Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 158244 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Melly Kosasih
"ABSTRAK
Tesis ini berjudul "Pergeseran nilai yang dialami oleh generasi muda Amerika Serikat yang terlibat dalam Perang Dunia I, seperti tercermin dalam novel-novel karya John Dos Passos, E.E. Cummings dan Ernest Hemingway."
Adapun novel-novel yang dimaksud adalah One Man's Initiation: 1917 dan Three Soldiers karya John Dos Passos, The Enormous Room karya E.E. Cummings, dan The Sun Also Rises dan A Farewell to Arms karya Ernest Hemingway. Ketiga pengarang ini termasuk ke dalam periode yang sama dalam Kesusasteraan Amerika, yaitu periode setelah Perang Dunia I atau yang dikenal dengan Periode 1920-an (The Twenties). Ketiganya mempunyai pengalaman yang sama ikut terlibat dalam Perang Dunia I sebagai anggota unit ambulans Amerika di Eropa.
Setelah upaya damai yang dilakukan oleh Amerika terhadap tindakan Jerman gagal, Amerika akhirnya masuk ke dalam ajang Perang Dunia I terhitung tanggal 6 April 1917. Slogan perang Presiden Wilson pada saat itu adalah bahwa dunia harus dibuat aman bagi demokrasi (Smith, 1985: 518). Kemenangan pihak Jerman akan mengancam demokrasi di seluruh dunia. Kongres memberlakukan Selective Service Acts untuk membentuk bala bantuan bagi Eropa. Tiga juta wajib militer dan dua juta sukarelawan merupakan kekuatan Amerika di Eropa.
Di medan perang, para pemuda Amerika tiba-tiba dihadapkan pada keadaan yang jauh berbeda dari bayangan mereka: mereka mengalami ketakutan yang demikian besar dan tidak dapat mengerti akan tujuan dari operasi yang mereka lakukan. Idealisme perang hilang, dan patriotisme memudar dengan dilakukannya desersi. Demikian pula setelah perang usai, mereka menunjukkan perilaku yang kontras dengan nilai budaya tradisional Amerika. Mereka banyak yang tinggal di Paris, menjalani hidup berkelompok. Pesimisme melanda mereka. Pandangan mereka tentang perang dan negara mereka pun jauh berbeda dari generasi yang mendahului mereka.
Masalah pergeseran nilai ini merupakan salah satu fenomena yang menonjol pada jamannya dan sangat menarik untuk dikaji. Mengapa generasi muda Amerika yang terlibat dalam Perang Dunia I mengalami pergeseran nilai? Situasi dan kondisi seperti apakah yang mendasari terjadinya pergeseran nilai tersebut?
Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan-bahwa yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah dampak keterlibatan generasi muda Amerika dalam Perang Dunia I terhadap pelestarian nilai tradisional Amerika.
Nilai tradisional yang akan dibahas di sini adalah nilai yang berhubungan dengan peperangan. Adapun nilai yang dimaksud adalah idealisme perang, patriotisme, dan optimisme. Karena pergeseran nilai ditunjukkan oleh adanya perubahan sikap terhadap perang dan nilai-nilai terkait, dalam menganalisis data saya akan membahas sikap masing-masing tokoh dalam menghadapi situasi, kejadian dan masalah yang menyangkut peperangan, serta menelaah faktor yang menyebabkan timbulnya sikap tersebut dalam diri mereka."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sitanggang, Betty Ithaomas
"ABSTRAK
Pemberian kesaksian adalah hal penting yang harus diiakukan, karena mempakan
salah satu upaya untuk menegakkan proses huknun, meskipun proses pembezian
kesaksian tersebut penuh resiko. Oleh karena itu, kebutuhan atas perlindungan dan
dukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisa
ditawar lagi. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuah
peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai perlindungan saksi dan
korban. Untuk mengakomodir hal tersebut, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentaug
Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam UU ini, lcmbaga yang
bertanggung j awab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan adalah
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disingkat LPSK. Sebagai Iembaga yang
diamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan bantuan,
LPSK membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya.
