Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri produk elektronik dan otomotif adalah sektor yang termasuk dalam kategori medium and high technology industry yang juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dengan tujuan agar memiliki daya saing regional yang ditunjukkan dengan peningkatan ekspor. Hal tersebut didukung dengan adanya kerjasama dalam bentuk ASEAN+3 di sisi perdagangan yang diharapkan dapat mendorong harmonisasi regulasi yang kemudian mendorong perdagangan. Seberapa jauh harmonisasi peraturan non-tariff measures (NTMs) antara Indonesia dengan negara ASEAN+3 serta pengaruhnya dapat dianalisis menggunakan metode regulatory distance. Jenis NTMs technical barriers to trade (TBT) memiliki coverage ratio terbesar sehingga menjadi fokus penelitian untuk menganalisis pengaruh regulatory distance terhadap ekspor produk elektronik dan otomotif dari Indonesia ke ASEAN+3. Studi ini menggunakan unit observasi komoditas produk elektronik dan produk otomotif yang diekspor dari Indonesia ke negara ASEAN+3 dalam rentang waktu 2010-2018 menggunakan model gravity yang diestimasi dengan metode poisson pseudo-maximum likelihood (PPML). Selain itu, dengan menggunakan metode multidimensional scaling diperoleh pola regulatory distance antara Indonesia dengan negara ASEAN+3. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai regulatory distance NTMs jenis TBT antara Indonesia dengan negara di ASEAN+3 pada produk elektronik tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, tetapi pada produk otomotif mengalami kenaikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa regulatory distance NTMs jenis TBT memiliki efek menghambat perdagangan pada ekspor produk elektronik dan otomotif dari Indonesia ke ASEAN+3.

---

The electronics and automotive industry are sectors in the medium and high technology industry category. Both are included as priority in the 2020-2024 Medium Term Development Plan with the aim of having regional competitiveness as indicated by increased exports. This is supported by cooperation in the form of ASEAN+3 on the trade side which is expected to encourage regulatory harmonization which then encourages trade. How far and the effect of the harmonization of non-tariff measures (NTMs) between Indonesia and ASEAN+3 countries can be analyzed using the regulatory distance method. The type of NTMs technical barriers to trade (TBT) has the largest coverage ratio so that it is the focus of research to analyze the effect of regulatory distance on exports of electronic and automotive products from Indonesia to ASEAN+3. This study uses a unit of observation for the commodities of electronic products and automotive products exported from Indonesia to ASEAN+3 countries during 2010 – 2018 using the gravity model which is estimated using the Poisson pseudo-maximum likelihood (PPML) method. In addition, by using the multidimensional scaling method, the regulatory distance pattern is obtained between Indonesia and ASEAN+3 countries. The results of the study show the regulatory distance of TBT-type NTMs between Indonesia and countries in ASEAN+3 for electronic products in 2018 has decreased compared to 2010, but has increased for automotive products. This study also shows that regulatory distance of TBT-type NTMs have a trade-inhibiting effect on exports of electronic and automotive products from Indonesia to ASEAN+3."

"ABSTRAKSistem informasi menciptakan peluang baru bagi perusahaan, namun di sisi lainjuga membawa risiko baru di dalamnya. Oleh karena itu, pengendalian sisteminformasi sangatlah penting untuk mengurangi risko tersebut. Laporan inimenjelaskan aktivitas magang penulis di kantor akuntan publik yaitu melakukanjasa review atas pengendalian sistem informasi perdagangan efek jarak jauh(remote trading) pada perusahaan sekuritas. Jasa ini adalah jenis jasa reviewkepatuhan, dalam hal ini kepatuhan anggota bursa terhadap peraturan Bursa EfekIndonesia.

---

ABSTRACTInformation system creates new opportunities for the organization, but on theother side also brings with them many kinds of risks. Therefore, the informationsystem control is essential to reduce the risks. This report describes the internshipactivity of author in public accounting firms that perform review services of thecontrol of securities trading information system (remote trading) in securitiesfirms. This service is a type of compliance review services, in this case isregulatory compliance of stock exchange member to Indonesia Stock Exchangeregulation."

"Seiring berkembangnya zaman, transaksi perdagangan jual beli sekarang ini dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Hal tersebut menyebabkan adanya perdagangan lintas negara tanpa melihat suatu yurisdiksi. Hal ini dapat menimbulkan potensi peningkatan pemasukan negara berupa pajak yang dapat dikenakan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang melakukan transaksi jual beli dengan berupa penghasilan yang didapatkan dari Indonesia. Maka dari itu muncul permasalahan yaitu bagaimana pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri dapat dikenakan pajak Penghasilan (PPh) dan bagaimana mekanisme pengenaan pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memperoleh data awal tentang pengetahuan baru ini melalui penelitian kepustakaan dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Kesimpulan dari penelitian ini akan terlihat bahwa pengenaan pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan berdasarkan pengawasan dari pihak Pemerintah serta Pemerintah antar negara agar berjalan dengan sebagaimana mestinya.

