Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKOrang Tionghoa di Indonesia seperti sudah banyak diketahui sering dikelompokkan dalam kategori totok dan peranakan. Ukuran ketotokan dan keperanakan itu bisa bermacam-macam, antara lain ada yang mengidentikkan totok dengan mereka yang asli keturunan Cina, sedangkan peranakan adalah mereka yang merupakan keturunan campuran. Ada pula yang mengkategorikan totok itu ialah mereka yang lahir di Tiongkok. Sedangkan mereka yang lahir di Indonesia adalah peranakan. Kriteria yang lain melihat dari kebudayaan masyarakat atau kelompok orang Tionghoa yang bersangkutan. Orang Tionghoa Totok adalah mereka yang masih memiliki dan memegang teguh tradisi Cina dan masih menggunakan secara aktif bahasa Tionghoa baik yang Mandarin maupun dialek seperti Kanton, Hakka, Teochiu. Sedangkan peranakan adalah mereka yang sudah kehilangan kemampuan untuk menggunakan bahasa Tionghoa dan aktif menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta terintegrasi dengan penduduk setempat (Skinner 1979:10-11, Suryadinata 1978:2) Diantara golongan totok dan golongan peranakan disamping terdapatnya perbedaan orientasi politik juga terdapat perbedaan dalam pandangan hidup, gaya hidup dan berbagai macam perbedaan lainnya yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara jelas bahwa mereka sebenarnya berbeda, tetapi hal ini akan sulit dirasakan dan diketahui oleh orang luar (Willmott 1960 : 107). Didalam kehidupan sehari-hari, golongan totok lebih suka bekerja untuk diri sendiri dan banyak bergerak di bidang usaha, sedangkan golongan peranakan lebih beraneka-ragam pekerjaannya (Skinner 1979: 11-16). Penjelasan selanjutnya dibawah ini difokuskan pada masalah aturan-aturan yang berlaku bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia, baik totok maupun peranakan semenjak zaman Hindia Belanda sampai masa kini. Semenjak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu terdapat berbagai macam undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penduduk di Hindia Belanda. "

"Selama 7 tahun terakhir, Tiongkok sedang menghadapi penurunan angka kelahiran yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, Tiongkok tidak lagi menduduki peringkat sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Mengamati keseriusan masalah ini, peneliti tertarik untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka kelahiran yang signifikan di Tiongkok dari 2017 hingga 2023. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh kebijakan pemerintah, perubahan sosial budaya, dan faktor ekonomi terhadap tren kelahiran dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dari data sekunder seperti lembaga pemerintah, laporan statistik, kajian literatur, dan laporan berita. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan seperti Kebijakan Satu Anak berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran. Faktor-faktor ekonomi seperti harga perumahan yang tinggi, biaya membesarkan anak yang tinggi, peningkatan pengangguran anak muda, dan perubahan sosial seperti urbanisasi dan peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja juga berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca serta pandangan baru bagi para penyusun kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi penurunan angka kelahiran di Tiongkok.

---

Over the last 7 years, China has been facing a significant decline in birth rates. In 2023, China will no longer rank as the country with the largest population in the world. Observing the seriousness of this problem, researchers are interested in investigating the factors that caused the significant decline in birth rates in China from 2017 to 2023. This research evaluates the influence of government policies, sosio-cultural changes, and economic factors on birth trends using qualitative and quantitative research methods from secondary data such as government agencies, statistical reports, literature reviews, and news reports. The results show that policies such as the One Child Policy contributed to the decline in birth rates. Economic factors such as high housing prices, high costs of raising children, rising youth unemployment, and social changes such as urbanization and increased participation of women in the labor force also contribute to declining birth rates. It is hoped that the results of this research will provide insight for readers as well as new views for policy makers to formulate more effective strategies in overcoming the declining birth rate in China."

"Skripsi ini membahas hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing (1927-1933). Bagaimana hubungan keduanya dapat dilihat melalui kebijakan Pemerintah Nanjing terhadap pengusaha Shanghai. Kebijakan ini tercermin melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kuomintang terhadap Asosiasi Pengusaha Shanghai. Kebijakan Chiang Kai-shek sebagai presiden dan T.V Soong sebagai mentri keuangan pemerintah Nanjing juga berpengaruh terhadap hubungan keduanya. Selain itu, skripsi ini juga membahas bagaimana hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing yang tercermin dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1927-1933. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengusaha Shanghai tidak memiliki peran politik yang signifikan pada masa pemerintah Nanjing. Selain itu, pengusaha Shanghai juga tidak dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Nanjing.

---

The Focus of this study is the relation between Shanghai Businessmen and Nanjing government (1927-1933). The relation between them can be seen through the Nanjing Governments policy toward Shanghai Businessmen. This policy was reflected by the regulations issued by Nanjing government toward the Shanghai Businessmen Association. The policy of Chiang Kai-shek as the President and the policy of T.V Soong as the Financial Minister toward Shanghai Businessmen will represent the relation between them. Besides, this thesis also analyzes how Shanghai Businessmens relation with Nanjing Government, which describe on the events happened between 1927 and 1933. As a conclusion, Shanghai businessmen didn't have a significant political role during Nanjing government era. They were also not able to exercise considerable political influence on government decision-making."