Dengan demikian, keberadaan LPSK, khususnya terkait kedudukan dan peran
LPSK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pcrlu dicermati, begitu juga
hubungan LPSK dengan lembaga negara lainnya. Selain itu, UU ini masih
memiliki kelemahan-kelemahan, yakni dalam konteks kelembagaan, kewenangan
tcrkait substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK, dan hubungan/koordinas
antar lembaga (terutama dengan lembaga penegak hukum) dalarn mclaksanakan
perlindungan. Meskipun demikian, UU ini merupakan suatu langkah besar dalam
upaya pembaharuan hukum di Indonesia dan sebagai pondasi perlindmmgan saksi
dan korban dalam ranah peradilan pidana di Indonesia. » '
Kata kunci : lembaga negara, lembaga perlindungan saksi dan korban.

ABSTRACT
aw, although the process of giving testimony is usually full of risks. Therefore,
the need for protection and support for witnesses and victims is a priority that
could not be negotiated. The Indonesian government also considers the need to
create an Act, that specifically concerning the protection of witnesses and victims.
In response to this need, the Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and
Victims was endorsed. In this Act, the agency responsible for dealing with
protection and assistance is the Witness and Victims Protection Agency (Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK). As the agency mandated by the Act to
provide protection and assistance, the Agency requires cooperation and
coordination with other state agencies. Thus, the existence of the Agency,
particularly related to its status and role in the state system of Indonesia should be
observed, as well as its relationship with other state agencies. Moreover, this Act
does still have Weaknesses, such as in the context of institutional, the authority
concerning the substance of the elaboration ofthe duties and functions of Agency,
and the relationship/coordination between agencies (particularly with law
enforcement agencies) in implementing the protection. Nonetheless, this Act,
contently, is a major step forward in iaw reform efforts in Indonesia and as the
foundation of the protection of witnesses and victims in the reahn of criminal
justice Lndonesia,"
2012
T31736
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ainul Qalbi
"Perang selama ini dalam pemikiran masyarakat awam dikenal sebagai suatu peristiwa yang memilukan, tidak adil, dan sebagai sebuah tragedi kemanusiaan. Namun, perang sebenarnya dapat menjadi suatu peristiwa yang adil. Dalam upaya mencapai keadilan tersebut, Agustinus mencetuskan sebuah teori yang mengatur apa saja yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang berperang, yang dikenal sebagai Just War Theory. Ada pun teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Michael Walzer pada abad 20. Just War Theory yang dikembangkan oleh Walzer ini menjadi alat analisis yang akan penulis pergunakan untuk membuktikan pelaksanaan Perang Dunia II di Eropa sebagai sebuah perang yang adil.

War is commonly known as an event that only brings misery, injustice, and a tragedy of humanity. But, war actually can become an event which is just. In order to make war as a just war, Augustine arranged some theories that can make a war become a just war, which is known as “Just War Theory”. In the 20th century, Michael Walzer has successfully developed the just war theory into a whole new level. In my opinion, this theory can become an instrument to prove that there are justice that contained in World War II in European Region, and this war is a just war that happened in the 20th century."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Euis Magdalena
"Pada saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semakin lama semakin meningkat, baik kekerasan seksual, kekerasan anak, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, dilaporkan bahwa dari 24 juta perempuan atau 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia pernah mengalami kekerasan. Kekerasan anak di Indonesia berdasarkan Laporan YKAI, selama tahun 1992-2002 mencatat 2.611 kasus (65,8%).
