mereka (mengajak masyarakat untuk berpartisipasi) secara penuh di dalam kegiatan pemberdayaan.Tema penelitian tentang partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan, dimaksudkan untuk mengkaji strategi dan teknik dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemberdayaan oleh para institusi pemberdaya. Dimana model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik penggalian informasi dengan studi pustaka, wawancara mendalam, observasi partisipasi dan PRA.Secara umum hasil penelitian menunjukkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi mereka bergerak ke arah positif, meskipun dalam waktu cukup lama. Pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program perhutanan sosial telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa di sekitar hutan, sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjarah kayu di hutan, serta semakin meningkatnya partisipasi mereka dalam program tersebut karena tuntutan kebutuhan hidupnya. Konsep kelembagaan sosial, permodalan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sumberdaya lokal, serta pendampingan juga telah tercover dalam aplikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para institusi pemberdaya di tingkat aplikatif, dimana mereka melakukan peranannya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Setrategi yang dilakukan sebagai upaya mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberikan akses lahan hutan melalui sistem kerjasama, penyuluhan kehutanan dan pertanian, bantuan modal usaha, membentuk jaringan kerja informal yang merespon kepentingan dan kebutuhan dari berbagai macam kelompok sosial (seperti keluarga, lingkungan RT, organisasi setempat), mensingkronkan berbagai gagasan, pikiran, harapan dan kebutuhan masyarakat, menegakkan aturan agar tercapai keterpaduan kelompok. Dimana strategi ini dilakukan melalui pendekatan konsultatif; delegasi dan pengendalian, serta pendekatan partisipatif. Sedang penumbuhan kesadaran masyarakat adalah dengan proses imitasi dan belajar dari pengalaman (refleksi), mengajak dan memberi contoh yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.Berbagai upaya tersebut akan berhasilguna dan berdayaguna apabila dari institusi-institusi pemberdaya dapat saling mengisi dan melengkapi dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan menciptakan sistem jaringan kerjasama dan finansial yang bisa menjadi bagian dan fungsi dari suatu strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Kedekatan masyarakat sendiri dengan para institusi pemberdaya juga telah menciptakan suatu hubungan khusus yang informal tanpa menghilangkan substansinya, sehingga akan sangat memungkinkan bagi terciptanya dinamika masyarakat yang semakin cepat.Namun beberapa kelemahan yang terdapat di dalam program perhutanan sosial, yaitu seperti adanya penyimpangan praktek di lapangan, masalah jaminan kesinambungan mengelola lahan hutan, luas lahan dan mekanisme pembagian lahan, kebebasan dalam menentukan jenis tanaman pangan, serta pembagian hasil hutan kayu yang masih belum jelas dan belum menguntungkan masyarakat, telah berpengaruh terhadap menurunnya partisipasi masyarakat desa di sekitar hutan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu kebijakan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaplikasikan melalui program perhutanan sosial perlu dikaji kembali."

"Krisis ekonomi yang melanda ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bertambahnya angka kemiskinan di perkotaan disebabkan terutama dengan makin bertambahnya pengangguran akibat krisis ekonomi. Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah program bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang diaingkat dengan P2KP. Maksud dart P2KP ini tidak lain untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru yang diharapkan akan menambah pendapatan masyarakat.Konsep evaluasi kebijakan publik dilihat dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penerima bantuan dan diterapkan pada evaluasi pelaksanaan P2KP di Kel. Kalibaru. Di dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, variabel-variabel yang diukur adalah program P2KP (X1), Pelaksanaan (K2), dan Pengawasan (X3) dan 1 variabel terikat yaitu pendapatan ( Y ). Untuk menilai keberhasilan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penduduk di kelurahan kalibaru disusun kerangka berpikir dengan asumsi bahwa adanya P2KP akan meningkatkan pendapatan penerima bantuan.Ketiga variabel yang mempengaruhi pendapatan ini diteliti melalui pendekatan analisis deskriptif, menggunakan model kuesioner terhadap 90 responden yang ditentukan dengan cara proportional random sampling. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode regreai partial dan regresi berganda dibantu oleh software statistik yaitu SPSS, deskripsi individu dari responden dikelompokkan dalam jenis usaha, jenis kelamin, pendidikan, usia dan lama usaha.Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Program ternyata mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap pendapatan penerima bantuan, dengan nilai r = 0,438 dan nilai R square = 0,192. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel prediktor tersebut terhadap pendapatan tidak besar yaitu hanya sakitar 19,2.Pelaksanaan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0,615 dan R square = 0.378. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 37,8 %.Pengawasan mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0470 dan R square 0.221. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 22,1 L.Program, Pelaksanaan dan Pengawasan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan nilai koefisien korelasi multiple R - 0,659. seluruh variabel prediktor diatas juga secara bersama-lama mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap variabel bebasnya dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0,435. Hal ini menjelaskan bahwa ketiga variabel predictor diatas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel pendapatan sebesar 43,5 %. Persamaan regresi multiple yang diperoleh adalah aebagai berikut := r Rp. 1.756.836.129 - 26.037,341 Xl + 90.431,259 X2 + 88.428,796 X3Artinya bila diasumsikan bahwa ketiga variabel prediktor diatas 'sama dengan 0 atau tidak ada variabel tersebut diatas maka akan terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.756.836,129.Berdasarkan hasil analisa diatas maka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah bantuan diperlukan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan program, pelaksanaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan P2KP."

"Pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat di wilayah tersebut, baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, maupun sarana-prasarana. ?Pemerintah? perlu memberdayakan masyarakat di wilayah tersebut sehingga masyarakat secara mandiri dapat ikut serta membangun wilayahnya. Untuk mengatasi permasalahan di permukiman kumuh Depkimpraswil mengudakan pilot project pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP. Pendampingan ini penting karena masyarakat belum slap untuk dilibatkan secara penuh dan adanya keterbatasan dalam mengembangkan diri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP, yaitu mendeskripsikan tahapan kegiatan pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP dan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah konsep pemberdayaan, pendarnpingan, permukiman kumuh, sebagai rujukan literatur yang digunakan untuk menganaiisis dan membandingkan dengan proses hasil penelitian dilapangan. Penelitian ini difokuskan pada tahap pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP yang terkandung dalam tahap-tahap yang dikemukakan Adi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif mengenai pelaksanaan CAP di Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Data diperoleh dari informan sebagai pelaku yang terlibat langsung pada proses pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP dan memahami kondisi kelurahan Kebonjati. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi dakumen, wawancara mendalam dan pengamatan, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan, dan interpretasi data melalui tema utama. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi, kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara dan gambar-gambar kemudian dibuat pembahasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP yang dilaksanakan melalui 10 tahap ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Depkimpraswil, yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pembentukan TPM, tahap pelatihan TPM, tahap SKS , tahap penyusunan RPJM, tahap pelatihan IIEP, tahap penyepakatan RPJM, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Tahapan tersebut sejalan dengan tahapan yang dikemukakan oleh Adi. Pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dilihat dal aspek internal dan ekstemal. Faktor penghambat internal terdiri dan kendala waktu, kurangnya pemahaman terhadap kondisi masyarakat, minimnya tenaga pendamping: Sedangkan faktor penghambat eksternal dapat dilihat dari persepsi masyarakat terhadap program CAP, trauma masyarakat terhadap program pemerintah, adanya kelompok masyarakat yang kurang setuju dengan program yang akan dilaksanakan, dan turunnya dana yang tidak tepat waktu. Di sisi lain pendampingan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar karena didukung oleh pendidikan pendamping, pengalaman kerja dan pelatihan pendamping, pengalaman berorganisasi pendamping, keterampilan berkomunikasi, kemampuan.TPM menggerakkan masyarakat, menetap selama program, kredibilitas dan pengalaman tim konsultan. Berdasarkan hasil penelitian maka. direkomendasikan kepada Depkimpraswil melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Jawa Barat, TPL, dan TPM di masyarakat sebagai pendamping untuk meningkatkan kualitas pendampingan, sehingga di masa yang akan datang pembercayaan menghasilkan masyarakat yang mandiri sesuai dengan kemampuannya. "

"Garin-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun yang tidak langsung diperuntukan bagi pembangunan pedesaan. Dan pembangunan pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidup (1988: 70). Dapat dikatakan bahwa pembangunan pedesaaan tidak terlepas dari usaha empowerment (pemberdayaan) masyarakat desa (pembangunan sosial budaya), khususnya usaha peningkatan kemampunan sumber daya manusia untuk berproduksi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. "