"Cancel Culture atau dikenal sebagai aksi boikot merupakan fenomena memboikot seseorang akibat mengucapkan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Aksi boikot ini banyak terjadi di media sosial dan mayoritas menargetkan seorang selebriti. Fenomena Cancel Culture ramai terjadi di berbagai negara, termasuk di Tiongkok. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan fenomena Cancel Culture oleh pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan industri hiburan dan dampaknya bagi perkembangan industri hiburan di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan budaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam industri hiburan Tiongkok umumnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Tiongkok. Pemerintah menggunakan aksi pemboikotan untuk mengatur kembali industri hiburan sekaligus mengingatkan kembali masyarakat atas nilai-nilai budaya yang dianut Tiongkok.

---

Cancel Culture or known as boycott action is a phenomenon of boycotting someone due to their saying or taking actions that are contrary to the norms that exist in society. These actions happen a lot on social media and the majority target is celebrities. The Cancel Culture phenomenon is happening in various countries, including China. This research article discusses the use of the Cancel Culture phenomenon by the Chinese government to control the entertainment industry and its impact on the development of the entertainment industry in China. This study article used the qualitative research method with a cultural approach. And also collected data through literature studies. The results show that infractions that occur in the Chinese entertainment industry are generally related to cultural values ​​in Chinese society. The government uses boycotts to reorganize the entertainment industry, as well as reminding back the people of China of their cultural roots. "

"Contents :- List of tables, figures, and maps - Acknowledgements - Abbreviation - 1. Institutions and social mobilization - 2. Nation building and formation of social movement - 3. Challenges and adaptions - 4. Leaders, alliances, and politics - 5. Mobilization machinery - 6. Social mobilization in non-liberal democracies - Appendices - Appendix 1: list of JIaozong's members - Appendix 2:lList of Dongzong's members - Appendix 3: list of independent Chinese secondary schools in Malaysia - Appendix 4: distribution of Dongzong executive branch staff by academic qualification, age, and years of service - Bibliography - Glossary of non-English text - Index - About the author "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya saing komoditi kakao di Sulawesi Tengah dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditi kakao. Data primer berasal dari observasi, wawancara dan kuesioner, sementara data sekunder berasal dari instansi terkait. Metode analisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) dan analisis sensitivitas. Penelitian ini menemukan bahwa nilai PCR Kabupaten Parigi Moutong 0,589 dan Kabupaten Sigi 0,396. Sedangkan nilai DRC Kabupaten Parigi Moutong 0,387 dan Kabupaten Sigi 0,319. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usahatani komoditi kakao di Sulawesi Tengah memiliki daya saing, namun tidak menguntungkan secara ekonomi karena Sulawesi Tengah menghasilkan biji kakao yang tidak difermentasi akibatnya petani menerima harga rendah. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao sehingga harga biji kakao didaerah penelitian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Sementara terhadap input, pemerintah telah memberikan kebijakan subsidi kepada petani, namun implementasinya masih perlu perbaikan terutama terkait penyaluran dan pengelolaan bantuan agar merata. Kajian ini merekomendasikan masih diperlukan kebijakan pemerintah baik terhadap input maupun output untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan menaikkan harga jual biji kakao, sehingga dapat meningkatkan daya saing biji kakao."

"Hubungan Jepang-Indonesia berjalan sejak masa kolonial Jepang di Indonesia. Hubungan ini berjalan terus dari masa Pra Orde Baru hingga memasuki masa Orde Baru. Diplomasi Jepang di. Indonesia semakin meningkat bersamaan dengan kepentingan ekonominya di berbagai bidang. Diplomasi Jepang pada era Pasca Perang Dingin mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya tata dunia internasional dari bipolar ke multipolar. Perubahan ini mendorong Jepang untuk berperan secara aktif di WTO dan IMF. Perhatian dan peranan aktif Jepang melalui IMF ditandai dengan keberhasilannya mengajukan keberatan terhadap situasi yang ada di Indonesia melalui Paket Reformasi IMF.Perkembangan diplomasi Jepang dari waktu ke waktu perlu di analisis akibat dari perubahan eksternal dan internal di Indonesia maupun Jepang dan lingkungan global. Tujuan Penelitian yaitu, mengetahui perkembangan diplomasi Jepang-Indonesia berdasarkan ekonomi, politik dan sosbud; peranan diplomasi Jepang ditengah berubahnya sistem internasional; ada tidaknya perubahan pendekatan kebijaksanaan Jepang terhadap Indonesia dengan adanya mobnas dan krisis ekonomi.Teori yang dipergunakan adalah mengenai konsep kebijaksanaan publik dan kebijaksanan luar negeri, diplomasi, kebijaksanaan industri dan teori "international tariff game". Metode penelitian adalah desain penelitian deskriptif den analisis data menggunakan pendekatan kualitatif/historis.Dalam pada itu, subjek /pokok penelitian adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri Jepang terhadap Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi Jepang-Indonesia dan metode pengumpulan data melalui analisis data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Jepang memiliki kepentingen yang cukup besar di bidang ekonomi dan politik di Indonesia. Diplomasi Jepang dari waktu ke waktu tetap berkisar pada masalah ekonomi. Sehingga Peranan Jepang yang semakin aktif di dunia internasional dapat dig nakan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan kebijaksanaan ekonomi luar negeri Indonesia untuk meningkatkan perekonomian den posisi di badan-badan organisasi multilateral seperti WTO,APEC dan IMF."