Unit PPT RS POLRI Kramat Jati mencatat telah terjadi peningkatan jumlah kasus korban kekerasan, yaitu dari 127 kasus pada tahun 2002-2003 meningkat menjadi 232 kasus pada tahun 2004, dan sampai bulan Agustus 2005 terjadi peningkatan menjadi 569 kasus.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor di Unit PPT RS POLRI Kramat Jati serta adanya hubungan karakteristik korban kekerasan dengan jenis kekerasan di Unit PPT RS POLRI. Penelitian dilakukan di Unit PPT RS POLRI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan uji statistik terhadap karakteristik pasien, kemudian dilakukan analisis univariat dan bivariat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban kekerasan yang datang di Unit PPT RS POLRI sebagian besar berumur kurang dari 18 tahun (52,1%), berjenis kelamin perempuan (92,1%), berdomisili di daerah Jakarta Timur (58,1%), dan mempunyai tingkat pendidikan SD (37,8%). Mayoritas korban belum menikah (64,8%), beragama Islam (86,3%), bekerja sebagai pelajar/mahasiswa (44,1%), dan diantar oleh keluarga (53,7%), dengan 46,0% merupakan kekerasan pada anak-anak. Hasil uji menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara golongan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tempat tinggal, status menikah, jenis pekerjaan, dan jenis kunjungan dengan jenis kekerasan dari korban yang datang di Unit PPT RS POLRI Kramat Jati Jakarta (p-value < 0,05).
Dari hasil penelitian ini, disarankan untuk membuat suatu strategi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan segmentasi geografi dan psikografi pasien korban kekerasan, perlunya meningkatkan program rehabilitasi terhadap korban kasus kekerasan, meningkatkan dan melakukan sosialisasi terhadap korban kekerasan dan masyarakat sekitarnya, serta perlu adanya psikologi serta peningkatan upaya hukum dan sosialisasi hukum kepada masyarakat umumnya dan perempuan serta anak pada khususnya."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T32466
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agita Pramita
"ABSTRAK
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak psikologi yang dialami oleh korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual sebagai dasar untuk mengembangkan rancangan intervensi yang dapat meningkatkan pemulihan dampak psikologis. perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. penelitian ini dilakukan terhadap tiga orang perempuan korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual di PSKW Mulya Jaya.

ABSTRACT
This study aims to determine the psychological impact experienced by victims of human trafficking for the purpose of sexual exploitation as a basis for developing intervention designs that can improve the recovery of psychological impacts. human trafficking is a form of violence against women. This research was conducted on three women victims of human trafficking for the purpose of sexual exploitation at the Mulya Jaya PSKW."
2010
T38359
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Masalah prostitusi, menurut penulis artikel ini, senantiasa mengundang perdebatan. Dalam konteks krimonologi, prostitusi sering dipandang sebagai kejahatan tanpa korban, atau "victimless crime". Namun, Topo senantiasa mepertanyakan apakah memang benar pemahamannya demikian. Di Indonesia, masalah prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 296). Penulis mengharapkan agara ancaman hukuman bagi pelaku prostitusi diperberat lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang."
Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 4 Agustus 1996 : 325-333, 1996
HUPE-26-4-Agt1996-325
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
R.H.A. Saleh
"Kerajaan Jepang yang sejak akhir abad ke-19 telah berkembang menjadi negara modern, sudah memperlihatkan sifat-sifat imperialismenya.
Negara itu telah mulai dengan ekspansinya untuk menguasai negara-negara tetangganya di daratan Asia, dimulai berturut-turut dari Manchuria, Korea dan China. Rupanya Jepang telah menganggap dirinya sebagai pemimpin Asia dan menghendaki agar seluruh bangsa Asia berhimpun dibawah pimpinan Jepang untuk bersama-sama menentang hegemoni bangsa Barat atas bangsa Asia.
Pada waktu pecah Perang Dunia Kedua yang dimulai di Eropa, pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang,pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbor, untuk selanjutnya bergerak secara cepat ke selatan untuk mencaplok sejumlah negara di kawasan Asia, diantaranya nusantara Indonesia yang waktu itu bernama Hindia Belanda. Dalam peperangan yang menentukan di pulau Jawa, sejak kapitulasi Belanda pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki dan menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda.
Seluruh Tentara Hindia Belanda yang disebut KNIL di pulau Jawa menjadi takiukan Jepang, dan anggota-anggotanya, terutama yang berwarga Belanda, dijadikan tawanan perang. Mereka dikurung dalam sejumlah kamp khusus, tidak saja di pulau Jawa, bahkan sampai dibawa ke luar wilayah Indonesia, dimana mereka banyak dipekerjakan sebagai buruh kasar di berbagai proyek pertahanan di tempat-tempat yang mempunyai nilai strategis militer. Tidak hanya anggota militer, Jepang juga menginternir seluruh penduduk warga Belanda dan mengasingkan mereka dalam kamp-kamp tertutup yang dijaga keras oleh tentara Jepang.