---

Over the years trade transactions can now be done through an digital system. As a result, this can be lead to cross-border trade regardless of jurisdiction. This also could lead to the increase in state revenue in the form of taxes that may be imposed by digital transactions in the form of income obtained from Indonesia. Therefore, the problem arises, namely how foreign business entity with digital trade system can be subject to income tax and how the collection mechanism in imposing Income tax on digital transactions. This research uses a typology of jurisdicial research with a normative form of research in order to obtain preliminary data about this new knowledge through library research by emphasizing the use of legal norms. The conclusion of this research will show that the imposition of Income tax on foreign business entity with digital trade system must be carried out based on existing provisions and based on supervision from the government and government between countries in order to run properly."

"The papers examine emerging topics such as ad auctions and supply chains, or the interactions between competing markets, and present novel algorithms and rigorous theoretical results. Several of them evaluate their results using real data from large e-commerce sites or from experiments with human traders."

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat hidup masyarakat dunia semakin mudah, sama hal nya dengan   masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat dihadapkan dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan termasuk di instansi pemerintahan maupun swasta. Contoh dari transfromasi yang terjadi adalah dengan adanya pendaftaran merek berbasis online atau melalui aplikasi. Hal terkait pendaftaran secara elektronik atau online ini telah ditetapkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016. Namun,  pada implementasinya DJKI membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk dapat menerapkan sistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan sistem pendaftaran merek secara online pada DJKI. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Merek, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah DJKI telah menerapkan pendaftaran merek dengan baik walaupun banyak kendala seperti resistensi yang tejadi dari pihak internal maupun eksternal, banyaknya aspirasi dari berbagai stakeholders dan lain-lain.

---

The rapid development of technology and information makes life easier for the people of the world, just like the Indonesian people. Currently, society is faced with changes in the environment, including in government and private agencies. An example of the transformation that occurs is the presence of online-based trademark registration or via an application. Regarding electronic or online registration, it has been stipulated in Law No. 20 of 2016. However, in its implementation, DGIP takes approximately three years to be able to implement the system. This study aims to analyzing the application of the online trademark registration system at DGIP. The theory used in this research is the brand, public service, and policy implementation.  The method used in this study is qualitative, data collection techniques with in-depth interviews. The results obtained from this study are that DGIP has implemented trademark registration well, although there are many obstacles such as resistance that occurs from internal and external parties, the many aspirations from various stakeholders, and others."

"Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Kontrak Berjangka tersebut di transaksikan oleh Pialang Berjangka Anggota Bursa Berjangka baik Pembeli maupun Penjual dan dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring Berjangka. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan dikemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka. Kontrak Berjangka tersebut dibuat oleh Bursa Berjangka dan berisi mengenai spesifikasi komoditi yang menjadi underlying Kontrak Berjangka tersebut. Kontrak Berjangka diperjualbelikan secara elektronik oleh Pialang Berjangka Anggota Bursa Berjangka di Bursa Berjangka melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh Bursa Berjangka. Meskipun Kontrak Berjangka tersebut diperjualbelikan secara elektronik melalui sistem perdagangan tetap memenuhi asas-asas perjanjian jual beli antara lain asas kesepakatan, terdapat obyek jual beli yaitu Kontrak berjangka dan terdapat peralihak hak dari Pialang Berjangka Pembeli kepada Pialang Berjangka Penjual melalui Lembaga Kliring Berjangka dalam hal penyelesaian transaksi dilakukan dengan penyerahan fisik komoditi.

---

Commodity futures trading is all matters related with the sale and purchase of commodities with the future submission under the Futures Contracts and or Options on Futures Contracts. Those futures contracts are traded by Brokers, members of Futures Exchange, both Buyers and Sellers, in which settlement is guaranteed by the Clearing House of Futures. Futures Contract is a standard form of contract for buying or selling Commodity in certain quantity, quality, type, place and time of delivery in the future that has been determined. Include in the definition of futures contracts are Options on Futures Contracts. Futures Contract is made by the Futures Exchange and contains specifications of the underlying commodities. Futures Contracts are traded electronically by Broker Member on the Futures Exchange through a trading system which is provided by the Futures Exchange. Although trading are conducted electronically through the system, trade still meets the principles of sales and purchase agreement, such as principle of consensus , the presence of transaction object and the transfer of right from Broker Seller to Broker Buyer via Futures House of Clearing, where settlement is carried out by physical delivery of commodities."