Sejak dimasukkan dalam kamp-kamp tahanan itulah para penghuni kamp mulai merasakan penderitaan-penderitaan tak terhingga akibat perlakuan Jepang yang diluar perikemanusiaan selama masa pendudukan Jepang hingga akhir perang. Jepang secara terang-terangan telah menunjukkan sikapnya yang anti Barat dan ambisinya untuk menjadi Pemimpin Asia, yang dimanifestasikannya pada perlakuannya terhadap orang-orang Barat yang dapat ditaklukkannya. Pihak Sekutu menamakan para tawanan-perang dan interniran itu APWI.
Kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 ternyata belum berarti pembebasan dari penderitaan bagi para tawanan-perang dan interniran yang selama ini hidup dalam kamp-kamp tertutup, karena para penghuni kamp kini terpaksa menghadapi situasi baru yang sama sekali tidak terperkirakan sebelumnya.
Bangkitnya bangsa Indonesia untuk merdeka sejak 17 Agustus 1945, telah menggerakkan suatu revolusi yang dahsyat untuk mengusir Jepang dari tanah airnya dan menentang penjajahan kembali oleh Belanda.
Sikap anti Belanda dan anti Jepang pada para pemuda pejuang Indonesia telah membawa mereka ke ekses-ekses revolusi, sehingga banyak orang Belanda dan Jepang menjadi sasaran keganasan revolusi. Tentara Sekutu yang datang di Jawa dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan para tawanan-perang dan interniran Sekutu, telah memicu pecahnya bentrokan-bentrokan fisik berdarah antara para pejuang Indonesia dengan tentara Sekutu yang secara kentara melindungi kembalinya kolonialis Belanda di Indonesia.
Pada tahun 1946 persengketaan antara Indonesia dengan Sekutu akhirnya dapat diredakan melalui kerjasama Indonesia dan Sekutu dalam penyelesaian bersama atas pemulangan APWI dari pulau Jawa. Dengan menggunakan aparat POPDA dan dengan segala keterbatasan sarana, pada pertengahan tahun 1946 pemerintah Indonesia berhasil dalam menangani suatu tugas kemanusiaan untuk memulangkan sebanyak 36.280 APWI, yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak.

Allied Prisoners-Of-War And Internees (A.P.W.I.) In Java and Their Repatriation after The End Of The War
The Japanese Empire that had grown to be a modern country since the end of the 19`h century, had shown its imperialistic character. They began their expansive behavior to conquer neighboring countries in the mainland of Asia, beginning consecutively from Manchuria, Korea, and China. It seemed that Japan had viewed itself as the leader of Asia and wanted to unite the entire nations of Asia under its leadership to challenge the hegemony of the Western Nations over the Asian Nations.
At the time the World War II was raging in Europe, on the 8`h of December 1941 the Japanese attacked the United States naval base at Pearl Harbor, in order to be able to move swiftly southward to annex a number of countries in the Asian region, among which was the Indonesian archipelago that was then called the Netherlands-Indies. After a decisive battle in the island of Java, the Dutch colonial army surrendered on the 9`h of March 1942. Since then Japan managed to conquer and control the entire territory of the Netherlands-Indies.
The entire Dutch armed forces in the island of Java named KNIL, was captured by the Japanese. Members of the KNIL, especially the Dutch nationals, were made as prisoners of war. They were not only confined in several camps located in Java but also moved to other territories outside of Indonesia, where they were employed as forced labor in many defense projects which has a military strategic value. Not only military members, Japan also interned the entire Dutch citizens and exile them into closed camps, heavily guarded by Japanese soldiers.
Since the moment being placed in the prisoner's camps, the Dutch camp occupants experienced immense sufferings as the result of the Japanese inhuman conduct during the time of the Japanese occupation until the end of the war. Japan had blatantly demonstrated its anti-western attitude and ambition to become the leader of Asia, which was manifested on their conduct upon the conquered westerners. The Allies named the prisoners of war and internees as APWI.
The surrender of Japan on the 15th of August 1945 was not automatically meant freedom from persecutions for the prisoners of war and internees lived in closed camps, because these camp occupants had still to face other new unpredictable situations outside their camps. The rising spirit of independence among Indonesian people since the 17'h of August 1945, had created a massive revolution to expel Japan from their homeland and to denounce the return of Dutch colonialism.
The anti Dutch and anti-Japan attitude on the young Indonesian freedom fighters had lead them to the excess of revolution, so much that a great many Dutch people and Japanese became the target of the savage of revolution. The Allied Forces which had landed in Java with the official task of disarming the Japanese Forces and releasing the prisoners of war and internees, triggered the outbreak of bloody physical clashes with the Indonesian freedom fighters who believed that the Allied Forces were clearly protecting the return of Dutch colonialism.
On 1946 the dispute between Indonesia and the Allies was finally subdued through cooperation between Indonesia and the Allies in a joint solution on the repatriation of the APWI from Java. By utilizing the POPDA apparatus within the limitation of the means available, in the middle of 1946 the Indonesian government succeeded in achieving the task for humanity to evacuate as many as 36,280 APWI, who mostly were women and children, to their assembly points in Allied controlled areas."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2002
T9037
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sekar Putrinara
"Persoalan victim blaming terhadap perempuan korban kekerasan seksual dipicu oleh stereotip tentang perempuan dalam masyarakat patriarki. Budaya patriarki mengonstruksi stereotip tentang perempuan yang menjadi dasar penilaian seorang perempuan. Cerpen “Kuping” karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie menggambarkan isu victim blaming yang dialami oleh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perilaku victim blaming dan diskriminasi yang terjadi pada tokoh perempuan dalam cerpen “Kuping”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa victim blaming pada perempuan korban kekerasan seksual terjadi karena masyarakat patriarkis lebih percaya dengan pernyataan dari laki-laki serta adanya stereotip tentang perempuan. Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh perempuan korban kekerasan seksual berupa pengucilan dan pengabaian. Melalui cerpen ini, pengarang memperlihatkan bahwa victim blaming dan diskriminasi merupakan persoalan yang memberikan penderitaan bagi korban kekerasan seksual. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan perlakuan diskriminasi berlapis dan masyarakat patriarkis yang tidak dapat memberikan keadilan bagi mereka. Karya ini juga menunjukkan pandangan dan kritik pengarang tentang victim blaming dan diskriminasi yang dapat menyadarkan masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari persoalan sosial tersebut.
Blaming the victim towards female victim of sexual violence is stimulated by stereotypes about women in a patriarchal society. Patriarchal culture constructs stereotypes and become the basis for judging women. The short story “Kuping” by Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie contains the issue of victim blaming experienced by women. This study aims to describe victim blaming and discriminatory behavior that occurs to female characters in the short story “Kuping”. This study uses a qualitative method with a sociology of literature approach. The results of this study indicate that the victim blaming towards female victim of sexual violence occurs because of patriarchal society that believes more in men and there are stereotypes about women. The discriminatory treatment received by female victims of sexual violence is exclusion and disregard. Through the short story, the author shows that victim blaming cause suffering to victims of sexual violence. From this study, it can be concluded that women victims of sexual violence receive multiple forms of discrimination and patriarchal society unable to provide justice for them. This short story also shows the author’s point of view and criticisms about victim blaming and discrimination which can raises an awareness about the impacts of these social issues.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2025
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Widyaningtyas
"ABSTRAK
Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan antara masa kanak-kanak dan
dewasa yang penuh dengan perubahan-perubahan baik secara fisik maupun
emosional. Terjadinya perubahan-perubahan tersebut membutuhkan
masa
secara
penyesuaian diri baik dari pihak remaja maupun dari pihak orang tua (Papalia &
Olds, 1998). Kegagalan kedua belah pihak dalam menyesuaikan diri mereka
terhadap perubahan yang terjadi, dapat membawa remaja pada tingkah laku yang
beresiko tinggi (Papalia & Olds, 1998; Santrock, 1998; Tumer & Helms, 1995).