"Tesis ini menganalisa kebijakan pemerintah tentang e-commerce. Kebijakan tersebut berupa amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) 2017-2019. Kebijakan tersebut mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan formulasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yang ditargetkan selesai pada bulan November 2018. Namun, hingga berakhirnya periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019, hal tersebut belum kunjung terbit. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai proses tarik menarik kepentingan yang terjadi dalam tatanan birokratik sebagai pemangku kebijakan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai para aktor-aktor yang terlibat dan juga menyandingkan dengan data sekunder berupa naskah-naskah regulasi serta pemaparan mengenai kebijakan e-commerce. Teori yang digunakan diantaranya adalah; Burreucratic Politic Apporach oleh Alison Wolf (1986), teori Kebijakan Publik, dan Kesalahan tipe ketiga oleh William N. Dunn (2003). Temuan tesis ini memperlihatkan adanya ego sektoral oleh tatanan birokratik dalam menentukan permasalahan kebijakan yang disebabkan oleh adanya multi-interpretasi dari setiap Kementerian/Lembaga yang dilandasi oleh pencapaian target kinerja kepada kepala Pemerintah. Kesimpulan dari tesis ini adalah adanya multi-interpretasi dari pemangku kebijakan menyebabkan tidak ditemukannya political resultant dari masing-masing pihak yang seharusnya bekerja sama dalam memformulasi suatu isu kebijakan sehingga mereka melakukan sesuatu yang disebut sebagai kesalahan tipe ketiga. Hal itu menyebabkan pemangku kebijakan yang merupakan tatanan birokrat tidak menemukan solusi atas masalah publik, melainkan mengulang tahapan berkoordinasi dalam merumuskan masalah kebijakan publik terkait isu e-commerce di Indonesia.

---

This thesis analyzes government policies on e-commerce. The policy consists of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 Year 2017 concerning the Electronic-Based National Trading System Road Map (e-Commerce Road Map) 2017-2019. This policy mandates the relevant Ministries/Institutions to complete the formulation of the Draft Government Regulation on Trade through Electronic Systems (PP PMSE) which is targeted to be completed in November 2018. At the end of the Joko Widodo - Jusuf Kalla administration period 2014-2019, this has not yet been visited. . This thesis raises challenges about the interesting processes that occur in the bureaucratic record as policy makers. This thesis uses a qualitative method by interviewing the actors involved and also comparing with secondary data in the form of regulatory texts and presentation on e-commerce policy. The theory used is; Appeal of Burreucratic Politics by Alison Wolf (1986), Public Policy theory, and type three errors by William N. Dunn (2003). The findings of this thesis show the existence of sectoral egos by the bureaucratic order in determining policy considerations caused by the multi-interpretation of each Ministry/Institution based on finding performance targets for the head of Government. The conclusion of this thesis is the multi-interpretation of the stakeholders that causes no political results from each party related to participation in formulating a policy issue so that they do something called a type problem. That causes the stakeholders who are the bureaucratic order not to find solutions to public problems, are discussed again in coordination in the matter of formulating public problems related to e-commerce issues in Indonesia."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana tipologi tindak pidana Binary Option, dan menganalisis bagaimana regulasi Binary Option di Indonesia, khususnya terkait status Binary Option di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Binary Option (opsi biner) merupakan kegiatan di mana trader selaku pengguna menebak atau memilih antara dua opsi yaitu naik atau turunnya harga suatu aset dalam periode tertentu. Binary Option dalam sejarahnya dikenal sebagai perdagangan opsi. Namun dalam perkembangannya sering terjadi tindak pidana dalam kegiatan Binary Option yaitu penipuan, perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya kegiatan Binary Option menggunakan sarana internet sehingga tindak pidananya dikategorikan sebagai cybercrime. Binary Option di Indonesia dilarang oleh Bappebti melalui siaran persnya, karena Binary Option tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan opsi yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan opsi dalam peraturan tersebut memberikan hak kepada penggunanya melakukan jual beli, sedangkan Binary Option hanya memberikan hak kepada pengguna untuk melakukan tebak-tebakan. Selain Indonesia beberapa negara seperti Belgia dan Kanada juga melarang Binary Option yang telah diatur dalam suatu peraturan. Regulasi terkait Binary Option sangat penting karena larangan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, dapat memperjelas status Binary Option, terpenuhinya unsur keadilan dalam penegakan hukumnya. Akan tetapi di Indonesia sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur larangan Binary Option, sehingga perlu adanya kebijakan hukum pidana terkait larangan kegiatan Binary Option di Indonesia.

---

This paper analyzes the typology of Binary Option criminal acts and examines the regulation of Binary Options in Indonesia, particularly concerning the status of Binary Options in the country. The paper is structured using the doctrinal research method. Binary Option is an activity in which traders, as users, speculate or choose between two options: the rise or fall of the price of an asset within a specific period. Throughout its history, Binary Option has been known as options trading. However, criminal acts such as fraud, gambling, and money laundering often occur in Binary Option activities. Fundamentally, Binary Option activities utilize internet resources, categorizing their criminal acts as cybercrime. Bappebti, through its press releases, has prohibited Binary Options in Indonesia because they cannot be classified as options trading regulated by Article 8 of Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. This is because the regulated options trading, as stipulated in the law, grants users the right to buy and sell, whereas Binary Options only allow users to make predictions. In addition to Indonesia, several countries like Belgium and Canada also prohibit Binary Options through specific regulations. Regulation related to Binary Options is crucial because such prohibitions carry legal force, clarify the status of Binary Options, and ensure the fulfillment of justice elements in law enforcement. However, there is currently no regulation in Indonesia governing the prohibition of Binary Options, necessitating the establishment of criminal legal policies concerning the prohibition of Binary Option activities in Indonesia."