Salah satu sebab yang selalu dipertimbangkan sebagai penyebab remaja terlibat
dalam perilaku beresiko tinggi adalah faktor keluarga, yaitu keluarga yang dipenuhi
dengan konflik, parenting practice yang kurang atau tidak konsisten, dan
hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis.
Beberapa ahli mengatakan bahwa ketidakharmonisan orang tua dapat
digolongkan sebagai tahap awal dari suatu proses perceraian (Hohannon dalam
Tumer & Helms, 1995; Ahrons dalam Carter & McGoldrick, 1989). Tahap
tersebut meliputi perceraian emosi di antara pasangan suami-istri. Dari banyak
penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa
ketidakharmonisan hubungan orang tua membawa dampak yang negatif bagi anak.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti
lebih lanjut tentang masalah-masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan
ketidakharmonisan hubungan orang tua serta dukungan sosial yang dibutuhkan
oleh remaja agar akibat negatif yang diasosiasikan dengan ketidakharmonisan
hubungan orang tua, dapat dihindari.
Penelitian ini menggabungkan kedua pendekatan yang biasa digunakan
dalam penelitian-penelitian psikologi, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Metode pengambilan data yang digunakan pun mencerminkan kedua pendekatan yang digunakan, yaitu melalui kuesioner dan wawancara mendalam yang ditunjang
dengan observasi.
Dari penyebaran kuesioner diperoleh hasil bahwa masalah utama yang
sering menyebabkan konflik diantara ayah dan ibu subyek adalah masalah ideologi
peran jender dan diikuti dengan masalah keuangan. Selain itu juga ditemukan
bahwa pasangan yang mempunyai masalah perselingkuhan, biasanya juga
mengalami masalah lain yang cukup banyak dalam dimensi-dimensi yang lain.
Sedangkan dari wawancara dan observasi kepada 3 orang subyek yang orang
tuanya mengindikasikan ketidakharmonisan hubungan orang tua, diperoleh hasil
bahwa masalah yang dihadapi remaja sebagai implikasi ketidakharmonisan
hubungan orang tua meliputi rentang yang cukup luas, seperti pergaulan yang
salah, ketergantungan yang berlebihan pada pacar, keraguan dalam membangun
hubungan intim dengan lawan jenis, kesadaran akan penderitaan ibu, sering
bertengkar dengan ayah, kebingungan dalam memihak, ibu sering melampiaskan
rasa frustasinya kepada anak-anaknya, dan hubungan dengan ayah yang semakin
menjauh. Dukungan emosional dan dukungan jaringan sosial merupakan dukungan
yang paling banyak diterima oleh subyek, sedangkan dukungan instrumental hampir
tidak didapatkan oleh subyek. Selain itu juga ditemukan bahwa sebagian besar
subyek wawancara mengaku belum cukup puas terhadap dukungan sosial yang
sudah diberikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Subyek mengharapkan
dukungan yang tidak hanya bersifat menenangkan tetapi juga dukungan berupa
tindakan yang dapat membuat orang tuanya harmonis kembali. Subyek juga
mengharapkan dukungan orang-orang terdekat mereka, terlebih lagi orang-orang
yang tinggal satu rumah dengan mereka yang mengalami langsung
ketidakharmonisan hubungan orang tuanya, misalnya kakak.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian
yang sama terhadap remaja laki-laki. Remaja laki-laki cenderung enggan bercerita
tentang hal-hal yang menggelisahkan hatinya dan justru keengganannya itulah yang
potensial menimbulkan tingkah laku yang agresif. Selain itu penulis juga
menyarankan keterlibatan orang tua subyek dalam penelitian selanjutnya. Hal
tersebut dilakukan perlu sebagai upaya untuk mengerti permasalahan dari berbagai
sudut pandang."
2001
S3053
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>